BANGKINANGKOTA, Riauterkini – Permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan multidimensi yang sedikitnya disebabkan oleh tiga faktor utama yakni dari segi faktor sumber daya manusia, infrastruktur dan faktor ekonomi.
Penyebab kemiskinan dari segi sumber daya manusia dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran bersekolah khususnya di wilayah pedesaan yang dibarengi pula oleh pola hidup tidak sehat. Selanjutnya dari sisi infrastruktur dapat dilihat permasalahan pada sisi fasilitas air minum dan baku yang masih kurang, justru karenanya diperlukan jalan perdesaan dan penyediaan irigasi yang sangat diperlukan, termasuk juga penyediaan listrik dan dari sisi pemukiman yang kurang layak.
Dan bila permasalahan kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi maka faktor penyebabnya dapat dilihat dari segi diversifikasi keahlian yang masih kurang, arus barang keperdesaan tidak lancar karena infrastrukur yang kurang memadai, semangat kewirausahaan atau sikap enterpreneurship perlu lebih digali dan dikembangkan.
Demikian diungkapkan oleh pejabat Bappenas RI dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Moris Nuaimi, dalam paparannya di hadapan para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar tahun 2014 dengan mengangkat tema tentang draf kerangka RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015 yang acaranya berlangsung baru-baru ini di Bangkinang.
Moris Nuami yang didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kampar H Azwan, lebih jauh mengungkapkan bahwa perlambatan penurunan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh; pertama, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung produktivitas masyarakat.
Kedua, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian. Ketiga, rendahnya taraf pendidikan dan derajat perawatan kesehatan, keempat, terbatasnya lapangan kerja dan kelima karena ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar.
Justru karenanya secara nasional sasaran tingkat kemiskinan pada RPJMN 2015-2019 adalah 6.5-8 persen dan sasaran tingkat kemiskinan pada RKP 2015 adalah 9-10 persen. Dan di akhir paparannya Moris Nuami menggaris bawahi tiga hal. pertama, upaya penurunan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan merupakan langkah strategis dan mendasar yang harus dilakukan secara sistemik dan konvergen guna mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Kedua, lanjut Moris Nuami dalam rancangan RPJMN 2015-2019 mendatang, titik berat pencapaian pertumbuhan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan difokuskan kepada; pertama, peningkatan kualitas dan perluasan hak dasar terutama pengentasan kemiskinan, pemenuhan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
Kedua, peningkatan kapasitas nasional dalam mengelola sumber daya produktif dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam memenangkan persaingan global. Ketiga, peningkatan daya saing sektor rill berbasis usaha mikro, kecil dan menengah serta keberpihakan kepada koperasi.
Selanjutnya hal ketiga menurut Moris Nuaimi upaya penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran kolektif antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta segenap komponen pembangunan, agar mampu mereduksi berbagai ketimpangan terutama ego sektoral dan wilayah.
Moris Nuami juga sangat memuji upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kampar yang telah dilakukan dengan penerapan Lima Pilar Pembangunan yang bila dikerucutkan menuju tiga zero yakni zero kemiskinan, zero pengangguran dan zero rumah-rumah kumuh. Selanjutnya kepedulian Pemkab Kampar dalam hal penyediaan dana APBD yang cukup besar bagi program peningkatan ekonomi kerakyatan patut diacungi jempol.
Dan disisi lain masyarakat atau penerima kucuran dana bergulir dari dana APBD Kampar hendaknya juga menyadari bahwa dana yang dipinjam tersebut harus dikembalikan tepat waktu karena masih cukup banyak masyarakat miskin di Kampar yang masih membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya untuk menggapai kesejahteraan bersama, ujar Moris Nuami seraya menambahkan bahwa masalah klemiskinan pada intinya adalah permasalahan multidimensi yang membutuhkan gerak langkah yang sama dari semua stakeholder dan diharapkan adanya partisipasi yang tinggi dari segenap unsur masyarakat.***(man)
*Sumber artikel: Riau Terkini, 31 Maret 2014 | Sumber foto:
