Yogyakarta, PSKK UGM – Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Wuhan pada penghujung tahun 2019 dan belum dapat dipastikan kapan akan berakhir ini telah memberikan dampak pada berbagai aspek. Tidak hanya memukul sektor kesehatan, Covid-19 juga telah mengoyak perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pada Triwulan IV 2019, pertumbuhan Produk Domestik Bruto/PDB (Y-on-Y) masih berada di angka 4,97. Kemudian pada Triwulan I 2020, yaitu pada masa awal Covid-19 menyerang Indonesia, PDB (Y-on-Y) turun menjadi 2,97, meski masih menunjukkan angka positif. Pada perkembangan terakhir, PDB (Y-on-Y) pada Triwulan II 2020 telah terkontraksi menjadi -5,32 (Berita Resmi Statistik No. 64/08/Th.XXIII, 5 Agustus 2020).

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian adalah satu-satunya sektor yang masih memiliki pertumbuhan positif. Sedangkan berdasarkan pengeluaran, semua jenis pengeluaran mengalami kontraksi. Impor dan ekspor menjadi sektor pengeluaran yang mengalami kontraksi paling dalam, masing-masing -16,96% dan -11,66%.  Guncangan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara di dunia ini telah berdampak pada turunnya harga sejumlah komoditas ekspor dan lesunya perekonomian global.

Pengeluaran dari sisi konsumsi pemerintah pada Triwulan II 2020 terkontraksi menjadi -6,90. Hal ini disebabkan oleh serapan belanja anggaran yang berjalan lambat. Sampai Agustus 2020, realisasi belanja anggaran baru mencapai 48%. Tiga kementerian dengan penyerapan anggaran paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (34,3%), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (41,5%), dan Kementerian Kesehatan (43,6%). Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo memberikan teguran keras kepada semua kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan lebih efektif.

Seiring dengan diberlakukannya era kenormalan baru dan pengendoran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejumlah kementerian kembali melakukan kegiatan perjalanan dinas ke daerah-daerah. Kegiatan ini memang dilakukan secara rutin setiap tahun oleh kementerian. Namun dengan kondisi pandemi yang belum dapat dikendalikan, bahkan tren penambahan kasus pun meningkat, rasanya kurang bijak untuk banyak melakukan perjalanan dinas. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mempercepat serapan anggaran. Selain kontradiktif dengan upaya memutus mata rantai virus, tindakan ini juga menjadi contoh yang kurang baik bagi masyarakat dalam menyikapi pandemi yang tak kunjung selesai.

Alih-alih melakukan banyak perjalanan dinas, sebagian biaya perjalanan dinas bisa dialihkan ke program-program yang dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi menjadi -5,51% pada Triwulan II 2020. Memang benar, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, seperti 1) perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimaksimalkan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2) perubahan durasi penyaluran PKH menjadi per bulan; 3) kenaikan besaran manfaat PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); 4) subsidi biaya listrik; 5) program Kartu Pra Kerja, dan sebagainya.

Dalam jangka pendek, program-program tersebut memang membantu menjaga konsumsi rumah tangga. Namun dalam jangka panjang, bahkan setelah pandemi berlalu, akan ada persoalan yang harus diantisipasi, yaitu melebarnya ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat menengah ke atas memang mengalami penurunan konsumsi, tapi sifatnya lebih sementara. Selain itu, aset-aset finansial mereka justru tertolong karena saat ini aset dalam dolar memberikan imbal hasil yang bagus, harga emas naik, dan tabungan dalam mata uang asing meningkat sebagai akibat melemahnya rupiah.

Ringkasnya, kelompok masyarakat menengah ke atas berada dalam kondisi ekonomi yang stabil dan diuntungkan oleh situasi pada saat ini.  Sebaliknya, kelompok masyarakat menengah ke bawah mengalami penurunan konsumsi sebagai konsekuensi dari berkurangnya atau hilangnya pendapatan akibat adanya pembatasan kegiatan. Apalagi sebagian dari mereka juga merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terdampak oleh upaya efisiensi yang dilakukan perusahan setelah aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan optimal. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok rentan yang menjadi semakin miskin jika aktivitas ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja tidak segera kembali normal.

Pemerintah memang menghadapi dilema besar dalam mengatasi pandemi dan menyelamatkan perekonomian. Tahun ini saja, negara Indonesia tercatat mengalami defisit Rp 1.039 triliun. Bank Indonesia (BI), seperti halnya bank-bank sentral di negara lain, juga mengalami dilema, yaitu membantu pemerintah mendorong ekonomi atau menjaga kurs rupiah agar tidak terus melemah.

Selama ini, kurs rupiah yang kuat dikombinasi suku bunga atau imbal hasil yang tinggi serta menjadi modal untuk menarik dana portofolio dari luar. Suka atau tidak suka, hal ini membantu menopang devisa negara dan mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, bahkan sebelum terjadinya pandemi. Namun menjaga suku bunga tetap tinggi tidak akan menolong pelaku usaha dalam negeri yang saat ini sedang mengalami kelesuan. Untuk menggairahkan kembali ekonomi dalam negeri, suku bunga harus diturunkan, sehingga biaya bunga perbankan juga lebih rendah.

Secara keseluruhan, biaya modal yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha juga menjadi lebih murah, sehingga aktivitas ekonomi dapat lebih bergeliat dan lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Pilihan inilah yang diambil oleh BI.  Dengan cara menurunkan suku bunga dari sekitar 5% menjadi 4% per Juli 2020, pemerintah mampu mendorong ekonomi semakin kuat. Kesediaan BI membantu pemerintah ini juga mampu mengurangi defisit melalui mekanisme pembagian beban (burden sharing) pada tahun ini.

Dengan membeli obligasi pemerintah di pasar perdana senilai Rp 397 triliun, pemerintah tidak perlu repot menjual obligasi ke pasar dan bisa membayar bunga lebih rendah. Kebijakan ini beresiko tinggi, karena artinya 1) BI akan mencetak likuiditas rupiah baru untuk pemerintah yang akan membuat kurs rupiah semakin melemah, dan 2) independensi BI sebagai regulator moneter semakin berkurang. Pada akhirnya, kedua hal ini akan mengurangi minat investor asing untuk menanamkan portofolionya di Indonesia.

Bagaimanapun, pilihan telah diambil. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan pilihan tersebut beserta konsekuensi yang mungkin terjadi. Untuk sementara, investasi asing mungkin tidak akan bisa terlalu diharapkan karena suku bunga yang rendah. Secara praktis, ekonomi dalam negeri harus lebih digenjot. Likuiditas baru (uang baru) yang dicetak oleh BI sebesar Rp 397 triliun dari hasil mekanisme burden sharing harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pemerintah.

Program-program pemerintah, terutama program pemulihan ekonomi nasional yang dibiayai dari likuiditas tersebut, harus benar-benar dilakukan secara efektif agar dapat memperbaiki ekonomi masyarakat dan negara. Jangan sampai likuiditas ini sia-sia dan mendatangkan masalah baru di masa mendatang. Ke depan, jika ingin menjaga kepercayaan publik global agar mau menanamkan investasi di Indonesia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencananya untuk 1) meminta bantuan pembiayaan dari BI hingga tahun 2022 dan 2) merevisi beberapa regulasi yang berpotensi memangkas wewenang dan independensi BI.

Kenyataannya, publik global merasa was-was untuk menanamkan portofolionya di Indonesia, karena penanganan Covid-19 di Indonesia dinilai belum baik, serta adanya kebijakan burden sharing oleh pemerintah dan BI. Rasa was-was tersebut seharusnya tidak ditambah dengan isu meresahkan mengenai rencana pembiayaan BI hingga tahun 2022 dan revisi regulasi BI. Meski belum pasti akan dilakukan, dampak terhadap Indonesia di mata perekonomian global harus benar-benar diperhitungkan.

*Dyah Kartika, S.Si, M.Ec.Dev | Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

 

 

 

Yokyakarta, CPPS UGM – The Covid-19 pandemic, which first appeared in Wuhan at the end of 2019 and is facing uncertainty to its end, has brought an impact on various aspects. Not only hitting the health sector, but Covid-19 has also torn apart the economy in many countries, including Indonesia.

In the fourth quarter of 2019, the growth of Gross Domestic Product/GDP (Y-on-Y) was still at 4.97. Then, in the first quarter of 2020, during the early days of Covid-19 hitting Indonesia, the GDP (Y-on-Y) fell to 2.97 although it still showed a positive number. In the latest development, the GDP (Y-on-Y) in the second quarter of 2020 has contracted to -5.32 (Official Statistic News No. 64/08/Year XXIII, August 5, 2020).

Based on business fields, the agricultural sector is the only sector that still has positive growth. Meanwhile, based on expenditure, all types of expenditure have also contracted. Imports and exports were the expenditure sectors that experienced the deepest contraction, respectively -16.96% and -11.66%. Economic shocks due to the Covid-19 pandemic that hit almost all countries in the world have resulted in a decline in the prices of many export commodities and the sluggish global economy.

>Government’s expenditure in the second quarter of 2020 contracted to -6.90 due to the slow absorption of budget expenditures. The implementation of budget expenditure had only reached 48% until August 2020. The three ministries with the lowest budget absorption are the Ministry of Transportation (34.3%), the Ministry of Public Works and Public Housing (41.5%), and the Ministry of Health (43.6%). This prompted President Joko Widodo to give a harsh warning to all ministries to accelerate budget absorption more effectively.

In line with the enactment of the new normal and the relaxation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB), some ministries are back on official travel activities to the regions. The activities are annually undertaken by the ministries. However, due to the pandemic condition that cannot be controlled and even the trend of adding cases is increasing, it is not wise to undertake many official trips let alone if the goal is only to accelerate budget absorption. Apart from being contradictory to an attempt to break the chain of the virus, this action also becomes a bad example for the community in responding to an ongoing pandemic.

Some of the costs of official travel can be diverted to programs that can boost household consumption instead of taking a lot of official travel which contracted to -5.51% in the second quarter of 2020. It is obvious that the government has implemented several policies to boost household consumption, such as 1) Maximizing the expansion of beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) to 10 million Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM); 2) Changing the duration of PKH distribution to be per month; 3) Increasing the amount of PKH benefits and Non-Cash Food Assistance (Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT); 4) Providing subsidies for electricity costs; 5) Giving Pre-employment Card (Kartu Pra Kerja) program, and more.

In the short term, these programs help to maintain household consumption. However, in the long term, even after the pandemic has passed, there will be problems that must be anticipated, such as the widening inequality in society. The middle-upper class people have experienced a decline in consumption, but it is more temporary. Besides, their financial assets are saved because dollar-denominated assets currently provide good returns, the gold prices have increased, and the savings in foreign currency have increased as a result of the weakening of Indonesian currency.

In short, the middle-upper class of society are in a stable economic condition and are benefiting from the current situation. On the other hand, the lower-middle-class experienced a decrease in consumption as a consequence of reduced or lost income due to the restrictions on activities. Moreover, some of them are also the victims of Termination of Employment (PHK) affected by the efficiency made by the companies after the economic activities have not optimally run. In other words, they are a vulnerable group who will become increasingly poorer if the economic activities and labor requirements are not immediately back to normal.

The government is indeed facing a big dilemma in overcoming the pandemic and saving the economy. This year, the Indonesian state recorded a deficit of IDR 1,039 trillion. Bank Indonesia (BI), like central banks in other countries, is also experiencing a dilemma, helping the government to boost the economy or keeping the Indonesian currency exchange rate from weakening.

A strong rupiah exchange rate is so far combined with high-interest rates or yields as well as the capital to attract portfolio funds from abroad. Like it or not, it helps prop up the country’s foreign exchange and lower the current account deficit, even before the pandemic. However, keeping interest rates high will not help domestic business actors who are currently experiencing a slump. To revive the domestic economy, interest rates must be lowered, thus bank interest costs will also be lower.

Overall, the capital costs that must be incurred by business actors are also cheaper, so the economic activities can be more active and job opportunities will be more open. It is the choice taken by BI. By lowering the interest rates from around 5% to 4% as of July 2020, the government was able to push the economy even stronger. BI’s willingness to help the government is also able to reduce the deficit through burden-sharing mechanisms this year.

By taking government bonds in the primary market worth IDR 397 trillion, the government does not have to bother selling bonds to the market and can pay lower interest rates. This policy carries a high risk because it means that 1) BI will print new rupiah liquidity for the government, which will then weaken the rupiah exchange rate, and 2) BI’s independence as a monetary regulator is diminishing. In the end, these two things will reduce the interest of foreign investors to invest their portfolios in Indonesia.

The choice has been made after all. The government must be able to account for these choices and the consequences that may occur. In the meantime, foreign investment may not be as expected due to low-interest rates. In practical terms, the domestic economy must be boosted more. The new liquidity (new money) printed by Bank Indonesia (BI) in the amount of IDR 397 trillion as a result of the burden-sharing mechanism must be accountable for its use by the government.

Government programs, especially the national economic recovery program financed from this liquidity, must be effectively implemented to improve the economy of the people and the state. It is expected that this liquidity will be fruitless and cause new problems in the future. If the government wants to maintain global public confidence to give their investment in Indonesia, they need to reconsider its plans to request financial assistance from BI until 2022 and revise several regulations that have the potential to cut BI’s authority and independence.

The global public is doubt about investing its portfolio in Indonesia since the handling of Covid-19 in Indonesia is poor, as well as the burden-sharing policy made by the government and BI. Such doubt should not be compounded by unsettling issues regarding BI’s financing plans until 2022 and the revision of BI regulations. Although it is uncertain that it will be undertaken, its impact on Indonesia in the eyes of the global economy must be taken into account.

*Dyah Kartika, S.Si, M.Ec.Dev | Research Assistant at Center for Population and Policy Studies UGM | Illustration: M. Affen Irhandi/PSKKUGM

 

 

 

 

VOA — Pakar kependudukan sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Agus Joko Pitoyo mengatakan pengenduran program KB saat ini bukan tanpa alasan. Pengenduran terjadi lantaran program KB di Indonesia sejak tahun 1970 sempat dinilai sudah berhasil karena total fertility rate atau tingkat kelahiran rata-rata pada waktu itu turun dari 5,6 persen menjadi 2,6 persen.

Hal tersebut juga didorong oleh perspektif masyarakat yang pada zaman dahulu berpandangan anak sebagai rezeki. Sementara saat ini generasi sekarang berspespektif anak merupakan beban.

“Walaupun (Program KB) cenderung dilemahkan, sedikit mengendur, tapi generasi sekarang sudah tidak ingin punya anak banyak. Setelah 50 tahun program KB di Indonesia ini sudah bisa mengubah opini masyarakat yang dulu ukuran keluarga besar itu baik. Sekarang keluarga kecil itu yang baik sehingga generasi saat ini ketika punya anak lebih dari dua mereka sudah malu. Bahkan di antaranya ingin punya anak satu,” kata Agus kepada VOA, Sabtu (9/5).

Walaupun saat ini program KB cenderung dikendurkan tapi nilai di dalam masyarakat terkait dengan keluarga inti yaitu dua anak cukup sudah mengakar luar biasa. Tanpa harus dikatakan untuk ikut program KB, masyarakat sudah melek terkait dengan keluarga berencana.

“Misalnya melalui pendidikan, jalurnya sekarang diganti tidak family planning dalam perspektif keluarga. Tapi family planning dalam perspektif kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga generasi sekarang itu sudah mulai berpikir. Tanpa sentuhan program KB, masyarakat melihat kondisi ekonomi, beban hidup, pendidikan, dan tuntutan masa depan otomatis mereka sudah tidak ingin punya anak banyak,” ujar Agus.

KB Penting, Kelanjutan Demografi juga Penting

Masih kata Agus, di Indonesia telah terjadi transformasi, yang pada Orde Baru berspektif keluarga luas, maka kini menjadi keluarga inti. Hal itu berpengaruh terhadap total fertility rate di Indonesia yang telah mencapai angka 2,6 persen, bahkan di beberapa provinsi berada pada replacement rate 2,1 persen, contohnya di Yogyakarta.

“Artinya kalau ini berlarut-larut dan ditekan terus nanti regenerasi penduduknya tidak ada. Kita harus hati-hati jangan sampai terjebak sangat getol terus ingin family planning sampai di bawah 2,1 persen itu berbahaya karena tidak terjadi keberlanjutan demografi. Padahal yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang,” ungkapnya.

“Pemerintah saat ini agak mengendurkan biar kemudian tidak kebablasan ini menurut perspektif saya. Tapi memang harus tetap dijaga jangan sampai TFT (total fertility rate-nya) naik dan turun terlalu tinggi,” tambah Agus.

Kendati cenderung mengendur, namun pemerintah masih memprioritaskan program KB hingga saat ini. Hanya saja pada saat ini komitmen politik pemerintah tidak seperti zaman orde baru.

“Sekarang ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih eksis tapi dukungan segala aspek tidak sekuat di zaman orde baru. Walaupun demikian Indonesia tetap itu jadi prioritas sampai sekarang gencar dilakukan,” tutur Agus.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan program KB karena Indonesia telah memasuki tahapan transisi demografi di mana total fertility rate pada wanita subur itu di Tanah Air masih di angka 2,3 sampai 2,4 persen.

“Sehingga kami harus berusaha keras untuk menuju angka fertility rate ke 2,1 persen. Di samping itu di Indonesia belum merata jadi antar wilayah provinsi kesenjangannya masih tinggi. Oleh karena itu kesenjangan fertility rate yang masih tinggi ini penting untuk diatasi karena sesuai demografi semua provinsi harus merasakan. Atas dasar alasan itu maka kontrasepsi itu masih penting sekali,” kata Hasto saat dihubungi VOA, Jumat (8/5) malam.

Menurut Hasto, pemerintah tetap berupaya mengatasi lonjakan tersebut, karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai sistem layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai bakal memicu masalah besar di kemudian hari. Salah satunya, pemerintah melakukan pendekatan melalui kampanye dengan alat kontrasepsi.

“Di Indonesia yang memiliki anak banyak itu berciri khas tiga yaitu pendidikan rendah, hidup di desa, dan pendapatan rendah. Sebenarnya secara jangka panjang itu pendidikan ditingkatkan kemudian pendapatan per kapita naik lalu akses-akses bertambah bagus. Ketika hal ini dilakukan maka otomatis dia akan menurun jumlah anaknya. Orang yang berkecukupan, hidup di kota, dan berpendidikan tinggi cenderung anaknya sedikit. Inilah upaya secara sosiologis bagaimana menurunkan jumlah anak. Tapi kalau secara biologis, ya kami memang pendekatannya bagaimana kampanye dengan alat kontrasepsi,” jelasnya. [aa/em]

*Sumber: VOA Indonesia | Foto: Proses pemasangan susuk KB pada masa pandemi corona (Humas BKKBN). 

Yogyakarta, CPPS UGM – The Clean and Healthy Behavior (Bahasa Indonesia: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat/PHBS) movement is currently being promoted as the way to prevent society from COVID-19. The world has struggled t overcame the COVID-19 for more than half a year and WHO has even declared the COVID-19 a global pandemic since March 11, 2020. The term pandemic refers to a disease that spreads to many people in several countries at the same time. The number of the spread of COVID-19 has significantly increased and globally. As long as the vaccine has not been found, the efforts to reduce the spread and prevention of COVID-19 are to implement the PHBS.

PHBS: One of the Strategies to Fight COVID-19

PHBS is one of the social engineering strategies initiated by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia which aims to make the members of the community as much as possible as the agents of change to be able to improve the quality of daily behavior to have a clean and healthy lifestyle. The policy regarding PHBS is regulated in the Regulation of Ministry of Health of the Republic of Indonesia Number 2269/Menkes/Per/XI/2011 concerning Guidelines for the Development of Clean and Healthy Behavior. PHBS is a set of behaviors practiced based on self-awareness and continuously or routinely done, so it becomes character learning to achieve the highest health status. The goal of PHBS was initially to prevent the spread of infectious diseases, such as diarrhea and stunting. However, it is currently being encouraged again to prevent the spread of COVID-19.

The PHBS structure needs to be applied in several elements which are part of the activity places in everyday life, such as homes, schools, workplaces, health facilities, and public places. If the PHBS is applied in everyday life, it is expected that this will increase human’s body endurance as one of the keys to prevent the transmission of COVID-19. One of the important indicators in PHBS is washing hands with soap (hereinafter referred to as Cuci Tangan Pakai Sabun/CTPS) which has been proven to be very important in preventing infectious diseases, such as transmission of COVID-19. This is revealed by White, et al. (2020) in the International Journal of Hygiene and Environmental Health 227 (2020) 113512.

Regarding the prevention of COVID-19 in March 2020, the Ministry of Health has issued Guidelines for the Prevention and Control of COVID-19 through the Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/328/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of COVID-19; one of the ways is the CTPS movement in addition to other efforts, such as the use of masks and physical distancing. Proper handwashing should use soap and running water for optimal prevention.

However, the effectiveness of promoting a clean and healthy life to change the community’s behavior, especially washing hands with soap as a habit, remains a challenge. A study conducted by CPPS UGM in 2013 in collaboration with Plan International in Central Java, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara showed that washing hands using soap has not become a culture in society. In general, they do not practice CTPS, e.g. before and after eating. The handwashing movement has been introduced since early education through the PHBS program in schools, but in fact, many wash their hands improperly and incorrectly, even many do not wash their hands with soap (Kompas, July 20, 2020).

The Pandemic “Forces” the Change in Community’s Behavior

Changing people’s behavior to live clean and healthy is not an easy matter. A study conducted by Sinaga et al. (2005) in the JMPK Journal Vol. 08:02 published in June 2005 revealed that it takes the role of influential figures in society to get people used to practice PHBS. CTPS is a simple clean and healthy lifestyle, the most cost-effective health intervention since it does not require sophisticated equipment and can be done anywhere and anytime. By implementing CTPS, we can prevent the transmission of gastrointestinal and respiratory diseases. However, getting people used to wash their hands is quite difficult. Lack of adequate facilities and soap in poor areas is one reason this habit is difficult to implement. In developing countries, there are only 27 percent of the population has access to these facilities. Even the World Health Organization (WHO) and UNICEF estimate that about three billion people in the world do not have hand wash facilities at home (BBC News, April 27, 2020).

People’s behavior changes are indispensable for public health interventions. However, in their article published in the BMC Public Health Journal (2020) 20: 154, Czerniewska and White (2020) explained that public health interventions have once experienced a status quo because it was quite difficult to educate people to understand the health risks and benefits of behavior changes. The momentum of COVID-19 provides a good opportunity to promote clean living habits in national programs related to PHBS. The COVID-19 pandemic forces society to change rapidly. This pandemic is a strong motivating factor for society to improve their hygiene.

Washing hands with soap habit have currently become a massive new culture for the community. Almost all public facilities provide CTPS facilities, even some public facilities require visitors to wash their hands before entering the facility. In this pandemic situation, CTPS has finally become a daily routine and even an obligation. The threat of the widespread and easy attaching viruses to various types of objects makes CTPS a solution to kill them.

The CTPS habit needs to be applied in the family from an early age. Family is the key to changing behavior. The growing awareness of CTPS as a new culture also needs to be maintained. Behavior changes in children to get used to practicing CTPS can be done in a family environment. Children’s behavior can be formed from an early age so that they can do this habit until they are adults. The experience during this pandemic will make them get used to doing CTPS in the future. After the pandemic ends, it is hoped that CTPS will continue to be practiced if this habit has become the culture of the community.[]

*Sri Purwatiningsih, S.Si.,M.Kes | Researcher at Center for Population and Policy Studies UGM | illustration: Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta, PSKK UGM – Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.

PHBS: Salah Satu Strategi Melawan COVID-19

PHBS merupakan salah satu strategi rekayasa sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari agar memiliki gaya hidup bersih dan sehat. Kebijakan tentang PHBS diatur dalam Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri dan dilakukan secara terus-menerus atau rutin, sehingga menjadi sebuah pembelajaran karakter untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sebelumnya, tujuan PHBS adalah untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular, seperti diare dan pencegahan stunting. Namun saat ini, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, PHBS kembali digalakkan.

Tatanan PHBS perlu diterapkan dalam beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rumah, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Jika PHBS diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh sebagai salah satu kunci mencegah penularan COVID-19. Salah satu indikator penting dalam PHBS adalah cuci tangan pakai sabun (selanjutnya disebut CTPS) yang terbukti sangat penting dalam mencegah penyakit menular, seperti penularan COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh White, et al. (2020) yang dimuat dalam International Journal of Hygiene and Environmental Health 227 (2020) 113512.

Berkaitan dengan pencegahan COVID-19 pada Maret 2020, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah gerakan CTPS disamping upaya lain, seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Mencuci tangan yang baik harus menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk pencegahan optimal.

Namun, efektivitas promosi hidup bersih dan sehat untuk mengubah perilaku, khususnya cuci tangan pakai sabun sebagai sebuah kebiasaan, masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh PSKK tahun 2013 yang bekerja sama dengan Plan Internasional yang dilakukan di Jawa Tengah, NTB, dan NTT menunjukkan bahwa cuci tangan menggunakan sabun belum menjadi budaya di masyarakat. Pada umumnya, mereka tidak mempraktikkan CTPS, misalnya sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya gerakan mencuci tangan telah dikenalkan sejak pendidikan dini melalui program PHBS di sekolah, namun faktanya masih banyak orang yang mencuci tangan dengan cara yang kurang baik dan benar, bahkan banyak juga orang yang tidak mempraktikkan cuci tangan pakai sabun (Kompas, 20 Juli 2020).

Pandemi “Memaksa” Perubahan Perilaku Masyarakat

Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat bukan hal yang mudah. Studi Sinaga, et al (2005) yang dimuat dalam Jurnal JMPK Vol. 08:02 yang terbit pada Juni 2005 mengungkapkan bahwa untuk membiasakan masyarakat mempraktikkan PHBS, dibutuhkan peran tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Padahal CTPS adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang sederhana, yaitu intervensi kesehatan yang paling hemat biaya karena tidak membutuhkan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Dengan menerapkan CTPS, kita dapat mencegah penularan penyakit saluran pencernaan dan pernafasan. Namun, membiasakan masyarakat untuk mencuci tangan merupakan sesuatu yang cukup sulit. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sabun di wilayah-wilayah penduduk miskin menjadi salah satu sebab kebiasaan ini sulit diterapkan. Di negara-negara berkembang, hanya 27 persen dari populasi yang memiliki akses pada fasilitas ini. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF memperkirakan bahwa sekitar tiga miliar orang di dunia tidak memilikinya di rumah (BBC News 27 April 2020).

Perubahan perilaku sangat diperlukan untuk intervensi kesehatan masyarakat. Namun dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal BMC Public Health (2020) 20:154, Czerniewska and White (2020) menjelaskan bahwa intervensi kesehatan masyarakat sempat mengalami status quo karena cukup sulit mendidik masyarakat untuk memahami risiko kesehatan dan manfaat dari perubahan perilaku. Momentum COVID-19 memberikan kesempatan yang baik untuk menggalakkan perilaku hidup bersih dalam program nasional terkait PHBS. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk cepat berubah. Pandemi ini merupakan faktor pendorong yang kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan pribadi.

Saat ini, kebiasaan CTPS telah menjadi budaya baru yang masif bagi masyarakat. Hampir semua fasilitas umum menyediakan fasilitas CPTS, bahkan beberapa fasilitas umum mewajibkan pengunjung untuk CTPS terlebih dahulu sebelum memasuki fasilitas tersebut. Dalam situasi pandemi ini, CTPS akhirnya menjadi rutinitas bahkan keharusan. Ancaman penyebaran virus yang meluas dan mudah menempel pada berbagai jenis benda menjadikan aktivitas CTPS sebagai solusi untuk membunuh virus.

Kebiasaan CTPS perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga sejak dini. Keluarga merupakan kunci mengubah perilaku. Tumbuhnya kesadaran terhadap CTPS sebagai budaya baru juga perlu dipelihara. Perubahan perilaku pada anak untuk membiasakan melakukan CTPS dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Perilaku anak dapat dibentuk sejak dini agar kebiasaan ini dapat mereka bawa hingga dewasa. Pengalaman selama pandemi ini akan membuat mereka terbiasa melakukan CTPS di kemudian hari. Setelah pandemi berakhir, CTPS diharapkan akan tetap dilakukan jika kebiasaan ini telah menjadi budaya masyarakat.[]

*Sri Purwatiningsih, S.Si.,M.Kes | Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) menggelar seminar daring (webinar) bertajuk Kelompok Rentan dan COVID-19 di Indonesia pada Rabu, 27 Juli 2020 pukul 09.30-12.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dengan posisi ini, persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik menjadi 9,78 persen.

Dibanding Maret 2019, peningkatan angka kemiskinan mencapai 1,28 juta orang dari sebelumnya 25,14 juta orang. Persentase penduduk miskin juga naik 0,37 persen dari Maret 2019 yang hanya 9,41 persen.

Hal serupa disampaikan kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Budi Wibowo, saat menjadi pembicara pada seminar PSKK UGM pada Kamis (29/7/2020). Budi menyampaikan tingkat kemiskinan DIY selama pandemi COVID-19 meningkat. Peningkatan angka kemiskinan DIY per Maret mencapai 12,28 persen, naik 0,84 persen dari September 2019 yang berada di angka 11,44 persen.

Menurut Budi, untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini, pemerintah DIY melakukan beberapa upaya, seperti refocusing dan reallocating anggaran daerah, misalnya percepatan perubahan penjabaran APBD DIY 2020, menghentikan seluruh proses pengadaan barang atau jasa yang belum memiliki tanda tangan kontrak per 3 April 2020, kecuali untuk oprasional OPD, bersumber dari dana keistimewaan, dan untuk operasi serta pemeliharaan pelayanan dasar atau publik.

“Perlu diketahui bahwa kita (DIY) sudah membuka beberapa destinasi wisata dan kita akan mencoba lebih perketat lagi implementasinya di destinasi wisata itu karena perlu kami sampaikan bahwa di balik destinasi wisata itu ada ribuan UMKM. Lima puluh satu ribu UMKM yang ada di DIY itu engineering good bagi pertumbuhan ekonomi,” ujar Budi.

Menanggapi permasalahan ekonomi selama COVID-19, kepala PSKK UGM, Agus Joko Pitoyo menekankan dampak COVID-19 terhadap sektor informal. Joko menjelaskan bahwa sektor informal penting untuk dibahas karena mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia.

“Lebih dari 70 juta pekerja berada di sektor informal. Banyaknya tenaga kerja terserap di sektor ini karena sektor informal memang cenderung lebih mudah dimasuki oleh angkatan kerja,” ujarnya.

Sektor informal saat pandemi juga cenderung tidak bisa bertahan. Hal ini setidaknya ditandai dari gangguan produksi, distribusi, dan konsumsi hingga penurunan pendapatan. Sektor informal mengalami keterpurukan saat pandemi juga karena pembatasan aktivitas sosial yang menyebabkan gangguan pada aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi) dan supply chains produk.

Data BPS menunjukkan, 70,53 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah (<1,8 juta) mengaku mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan terjadinya peningkatan pengeluaran bagi 56 persen responden yang sebagian besar mengalami peningkatan antara 26-50 persen. Sebagian besar peningkatan terjadi pada pengeluaran bahan pangan (51 persen), hal ini dimungkinkan akibat dari adanya kegiatan Work from Home (WFH) dan School from Home (SFH).

Survei PSKK UGM: Dampak terhadap Pekerja Informal

Agus Joko Pitoyo menyampaikan hasil survei awal PSKK UGM terkait dampak COVID-19 terhadap pekerja informal. Survei ini diikuti oleh 64 pekerja informal di DIY. Survei dilakukan pada awal Juli dan masih berlangsung saat seminar ini digelar. Responden yang berpartisipasi terdiri atas pedagang, PKL, buruh bangunan, ojek online, dan pekerja seni. Hasil survei ini menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, penurunan konsumen, dan penutupan usaha.

Hasil survei menunjukkan, 31,3 persen responden menyatakan bahwa mereka mulai merasakan dampak pandemi sejak awal April. Hal ini menyusul penerapan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah.

Namun, penurunan pendapatan dan kesulitan yang dihadapi saat pandemi tidak mendorong sebagian besar pekerja informal untuk beralih pekerjaan. Hal ini disebabkan kompetensi yang dimiliki cenderung rendah dan persepsi bahwa tidak ada pekerjaan yang dapat menawarkan kondisi lebih baik. 23,4 persen pekerja informal yang beralih pekerjaan cenderung beralih pada usaha bisnis online. Bahkan kondisi pekerjaan yang buruk akibat COVID-19 tidak menimbulkan keinginan bagi 46,9 persen responden untuk berpindah pekerjaan setelah COVID-19 selesai. Sementara itu, 35 persen masih bimbang atas kondisi di masa setelah COVID-19 pada pekerjaan yang saat ini dimiliki. 17 persen lainnya memiliki keinginan untuk beralih profesi setelah COVID-19.

Selain itu, menurut Joko, COVID-19 juga berdampak pada pekerja kaki lima (PKL) di Kota Yogyakarta. Mayoritas pekerja dan PKL mengalami penurunan pendapatan hingga >50 persen. Penurunan pendapatan disebabkan adanya pembatasan sosial dan penutupan sekolah serta perkantoran.

“Terdapat perbedaan dampak COVID-19 terhadap pekerja dan PKL. Pada pekerja, COVID-19 menyebabkan penurunan jam kerja bahkan PHK. Namun, selama COVID-19 jumlah jam kerja PKL terdapat peningkatan 2-3 jam kerja karena menunggu pelanggan dan menambah jam kerja untuk mempertahankan pendapatan,” jelas Joko.

“Sektor informal berpotensi mengalami pemulihan lebih cepat jika aktivitas masyarakat dibuka kembali, namun masih dalam skala pemulihan yang kecil. Perlu adanya perlakuan khusus, misalnya melalui stimulus ekonomi agar proses recovery berjalan optimal,” pungkas Joko.

Kerentanan Penyandang Disabilitas

Koordinator kebijakan perlindungan sosial TNP2K, Dyah Larasati, menyoroti kelompok rentan lain yang terdampak selama COVID-19, yaitu para penyandang disabilitas. Diperkirakan 15 persen dari populasi penduduk di dunia memiliki disabilitas. Satu dari lima perempuan diperkirakan mengalami kondisi disabilitas selama hidupnya dan satu dari 10 anak-anak adalah anak dengan disabilitas. Sementara itu, sekitar sembilan persen (23,3 juta penduduk) di Indonesia mengalami kondisi disabilitas.

“Disabilitas di Indonesia dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat. Risiko akan lebih besar untuk kelompok disabilitas saat pandemi. Jika kita mempertimbangkan biaya tambahan yang diperlukan penyandang disabilitas, maka angka kemiskinan akan meningkat secara signifikan,” tutur Dyah.

Dyah menyampaikan, pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko dan kerentanan secara langsung maupun tidak langsung pada kelompok disabilitas, seperti 1) Mobilitas yang semakin terbatas akibat kebijakan “tetap di rumah”, baik itu atas rekomendasi atau dimandatkan atau diwajibkan, mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan; 2) Keterbatasan atau kesulitan mengakses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan terkait lainnya selama masa pandemi; 3) Kemungkinan berkurang atau terbatasnya bantuan pendapatan dari anggota keluarga lainnya karena mereka juga mungkin terdampak akibat pandemi ini; 4) Meningkatkan pengucilan dan isolasi sosial yang dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, dan ketidakberdayaan, terutama karena kelompok disabilitas serta lansia memiliki kemungkinan kondisi medis atau penyakit bawaan lebih tinggi, sehingga lebih rentan terhadap penyakit ini; dan 5) Kurang dari tiga persen penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial melalui Program ASPD dan PKH. Keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial ini membuat mereka lebih rentan untuk bertahan.

Meski risiko dan kerentanan penyandang disabilitas akibat COVID-19 sangat banyak, studi atau data terkait peningkatan kerentanan penyandang disabilitas selama masa pandemi sangat terbatas.

“Sejauh ini, data dan bukti terkait peningkatan risiko akibat COVID-19 masih sangat terbatas dan umumnya hanya dapat ditemukan pada negara-negara berpendapatan tinggi (High Income Countries/HICs). Data dari negara miskin dan berpendapatan menengah (Low and Middle Income Countries/LMICs) masih amat sangat terbatas,” ujarnya.

Studi Dampak Ekonomi COVID-19 pada Penyandang Disabilitas di Indonesia oleh Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas (April 2020) menunjukkan 87 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan dan mayoritas mengalami penurunan drastis (50-80 persen dari pendapatan).

Kemudian kerentanan ekonomi penyandang disabilitas selama pandemi COVID-19 juga tinggi. 69 persen responden kemungkinan menjadi miskin atau semakin miskin karena kombinasi rendahnya penghasilan dan tingginya penurunan penghasilan akibat COVID-19. 41 persen penyandang disabilitas “sangat rentan” hampir pasti berada di bawah garis kemiskinan dan 28 persen penyandang disabilitas “rentan” berada di bawah atau sangat dekat dengan garis kemiskinan.

Untuk dapat membantu menyelesaikan masalahan ini, Dyah Larasati merekomendasikan kepada para pemangku kebijakan untuk memperluas cakupan dan memastikan kesesuaian nilai manfaat perlindungan sosial, memastikan perlindungan sosial yang inklusif, komprehensif, dan terintegrasi serta membuat mekanisme atau proses pendaftaran yang sederhana.

COVID-19 dan Marginalisasi Isu Perempuan

Peneliti senior dan pakar gender PSKK UGM, Dewi Haryani Susilastuti, menyoroti adanya marginalisasi isu perempuan di tengah COVID-19. Infografis Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020 menunjukkan, terjadi 14.719 kasus kekerasan terhadap perempuan menurut ranahnya, yaitu ranah personal sebesar 75,4 persen (11.105 kasus), ranah komunitas sebesar 24,4 persen (3.602 kasus), dan ranah negara sebesar 0,08 persen (12 kasus). Sementara itu, bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan fisik yang mencapai angka 5.548 kasus dengan 4.783 terjadi di ranah personal dan 765 kasus terjadi di ranah komunitas.

“Kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi, tetapi naiknya tingkat kekerasan terhadap perempuan bukan semata-mata karena COVID-19, karena sebelum COVID-19 memang kekerasan itu sudah ada,” tegas Dewi.

Menanggapi isu dampak COVID-19 terhadap sektor informal, Dewi menyampaikan data KPPPA dan BPS, 2018 yang menunjukkan bahwa 61.37 persen perempuan bekerja di sektor informal, sedangkan 23.31 persen berstatus sebagai pekerja keluarga.

Selain itu, terjadi marginalisasi isu perempuan selama pandemi. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman kritis tentang perkembangan konstruksi gender di Indonesia dan pemikiran ibuisme negara (state ibuism). “Kalau kita lihat apa yang berlangsung dalam sejarah selama pemerintahan Suharto, ada yang dinamakan state ibuism.  State ibuism itu adalah definisi negara atau konstruksi negara tentang perempuan yang ideal. Berdasarkan state ibuism, perempuan yang ideal adalah yang domesticated dan dedicated sangat tinggi terhadap suami, keluarga, dan negara. Jadi mereka mengorbankan kehidupan mereka demi suami, keluarga, dan negara tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya personal,” jelas Dewi.

Menurutnya, setelah pemerintahan Suharto memang ada perubahan pemikiran terhadap perempuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa state ibuism itu direproduksi di kalangan masyarakat yang relatif muda bahkan di tatanan para pembuat kebijakan, sehingga dampak COVID-19 yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai masalah sudah sesuai dengan konstruksi gender yang ada.

Dewi menyampaikan, isu perempuan termaginalisasi selama pandemi juga karena kurangnya representasi pemikiran ilmu sosial dalam respons COVID-19. “Pandemi COVID-19 lebih dilihat dari perspektif kesehatan. Kalau kita lihat jurnal-jurnal terutama yang ditulis di bidang kesehatan itu ada dua istilah yang diulang-ulang, yaitu Pharmaceutical Intervention (vaksin) vs Non-Pharmaceutical Intervention. Sementara tidak ada diskusi kultural yang reflektif tentang konteks, tentang ketimpangan struktural,” tegas Dewi.

Dewi menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyingkap ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi ekonomi, sosial, politik yang tidak menguntungkan, sedangkan respons pemerintah terhadap COVID-19 yang tidak sensitif gender membuat posisi perempuan semakin terpuruk. “Kemudian jika kita pakai bahasa perang, maka perempuan tidak ubahnya seperti collateral damage dalam perang melawan COVID-19,” pungkasnya.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Alexs_foto (pixabay.com)

Catatan: rekaman lengkap seminar “Kelompok Rentan dan COVID-19 di Indonesia” dapat disaksikan di saluran YouTube PSKK UGM dan TNP2K Komunikasi. 

 

Yogyakarta – Center for Population and Policy Studies (CPPS) UGM in collaboration with The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) held an online seminar “Vulnerable Groups and COVID-19 in Indonesia” on Wednesday, July 27, 2020 at 9.30-12 a.m.

The Indonesia Statistics Agency recorded the poverty rate as of March 2020 increased to 26.42 million people. Regarding this position, the percentage of poor people also rose to 9.78 percent as of March 2020.

The increase in poverty rate reached 1.28 million people from the previous rate, 25.14 million people compared to the rate as of March 2019. The percentage of poor people also rose 0.37 percent from March 2019, which was only 9.41 percent.

This is in line with the statement of the head of Yogyakarta Development Planning Agency, Budi Wibowo, when he stood as a speaker at the CPPS UGM seminar on Thursday (29/07/2020). He said that the poverty rate in Yogyakarta during the COVID-19 pandemic has increased. The increase as of March 2020 reached 12.28 percent, rose 0.84 percent from September 2019 (i.e. 11.44 percent).

According to him, the regional government should make several efforts to overcome this economic problem, such as refocusing and reallocating the local budget, e.g. accelerating changes in the allocation of the local budget, stopping the entire process of procurement of goods or services that do not yet have a contract as of 3 April 2020, except for the operation of Regional Apparatus Organization, goods sourced from privileged funds, and the operation and maintenance of basic or public services.

“We (the local government) have opened several tourist destinations and we will try even more tightly to implement them in the tourist destinations because there are thousands of MSMEs behind those tourist destinations. Fifty-one thousand MSMEs in Yogyakarta are engineering goods for economic growth,” he emphasized.

Responding to the economic problems during COVID-19, the head of CPPS UGM, Agus Joko Pitoyo stressed the impact of COVID-19 on the informal sector. He explained that the informal sector is important to discuss since it dominates the workforce structure in Indonesia.

“More than 70 million workers work in the informal sector. There are high number of workers working in this sector because it tends to be more easily obtained by the workforce,” he said.

The informal sector during the COVID-19 pandemic also tends not to be sustainable. This is at least marked from the disruption of production, distribution, and consumption to a decrease in income. The downturn is also due to restrictions on social activities that cause disruption to economic activities (production, distribution, and consumption) and product supply chain.

The Indonesia Statistics Agency data shows that 70.53 percent of the respondents from the low-income group (<1.8 million) stated that they experienced an income decrease. Meanwhile, the COVID-19 pandemic also caused an increase in spending for 56 percent of respondents, most of them experienced an increase of between 26-50 percent. Most of the increase occurred in food expenditure (51 percent) and this is possible due to the existence of Work from Home (WFH) and Study from Home (SFH).

Survey of CPPS UGM: The Impacts on Informal Workers

Agus Joko Pitoyo delivered the results of the initial survey of CPPS UGM related to the impacts of COVID-19 on informal workers. The survey was attended by 64 informal workers in Yogyakarta and conducted in early July and was still going on until this seminar was held. The participating respondents consist of traders, street workers, building construction workers, online transportation drivers, and artists. The results of this survey show that COVID-19 has impacts on income decline, job loss, consumer decline, and business closure.

The results indicate that 31.3 percent of the respondents stated that they began to feel the impact of the pandemic since early April 2020. This goes after the implementation of social restrictions by the government.

However, the decrease in income and the difficulties during the pandemic did not encourage most informal workers to switch their professions due to the low competency and the perception that there are no professions that can offer better conditions. 23.4 percent of the informal workers who change their professions tended to switch to online business ventures. Even poor working conditions due to COVID-19 did not trigger the desire for 46.9 percent of respondents to change their professions during the COVID-19 pandemic. Meanwhile, 35 percent are still wavering over conditions in the midst of COVID-19 pandemic on the professions they currently own. Another 17 percent have the desire to switch their professions.

Also, according to Joko, COVID-19 also affected street workers in the city of Yogyakarta. The majority of workers and street workers experienced a decrease in income to > 50 percent due to social restrictions and schools and office closure.

“There are differences in the impacts of COVID-19 on workers and street vendors. In workers, COVID-19 causes a decrease in working hours and even layoffs. However, during COVID-19, the number of working hours in street workers had increased by 2-3 hours due to waiting for customers and to maintain the revenue,” Joko explained.

“The informal sector has the potentials to have a faster recovery if the community activities are reopened, but still performed on a small scale of recovery. It needs special treatment, for example using economic stimulus, so the recovery process can optimally run,” he concluded.

The coordinator of TNP2K’s social protection policy, Dyah Larasati, highlighted another vulnerable group affected during COVID-19, i.e. people with disabilities. It is estimated that 15 percent of the world’s population has a disability. One in five women will experience a disability condition in their lifetime and one in 10 children have disabilities. Meanwhile, around nine percent (23.3 million people) in Indonesia have disabilities.

 “Disability and poverty in Indonesia have a strong correlation. The risk will be greater for disability groups during a pandemic. If we consider the additional costs required by people with disabilities, the poverty rate will significantly increase,” she said.

She conveyed that the COVID-19 pandemic has increased risks and vulnerabilities directly or indirectly in people with disabilities, such as 1) The increase in limited mobility due to “stay at home” policy, either on recommendation or mandate or obligation and it caused the difficulties in accessing basic services, such as health and education services; 2) Limited or difficult access to information and health service facilities, social protection, and other related services; 3) The possibility of reduced or limited income support from other family members because they may also be affected by this pandemic; 4) The increase in social exclusion and isolation which can lead to depression, fear, and helplessness, especially because the people with disabilities and the elderly have a higher possibility of vulnerable medical conditions or congenital diseases, making them more susceptible to these diseases; and 5) Less than three percent of people with disabilities received social assistance through the ASPD and PKH Programs. Limited access to social protection makes them more vulnerable to survive.

Although the risks and vulnerabilities of people with disabilities due to the pandemic are numerous, studies, or data related to the increased vulnerability of people with disabilities during the pandemic are very limited.

“Data and evidence related to increased risk due to the COVID-19 pandemic are very limited to date and can only be found in high-income countries (HICs). Data from low and middle-income countries (Low and Middle-Income Countries/LMICs) is very limited,” she emphasized.

The Study on the Economic Impact of COVID-19 on People with Disabilities in Indonesia by Jaringan Organisasi Penyandang Disabilities (Network of People with Disabilities Organization) on April 2020 showed that 87 percent of workers experience a decrease in income and most of them experience a drastic decline (50-80 percent of income).

The economic vulnerability of people with disabilities during the COVID-19 pandemic is also high. 69 percent of the respondents are likely to be poorer or getting poorer due to a combination of low income and a high decrease in income due to the pandemic. 41 percent of them (very vulnerable) is almost certainly below the poverty line and 28 percent (vulnerable) are below or very close to the poverty line.

To help solving this problem, Dyah suggested the policymakers expand the scope and ensure the appropriateness of the value of social protection benefits, ensure inclusive, comprehensive and integrated social protection, and create a simple registration process.

COVID-19 and Women Marginalization

Senior researcher and gender expert at CPPS UGM, Dewi Haryani Susilastuti, highlighted the marginalization of women in the midst of COVID-19. Annual Records Infographic of the National Commission on Violence against Women 2020 show that there are 14,719 cases of violence against women according to their domains; the personal sphere of 75.4 percent (11,105 cases), the community sphere of 24.4 percent (3,602 cases), and the state sphere of 0.08 percent (12 cases). The highest one is physical violence which reaches 5,548 cases with 4,783 happen in the personal domain and 765 cases happen in the community domain.

“The violence against women tends to increase during the pandemic, but the increase in the level of violence against women is not solely due to the pandemic because it has already existed before,” she said.

Responding to the issue of the impact of COVID-19 on the informal sector, she presented data from the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection and Statistics Agency 2018 which showed that 61.37 percent of women work in the informal sector, while 23.31 percent are family workers.

Besides, there is a marginalization in women during the pandemic due to several factors, such as a lack of critical understanding of the development of gender construction in Indonesia and state ibuism. “We can see what happened in the history during the Suharto’s government, there was something called state ibuism, the state definition or state construction of the ideal woman. Based on state ibuism, the ideal woman is one who is domesticated and highly dedicated to her husband, family, and country. That’s why they sacrifice their lives for the sake of their husband, family, and country without expecting anything personal,” she explained.

According to her, after the Suharto’s government, there was indeed a change of mind towards women, but it cannot be denied that the state ibuism was reproduced in a relatively young society even in the order of policymakers, so the different effects of COVID-19 for men and women are not considered the problem has already been in line with the existing gender construction.

She conveyed that the issue of marginalized women during the pandemic is also due to the lack of representation of social science thinking in responding to the pandemic. “The COVID-19 pandemic is seen more from a health perspective. We can see it at journals, especially those written in the field of health, there are two repeated terms, Pharmaceutical Intervention (vaccine) and Non-Pharmaceutical Intervention. Meanwhile, there is no reflective cultural discussion about context, about structural inequality,” she highlighted. 

She concluded that the COVID-19 pandemic has exposed structural inequalities that place women in unfavorable economic, social, and political positions, while the government’s insensitive responses to gender have made the position of women worse off. “If we use the language of war, women are then like collateral damage in the fight against COVID-19,” she concluded.

Writer: Nuraini Ika |  Language Editor: Rinta Alvionita  |  Photo: Alexs_foto (pixabay.com)

Note: The full recording of the seminar can be watched on the CPPS UGM and TNP2K YouTube channel.

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Pernyataan Komnas Perempuan pada 2014 silam tentang Indonesia darurat kekerasan seksual tentunya bukan tanpa dasar. Sebagai lembaga negara yang independen dalam penegakan hak asasi manusia Indonesia, Komnas Perempuan mempunyai basis data yang memadai terkait berbagai tindak kekerasan yang dialami perempuan, bahkan Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus dari waktu ke waktu. Jadi, mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah diusulkan kepada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI sejak 2015 hingga saat ini belum bisa disahkan? Apa inti permasalahannya dan adakah jalan keluarnya?

Polemik RUU PKS: Feminis vs Agama Konservatif

Polemik RUU PKS yang terjadi dalam beberapa kali sidang DPR RI adalah pembahasan tentang istilah dan jenis kekerasan seksual. Fraksi pendukung (PDIP, PKB, Nasdem) menyetujui istilah kekerasan seksual yang mencakup 9 (sembilan) jenis kekerasan seksual (pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual), sedangkan fraksi PKS menolaknya dengan mengusulkan istilah lain, yaitu kejahatan seksual yang mencakup 5 (lima) jenis (pemerkosaan, penyiksaan seksual, penyimpangan perilaku seksual, pelibatan anak dalam tindakan seksual, dan inses). Fraksi PKS berpendapat bahwa istilah kejahatan seksual lebih menunjukkan kedaruratan untuk bisa memidana pelaku kejahatan seksual dan penyimpangan seksual/norma kesusilaan. Di sisi lain, Komnas Perempuan menanggapi pendapat PKS ini dengan menegaskan bahwa kekerasan melibatkan tindakan menghancurkan seseorang yang maknanya justru lebih luas dari delik kejahatan pidana semata. Selain itu, konteks hukum kekerasan seksual tidak bisa dipadankan dengan konteks norma kesusilaan/penyimpangan seksual.

Lebih dari sekadar istilah dan jenis kekerasan seksual, polemik RUU PKS secara mendalam mencerminkan perbenturan cara pandang (worldview) antara pihak pro dari kelompok feminis dan pihak kontra dari kelompok agama konservatif. Bagi kelompok agama konservatif, RUU PKS dinilai ‘membawa’ semangat liberalisme dan feminisme yang keduanya tidak sesuai dengan agama (Islam) dan Pancasila. Dalam hal ini, RUU PKS dianggap mengafirmasi perilaku zina, aborsi, pelacuran, dan LGBT. Mereka juga mengkhawatirkan terjadinya over-kriminalisasi terhadap pelaku, karena sebelum adanya RUU PKS telah ada beberapa undang-undang dengan semangat yang sama, antara lain KUHP, UU PKDRT, UU PTPO, dan UU Perlindungan Anak. Secara ringkas, ajaran agama menjadi sumber pengetahuan kelompok agama konservatif untuk merasionalisasi RUU PKS. Cara pandang ini tentu saja sulit diterima oleh kelompok feminis yang memiliki sumber pengetahuan RUU PKS pada pengalaman ketertindasan perempuan dalam konteks masyarakat patriarkis yang bersifat universal. Bagi kelompok feminis, kenyataan obyektif inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan paling mendasar untuk menyusun undang-undang yang mampu melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, bukan atas dasar pertimbangan moralitas yang sempit dan norma kesusilaan semata. Jika kelompok feminis dan kelompok (agama) konservatif memang memiliki hakiki pengetahuan yang berbeda, masih mungkinkah mereka bekerja sama untuk mencari titik temu dalam polemik RUU PKS?

Feminis vs Agama Konservatif: Frenemies?

Nancy Whittier, penulis buku “Frenemies: Feminist, Conservative and Sexual Violence” (2018), telah melakukan studi tentang perilaku kelompok feminis dan kelompok konservatif yang masing-masing memiliki cara pandang berbeda tentang pornografi, kekerasan seksual terhadap anak dan Violence Against Women Act, namun keduanya saling berinteraksi, begitu juga dengan pemerintah federal US. Hasil studinya menunjukkan bahwa model interaksi yang terbangun antara kelompok feminis dan kelompok konservatif adalah frenemies (teman tapi lawan), bukan aliansi bukan juga oposisi, namun ‘bekerja sama’ untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam polemik RUU PKS, kurang lebih model interaksi frenemies inilah yang terbangun antara kelompok feminis (Komnas Perempuan dan jaringan aktivis perempuan se-Indonesia) yang didukung oleh fraksi PDIP, PKB, dan Nasdem serta kelompok agama konservatif (fraksi PKS) yang didukung oleh sejumlah partai politik berbasis Islam dan gerakan dakwah Islam. Dalam interaksi politik, kelompok feminis secara jelas membuat framing RUU PKS dalam konteks subordinasi perempuan sebagai hasil dari relasi-relasi kuasa yang tidak seimbang dalam masyarakat. Sedangkan kelompok agama konservatif terkadang meminjam frame kelompok feminis untuk menunjukkan dampaknya terhadap norma kesusilaan dan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, dua kelompok ini memiliki titik perhatian yang berbeda terhadap tindak kekerasan seksual; sementara kelompok feminis mengindentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kelompok agama konservatif membicarakan kekerasan seksual sembari merujuk pada etika dan moralitas agama. Meskipun kedua kelompok ini memiliki cara pandang berbeda tentang arti kekerasan seksual, mereka sepakat bahwa insiden kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dan mengkhawatirkan, sehingga keduanya berbagi perjuangan yang sama, yaitu memberikan hak perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Kemudian, bagaimana tujuan yang sama ini bisa mempertemukan dua kelompok yang berpolemik?

Tarik ulur RUU PKS di DPR RI yang berlangsung hampir 5 (lima) tahun sudah saatnya direfleksikan ulang. Kita perlu belajar dari keberhasilan UU PKDRT, kebuntuan UU Pornografi, dan proses-proses legislasi undang-undang lainnya yang hampir tidak pernah lepas dari polemik. Mengapa perdebatan semakin alot? Titik-titik pemahaman manakah yang saling berbenturan dan bagaimana hal itu bisa dinegosiasikan? Model interaksi frenemies memang tidak ideal dan cenderung ambigu. Jika salah satu kelompok memaksakan untuk mengikuti pandangan kelompok yang lain, baik reputasi politik maupun keyakinan ideologi dipertaruhkan. Dengan demikian, tidak ada jalan lain selain masing-masing mencoba untuk berpikir lebih lentur. Pemilihan bahasa yang mampu mengakomodasi pemahaman yang berbeda menjadi penting untuk bisa mencapai kesepakatan. Namun yang terpenting dari semua itu adalah menyingkirkan ego dan memperkuat kesadaran bahwa masing-masing sedang memperjuangkan hal yang sama, yaitu hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. []

*Basilica Dyah Putranti, PhD. Cand | Peneliti dan Koordinator Media Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: Affen Irhandi/PSKK UGM

Yogyakarta, CPPS UGM – The statement of the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) in 2014 about Indonesia’s emergency of sexual violence is not without a basis. As an independent state institution in upholding Indonesia’s human rights, the National Women’s Commission has an adequate database of various acts of violence experienced by women, even they noted an increase in cases by time. So, why has the Sexual Violence Eradication Bill that has been proposed to the National Legislation Program of the House of Representative (Prolegnas DPR RI) since 2015 not been passed yet to date? What is the core problem and is there any solution?

The Polemic on Sexual Violence Eradication Bill: Feminist vs Conservative Religion

The polemic on the Sexual Violence Eradication Bill that occurred in several sessions of the House of Representative was a discussion of the terms and types of sexual violence. Supporting political parties (i.e. PDIP, PKB, and Nasdem) agreed to the use of the terms for sexual violence which include 9 (nine) types (i.e. sexual harassment, sexual exploitation, forced contraception, forced abortion, rape, forced marriage, forced prostitution, sexual slavery, and sexual torture), while the PKS fraction rejected it by proposing other terms, namely sexual crimes which include 5 (five) types (i.e. rape, sexual torture, sexual misconduct, children inclusion in sexual acts, and incest). PKS believed that the term sexual crime is more indicative to be able to convict perpetrators of the sexual crimes and sexual deviation or norms of decency. On the other hand, the National Commission on Violence Against Women responded to the PKS opinion by emphasizing that violence involves the act of destroying someone whose meaning is broader than criminal acts. Besides, the legal context of sexual violence cannot meet with the context of sexual deviation or norms of decency.

Having said beyond the terms and types of sexual violence, the polemic deeply reflects the clash of worldviews between the pros (from the feminist group) and the cons (from the conservative religious group). For the conservative religious group, the Sexual Violence Eradication Bill is considered to “bring” the spirit of liberalism and feminism which are both not in line with religion (Islam) and Pancasila. In this case, the Sexual Violence Eradication Bill is considered to affirm an adultery behavior, abortion, prostitution, and LGBT. They are also worried about over-criminalization of the perpetrators because, before the existence of the Sexual Violence Eradication Bill, there were several related laws with the same spirit, including Criminal Code (KUHP), Domestic Violence Eradication (PKDRT) Act, Human Trafficking Eradication (PTPO) Act, and Child Protection Act. In summary, religious values are a source of knowledge for the conservative religious group to rationalize the Sexual Violence Eradication Bill. This perspective is, of course, hard to be accepted by the feminist group who have a source of knowledge of the Sexual Violence Eradication Bill on women’s experiences of oppression in the context of a universal patriarchal society. For the feminist group, this objective reality should be the most fundamental consideration for drafting a law that can protect women from any acts of violence, not by considering the narrow-viewed morality and moral norms. If the feminist group and conservative religious group do have different intrinsic knowledge, is it still possible for them to work together to find common ground in the polemic of the Sexual Violence Eradication Bill?

Feminist vs Conservative Religion: Frenemies?

Nancy Whittier, the author of a book “Frenemies: Feminist, Conservative, and Sexual Violence” (2008), has conducted a study on feminist and conservative behavior, each of them has a different perspective on pornography, sexual violence against children and Sexual Violence Against Women Act, but both interact with one another, as well as with the US federal government. The results of her study confirm that the interaction model that is built between feminists and conservatives is frenemies (friends but opponents), not an alliance nor opposition, but rather “working together” to achieve a common goal. In the polemic on Sexual Violence Eradication Bill, it is the interaction model of frenemies that is built between the feminist group (the National Commission on Violence Against Women and Indonesia’s Women Activist Network) supported by PDIP, PKB, and Nasdem fraction, and the conservative religion group (PKS fraction) supported by some Islamic-political parties and Islamic da’wah movement. In political interaction, the feminist group makes a framing of the Sexual Violence Eradication Bill in the context of women’s subordination as the result of unequal power relations in society. Meanwhile, the conservative religious group sometimes borrows the feminist group’s frame to show their impact on the norms of decency and family life. Therefore, both groups have different points of attention towards sexual violence act; while the feminist group identifies the types of sexual violence as a form of human rights violence, conservative religious group talks about sexual violence while referring to the ethics and morality of religion. Although these two groups have different perspectives on the meaning of sexual violence, they agree that the incidence of violence against women is increasing and worrying, so they both share the same struggle by providing protection rights for women as the victims of violence. Now, how can this same goal bring these two polemic groups together?

The push and pull of the Sexual Violence Eradication Bill in the House of Representative, which lasted for almost 5 (five) years, should be now reflected again. We need to learn from the success of the PKDRT Act, the impasse of the Pornography Act, and other legislative processes that are rarely free from polemics. Why is the debate getting tougher? Which points of understanding clash and how can they be negotiated? The frenemies’ interaction model is indeed not ideal and tends to be ambiguous. If one group insists on following the views of the other group, both political reputations and ideological beliefs are at stake. Thus, there is no other way than each of them to try to think more flexibly. The choice of language that can accommodate different understandings is important to make an agreement. However, the most important of all is to get rid of the ego and strengthen the awareness that each is fighting for the same thing named the right of protection for the victims of sexual violence, especially for women.

*Basilica Dyah Putranti, PhD. Cand | Researcher & Coordinator of Media Center for Population and Policy Studies Universitas Gadjah Mada | illustration: Affen Irhandi/PSKK UGM

 

Call for Paper “Population and Policy Perspectives in COVID-19 Handling” The Editorial Board invites researchers and authors to submit their manuscripts to be published in Populasi, December 2020 (Volume 28 No. 2, 2020). Some related themes are listed as follows: Health care services for elderly during COVID-19 pandemic. Urban workers and social protection risks in facing COVID-19 pandemic. Population mobility regarding COVID-19 pandemic. Gender perspective regarding COVID-19 pandemic. Aspects of leadership and central-regional policy responses in facing COVID-19 pandemic. Educational model regarding COVID-19 pandemic. Impact of COVID-19 pandemic on the environment Other themes that are relatable to the topic of population and policy in COVID-19 handling. Authors who have articles outside the above given themes could still submit their manuscripts to us.

POPULASI https://jurnal.ugm.ac.id/populasi

Unduh Poster Populasi Call for Paper di sini: