tirto.id – Hasil kajian Ombudsman RI perwakilan DKI Jakarta Raya soal kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat menuai polemik.

Jakarta – Majalahcsr. Potensi filantropi sangat besar untuk mengarahkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjadi sesuatu yang lebih panjang dengan bekerjasama dengan pihak lain di suatu daerah.

Aktivitas filantropi yang disertai pemberdayaan masyarakat akan berkontribusi signifikan pada pengurangan kemiskinan dan perbaikan taraf hidup masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan ayah mengasuh anak masih rendah. Karena itu, negara perlu segera berperan.

News Analysis oleh: Agus Heruanto Hadna, Direktur PSKK UGM

Terkait kejadian diputusnya aliran listrik dan pembongkaran paksa, kalau memang itu benar, mestinya tidak perlu sampai seperti itu.

Gara-gara kasus megakorupsi, impian e-KTP jadi kartu identitas tunggal mustahil tercapai. Kami berdiskusi bersama pakar membahas nasib penduduk Indonesia yang ribet banget harus punya kartu ini-itu.

VICE Indonesia, Jakarta – Hidup di Indonesia itu ribet banget dengan birokrasi.

SINDO Weekly Magz – PERSAINGAN semakin ketat, namun masalah dan pekerjaan rumah tak kunjung usai.

Perluas lapangan kerja di desa untuk mengurangi dorongan urbanisasi.
Urbanisasi identik dengan usaha mencari kesempatan untuk lebih produktif.

JAKARTA, Koran Jakarta – Pemerintah mesti memacu pembangunan perekonomian di perdesaan untuk menekan tingkat kemiskinan di desa guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan penduduk desa dan kota yang selama ini menjadi pemicu urbanisasi.

Sebab, apabila laju perpindahan penduduk dari desa ke kota itu tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketimpangan dan permasalahan di perkotaan meskipun di sisi lain juga berpeluang mendorong perekonomian.

Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi Unair Surabaya, Bagong Suyanto, mengemukakan pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial di desa dan kota melalui pembangunan perdesaan yang tepat sasaran untuk mengurangi dorongan penduduk desa melakukan urbanisasi.

“Tidak bisa dengan pendekatan pintu tertutup di kota, harus ditangani di hulunya, yakni membangun desa dan kota kecil agar tidak mendorong mereka urbanisasi,” kata dia, ketika dihubungi, Selasa (19/12).

Untuk itu, lanjut Bagong, kebijakan pemerintah harus lebih berpihak ke desa sehingga perlu dikembangkan kebijakan pembangunan wilayah inti berganda dan mendorong efektivitas pemanfaatan dana desa.

Menurut dia, pembangunan perdesaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan sektor pertanian yang merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar.

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Peringatan dini akan dampak kependudukan (bonus demografi) memang sangat penting. Pasalnya, dengan adanya peringatan dini, pemerintah dapat mengantisipasi dan meyusun solusi strategis dalam menghadapi dampak kependudukan.

DANUREJAN, HARJO—Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendesak Pemerintah Daerah DIY segera melakukan kajian dan penetapan wilayah yang bisa dijadikan pemukiman khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota Komisi C DPRD DIY, Suharwanta mengatakan, selama ini Pemda DIY terkesan masih belum berpihak kepada MBR.

Investasi Pembangunan Pemuda Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS – Lemahnya peran pemerintah membuat pemuda Indonesia harus sendirian menghadapi globalisasi.