SOLO suaramerdeka.com – Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mendatang diminta untuk memprioritaskan masalah kependudukan dalam program kerjanya. Pasalnya dalam satu dekade terakhir, program keluarga berencana ibarat mati suri, sehingga laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi yakni 1,49 persen per tahun.
"Kami telah berusaha memberikan pokok pemikiran tentang kependudukan kepada calon presiden dan wakil presiden terpilih agar kependudukan di Indonesia menjadi perhatian. Jika pembangunan kependudukan tidak mendapatkan perhatian dikawatirkan terus terjadi ledakan jumlah penduduk. Pokok pikiran kependudukan itu telah kami sampaikan kepada rumah transisi," kata Ketua Umum Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Pusat Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
IPADI berharap mendapatkan respons Jokowi-JK. Bisa dengan memberikan posisi kelembagaan kependudukan setingkat kementerian sehingga memiliki akses sampai tingkat ke kabupaten/kota.
Deputi Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Dr. Wendi Hartanto MSc menambahkan, keprihatinan yang dirasakan oleh IPADI salah satunya adalah kepala daerah yang kurang memperhatikan masalah kependudukan setelah urusan mengenai masalah kependudukan dan keluarga berencana dilimpahkan ke daerah seiring otonomi daerah.
Hal itu salah satunya terlihat dari jumlah penyuluh lapangan KB yang awanya mencapai 40 ribu orang berkurang menjadi 15 ribu orang. Hal itu disebabkan karena petugas tersebut diberikan promosi atau dimutasi ke instansi lainnya dan tidak ada penggantinya. Dalam hal rekrutmen, kepala daerah lebih memilih mempriotritaskan untuk mengisi staf bidang lain ketimbang penyuluh KB.
Prof. Prijono menjelaskan program KB Nasional telah dirintis sejak dasawarsa 1970-an berhasil menurunkan angka kelahiran secara cukup meyakinkan. namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini mengalami stagnansi. [] Evie Kusnindya
*Sumber: Suara Merdeka | Foto: Antara