YOGYAKARTA – Rabu (27/3) pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Auditorium Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka HUT 40 TAHUN PSKK UGM.

Yogyakarta, PSKK UGM – Jumat (15/3) pukul 08.00 WIB, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pelatihan bagi para asisten peneliti yang terlibat dalam Survei Kualitas Pendidikan Anak (SKPA) 2013.

YOGYAKARTA – Tepat 24 Desember lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengendalian tembakau. Hingga saat ini, peraturan tersebut masih mendapat beragam respon baik pro maupun kontra.

YOGYAKARTA – Tepat 24 Desember lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengendalian tembakau. Hingga saat ini, peraturan tersebut masih mendapat beragam respon baik pro maupun kontra.

YOGYAKARTA – Di awal 2013, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menggelar seminar bersama Nara Women’s University, Jepang.

YOGYAKARTA – Di awal 2013, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menggelar seminar bersama Nara Women’s University, Jepang.

YOGYA (KR) – Pemerintah optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2014 mendatang. Berbagai program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 1998, dinilai cukup efektif memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dari dampak negatif krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Pernyataan tersebut dikemukakan Elan Satriawan Ph.D., M.A pada Seminar Kependudukan bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mencapai MDG’s 2015” di Ruang Smeinar Magister Studi Kebijakan (MSK) Gedung Masri Singarimbun UGM, Selasa (16/10).

YOGYA (KR) – Pemerintah optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2014 mendatang. Berbagai program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 1998, dinilai cukup efektif memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dari dampak negatif krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Pernyataan tersebut dikemukakan Elan Satriawan Ph.D., M.A pada Seminar Kependudukan bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mencapai MDG’s 2015” di Ruang Smeinar Magister Studi Kebijakan (MSK) Gedung Masri Singarimbun UGM, Selasa (16/10).