PSKK UGM – Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke Jepang melonjak tajam. Berdasarkan data Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), jumlah PMI ke Jepang pada 2025 mencapai 19.970 orang, naik sekitar 57% dibandingkan […].
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Basilica Dyah Putranti, menyoroti masih banyaknya anak muda usia 15 hingga 24 tahun yang tidak bersekolah, tidak bekerja, maupun tidak mengikuti pelatihan atau dikenal dengan istilah NEET.
PSKK UGM Bongkar Akar Kemiskinan Struktural Indonesia: Ketidakadilan Sistem & Keterisolasian Disorot
Hasil riset PSKK UGM menunjukkan banyak masyarakat di wilayah pelosok yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kebijakan top-down pemerintah pusat.
PSKK UGM menyambut kunjungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Kamis, 7 Mei 2016 dalam kegiatan studi tiru guna meningkatkan kapasitas guru vokasi SMK.
Studi PSKK UGM menemukan masih adanya kendala dalam upaya pemberdayaan UMK dan koperasi di Kabupaten Kampar, mencakup terkait dengan pendanaan program dan permodalan, data base UMK dan koperasi, kualitas dan kontinuitas produk, efektivitas program pemberdayaan UMK dan koperasi, serta kemitraan antarpemangku kepentingan di sektor UMK dan koperasi.
Riset ini bertujuan memetakan isu-isu strategis kepariwisataan di Kab. Kampar serta memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan potensi pariwisata yang lebih optimal.
Hasil kajian PSKK UGM (2024) membuktikan bahwa sangat tidak mudah untuk menerapkan strategi investasi hijau (green investment)dalam proses pembangunan IKN.
Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purworejo dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasinya. Data yang digunakan adalah hasil studi PSKK UGM pada tahun 2023 dengan metode kualitatif.
Risalah Kebijakan PSKK UGM bertajuk Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Kampar akan memaparkan beberapa isu kritis terkait fenomena KTPA di Kabupaten Kampar, serta merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kampar yang bebas dari tindak kekerasan.