Yogyakarta, PSKK UGM – Menjadi pengungsi di negeri sendiri (displaced person) mungkin merupakan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Adanya konflik kerusuhan atau bencana alam memaksa orang untuk pergi meninggalkan rumah, harta benda atau bahkan […].

thejakartapost.com, Jakarta | National | Thu, July 09 2015 The United Nations Population Fund (UNFPA) has said that Papua continues to lag behind in maternal health compared to other areas across Indonesia despite significant improvements […].

MONGABAY — Adakah benang merah antara perubahan iklim dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan atau HKSR? Merujuk IUCN 2009 mengenai Training Manual on Gender and Climate Change, disebutkan bahwa dampak langsung yang ditimbulkan akibat […].

MESSAGE FOR WORLD POPULATION DAY | 11 July 2015 Dr. Babatunde Osotimehin United Nations Under-Secretary-General and UNFPA Executive Director A recent United Nations report warns that the number of forcibly displaced people has risen to […].

KOMPAS — Upaya mengendalikan jumlah penduduk sebagai program nasional mulai dicanangkan pemerintah sejak 29 Juni 1970. Lebih dari empat dekade kemudian, program yang populer dengan sebutan Keluarga Berencana ini sukses membingkai pola pikir rakyat Indonesia.

Yogyakarta, PSKK UGM — Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan jumlah pengaduan pada 2012 mencapai 216.156 kemudian naik lagi pada 2013 […].

JAKARTA, KOMPAS — Kasus perceraian dalam lima tahun terakhir, 2010-2014, meningkat 52 persen. Sebanyak 70 persen perceraian diajukan oleh istri. Hal itu terutama karena ketidaksiapan menikah yang ditandai dengan rumah tangga tidak harmonis, tidak ada […].

Metrotvnews.com — PRESIDEN Jokowi tentang Revolusi Mental di harian Kompas (10/5/2014) menyebutkan bahwa hasil pembangunan yang belum optimal yang diselenggarakan pemerintah terutama diakibatkan mental bangsa yang belum berubah sejak era Orde Baru.

Yogyakarta, PSKK UGM — Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas kota secara keseluruhan. Klausul ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.