Center for Population and Policy Studies

Center for Population and Policy Studies

Universitas Gadjah Mada

Poverty

       Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Berbagai upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat terus dilakukan. Untuk itu, anggaran yang dikeluarkan untuk program penanggulangan kemiskinan tidaklah sedikit. Sejak 2007, program penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional telah menganggarkan dana yang sangat besar, bahkan secara signifikan naik terus. Anggaran terkonsentrasi pada tiga hal, yakni perlindungan sosial dan intervensi langsung, pelayanan dasar, dan peningkatan daya beli melalui peningkatan pertumbuhan dan pemantapan stabilitas harga. Berkaitan dengan itu, PSKK UGM turut melakukan beragam kajian yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation) program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam perjalanannya, PSKK UGM bahkan mengembangkan definisi, parameter, dan indikator kemiskinan berbasis lokal. Suatu terobosan dalam menciptakan alat ukur kemiskinan yang lebih sensitif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah kabupaten/kota.

Population and Demographic

       Sebagai pusat studi yang fokus terhadap isu-isu kependudukan, PSKK UGM senantiasa mewacanakan pentingnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) sebagai dasar di dalam pembangunan. Keberhasilan di dalam PBK akan memengaruhi keberhasilan di dalam pembangunan manusia. Masing-masing negara, tak terkecuali Indonesia perlu melakukan hal ini karena sejalan pula dengan kesepakatan Konferensi Kependudukan Dunia (ICPD) di Kairo pada 1994 tentang people centered development. Selain menaruh perhatian pada isu-isu kependudukan yang luas dan kontemporer, PSKK UGM juga masih melakukan beragam kajian demografi atau persoalan konvensional dalam dinamika kependudukan, seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Health and Education

       Kesehatan dan pendidikan merupakan isu-isu penting yang kembali dilanjutkan pada 17 program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kedua isu ini masuk dalam kategori pilar pembangunan manusia yang berkaitan erat dengan penyediaan pelayanan dasar. Untuk isu kesehatan, tertuang dalam tujuan nomor 3, yaitu “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia”. Sementara untuk isu pendidikan, tertuang dalam tujuan nomor 4, yaitu “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua”. Terkait itu, PSKK UGM juga menaruh perhatian pada isu kesehatan dan pendidikan melalui beragam penelitiannya.

Good Governance, Decentralization, and Public Service

       Reformasi tata kelola pemerintahan sejalan dengan proses demokratisasi. Demokratisasi menuntut ruang publik yang luas bagi para stakeholders di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selama ini, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik cenderung elitis sehingga tak jarang mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Kondisi ini tidak dapat dipertahankan lagi. Maka, sejak Januari 2001 pemerintah secara radikal melakukan reformasi tata kelola pemerintahan melalui desentralisasi atau otonomi daerah. Program di daerah diharapkan menjadi lebih partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel. Persoalannya kemudian pemerintah menghadapi banyak kesulitan untuk melakukan reformasi pelayanan birokrasi. Salah satunya karena tidak ada indikator kinerja pelayanan yang kuat guna menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, PSKK UGM mengembangkan alat ukur atau indeks guna mengontrol jalannya kegiatan pelayanan. Indeks memberikan informasi penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi kebijakan pelayanan yang tentu saja didasarkan pada kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat pengguna layanan.

Gender and Reproductive Health

       Keterlibatan perempuan semakin luas dalam berbagai kegiatan. Tidak lagi terbatas pada ranah domestik, perempuan dalam beberapa kasus bahkan memiliki mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Ada perubahan dalam pemaknaan yang sedang terjadi dan ini bisa saja terjadi karena kesadaran baru dalam diri perempuan dan laki-laki. Kendati demikian, bias gender dalam kehidupan sehari-hari masih cukup tinggi sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Berelasi erat dengan itu, adalah isu kesehatan reproduksi. Status kesehatan reproduksi di Indonesia maupun beberapa negara berkembang lainnya tergolong rendah karena pelayanan kesehatan reproduksi belum bisa menyentuh sebagian besar penduduk. Ada beberapa hal mengapa cakupan pelayanan kesehatan reproduksi belumlah maksimal, misalnya pengetahuan KB dan kehidupan seksual yang rendah—akibat informasi serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang tidak memadai dan kurang berkualitas. Selain itu, prevalensi perilaku seksual berisiko tinggi pun masih menjadi tantangan dan persoalan penting di masyarakat. Kedua isu besar ini juga menjadi topik penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM.

Migration

       Faktor penting mengapa seseorang memutuskan untuk bermigrasi atau tidak adalah adanya informasi dari daerah tujuan baik informasi dari migran yang kembali maupun dari media massa. Informasi yang positif semakin meneguhkan niat calon migran untuk bermigrasi, sedangkan informasi negatif sebaliknya. Sementara Kritz dan Zlotnik juga menyebutkan, determinan utama terjadinya migrasi, terutama migrasi internasional adalah kemiskinan yang terjadi di negara-negara asal. Menurutnya, kemiskinan berawal dari rendahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Perpindahan penduduk merupakan proses penyeimbangan sumber daya. Studi empiris di beberapa negara berkembang menunjukkan betapa kemiskinan menjadi alasan dominan fenomena pekerja migran internasional selama ini. Sebagai salah satu isu konvensional dalam dinamika kependudukan, migrasi juga menjadi perhatian isu bagi penelitian-penelitian PSKK UGM.