CPPS UGM – Sektor kependudukan seringkali dianggap berkaitan erat dengan terminologi kebijakan publik. Demeny (1988) mendefinisikan sektor kependudukan sebagai kegiatan pemerintah dengan perencanaan pembangunan yang dipahami dan dipraktikkan sebagai seperangkat rencana sektoral yang terkoordinasi secara terpusat. Kedekatan kependudukan dengan kebijakan juga terlihat dari kebijakan-kebijakan pangan karena kependudukan juga berkaitan erat dengan ketersediaan pangan, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika itu membentuk United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) (Bongaarts, 1994).

Kedua definisi tersebut memperlihatkan bahwa sektor kependudukan dalam kerangka kebijakan publik telah diterjemahkan ke dalam konteks kelembagaan dan sistem. Kebijakan Kependudukan yang sering diterjemahkan ke dalam kedua konteks tersebut menjadikan diskusi mengenai kebijakan kependudukan sebagai studi empiris, seperti studi mengenai karakteristik demografi, kondisi sosial-ekonomi, akses transportasi, lingkungan, dan pembangunan (Alvarez-Diaz et al., 2018). Dalam tataran yang lebih praktikal, diskusi Kebijakan Kependudukan juga termasuk seremonial kegiatan sistem dan kelembagaan.

Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, kebijakan kependudukan secara serius dipikirkan ketika Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilakukan. Keseriusan pendataan menjelang Pemilu tidak lepas dari partisipasi penduduk dalam memilih sebagai kesuksesan demokrasi yang diterjemahkan ke dalam Pemilu. Dengan demikian, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Kepemiluan menjadi persoalan laten bagi penyelenggaraan Pemilu (Prayudi, 2018). Lebih jauh, keseriusan memikirkan kebijakan kependudukan juga penting bagi kepentingan pemerintah untuk memperbarui dan menjaga data kependudukan agar tidak jatuh ke tangan kepentingan tertentu di luar konteks Kepemiluan.

Keseriusan juga ditemui di dalam kebijakan asuransi kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan sosial pokok bagi semua orang dan memberikan standar kehidupan yang memadai kepada semua orang agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan (Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas, 2014). Jangkauan semua orang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pendataan kependudukan dengan sistematis dan masif dengan menempatkan pendudukan tidak hanya dengan identitasnya, tetapi juga dengan tingkat ekonomi.

Ditinjau dari contoh-contoh tersebut, dapat terlihat bahwa pemerintah perlu melakukan pendataan kependudukan secara masif, cepat, dan tepat. Data-data tersebut akan sangat penting bagi pemerintah untuk memperbarui data dalam konteks peningkatan DPT di dalam Pemilu, termasuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk. Kebutuhan data kependudukan secara cepat, tepat, dan luas ini dapat dipecahkan melalui pemanfaatkan big data.

Pemanfaatan big data di dalam Kebijakan Kependudukan merupakan cara pandang baru di dalam kebijakan kependudukan. Cara pandang ini memungkinan pemerintah untuk mengawasi penduduknya secara real-time. Sebagai contoh, penelitian Firdaus & Wijayanto (2020) menunjukkan bahwa utilitas big data, seperti mobilitas penduduk berbasis ponsel, dapat digunakan untuk melihat kepatuhan individu terhadap protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan big data sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana efektifitas kebijakan lainnya telah berjalan, dalam hal ini adalah protokol kesehatan COVID-19. Dengan demikian, pemanfaatan dan pembangunan big data ini penting untuk dikembangkan di dalam kerangka Kebijakan Kependudukan.

Secara garis besar, tulisan ini mencoba untuk mengupas pemanfaaatan big data di dalam Kebijakan Kependudukan melalui beberapa tiga hal. Pertama, potensi pemanfaatan big data melalui media sosial dan ponsel sebagai pembangunan Kebijakan Kependudukan. Kedua, tulisan ini akan menggunakan contoh kebijakan pensiun sebagai dasar penjelasan bagaimana big data digunakan. Ketiga, tulisan ini menekankan pentingnya membangun demografi digital sebagai penerjemahan produk dari big data. Pembangunan demografi digital ditujukan tidak hanya untuk kepentingan membangun data hidup, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan berbasis data multilinier akan menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan mengambil contoh mengenai pensiun.

Pemanfaatan Big Data

Pemanfaatan big data dapat dijadikan pijakan untuk keperluan memantau pelaksanaan kebijakan. Utilisasi big data ini tidak terlepas dari beberapa hal. Pertama, peristiwa kependudukan hampir terjadi setiap hari pada spektrum yang luas, baik sosial maupun ekonomi. Dinamika setiap hari ini tidak bisa lagi direspons dengan Kebijakan Kependudukan yang manual.

Kedua, hampir setiap penduduk dunia terhubung dengan internet dan memiliki ponsel sendiri. Data dari We Are Social (2021) menyebutkan bahwa per Januari 2021, terdapat sekitar 4,66 miliar orang di seluruh dunia menggunakan internet, naik 316 juta (7,3 persen) sejak tahun lalu. Data tersebut juga memaparkan bahwa pada tahun yang sama, pengguna ponsel mencapai 5,22 miliar orang dengan pertumbuhan sebesar 1,8 persen (93 juta) sejak Januari 2020. Sementara itu, pengguna media sosial juga meningkat sebesar 490 juta selama 12 bulan terakhir dan menjadi sebanyak 4,20 miliar pengguna.

Data-data tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mencermati dinamika kependudukan melalui pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas sosial penduduk di media sosial dan ponsel. Langkah ini memungkinkan untuk dilakukan, mengingat internet, ponsel, dan media sosial memiliki tautan satu sama lain. Ketiganya tidak jarang melakukan pembaruan berkala terhadap aktivitas sosial penggunanya dan akan menanyakan keaktifan pemilik akun ketika tidak aktif selama beberapa hari atau minggu.

Ketiga, basis pembangunan big data dapat memperkuat kebijakan berbasis data. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa big data mampu merangkum berbagai jenis data yang saling terkait ke dalam suatu klaster kebijakan. Klaster kebijakan dipahami sebagai serangkaian data yang terkait satu sama lain, memiliki kesamaan pola, dan dapat ditarik benang merahnya di dalam kerangka geografis dan organisasi yang saling terhubung dengan aktor-aktor terkait (The Innovation Policy Platform, 2010). Hal ini penting untuk membangun mekanisme situasional. Ketika nantinya big data dalam sektor kependudukan dapat dikembangkan, maka mekanisme kependudukan didasarkan kepada situasi penduduk itu sendiri. Misalnya, untuk melihat diferensiasi pendapatan berdasarkan gender, maka data digital kependudukan melalui sosial media berupa pengeluaran belanja daring, data perbankan elektronik, dan data kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat dikombinasikan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil bisa komprehensif.

Setelah mencermati utilitas big data tersebut, maka sebenarnya terdapat beberapa peluang pengembangan big data. Di dalam tulisan ini, akan dijelaskan potensi big data sebagai basis pengembangan kebijakan pensiun dan pembangunan demografi digital.

Kebijakan Pensiun

Pengembangan big data pada akhirnya juga penting bagi pembangunan manusia secara langsung. Hal ini penting karena bagi negara-negara berkembang, kebijakan pensiun sering tidak sesuai dengan pengabdian dan kinerja seseorang. Oleh sebab itu, seseorang terpaksa untuk terus memperpanjang karirnya seumur hidup. Padahal, bisa jadi perpanjangan masa karir tidak sesuai dengan produktivitas orang tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem di negara-negara maju di mana penghargaan seseorang didefinisikan secara jelas sesuai dengan pengabdian dan kinerja. Dengan demikian, ketika memasuki masa pensiun, orang tidak memiliki kekhawatiran.

Fakta-fakta tersebut sebenarnya membuka celah bagi big data untuk dapat membangun literasi dan sekuritas pendapatan. Potensi risiko pendapatan dan pengeluaran melalui riwayat transaksi belanja daring misalnya, bisa dikoneksikan dengan gaji yang diterima oleh seseorang. Basis crossing data ini akan menjadi penentuan besaran take home pay seseorang beserta dengan peluang-peluang investasi ke depannya ketika orang tersebut pensiun.

Lebih lanjut, big data juga dapat dimanfaatkan untuk mengaitkan struktur finansial kebijakan pensiun dengan tingkat edukasi seseorang, termasuk tingkat kebutuhan seseorang, kesesuaian keterampilan seseorang dengan kebutuhan kerja terkini melalui data-data situs LinkedIn, misalnya. Dengan demikian, orang yang akan pensiun dapat direspons dengan investasi lainnya, salah satunya adalah dengan bekerja melalui platform digital sebagai pekerja lepas atau lazim disebut digital nomad.

Pembangunan Demografi Digital

Pembangunan demografi digital juga merupakan salah satu pengembangan yang dapat dilakukan dengan basis big data. Hal ini tidak terlepas dari urgensi pembangunan big data dan perumusan kebijakan berbasis data. Lebih jauh, pembangunan demografi digital diperlukan untuk membuat kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga komprehensif.

Pembangunan demografi digital diperlukan untuk membangun data hidup dan merumuskan kebijakan berbasis data multilinier dan komprehensif. Pembangunan demografi digital mirip dengan sistem sekuritas sosial yang dibangun di Tiongkok. Sistem sekuritas sosial yang dibangun di Tiongkok berhasil menurunkan angka kemiskinan ketika penduduk-penduduk yang tidak terjangkau oleh kebijakan dan layanan publik di Tiongkok dapat diidentifikasi melalui  lokasi terkini penduduk atau citra satelit untuk kemudian diintervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Tiongkok (Primayanti et al., 2017).

Pemanfaatan ini dapat dilakukan di Indonesia, meskipun memang diperlukan batasan mengenai ranah privat dan publik beserta sekuritasnya. Ketiga hal tersebut membutuhkan kolaborasi antaraktor dalam membangun demografi digital agar domain privat dan public memiliki batas yang jelas, mengingat persoalan kependudukan juga merupakan permasalahan multisektoral.

Hal ini penting mengingat big data memiliki tren trafficking data. Oleh sebab itu, selain membangun kolaborasi untuk membuat platform demografi digital yang menerjemahkan big data, segmentasi atau diferensiasi kepentingan publik dan privat juga perlu diperhatikan.

Penutup

Kebijakan kependudukan tidak bisa didekati dengan cara-cara manual dan pendekatan linieritas. Kebutuhan untuk merespons dinamika kependudukan dan membangun kebijakan berbasis data yang responsif dapat dilakukan melalui pemanfaatan big data. Big data hadir untuk memberikan data komprehensif terhadap suatu permasalahan, tidak hanya isu. Masalah cenderung multisektoral, sehingga perspektif dan data juga harus multisektoral. Kemudian big data menawarkan itu.

Kebijakan pensiun di Indonesia menjadi suatu pembelajaran khusus saat pensiun tidak diantisipasi, misalnya bagaimana melakukan transfer produktivitas dan sekuritas finansial, hanya memikirkan kompensasi yang kadang hal itu jauh dari kontribusi, pengabdian, dan kinerja seseorang. Pada akhirnya, demografi digital dibangun sebagai landasan platform kebijakan kependudukan di masa depan. Kebijakan tersebut tidak melihat penduduk dalam satu dimensi, namun multidimensi yang membutuhkan respons yang juga multidimensional yang juga diramu dalam perspektif dan data di dalam kebijakan berbasis data.

Referensi

Alvarez-Diaz, M., D’Hombres, B., Ghisetti, C., Pontarollo, N., & Dijkstra, L. (2018). The Determinants of Population Growth and Density. In JRC Working Papers in      Economics and Finance (Issue October). 

Bongaarts, J. (1994). Population policy options in the developing world. In Science (Vol. 263, Issue 5148). .

Demeny, P. (1988). Social science and population policy. Population & Development Review, 14(3), 451–479. 

Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Bappenas. (2014). Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan. In Bappenas.

Firdaus, Z. F., & Wijayanto, A. W. (2020). Tinjauan Big Data Mobilitas Penduduk Pada Masa Social Distancing Dan New Normal Serta Keterkaitannya Dengan Jumlah Kasus Covid-19. Seminar Nasional Official Statistics, 1, 265–272. 

Prayudi. (2018). Mengapa Masalah Dpt Terus Terjadi? In Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis: Vol. X (Issue 18).

Primayanti, L., Fasisaka, I., & Nugraha, A. (2017). Strategi Pemerintah Tiongkok Dalam Mengentaskan Kemiskinan Dan Kelaparan Yang Ekstrim Sebagai Target Pertama Mdgs. Jurnal Hubungan Internasional, 1(1).

The Innovation Policy Platform. (2010). Cluster Policies. 

We Are Social. (2021). Digital 2021: The Latest Insights into the “State of Digital.” 

 

*Satria Aji Imawan, M.P.A. | Pengamat Kebijakan Publik UGM, Dosen dan Staf Akademik di Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM | Editor Bahasa: Rinta Alvionita

*Tulisan ini merupakan refleksi dari pemaparan hasil penelitian terkait Anticipating the Future pada APA Conference 2021

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Saat ini dunia belum terbebas dari pandemi COVID-19, bahkan kasusnya masih menunjukkan peningkatan di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kekhawatiran nyata dari lonjakan kasus tersebut adalah lumpuhnya layanan medis, akibat terbatasnya kapasitas sarana dan sumberdaya medis dalam menangani pasien. Jika hal tersebut terjadi, maka persoalan tingginya tingkat kematian akibat COVID-19 maupun penyakit lain yang tidak tertangani menjadi tak terhindarkan. Hingga akhir Agustus 2021, tingkat kematian akibat COVID-19 sebanyak 4,51 juta jiwa. Kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4,08 juta jiwa dengan angka kematian sebanyak 132 ribu jiwa.

Tingginya angka kematian yang terjadi selama pandemi akan memengaruhi jumlah dan struktur penduduk di bumi. Pada awal pandemi, misalnya, kematian akibat COVID-19 banyak terjadi pada kelompok usia lanjut, sehingga dapat mengubah komposisi penduduk di suatu wilayah. Catatan resmi perubahan struktur penduduk akibat pandemi COVID-19 itu belum diteliti secara rinci dan datanya belum dirilis karena banyaknya energi dan sumberdaya yang terserap untuk menangani COVID-19. Saat ini kematian akibat COVID-19 tidak lagi terjadi pada kelompok umur tertentu, tetapi terjadi di hampir semua kelompok umur, sehingga publik semakin cemas dan khawatir, terutama terkait tingginya tingkat kematian yang akan mengurangi jumlah penduduk.

Dalam situasi seperti ini, terlintas teori lama yang dikemukakan oleh Thomas Malthus. Di akhir abad ke-17 (1798), Malthus menulis pendapatnya dalam sebuah artikel provokatif berjudul An essay in the principle of population as it affects the future improvement of society. Malthus mengkhawatirkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dengan ketersediaan pangan. Malthus mengistilahkan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (misal dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya) tidak akan terdukung oleh kemampuan produksi pangan yang pertumbuhannya mengikuti deret hitung (misal dari 1 menjadi 2, 3, 4, dst). Kemudian Mathus menganalisis bahwa ketika jumlah penduduk semakin banyak, maka persaingan antarindividu semakin ketat. Situasi ini akan semakin parah dengan hadirnya faktor-faktor yang mendatangkan bencana, seperti musim penyakit, epidemi, serta wabah bencana yang dapat menghilangkan penduduk. Malthus menyarankan dua hal untuk menjaga keseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan pangan, yaitu preventive check dan positive check. Preventive check merupakan upaya yang dilakukan agar pertumbuhan penduduk tetap terkendali, seperti menghindari perkawinan dan membatasi jumlah kelahiran. Adapun positive check adalah pengendalian pertumbuhan penduduk melalui cara-cara ekstrim, seperti peperangan, wabah penyakit dan epidemi, kemiskinan, serta kelaparan.

Dalam konteks pandemi COVID-19 dan kematian yang terjadi, diperlukan kehati-hatian untuk mengartikan pandemi sebagai salah satu positive check. Terlebih pemerintah di berbagai negara telah melakukan upaya preventive check. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan pencegahan untuk menekan penyebaran COVID-19. Terhitung sejak dinyatakan sebagai pandemi oleh kepala negara pada Maret 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pembatasan kegiatan sosial masyarakat di ruang publik, seperti pendidikan dan sebagian pekerjaan yang diselenggarakan secara daring. Pada moda transportasi, pembatasan dilakukan dari sisi kapasitas penumpang dan intensitas pengoperasionalannya, sedangkan pada tempat-tempat ibadah dengan cara tidak menyelenggarakan kegiatan ibadah keagamaan. Pembatasan juga beroperasi pada sektor-sektor strategis, seperti kesehatan, ekonomi dan bahan pangan, bahan bakar minyak dan gas, serta kebutuhan dasar lainnya. Pembatasan-pembatasan tersebut masih berlaku hingga saat ini dengan memperhatikan kasus COVID-19 yang terjadi di unit desa dan kecamatan. Apabila di desa dan kecamatan tidak ditemukan kasus COVID-19, maka kegiatan di ruang publik dapat diselenggarakan. Sebaliknya, apabila ditemukan kasus COVID-19, maka kegiatan di ruang publik akan dibatasi. Sejalan dengan pembatasan kegiatan sosial, pemerintah melakukan langkah-langkah strategis lain berupa penyiapan rumah sakit darurat COVID-19, tempat isolasi bagi penderita COVID-19, pendirian shelter, dan tes deteksi COVID-19. Secara nomenklatur dan implementasi, pembatasan tersebut terus diperbarui sesuai dengan perkembangan COVID-19 yang ada di masyarakat. Dengan demikian, tidak ada pembiaran atas merebaknya virus COVID-19. Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan (preventive check) agar angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dapat ditekan, sehingga faktor dan mekanisme alam yang mungkin bekerja untuk mencapai keseimbangan tidak berjalan sendiri. Hal ini memunculkan prinsip “Yang kuat, yang akan bertahan hidup” sebagai turunan positive check tidak ditemukan.

Positive check, sebagaimana penalaran Malthus, adalah bekerjanya variabel-variabel yang memengaruhi pertumbuhan penduduk dan tidak dikontrol. Hal ini berarti ada kesan pembiaran hingga tercipta evolusi yang ditandai oleh bertahannya penduduk yang kuat, sedangkan penduduk yang kalah bersaing akan punah. Pandemi yang masih berlangsung saat ini tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai “bangkitnya Malthus” untuk mencapai keseimbangan, sebab ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak kematian akibat pandemi. Ada upaya lockdown untuk membatasi pergerakan manusia untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Ada upaya pemberian vaksin untuk menciptakan kekebalan di masyarakat dan pendirian rumah sakit darurat untuk menangani COVID-19. Seandainya tanpa upaya-upaya preventif tersebut, COVID-19 mungkin telah menyebar lebih masif dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang lebih besar. Dengan demikian, teori Malthus yang menyebutkan bahwa untuk mendapatkan kesimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan dapat ditempuh melalui positive check tidak ditemukan dalam pandemi COVID-19.

Referensi

Malthus. 1798. An Essay in the principle of population as it affects the future improvement of society. London. (http://www.ac.wwu.edu/~stephan/malthus/malthus.0.html; November 10, 2004)

A. Mukhopadhyay, Malthus. [2003]. Population Theory.  An  Irony  in  the  Annals  of  Science,  Breakthrough,  vol.10,  no.3

 

*Sumini, S.Si., M.Si. | Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

 

Yogyakarta, PSKK UGM – D.I. Yogyakarta, selain dijuluki sebagai pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, juga dikenal dengan kekayaan pesona alam dan kulinernya. Oleh sebab itu, tidak heran jika daerah ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, setiap tahunnya. Dinas Pariwisata D.I. Yogyakarta mencatat, sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke D.I. Yogyakarta meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,15 persen.

Yogyakarta dengan pesona kulinernya memiliki salah satu oleh-oleh andalan yang paling sering diincar oleh wisatawan, yaitu bakpia. Rata-rata wisatawan pasti membawa oleh-oleh bakpia ketika kembali ke daerah asalnya. Bakpia merupakan kue yang terbuat dari campuran kacang hijau dengan gula yang dilapisi tepung dan dibentuk bulat pipih, kemudian dipanggang. Menilik sejarahnya, bakpia dapat dikatakan sebagai wujud akulturasi budaya Tiongkok dan Yogyakarta. Pada tahun 1940-an, bakpia dibawa oleh para imigran Tionghoa yang menempati daerah Pathuk (Ameer, dalam Nihayati, 2020). Di Tiongkok, bakpia identik dengan kue berisi daging babi. Namun, karena mayoritas warga di Indonesia beragama Islam dan tidak memakan daging babi, sehingga dibuatlah kue berisi kacang hijau (Eriyanto, 2018).

Keluarga-keluarga Tionghoa biasanya menikmati bakpia sebagai kudapan keluarga (Nihayati, 2020). Namun, pada tahun 1930 terjadi depresi ekonomi di Hindia-Belanda (baca: Indonesia), sehingga beberapa keluarga Tionghoa tersebut menjual bakpia untuk menambah penghasilan mereka (Nihayati, 2020). Lambat laun, pada tahun 1980-an industri-industri rumah tangga yang menjual bakpia mulai bermunculan. Hal ini ditandai dengan banyaknya bakpia yang dijual dengan merek menyesuaikan nomor rumah produsen bakpia. Tahun 1992 menjadi puncak pesatnya perkembangan industri bakpia mulai dikenal sebagai oleh-oleh khas D.I. Yogyak.

Seiring dengan berkembangnya waktu, varian rasa bakpia pun berevolusi. Bakpia tempo dulu biasanya memiliki varian rasa kacang hijau dan kumbu hitam. Sementara saat ini, sudah banyak bakpia yang berisi coklat, keju, kacang, green tea, coffee, buah-buahan, dan sebagainya. Bahkan, saat ini ada Bakpia Tugu yang bentuknya sangat berbeda dari bakpia tempo dulu. Bakpia ini merupakan bakpia kukus berbentuk seperti bakpao mini dengan isian rasa kacang hijau, coklat, keju, brownies coklat, dan sebagainya yang dapat meleleh di mulut.

Anak muda sekarang menyebut Bakpia Tugu ini dengan sebutan bakpia “zaman now”. Bakpia ini pun tidak kalah laris dibandingkan dengan bakpia generasi sebelumnya. Bahkan, di salah satu tokonya yang terletak di jalan Kaliurang, sering terjadi antrean pengunjung dari luar kota yang ingin menikmati bakpia ini. Berdasarkan pengalaman, pemandangan orang-orang menenteng tas belanjaan bakpia Tugu sangat mudah ditemui di bandara dan stasiun di D.I. Yogyakarta. Dalam kurun waktu tiga tahun, Bakpia Tugu telah membuka enam toko cabang. Hal ini menunjukkan inovasi bakpia ini berhasil dan mampu memikat hati wisatawan.

Fenomena inovasi kuliner khas D.I. Yogyakarta ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran identitas bakpia seiring dengan konteks sosial yang terus berubah. Pertanyaannya adalah apakah bakpia zaman now akan menggeser posisi bakpia tempo dulu di kalangan peminat kuliner khas D.I. Yogyakarta? atau apakah bakpia “zaman now” ini akan melunturkan nilai-nilai sejarah yang melekat pada bakpia tempo dulu?

Sebuah inovasi tentunya harus dimaknai secara positif. Mengutip Robbins dan Coulter (2010), inovasi merupakan hasil dari ide-ide kreatif menjadi produk yang bermanfaat. Oleh sebab itu, produk-produk inovasi kuliner khas daerah ini merupakan produk kreatif anak bangsa yang harus diapresiasi secara tinggi, apalagi jika mampu meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Meski demikian, nilai sejarah yang melekat pada kekayaan kuliner khas daerah tidak boleh dilupakan. Dalam beberapa tahun ke depan, tentu akan banyak bermunculan variasi bentuk, bahkan rasa baru dari bakpia. Bagaimanapun bentuk dan varian rasa bakpia ke depannya, bakpia merupakan produk dari sikap saling menghargai antarwarga dengan kebudayaan yang berbeda dan sikap inilah yang perlu kita jaga dan lestarikan.

Jadi, kamu tim bakpia tempo dulu atau bakpia “zaman now”?

REFERENSI:

Dicky Eriyanto, 1310658032 (2018) Bakpia Sebagai Salah Satu Identitas Budaya Yogyakarta Dalam Penyutradaraan Film Dokumenter “Bakpia” Dengan Gaya Ekspository. Skripsi thesis, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. Manajemen Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga

Nihayati, L. (2020). Dampak Sosial Perkembangan Bakpia Dalam Industri Pariwisata Di Pathuk Yogyakarta. Pringgitan, 01(01), 40–47. http://ejournal.stipram.ac.id/index.php/pringgitan/article/view/10

https://bakpia25.com/sejarah-bakpia-pathok/article/sejarah-bakpia-pathok”>https://bakpia25.com/sejarah-bakpia-pathok/article/sejarah-bakpia-pathok diakses tanggal 30 Januari 2021

https://bakpiakukustugu.co.id/”>https://bakpiakukustugu.co.id/ diakses tanggal 30 Januari 2021

Statistik Kepariwisataan 2019. (2019).

*Citra Sekarjati, M.P.A. | Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta, PSKK UGM – Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada penghujung tahun 2019 dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir ini telah memberikan dampak pada berbagai aspek. Tidak hanya memukul sektor kesehatan, Covid-19 juga telah mengoyak perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada Triwulan IV 2019, pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB (Y-on-Y) masih berada di angka 4,97. Kemudian pada Triwulan I 2020, yaitu pada masa awal Covid-19 menyerang Indonesia, PDB (Y-on-Y) turun menjadi 2,97, meski masih menunjukkan angka positif. Pada perkembangan terakhir, PDB (Y-on-Y) pada Triwulan II 2020 telah terkontraksi menjadi -5,32 (Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th.XXIII, 5 Agustus 2020).

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang masih memiliki pertumbuhan positif. Sedangkan berdasarkan pengeluaran, semua jenis pengeluaran mengalami kontraksi. Impor dan ekspor menjadi sektor pengeluaran yang mengalami kontraksi paling dalam, masing-masing -16,96% dan -11,66%.  Guncangan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia ini telah berdampak pada turunnya harga sejumlah komoditas ekspor dan lesunya perekonomian global.

Pengeluaran dari sisi konsumsi pemerintah pada Triwulan II 2020 terkontraksi menjadi -6,90. Hal ini disebabkan oleh serapan belanja anggaran yang berjalan lambat. Sampai Agustus 2020, realisasi belanja anggaran baru mencapai 48%. Tiga kementerian dengan penyerapan anggaran paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (34,3%), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (41,5%), dan Kementerian Kesehatan (43,6%). Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo memberikan teguran keras kepada semua kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan lebih efektif.

Seiring dengan diberlakukannya era kenormalan baru dan pengendoran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah kementerian kembali melakukan kegiatan perjalanan dinas ke daerah-daerah. Kegiatan ini memang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh kementerian. Namun dengan kondisi pandemi yang belum dapat dikendalikan, bahkan tren penambahan kasus pun meningkat, rasanya kurang bijak untuk banyak melakukan perjalanan dinas. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mempercepat serapan anggaran. Selain kontradiktif dengan upaya memutus mata rantai virus, tindakan ini juga menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat dalam menyikapi pandemi yang tak kunjung selesai.

Alih-alih melakukan banyak perjalanan dinas, sebagian biaya perjalanan dinas bisa dialihkan ke program-program yang dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi menjadi -5,51% pada Triwulan II 2020. Memang benar, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, seperti 1) perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimaksimalkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2) perubahan durasi penyaluran PKH menjadi per bulan; 3) kenaikan besaran manfaat PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 4) subsidi biaya listrik; 5) program Kartu Pra Kerja, dan sebagainya.

Dalam jangka pendek, program-program tersebut memang membantu menjaga konsumsi rumah tangga. Namun dalam jangka panjang, bahkan setelah pandemi berlalu, akan ada persoalan yang harus diantisipasi, yaitu melebarnya ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat menengah ke atas memang mengalami penurunan konsumsi, tapi sifatnya lebih sementara. Selain itu, aset-aset finansial mereka justru tertolong karena saat ini aset dalam dolar memberikan imbal hasil yang bagus, harga emas naik, dan tabungan dalam mata uang asing meningkat sebagai akibat melemahnya rupiah.

Ringkasnya, kelompok masyarakat menengah ke atas berada dalam kondisi ekonomi yang stabil dan diuntungkan oleh situasi pada saat ini.  Sebaliknya, kelompok masyarakat menengah ke bawah mengalami penurunan konsumsi sebagai konsekuensi dari berkurangnya atau hilangnya pendapatan akibat adanya pembatasan kegiatan. Apalagi sebagian dari mereka juga merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdampak oleh upaya efisiensi yang dilakukan perusahan setelah aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan optimal. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok rentan yang menjadi semakin miskin jika aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja tidak segera kembali normal.

Pemerintah memang menghadapi dilema besar dalam mengatasi pandemi dan menyelamatkan perekonomian. Tahun ini saja, negara Indonesia tercatat mengalami defisit Rp 1.039 triliun. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank-bank sentral di negara lain, juga mengalami dilema, yaitu membantu pemerintah mendorong ekonomi atau menjaga kurs rupiah agar tidak terus melemah.

Selama ini, kurs rupiah yang kuat dikombinasi suku bunga atau imbal hasil yang tinggi serta menjadi modal untuk menarik dana portofolio dari luar. Suka atau tidak suka, hal ini membantu menopang devisa negara dan mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Namun menjaga suku bunga tetap tinggi tidak akan menolong pelaku usaha dalam negeri yang saat ini sedang mengalami kelesuan. Untuk menggairahkan kembali ekonomi dalam negeri, suku bunga harus diturunkan, sehingga biaya bunga perbankan juga lebih rendah.

Secara keseluruhan, biaya modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha juga menjadi lebih murah, sehingga aktivitas ekonomi dapat lebih bergeliat dan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Pilihan inilah yang diambil oleh BI.  Dengan cara menurunkan suku bunga dari sekitar 5% menjadi 4% per Juli 2020, pemerintah mampu mendorong ekonomi semakin kuat. Kesediaan BI membantu pemerintah ini juga mampu mengurangi defisit melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) pada tahun ini.

Dengan membeli obligasi pemerintah di pasar perdana senilai Rp 397 triliun, pemerintah tidak perlu repot menjual obligasi ke pasar dan bisa membayar bunga lebih rendah. Kebijakan ini beresiko tinggi, karena artinya 1) BI akan mencetak likuiditas rupiah baru untuk pemerintah yang akan membuat kurs rupiah semakin melemah, dan 2) independensi BI sebagai regulator moneter semakin berkurang. Pada akhirnya, kedua hal ini akan mengurangi minat investor asing untuk menanamkan portofolionya di Indonesia.

Bagaimanapun, pilihan telah diambil. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan tersebut beserta konsekuensi yang mungkin terjadi. Untuk sementara, investasi asing mungkin tidak akan bisa terlalu diharapkan karena suku bunga yang rendah. Secara praktis, ekonomi dalam negeri harus lebih digenjot. Likuiditas baru (uang baru) yang dicetak oleh BI sebesar Rp 397 triliun dari hasil mekanisme burden sharing harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pemerintah.

Program-program pemerintah, terutama program pemulihan ekonomi nasional yang dibiayai dari likuiditas tersebut, harus benar-benar dilakukan secara efektif agar dapat memperbaiki ekonomi masyarakat dan negara. Jangan sampai likuiditas ini sia-sia dan mendatangkan masalah baru di masa mendatang. Ke depan, jika ingin menjaga kepercayaan publik global agar mau menanamkan investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencananya untuk 1) meminta bantuan pembiayaan dari BI hingga tahun 2022 dan 2) merevisi beberapa regulasi yang berpotensi memangkas wewenang dan independensi BI.

Kenyataannya, publik global merasa was-was untuk menanamkan portofolionya di Indonesia, karena penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai belum baik, serta adanya kebijakan burden sharing oleh pemerintah dan BI. Rasa was-was tersebut seharusnya tidak ditambah dengan isu meresahkan mengenai rencana pembiayaan BI hingga tahun 2022 dan revisi regulasi BI. Meski belum pasti akan dilakukan, dampak terhadap Indonesia di mata perekonomian global harus benar-benar diperhitungkan.

*Dyah Kartika, S.Si, M.Ec.Dev | Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

 

 

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.

PHBS: Salah Satu Strategi Melawan COVID-19

PHBS merupakan salah satu strategi rekayasa sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari agar memiliki gaya hidup bersih dan sehat. Kebijakan tentang PHBS diatur dalam Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri dan dilakukan secara terus-menerus atau rutin, sehingga menjadi sebuah pembelajaran karakter untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sebelumnya, tujuan PHBS adalah untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular, seperti diare dan pencegahan stunting. Namun saat ini, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, PHBS kembali digalakkan.

Tatanan PHBS perlu diterapkan dalam beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rumah, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Jika PHBS diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh sebagai salah satu kunci mencegah penularan COVID-19. Salah satu indikator penting dalam PHBS adalah cuci tangan pakai sabun (selanjutnya disebut CTPS) yang terbukti sangat penting dalam mencegah penyakit menular, seperti penularan COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh White, et al. (2020) yang dimuat dalam International Journal of Hygiene and Environmental Health 227 (2020) 113512.

Berkaitan dengan pencegahan COVID-19 pada Maret 2020, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah gerakan CTPS disamping upaya lain, seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Mencuci tangan yang baik harus menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk pencegahan optimal.

Namun, efektivitas promosi hidup bersih dan sehat untuk mengubah perilaku, khususnya cuci tangan pakai sabun sebagai sebuah kebiasaan, masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh PSKK tahun 2013 yang bekerja sama dengan Plan Internasional yang dilakukan di Jawa Tengah, NTB, dan NTT menunjukkan bahwa cuci tangan menggunakan sabun belum menjadi budaya di masyarakat. Pada umumnya, mereka tidak mempraktikkan CTPS, misalnya sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya gerakan mencuci tangan telah dikenalkan sejak pendidikan dini melalui program PHBS di sekolah, namun faktanya masih banyak orang yang mencuci tangan dengan cara yang kurang baik dan benar, bahkan banyak juga orang yang tidak mempraktikkan cuci tangan pakai sabun (Kompas, 20 Juli 2020).

Pandemi “Memaksa” Perubahan Perilaku Masyarakat

Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat bukan hal yang mudah. Studi Sinaga, et al (2005) yang dimuat dalam Jurnal JMPK Vol. 08:02 yang terbit pada Juni 2005 mengungkapkan bahwa untuk membiasakan masyarakat mempraktikkan PHBS, dibutuhkan peran tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Padahal CTPS adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang sederhana, yaitu intervensi kesehatan yang paling hemat biaya karena tidak membutuhkan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Dengan menerapkan CTPS, kita dapat mencegah penularan penyakit saluran pencernaan dan pernafasan. Namun, membiasakan masyarakat untuk mencuci tangan merupakan sesuatu yang cukup sulit. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sabun di wilayah-wilayah penduduk miskin menjadi salah satu sebab kebiasaan ini sulit diterapkan. Di negara-negara berkembang, hanya 27 persen dari populasi yang memiliki akses pada fasilitas ini. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF memperkirakan bahwa sekitar tiga miliar orang di dunia tidak memilikinya di rumah (BBC News 27 April 2020).

Perubahan perilaku sangat diperlukan untuk intervensi kesehatan masyarakat. Namun dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal BMC Public Health (2020) 20:154, Czerniewska and White (2020) menjelaskan bahwa intervensi kesehatan masyarakat sempat mengalami status quo karena cukup sulit mendidik masyarakat untuk memahami risiko kesehatan dan manfaat dari perubahan perilaku. Momentum COVID-19 memberikan kesempatan yang baik untuk menggalakkan perilaku hidup bersih dalam program nasional terkait PHBS. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk cepat berubah. Pandemi ini merupakan faktor pendorong yang kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan pribadi.

Saat ini, kebiasaan CTPS telah menjadi budaya baru yang masif bagi masyarakat. Hampir semua fasilitas umum menyediakan fasilitas CPTS, bahkan beberapa fasilitas umum mewajibkan pengunjung untuk CTPS terlebih dahulu sebelum memasuki fasilitas tersebut. Dalam situasi pandemi ini, CTPS akhirnya menjadi rutinitas bahkan keharusan. Ancaman penyebaran virus yang meluas dan mudah menempel pada berbagai jenis benda menjadikan aktivitas CTPS sebagai solusi untuk membunuh virus.

Kebiasaan CTPS perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga sejak dini. Keluarga merupakan kunci mengubah perilaku. Tumbuhnya kesadaran terhadap CTPS sebagai budaya baru juga perlu dipelihara. Perubahan perilaku pada anak untuk membiasakan melakukan CTPS dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Perilaku anak dapat dibentuk sejak dini agar kebiasaan ini dapat mereka bawa hingga dewasa. Pengalaman selama pandemi ini akan membuat mereka terbiasa melakukan CTPS di kemudian hari. Setelah pandemi berakhir, CTPS diharapkan akan tetap dilakukan jika kebiasaan ini telah menjadi budaya masyarakat.[]

*Sri Purwatiningsih, S.Si.,M.Kes | Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta, PSKK UGM – Pernyataan Komnas Perempuan pada 2014 silam tentang Indonesia darurat kekerasan seksual tentunya bukan tanpa dasar. Sebagai lembaga negara yang independen dalam penegakan hak asasi manusia Indonesia, Komnas Perempuan mempunyai basis data yang memadai terkait berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan, bahkan Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diusulkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak 2015 hingga saat ini belum bisa disahkan? Apa inti permasalahannya dan adakah jalan keluarnya?

Polemik RUU PKS: Feminis vs Agama Konservatif

Polemik RUU PKS yang terjadi dalam beberapa kali sidang DPR RI adalah pembahasan tentang istilah dan jenis kekerasan seksual. Fraksi pendukung (PDIP, PKB, Nasdem) menyetujui istilah kekerasan seksual yang mencakup 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual (pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual), sedangkan fraksi PKS menolaknya dengan mengusulkan istilah lain, yaitu kejahatan seksual yang mencakup 5 (lima) jenis (pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual, dan inses). Fraksi PKS berpendapat bahwa istilah kejahatan seksual lebih menunjukkan kedaruratan untuk bisa memidana pelaku kejahatan seksual dan penyimpangan seksual/norma kesusilaan. Di sisi lain, Komnas Perempuan menanggapi pendapat PKS ini dengan menegaskan bahwa kekerasan melibatkan tindakan menghancurkan seseorang yang maknanya justru lebih luas dari delik kejahatan pidana semata. Selain itu, konteks hukum kekerasan seksual tidak bisa dipadankan dengan konteks norma kesusilaan/penyimpangan seksual.

Lebih dari sekadar istilah dan jenis kekerasan seksual, polemik RUU PKS secara mendalam mencerminkan perbenturan cara pandang (worldview) antara pihak pro dari kelompok feminis dan pihak kontra dari kelompok agama konservatif. Bagi kelompok agama konservatif, RUU PKS dinilai ‘membawa’ semangat liberalisme dan feminisme yang keduanya tidak sesuai dengan agama (Islam) dan Pancasila. Dalam hal ini, RUU PKS dianggap mengafirmasi perilaku zina, aborsi, pelacuran, dan LGBT. Mereka juga mengkhawatirkan terjadinya over-kriminalisasi terhadap pelaku, karena sebelum adanya RUU PKS telah ada beberapa undang-undang dengan semangat yang sama, antara lain KUHP, UU PKDRT, UU PTPO, dan UU Perlindungan Anak. Secara ringkas, ajaran agama menjadi sumber pengetahuan kelompok agama konservatif untuk merasionalisasi RUU PKS. Cara pandang ini tentu saja sulit diterima oleh kelompok feminis yang memiliki sumber pengetahuan RUU PKS pada pengalaman ketertindasan perempuan dalam konteks masyarakat patriarkis yang bersifat universal. Bagi kelompok feminis, kenyataan obyektif inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan paling mendasar untuk menyusun undang-undang yang mampu melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, bukan atas dasar pertimbangan moralitas yang sempit dan norma kesusilaan semata. Jika kelompok feminis dan kelompok (agama) konservatif memang memiliki hakiki pengetahuan yang berbeda, masih mungkinkah mereka bekerja sama untuk mencari titik temu dalam polemik RUU PKS?

Feminis vs Agama Konservatif: Frenemies?

Nancy Whittier, penulis buku “Frenemies: Feminist, Conservative and Sexual Violence” (2018), telah melakukan studi tentang perilaku kelompok feminis dan kelompok konservatif yang masing-masing memiliki cara pandang berbeda tentang pornografi, kekerasan seksual terhadap anak dan Violence Against Women Act, namun keduanya saling berinteraksi, begitu juga dengan pemerintah federal US. Hasil studinya menunjukkan bahwa model interaksi yang terbangun antara kelompok feminis dan kelompok konservatif adalah frenemies (teman tapi lawan), bukan aliansi bukan juga oposisi, namun ‘bekerja sama’ untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam polemik RUU PKS, kurang lebih model interaksi frenemies inilah yang terbangun antara kelompok feminis (Komnas Perempuan dan jaringan aktivis perempuan se-Indonesia) yang didukung oleh fraksi PDIP, PKB, dan Nasdem serta kelompok agama konservatif (fraksi PKS) yang didukung oleh sejumlah partai politik berbasis Islam dan gerakan dakwah Islam. Dalam interaksi politik, kelompok feminis secara jelas membuat framing RUU PKS dalam konteks subordinasi perempuan sebagai hasil dari relasi-relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat. Sedangkan kelompok agama konservatif terkadang meminjam frame kelompok feminis untuk menunjukkan dampaknya terhadap norma kesusilaan dan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, dua kelompok ini memiliki titik perhatian yang berbeda terhadap tindak kekerasan seksual; sementara kelompok feminis mengindentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kelompok agama konservatif membicarakan kekerasan seksual sembari merujuk pada etika dan moralitas agama. Meskipun kedua kelompok ini memiliki cara pandang berbeda tentang arti kekerasan seksual, mereka sepakat bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan mengkhawatirkan, sehingga keduanya berbagi perjuangan yang sama, yaitu memberikan hak perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Kemudian, bagaimana tujuan yang sama ini bisa mempertemukan dua kelompok yang berpolemik?

Tarik ulur RUU PKS di DPR RI yang berlangsung hampir 5 (lima) tahun sudah saatnya direfleksikan ulang. Kita perlu belajar dari keberhasilan UU PKDRT, kebuntuan UU Pornografi, dan proses-proses legislasi undang-undang lainnya yang hampir tidak pernah lepas dari polemik. Mengapa perdebatan semakin alot? Titik-titik pemahaman manakah yang saling berbenturan dan bagaimana hal itu bisa dinegosiasikan? Model interaksi frenemies memang tidak ideal dan cenderung ambigu. Jika salah satu kelompok memaksakan untuk mengikuti pandangan kelompok yang lain, baik reputasi politik maupun keyakinan ideologi dipertaruhkan. Dengan demikian, tidak ada jalan lain selain masing-masing mencoba untuk berpikir lebih lentur. Pemilihan bahasa yang mampu mengakomodasi pemahaman yang berbeda menjadi penting untuk bisa mencapai kesepakatan. Namun yang terpenting dari semua itu adalah menyingkirkan ego dan memperkuat kesadaran bahwa masing-masing sedang memperjuangkan hal yang sama, yaitu hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. []

*Basilica Dyah Putranti, PhD. Cand | Peneliti dan Koordinator Media Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: Affen Irhandi/PSKK UGM

Era ini disebut sebagai era kebangkitan agama. Agama yang semula diprediksi oleh banyak ilmuwan sosial akan mengalami kebangkrutan seiring dengan perkembangan modernisasi dan industrialisasi, ternyata justru tampil menjadi elemen yang maha penting. Agama—simbol, ajaran, lembaga—hadir dan merasuk ke dalam semua sendi kehidupan masyarakat Abad ke-21.

Bahkan, generasi milenial yang paling terpapar teknologi informasi dan komunikasi digital menjadi agen utama yang memunculkan narasi-narasi agama di ruang publik. Seorang aktivis muslim yang sudah sangat senior mengatakan bahwa para mahasiswa di kampus hari ini lebih khusyuk shalatnya dibandingkan para aktivis pada zamannya. Grup Sabyan, yang terdiri para seniman usia sangat muda, dengan sangat fasih menyanyikan Deen Assalam yang menggema dimana-mana, warung makan, mall, dan kafe. Dan, Dodi Hidayatullah yang sangat apik mengubah lirik Despacito—yang dianggap moral-less dan dilarang di Malaysia karena alasan tersebut—menjadi lagu yang sarat simbolisme dan ajaran Islam. Dalam bentuk yang lebih ekstrim, kelompok muda melahirkan gelombang pengikut ISIS di Eropa. Mereka secara diam-diam dan terorganisir berhasil menyeberang batas-batas teritorial negara untuk bergabung menjadi pasukan militer ISIS.

Telah menjadi tanda-tanda zaman bahwa ghirah keislaman—juga kekristenan, kebuddhaan, keyahudian—semakin meningkat. Di kalangan umat Islam, meluas kesadaran untuk menjadi muslim yang kaffah, muslim yang seutuhnya. Di kalangan profesional, untuk menjadi muslim seutuhnya mereka memutuskan untuk tidak menggunakan bank konvensional dan beralih ke bank sharia. Di kalangan muda terdidik, tidak sedikit mereka yang dengan kesadaran penuh memilih jalan hidup berdagang. Jenis pekerjaan ini, dalam pandangan mereka, adalah pekerjaan yang paling disukai Nabi Muhammad. Tidak sedikit mereka yang ‘berhijrah’ keluar dari lembaga-lembaga pemerintah, sebagai abdi negara, atau karyawan swasta untuk meraih kehidupan yang ‘lebih berkah’. Maka, label ‘halal’ menjadi rujukan utama masyarakat muslim hari ini dalam membeli produk. Label halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik tetapi juga produk-produk lain seperti kulkas dan jilbab.

Gairah umat Islam untuk menjadi muslim yang kaffah juga ditunjukkan dengan gelombang besar travel umrah dan haji. Saat ini, salah satu bisnis yang digemari adalah travel haji dan umrah karena pasarnya yang selalu tinggi, apalagi di musim-musim tertentu seperti Ramadhan dan Tahun Baru. Skandal First Travel dan Abu Tour sepertinya tidak mempengaruhi bisnis ini. Agen travel berlomba memikat jamaah, baik melalui penawaran harga tiket murah maupun kerjasama dengan artis selebriti atau ustad selebriti.

Menutup aurat sudah menjadi hal yang biasa dan terlalu mainstream di kalangan muslimah. Oleh karenanya, proses hijrah untuk menjadi muslimah yang kaffah terus bergerak ke kanan melalui komunitas hijabers, bahkan sekarang berkembang niqobers. Kalau sebelumnya para niqobers tidak pernah mengunggah foto atau selfie, niqobers zaman sekarang menggunakan media sosial, dengan unggahan foto, modifikasi niqob, sembari tetap sharing tausiah.

Sayangnya, keinginan yang kuat untuk menjadi muslim yang kaffah seringkali berbenturan dengan keharusan menjadi manusia Indonesia yang kaffah. Keharusan menjadi warga negara yang kaffah. Dalam derajat yang ekstrim, menjadi muslim yang kaffah ditandai dengan keinginan untuk berhukum dengan Hukum Allah. Hukum selain Allah dianggap sesat. Kekuasaan selain Allah adalah adalah thoghut.

Umat Islam Indonesia hari ini dihadapkan pada persoalan serius mempertemukan kembali spirit keislaman dan ke-Indonesia-an. Pertanyaannya, bisakah menjadi muslim yang kaffah sekaligus juga menjadi warga Indonesia yang kaffah, yang baik, yang Pancasilais?

Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Tidak terkecuali generasi kita. Tantangan generasi ini tidak lebih mudah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Tetapi juga tidak lebih sulit dari generasi sebelumnya.

Sesungguhnya, kalau kita memahami Islam dan berbagai ekspresi keislaman dalam beragam bentuk pemahaman doktrin, ayat dan teks, serta praktek-praktek keislaman, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa Islam tidaklah tunggal. Islam hadir dan diekspresikan dalam beragam interpreasi paham keagamaan, teks dan doktrin, bahkan praktek-praktek keseharian yang berbeda-beda antara komunitas, masyarakat, negara dan bangsa, bahkan antarperiode.

Sejak era paling awal sekali dalam sejarah Islam, telah terjadi perpecahan pemahaman keagamaan terhadap teks dan ilmu kalam. Ini melahirkan perbedaan kelompok pandangan teologis, misalnya antara As’ariay dan Mu’tazilah, Qodariyah dan Jabariyah, serta Maturudiyah. Dalam perdebatan ilmu kalam atau ilmu tauhid, terjadi perdebatan apakah Al-Quran adalah kholiq atau makhluq? Fakta-fakta sejarah ini menghadirkan kepada kita bahwa dalam hal-hal fundamental, teologis, Islam tidaklah satu. Ada banyak pandangan teologis yang berbeda.

Jika dalam hal teologis saja Islam tidak tunggal apalagi dalam hal-hal ibadah dan mu’amalah. Dalam hal shalat misalnya, kita memaklumi ada banyak sekali yang berbeda mulai dari bacaan shalat antara “wajjahtu wajhiya” dan “allahumma baa’id baini”, “sedekap tangan”, dan lain-lain. Tata cara berwudhu pun berbeda-beda antara para imam mazhab.

Singkat kata, dari lima rukun Islam, yang tunggal dan fix adalah mengucapkan kalimat “laa ilaha illallah, muhammadur rasulullah”. Selebihnya terjadi perbedaan.

Jika dalam ibadah saja Islam hadir dalam beragam bentuk ekspresi, apalagi dalam hal mu’amalah.

Kita dapat membedakan dari jilbab, atau tutup kepala muslimah, mana yang Indonesia, Malaysia, Pakistan, atau Bangladesh. Bahkan, jubah yang dipakai oleh laki-laki muslim bisa dibedakan antara jubah Madinah atau jubah Yaman.

Yang manakah yang Islam dan tidak Islam? Atau, lebih Islam dibandingkan yang lain? Dalam keberagaman tersebut kita menemukan kekayaan tradisi keislaman. Tetapi, keberagamaan tersebut dapat menjadi bencana jika terjadi klaim bahwa yang satu lebih Islam dari yang lain.

Pertanyaan berikutnya, adakah tradisi atau praktek keagamaan Islam yang universal? Jawabnya, ada, yaitu dalam hal ucapan ‘kalimat tauhid,’ jumlah rakaat shalat wajib, puasa di Bulan Ramadhan, dan Haji pada bulan Haji. Tetapi dalam prakteknya, sebagaimana disebutkan di atas, terjadi perbedaan dalam hal pelaksanaan shalat, puasa, dan haji.

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan. Menjadi muslim yang kaffah tidak bisa membuat kita terbebas atau terlepas dari partikularitas-partikularitas praktek-praktek keagamaan. Menjadi muslim yang kaffah artinya mengamalkan keislaman secara sungguh-sungguh dan konsisten di dalam garis metodologi keislaman tertentu yang tetap saja partikular. Menjadi muslim yang kaffah artinya ber-Islam secara kaffah dalam versi metodologis tertentu, yang belum tentu lebih Islam dibandingkan versi metodologis yang lain.

Mengapa kesimpulan pertama tersebut sulit diterima—terutama di sebagian kalangan muslim? Jawabnya, karena dalam mindset umat muslim Indonesia, bahkan dunia, keberagaman praktek keagamaan tersebut tidak hadir dalam ruang vakum, melainkan dikonstruksikan dalam relasi kuasa (power relation). Dalam relasi kuasa inilah, suatu praktek keagamaan tertentu asosiatif dengan entitas kelompok tertentu. Slametan asosiatif dengan praktek masyarakat Jawa atau Melayu. Haflah tasyakuran asosiatif dengan masyarakat Arab. Gamelan identik dengan Jawa. Gambus identik dengan Timur Tengah.

Dalam relasi kuasa tersebut maka slametan tidak bisa disetarakan dengan haflah tasyakuran. Gamelan tidak setara dengan gambus. Karena, dalam relasi kuasa, Jawa dan Melayu tidak setara dengan Arab dan Timur Tengah. Relasi kuasa mengandaikan suatu entitas masyarakat atau golongan lebih memiliki kuasa, lebih mulia, dan terhormat, dibandingkan entitas masyarakat atau golongan lain. Konstruksi tersebut berlangsung dalam rentang sejarah yang panjang dan dilakukan oleh pihak-pihak yang ‘lebih berkuasa’ atau otoritatif. Konstruksi tersebut dibangun dalam relasi kolonialistik.

Sudah sangat lama sekali dunia ini dibagi ke dalam dua kutub, yakni Kutub Barat dan Kutub Timur. Pembagian ini diperlukan oleh pihak berkuasa—para kolonial—untuk membangun konstruksi identitas bahwa Barat (penguasa/kolonial) lebih berkuasa, lebih mulia, lebih terhormat, lebih beradab. Karena itu, kata Edwar Said, konstruksi Timur dan Barat bukan hanya soal pembagian dunia tetapi juga sekaligus instrumen penjajahan. Timur dan Barat sebagai konstruksi identitas yang melanggengkan penjajahan. Paling tidak, konstruksi tersebut untuk mengkonstruksi perbedaan ‘kuasa’.

Ketimpangan relasi kuasa tidak hanya terjadi dalam konstruksi Timur dan Barat dalam dunia global. Tetapi juga terjadi dalam pemilahan dunia Islam. Arab dan Timur Tengah menjadi representasi “Barat yang maju dan terhormat”, dan non-Arab (termasuk Melayu, Bangladesh, India Muslim, China Muslim, dsb) menjadi representasi “Timur yang ‘kelas dua’ dan kurang Islam”. Dalam ketimpangan relasi kuasa ini, maka yang “Timur (non-Arab)” berusaha menjadi “Barat (Arab)” dalam berbagai ekspresi keagamaan dan kebudayaan. Bahkan, tidak sedikit orang Timur (non-Arab) berperilaku melebihi yang Barat (Arab). Maka, menjamurlah penggunaan jubah, turban, dan istilah-istilah Arab, termasuk lagu-lagu Arab.

Dengan demikian, kesimpulan kedua, preferensi praktek-praktek dan simbolisme keagamaan tertentu yang seolah-olah lebih utama, mulia, dan terhormat adalah akibat pengaruh cara pandangan kolonialistik yang melihat dunia dalam relasi relasi kuasa yang tidak setara. Suatu praktek dan ekspresi kebudayaan secara ontologis dan epistemologis tidaklah lebih mulia dari yang lain.

Spirit kenabian Muhammad SAW justru ingin menghancurkan cara pandang kolonialistik tersebut. Ketika saat itu, suku-suku Arab, termasuk Quraisy, merasa lebih mulia dari yang lain, maka cara pandang tersebut secara revolusioner dihancurkan oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan “Laa Fadla Li Arabiyin ‘ala ‘Ajamiyin, wa laa kinnal fadhla bittaqwa.”

Dari dua argumentasi di atas, yaitu (1) menjadi muslim yang kaffah tidak berarti terbebas dari partikularitas paham dan praktek keagamaan Islam, dan (2) pengaruh relasi kuasa yang timpang membuat suatu praktek dan simbolisme lebih utama dan mulia, dan (3) spirit kenabian yang mendobrak rasisme dan chauvinisme materialistik, maka kita dapat membangun argumentasi bahwa (4) tidak ada jurang pemisah antara keislaman dan keindonesiaan.

Untuk poin terakhir ini, saya ingin mengelaborasi rumusan Al-Quran, yang sekaligus basis teologis untuk mempertemukan atau mengawinkan antara keislaman dan keindonesiaan.

Allah SWT berfirman dalam QS Ibrahim 24-26.

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.”

“Kalimat toyyibah” dalam ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama adalah kalimat tauhid atau seruan kepada keimanan kepada Allah SWT. Tetapi, secara umum, kalimat thoyyibah berarti kalimat yang baik, yaitu segala bentuk ajakan kepada kebaikan.

Ayat tersebut memberikan kriteria kalimah thayyibah, yaitu mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Memiliki kesadaran sosiologis, kesadaran akan konteks struktural dan kultural dimana “kalimat toyyibah” tersebut disampaikan. Dalam hal ini maka pemahaman akan konteks (sosiologis/kekinian, dan historis/rentang waktu) menjadi sangat penting.

Ada banyak contoh, ‘itibar’, dari Al-Quran dan Sirah Nabawiyah yang menekankan pentingnya kesadaran kontekstual (sosiologis-historis). Misalnya, tidak ada hambatan bagi Allah untuk langsung memperjalankan Nabi Muhammad untuk bermiraj ke sidratul muntaha. Tetapi, karena perjalanan tersebut bukanlah perjalanan individual melainkan mengandung misi keumatan bagi umat manusia maka Nabi Muhammad diperjalankan dalam isra’ ke Baitul Maqdis untuk dapat diuji kebenarannya dalam nalar manusia. Tidak ada hambatan Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad dari suku mana pun, tetapi karena dalam tradisi Arab saat itu terdapat stratifikasi suku, maka akan lebih mudah dan dapat diterima kenabian yang berasal dari suku Quraish yang terhormat. Bahkan, Nabi Muhammad pun harus berdarah-darah dalam peperangan, gigi beliau patah, karena dengan begitu maka legitimasi kepemimpinan beliau menjadi semakin kuat. Atau, Sayyidina Ali pada akhirnya kalah berperang melawan Mu’awiyah, bukan karena keimanan Ali kurang, atau lebih rendah dari Muawiyah. Juga bukan berarti keridhaan Allah atas Mu’awiyah lebih besar dari Ali. Kekalahan tersebut karena fakta dan realita sosial Mu’awiyah berasal dari suku yang jauh lebih besar, dengan pengikut bala tentara yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan suku dan para pengikut Sayyidina Ali.

Kesadaran sosiologis juga melekat di dalamnya kesadaran historis. Karakteristik berpikir sosiologis adalah kesadaran historis, bahwa sesuatu terjadi tidak dengan sendirinya melainkan melalui proses rentang waktu yang panjang hasil dari pergulatan berbagai elemen sosial.

Ayat tersebut menggunakan kata “syajaroh” yang dalam bahasa Indonesia disebut pohon, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai ‘sejarah’. Sejarah atau silsilah keluarga juga dalam bahasa Arab disebut sebagai ‘syajaroh’. Karenanya, misi tauhid harus memenuhi prasyarat kesadaran akan sejarah, baik sejarah diri, keluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa.

Dengan perumpamaan “syajaroh” tadi maka keimanan menjadi kokoh, akarnya kokoh menghujam (ashluha tsaabit) dan cabang-cabangnya atau manfaat dan buah dari kebaikan tersebut menjulang tinggi (ke langit).

Sebaliknya, perkataan atau perbuatan yang buruk, yang tidak memiliki kesadaran sosiologis dan historis, seperti pohon yang buruk yang akarnya tercerabut dari tanah (permukaan bumi) dan tidak dapat tegak sedikit pun.

Perumpamaan umat yang tidak memiliki kesadaran sosiologis historis, maka tidak memiliki pegangan dan menjadi mudah terombang-ambing dalam arus diskursus yang datang entah dari mana. Ketika agenda global anti terorisme, maka dia terombang-ambing dalam diskursus tersebut. Terbawa untuk menjadi bagian dari terorisme ATAU menjadi orang yang dihantui ketakutan oleh diskursus terorisme. Hal yang sama juga terjadi pada gelombang Anti-Ahmadiyah, Anti-Syiah, ISIS, dan sebagainya. Kesimpulannya, untuk tidak terombang-ambing, jadilah seperti pohon yang menghujam ke bumi. Menjadi seorang muslim yang punya kesadaran sosiologis dan historis.

Selamat Hari Pancasila.

Selamat berikhtiar menjadi muslim yang kaffah, sekaligus warga Indonesia Pancasilais yang kaffah. [] Hakimul Ikhwan, Ph.D. (Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM)

*Foto aksi Pancasila/pinterpolitik.com

Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik atau yang biasa disebut dengan e-KTP merupakan satu dari sekian banyak data kependudukan yang ada di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). E-KTP dengan menggunakan nomor induk kependudukan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan tentang pencatatan penduduk ganda. Penduduk tidak dapat tercatat di dalam dua atau lebih wilayah yang berbeda. Namun demikian, dalam perjalanannya sistem dan konten informasi kependudukan yang tertuang di dalamnya masih meninggalkan berbagai macam persoalan.

Pertama, informasi data registrasi berbasis yuridis, yaitu kepemilikan identitas kependudukan. Selama kesadaran penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan masih rendah, maka validitas data kependudukannya diragukan. Data jumlah penduduk yang telah tercatat belum mampu menggambarkan secara faktual jumlah penduduk yang benar-benar tinggal di suatu wilayah. Persoalan ini muncul ketika akan merumuskan kebijakan pemerintah yang berbasis pelayanan.

Kedua, informasi data registrasi masih sangat bergantung pada peran aktif masyarakat untuk melaporkan perubahan kondisi demografi yang dialaminya. Di saat masyarakat kurang berperan aktif, maka karakteristik penduduk yang tertuang di dalam Kartu Keluarga (KK) pun tidak terbaharui. Kita tidak bisa mendapatkan gambaran yang rinci serta jelas karena data karakteristik penduduk yang diberikan kurang valid. Sebagai contoh, informasi tentang tingkat pendidikan para anggota keluarga di dalam KK. Data ini sering tidak terbarui dan hanya merujuk pada informasi awal di saat KK dibuat. Berbeda halnya jika ada peristiwa kematian, kelahiran, dan perkawinan di dalam keluarga. Salah satu anggota keluarga mau tidak mau harus memperbarui KK karena akan banyak menyangkut keperluan administrasi lainnya. Namun, apabila tidak ada peristiwa-peristiwa tersebut, maka informasi karakteristik penduduk tidak berubah, tidak update. Pertanyaannya, apakah data ini tepat untuk melakukan perencanaan pembangunan atau selama ini perencanaan pembangunan masih belum sepenuhnya berbasis pada data kependudukan?

Ketiga, sinkronisasi data antarlembaga yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (dindukcapil). Sinkronisasi bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan validasi data kependudukan mengingat masih rendahnya peran aktif masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Di saat para mitra kerja dindukcapil telah siap untuk ikut menggunakan sistem berbasis NIK, maka data kependudukan di dindukcapil juga akan secara otomatis terbarui. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kesiapa sumber daya manusia serta sarana prasarana pendukungnya? Apabila syarat tersebut belum bisa terpenuhi, maka target untuk dapat melakukan sinkronisasi data kependudukan hanyalah mimpi yang tidak kunjung terwujud.

Kesadaran akan pentingnya data kependudukan yang bersifat dinamis harus ada terlebih dahulu baik pada masyarakat maupun lembaga-lembaga. Dindukcapil sebagai institusi yang bertanggung jawab atas data kependudukan pun harus dapat memberikan garansi bahwa data yang disajikan valid serta mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Program-program yang mengarah pada terbangunnya sistem data kependudukan perlu menjadi prioritas. Ada beberapa langkah yang kemudian bisa dilakukan, antara lain:

1. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya melaporkan setiap perubahan demografi yang dialaminya.
2. Sinkronisasi data kependudukan antarlembaga yang diturunkan dalam bentuk kontrak kerjasama serta didukung oleh ketersediaan SDM maupun teknologi yang memadai.
3. Political will atau kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan, khususnya bupati/walikota atas perbaikan dan peningkatan sistem informasi data kependudukan.

*Sumber foto: jpp.go.id

Yogyakarta, PSKK UGM – Yogyakarta berada pada titik perubahan arah pembangunan yang sangat signifikan akhir-akhir ini. Titik tonggak perubahan yang berdampak sangat besar dan dipastikan menjadi simpul pergeseran arah pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pembangunan Bandara NYIA (New Yogyakarta International Airport) di Temon, Kulon Progo. Kulon Progo yang selama ini dipandang sebagai daerah pinggiran dan terpinggirkan akan berubah menjadi kota dan pusat pertumbuhan baru. Pembangunan bandara akan diikuti dengan pembangunan berbagai fasilitas penunjang di sekitarnya, seperti kompleks perkantoran, pergudangan, hotel, perumahan, dan berbagai fasilitas lainnya. Hal itu akan memicu pertumbuhan ekonomi luar biasa dan mengubah wilayah sekitar bandara, bahkan Kulon Progo bagian selatan menjadi kota baru yang akan menjadi pusat pertumbuhan baru bagi wilayah sekitarnya. Daerah ini akan menjadi magnet baru bagi investor maupun masyarakat umum untuk datang dan mencari penghidupan di wilayah tersebut.

Selain pembangunan fasilitas dan infrastruktur bandara, juga akan dibangun prasarana dan sarana transportasi berupa rel kereta api dan jalan tol yang rencananya akan menghubungkan bandara dengan Kota Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Bersamaan dengan itu, akan segera diselesaikan pembangunan jalan jalur lintas selatan (JLLS) untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah Jawa Tengah bagian selatan dengan wilayah Jawa Timur bagian selatan. Jalan tersebut akan melewati wilayah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Wonogiri yang selama ini kurang mendapatkan perhatian sehingga pertumbuhannya sangat lamban. Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi akan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di wilayah ini. Wilayah-wilayah yang semula terisolasi dan terbelakang akan berubah menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga berbagai potensi wilayah dapat dimaksimalkan. Seiring dengan itu, di Kulon Progo juga sedang ditingkatkan kemampuan Pelabuhan Laut Tanjung Adikarto guna meningkatkan pemanfaatan laut selatan sebagai penunjang kelancaran perekonomian dengan meningkatkan arus barang, terutama untuk tujuan ekspor.

Perubahan arah dan paradigma pembangunan DIY disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X beberapa tahun lalu saat pengangkatannya sebagai Gubernur DIY tahun 2010. Salah satunya adalah program pembangunan berkonsep among tani dagang layar, yang berarti pembangunan di daerah tidak hanya fokus pada pembangunan di sektor pertanian, tetapi juga memanfaatkan potensi laut selatan sebagai penunjang perdagangan. Hal ini menjadi tonggak penting bagi arah pembangunan DIY yang semula lebih mengarah pada pengembangan sektor-sektor pertanian di dataran lembah dan umumnya berada di wilayah utara dan tengah menjadi pengembangan di daerah lain di bagian barat, selatan, dan timur wilayah DIY.

Tantangan Pembangunan ke Depan

Dua persoalan besar yang hingga kini belum mendapatkan solusi cepat dan tepat adalah masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Penurunan angka kemiskinan semakin tahun semakin lamban. Empat tahun lalu angka kemiskinan DIY masih di atas 15 persen dan mengalami penurunan sangat lamban menjadi sekitar 13 persen. Berbagai program pembangunan yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh Pemerintah DIY. Namun, bila melihat efek yang ditimbulkan oleh berbagai program tersebut, belum tampak hasil yang maksimal.

Selain itu, sebagian warga masyarakat, khususnya para pejabat, juga terganggu dengan tingginya ketimpangan ekonomi (antarkelas sosial) dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di DIY. Ketimpangan tersebut juga terkait dengan disparitas pengeluaran antarkelas dan antarwilayah. Percepatan pembangunan, modernisasi, dan migrasi masuk yang tinggi ke wilayah Yogyakarta telah memunculkan ketimpangan pengeluaran antarkelas sosial. Sebagian kecil masyarakat Yogyakarta mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi pangan dan nonpangan dalam jumlah sangat tinggi, sedangkan sebagian besar yang lain masih sangat terbatas.

Dua persoalan tersebut menjadi “hantu” dan selalu membebani pikiran pejabat di DIY. Gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dalam setiap kesempatan selalu mengungkapkan hal itu dan berupaya mengembangkan berbagai kebijakan guna menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten/kota telah melaksanakan dan menganggarkan dana progam percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan cukup besar melalui ratusan program-program dan kegiatan. Namun, tampaknya upaya tersebut belum memperoleh hasil maksimal sehingga kedua indikator kesejahteraan tersebut masih tetap bertengger di atas rata-rata nasional.

Peluang Pembangunan dan Tantangan Pengelolaan

Salah satu peluang yang dimiliki dan menjadi modal pembangunan yang sangat penting bagi DIY adalah faktor kependudukan, terutama bonus demografi. Saat ini DIY sedang berada atau telah mencapai bonus demografi, yang berarti jumlah penduduk usia kerja jauh lebih banyak proporsinya dibandingkan dengan penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lansia). Bila dibandingkan dengan daerah lainnya, DIY mencapai bonus demografi paling awal karena keberhasilan pengelolaan parameter kependudukan, terutama keluarga berencana di masa lalu. Jumlah penduduk usia kerja yang besar ditambah dengan tingkat pendidikan yang tinggi menjadi kekuatan pembangunan di wilayah ini. Ketersediaan ratusan perguruan tinggi telah menjadikan kualitas sumber daya manusia penduduk usia produktif menjadi sangat tinggi. Mereka harus didorong untuk mandiri serta mengembangkan kreativitas dan inovasinya sehingga mampu mengelola potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta.

Peluang lain yang dapat mendukung pengembangan Yogyakarta adalah semakin menggeliatnya destinasi wisata baru. Bila selama ini, wisatawan lebih banyak menghabiskan kunjungannya ke kraton, Malioboro, dan Prambanan, kini wisatawan yang umumnya anak-anak muda memiliki pilihan lain seperti pantai, gua, air terjun, lembah, dan bukit-bukit yang menyebar hampir di seluruh kawasan Yogyakarta. Wilayah-wilayah perdesaan dan pelosok yang semula tidak dijamah manusia saat ini justru menjadi destinasi wisata baru yang perkembangannya sungguh tidak terbayangkan sebelumnya. Ekonomi masyarakat menengah ke bawah bergerak, baik bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kepariwisataan maupun tidak langsung, seperti industri kecil, kuliner, dan produksi, serta pemasaran barang-barang kerajinan.

Meningkatnya kunjungan wisata juga memicu pertumbuhan hotel, penginapan, apartemen dan guest house, serta restoran dan pusat kuliner yang pesat, terutama di perkotaan. Hal ini turut mengubah wajah Yogyakarta yang semula sangat dekat dengan alam, berwajah agak ndeso menjadi kota dengan simbol-simbol kapitalis yang kuat. Gedung-gedung tinggi menyebar hampir merata di titik-titik tertentu di sudut Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air serta polusi suara semakin parah. Secara sosial, hal ini juga diikuti dengan meningkatnya potensi ketidakharmonisan (“konflik”) antarkelas sosial, ketegangan antara investor dan warga masyarakat, termasuk di dalamnya meningkatnya fenomena pembacokan (klitih) oleh kelompok-kelompok remaja yang tidak memiliki tujuan jelas dan dilakukan di malam hari. Fenomena ini telah mencoreng wajah Yogyakarta yang selama ini dikenal sangat aman, ayem, dan tentrem.

Ayo Mbangun Jogja: Sinergi Membangun Yogyakarta

Dalam berbagai kesempatan, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mengungkapkan perlunya sinergi antarberbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah. Bukan hanya sinergi antarsektor di dalam lingkungan pemerintahan, tetapi juga sinergi antarpemerintah dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas. Fakta sosial menunjukkan bahwa kesuksesan pembangunan di Yogyakarta bukan semata-mata karena peran pemerintah, tetapi juga peran yang sangat besar dari masyarakat luas.

Salah satu potensi Yogyakarta lainnya adalah keberadaan lebih dari 134 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hampir seluruh perguruan tinggi tersebut memiliki kualitas tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Keberadaan UGM sebagai universitas tertua, terbesar, dan unggul menjadi salah satu potensi yang bila dikembangkan secara sinergis dengan arah pembangunan Yogyakarta, maka dipastikan hasilnya akan maksimal. Demikian juga perguruan tinggi lainnya, seperti UII, Atmajaya, UMY, USD, dan UNY yang memiliki kualitas sumber daya dan lulusan yang sangat kompeten. Demikian juga sektor swasta yang sedang menggeliat pesat belakangan ini merupakan potensi besar.

Berdasarkan hal itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY mendorong sinergi 3K (kantor, kampung, dan kampus) dalam pembangunan ke depan. Namun, konsep 3K tampaknya belum maksimal bila tidak melibatkan kraton (Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman) serta pihak konglomerasi (pengusaha). Konsep 3K dapat dikembangkan menjadi 5K agar berbagai potensi dan aspek pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal sembari melibatkan berbagai pihak dalam proses pembangunan ke depan. Mengucapkan kata ‘sinergi’ tampak mudah dan gampang, tetapi sulit dilakukan. Namun, dengan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X, sinergi tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan lebih maksimal ke depan. Semboyan Ayo Mbangun Jogja secara sinergis, bersama-sama, dan berkelanjutan hendaknya perlu terus dikumandangkan dan dilaksanakan di DIY. []

*Dr. Pande Made Kutanegara menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM serta Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan DIY. Tulisan opini ini juga dipublikasikan di kolom opini Radar Jogja (16/5). | Foto traffic di kawasan Flyover Jombor, Sleman/panoramio.com

Yogyakarta, PSKK UGM – Keluarga Berencana merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang bertujuan untuk pengendalian kuantitas penduduk. Kebijakan KB bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk hingga tercapainya keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk. Kebijakan tersebut dianggap berhasil, terutama sebelum tahun 2000 karena telah berhasil menekan tingkat kelahiran. Selain itu, juga telah terjadi pergeseran nilai anak dan norma dalam kehidupan keluarga yakni yang semula berupa keluarga besar menjadi keluarga kecil atau dua anak cukup. Keluarga Berencana berkembang menjadi sebuah gerakan yang membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan kependudukan utamanya pengendalian penduduk.

Keberhasilan Program Keluarga Berencana salah satunya terlihat dari penurunan angka fertilitas total dari 3,0 pada tahun 1991 menjadi 2,6 pada tahun 2002, dan terus menurun menjadi 2,3 pada tahun 2015. Namun demikian, dalam perjalanannya TFR Indonesia selama periode 2002 sampai 2012 mengalami stagnasi pada angka 2,6. Penurunan TFR tersebut tidak diikuti dengan penurunan unmet need yang berarti, bahkan pada beberapa propinsi seperti Yogyakarta justru mengalami peningkatan dari 6,8 pada tahun 2007 menjadi 11,3 pada tahun 2012.

Unmet need atau kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi secara nasional ditarget sebesar 5 persen pada tahun 2015. Berdasarkan capaian 2012, target tersebut sangat sulit dicapai. Mengapa unmet need sangat sulit untuk diturunkan, merupakan pertanyaan besar yang harus dijawab untuk merumuskan terobosan-terobosan program yang efektif dan efisien.

Unmet need dari sisi provider dapat diartikan sebagai melemahnya akses penduduk terhadap pelayanan kontrasepsi. Kondisi yang sangat kontradiktif dimana sarana dan prasarana sosial berkembang seperti peningkatan privatisasi pelayanan KB. Masyarakat memiliki banyak pilihan dalam penggunaan kontrasepsi sehingga tidak lagi harus tergantung pada pelayanan pemerintah. Kondisi ini dapat pula dilihat dari perspektif yang lain yaitu ketidakpuasan dengan alat atau jenis kontrasepsi dari pelayanan pemerintah hingga masyarakat harus memilih layanan swasta. Pertanyaannya kemudian adalah apakah harga pelayanan swasta mampu diakses oleh keluarga miskin? Tingginya angka unmet need salah satunya dapat digunakan untuk menjelaskan ketidakmampuan keluarga mengakses alat kontrasepsi yang diinginkan hingga pada akhirnya memilih tidak menggunakan meskipun tidak menginginkan anak lagi.

Tantangan lain dalam upaya penurunan unmet need adalah tingkat pendidikan wanita usia subur. Sebanyak 68 persen PUS unmet need berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Pengetahuan tentang metode kontrasepsi hingga efek samping kontrasepsi dipahami dengan baik sehingga muncul sebuah kesimpulan tidak menggunakan kontrasepsi modern untuk mencegah kehamilan. Unmet need perempuan terdidik memiliki resiko kehamilan yang rendah karena perempuan memiliki tanggung jawab dan kesadaran sendiri menolak kehamilan. Penggunaan metode kontrasepsi tradisional yang diragukan efektifitasnya bagi perempuan terdidik terpatahkan. Faktor internal perempuan itu sendiri yang memberikan dorongan kuat untuk mencegah kehamilan hingga dapat disimpulkan meskipun tidak menggunakan kontrasepsi, perempuan dapat memberikan jaminan untuk tidak terjadinya kehamilan.

Asumsi tersebut didukung oleh sebuah fakta bahwasannya mereka masuk dalam PUS tua (berumur lebih dari 40 tahun) dengan umur anak terakhir lebih dari 10 tahun. Pengalaman kehamilan memberikan dasar pemikiran meskipun tidak menggunakan kontrasepsi pun tidak berakhir dengan kehamilan. Metode kontrasepsi tradisional yang dianggap kurang efektif pun mampu menjadi alternatif untuk mencegah kehamilan meskipun secara biologis masih dalam usia reproduksi yang ditunjukkan dengan masa menstruasi.

Unmet need sebagai salah satu indikator kinerja lembaga kependudukan perlu ditinjau ulang atau disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan PUS. Kasus Yogyakarta, ketika unmet need sebagai sebuah indikator kinerja sangat sulit dicapai mengingat karakteristik mereka yang masuk dalam unmet need adalah perempuan terdidik, dengan kondisi ekonomi baik, PUS Tua dan usia anak terakhir lebih dari 10 tahun. Kinerja lembaga kependudukan menunjukkan prestasi yang memuaskan jika TFR dijadikan sebagai indikator. [] Ilustrasi family plannning/unicef.cn