Perlu Kualitas SDM untuk Nikmati Bonus Demografi

Yogyakarta – Pada dua dekade terakhir isu-isu gender seperti kekerasan berbasis gender, politik seksual, kesehatan mental, seksual, dan reproduksi menemukan fokus baru di dunia digital sehingga terjadi perubahan bentuk, modus, dan aktornya.

CPPS UGM – Kesehatan merupakan salah satu dimensi utama untuk membangun sumber daya manusia (SDM) bersama dua dimensi lainnya, yaitu ekonomi dan pendidikan. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu gaya hidup (lifestyle), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), pelayanan kesehatan, dan faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi status kesehatan seseorang.

Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap 17 April, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan acara Live PopCorn (Population Corner) bertajuk “Tantangan Peningkatan Derajat Kesehatan di Indonesia” dengan menghadirkan Dr. Umi Listyaningsih, M.Si. (Peneliti PSKK UGM) sebagai pembicara serta Citra Sekarjati, M.P.A. (Asisten Peneliti PSKK UGM) sebagai pembawa acara.

Umi menjelaskan bahwa Indonesia ditargetkan bisa menekan MMR hingga 70 persen pada 2024, namun hal ini akan sulit tercapai karena penyebab kematian ibu pascapersalinan masih banyak diakibatkan oleh gangguan hipertensi dan pendarahan.

“Banyak ibu yang datang ke fasilitas kesehatan, namun kebanyakan tidak melakukan antenatal care (pemeriksaan kehamilan). Meskipun di data Riskesdas itu sebetulnya jumlah ibu yang sudah melakukan pemeriksaan cukup banyak, tetapi kita masih punya tugas sekitar 15 persen ibu hamil yang tidak melakukan antenatal care. Itulah sebabnya angka kematian ibu itu masih menjadi tugas bersama,” ujar Umi.

Ia berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan membuat program Rumah Singgah untuk ibu hamil yang rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Rumah Singgah ini dapat menjadi tempat sementara bagi ibu yang telah masuk masa kehamilan tua. Permasalahannya, menurut Umi, sejauh ini Rumah Singgah bukan hanya ditempati oleh ibu yang akan melahirkan, tetapi juga ada yang membawa sanak saudara. Kemudian hal ini menjadi tantangan lain bagi pemerintah.

Selain itu, Selain itu, ada program Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan BKKBN dengan slogan “Katakan tidak untuk pernikahan usia dini, seks pra nikah, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)”.  Menurut Umi, program ini cukup membanggakan, mengingat salah satu target SDGs pada poin keempat adalah mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Umi memaparkan bahwa setidaknya ada lima strategi jitu, yaitu meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan); meningkatkan pelayanan medis, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial; dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa; serta meningkatkan aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: PSKK UGM/Affen Irhandi

VOA — Pakar kependudukan sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Agus Joko Pitoyo mengatakan pengenduran program KB saat ini bukan tanpa alasan. Pengenduran terjadi lantaran program KB di Indonesia sejak tahun 1970 sempat dinilai sudah berhasil karena total fertility rate atau tingkat kelahiran rata-rata pada waktu itu turun dari 5,6 persen menjadi 2,6 persen.

Hal tersebut juga didorong oleh perspektif masyarakat yang pada zaman dahulu berpandangan anak sebagai rezeki. Sementara saat ini generasi sekarang berspespektif anak merupakan beban.

“Walaupun (Program KB) cenderung dilemahkan, sedikit mengendur, tapi generasi sekarang sudah tidak ingin punya anak banyak. Setelah 50 tahun program KB di Indonesia ini sudah bisa mengubah opini masyarakat yang dulu ukuran keluarga besar itu baik. Sekarang keluarga kecil itu yang baik sehingga generasi saat ini ketika punya anak lebih dari dua mereka sudah malu. Bahkan di antaranya ingin punya anak satu,” kata Agus kepada VOA, Sabtu (9/5).

Walaupun saat ini program KB cenderung dikendurkan tapi nilai di dalam masyarakat terkait dengan keluarga inti yaitu dua anak cukup sudah mengakar luar biasa. Tanpa harus dikatakan untuk ikut program KB, masyarakat sudah melek terkait dengan keluarga berencana.

“Misalnya melalui pendidikan, jalurnya sekarang diganti tidak family planning dalam perspektif keluarga. Tapi family planning dalam perspektif kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga generasi sekarang itu sudah mulai berpikir. Tanpa sentuhan program KB, masyarakat melihat kondisi ekonomi, beban hidup, pendidikan, dan tuntutan masa depan otomatis mereka sudah tidak ingin punya anak banyak,” ujar Agus.

KB Penting, Kelanjutan Demografi juga Penting

Masih kata Agus, di Indonesia telah terjadi transformasi, yang pada Orde Baru berspektif keluarga luas, maka kini menjadi keluarga inti. Hal itu berpengaruh terhadap total fertility rate di Indonesia yang telah mencapai angka 2,6 persen, bahkan di beberapa provinsi berada pada replacement rate 2,1 persen, contohnya di Yogyakarta.

“Artinya kalau ini berlarut-larut dan ditekan terus nanti regenerasi penduduknya tidak ada. Kita harus hati-hati jangan sampai terjebak sangat getol terus ingin family planning sampai di bawah 2,1 persen itu berbahaya karena tidak terjadi keberlanjutan demografi. Padahal yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang,” ungkapnya.

“Pemerintah saat ini agak mengendurkan biar kemudian tidak kebablasan ini menurut perspektif saya. Tapi memang harus tetap dijaga jangan sampai TFT (total fertility rate-nya) naik dan turun terlalu tinggi,” tambah Agus.

Kendati cenderung mengendur, namun pemerintah masih memprioritaskan program KB hingga saat ini. Hanya saja pada saat ini komitmen politik pemerintah tidak seperti zaman orde baru.

“Sekarang ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih eksis tapi dukungan segala aspek tidak sekuat di zaman orde baru. Walaupun demikian Indonesia tetap itu jadi prioritas sampai sekarang gencar dilakukan,” tutur Agus.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan program KB karena Indonesia telah memasuki tahapan transisi demografi di mana total fertility rate pada wanita subur itu di Tanah Air masih di angka 2,3 sampai 2,4 persen.

“Sehingga kami harus berusaha keras untuk menuju angka fertility rate ke 2,1 persen. Di samping itu di Indonesia belum merata jadi antar wilayah provinsi kesenjangannya masih tinggi. Oleh karena itu kesenjangan fertility rate yang masih tinggi ini penting untuk diatasi karena sesuai demografi semua provinsi harus merasakan. Atas dasar alasan itu maka kontrasepsi itu masih penting sekali,” kata Hasto saat dihubungi VOA, Jumat (8/5) malam.

Menurut Hasto, pemerintah tetap berupaya mengatasi lonjakan tersebut, karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai sistem layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai bakal memicu masalah besar di kemudian hari. Salah satunya, pemerintah melakukan pendekatan melalui kampanye dengan alat kontrasepsi.

“Di Indonesia yang memiliki anak banyak itu berciri khas tiga yaitu pendidikan rendah, hidup di desa, dan pendapatan rendah. Sebenarnya secara jangka panjang itu pendidikan ditingkatkan kemudian pendapatan per kapita naik lalu akses-akses bertambah bagus. Ketika hal ini dilakukan maka otomatis dia akan menurun jumlah anaknya. Orang yang berkecukupan, hidup di kota, dan berpendidikan tinggi cenderung anaknya sedikit. Inilah upaya secara sosiologis bagaimana menurunkan jumlah anak. Tapi kalau secara biologis, ya kami memang pendekatannya bagaimana kampanye dengan alat kontrasepsi,” jelasnya. [aa/em]

*Sumber: VOA Indonesia | Foto: Proses pemasangan susuk KB pada masa pandemi corona (Humas BKKBN). 

Yogyakarta, PSKK UGM – Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.

PHBS: Salah Satu Strategi Melawan COVID-19

PHBS merupakan salah satu strategi rekayasa sosial yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membuat sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari agar memiliki gaya hidup bersih dan sehat. Kebijakan tentang PHBS diatur dalam Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. PHBS ini merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran diri dan dilakukan secara terus-menerus atau rutin, sehingga menjadi sebuah pembelajaran karakter untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Sebelumnya, tujuan PHBS adalah untuk mencegah penyebaran penyakit-penyakit menular, seperti diare dan pencegahan stunting. Namun saat ini, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, PHBS kembali digalakkan.

Tatanan PHBS perlu diterapkan dalam beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rumah, sekolah, tempat kerja, sarana kesehatan, dan tempat umum. Jika PHBS diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuh sebagai salah satu kunci mencegah penularan COVID-19. Salah satu indikator penting dalam PHBS adalah cuci tangan pakai sabun (selanjutnya disebut CTPS) yang terbukti sangat penting dalam mencegah penyakit menular, seperti penularan COVID-19. Hal ini diungkapkan oleh White, et al. (2020) yang dimuat dalam International Journal of Hygiene and Environmental Health 227 (2020) 113512.

Berkaitan dengan pencegahan COVID-19 pada Maret 2020, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah gerakan CTPS disamping upaya lain, seperti penggunaan masker dan jaga jarak. Mencuci tangan yang baik harus menggunakan sabun dan air yang mengalir untuk pencegahan optimal.

Namun, efektivitas promosi hidup bersih dan sehat untuk mengubah perilaku, khususnya cuci tangan pakai sabun sebagai sebuah kebiasaan, masih menjadi tantangan. Studi yang dilakukan oleh PSKK tahun 2013 yang bekerja sama dengan Plan Internasional yang dilakukan di Jawa Tengah, NTB, dan NTT menunjukkan bahwa cuci tangan menggunakan sabun belum menjadi budaya di masyarakat. Pada umumnya, mereka tidak mempraktikkan CTPS, misalnya sebelum dan sesudah makan. Sebenarnya gerakan mencuci tangan telah dikenalkan sejak pendidikan dini melalui program PHBS di sekolah, namun faktanya masih banyak orang yang mencuci tangan dengan cara yang kurang baik dan benar, bahkan banyak juga orang yang tidak mempraktikkan cuci tangan pakai sabun (Kompas, 20 Juli 2020).

Pandemi “Memaksa” Perubahan Perilaku Masyarakat

Mengubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat bukan hal yang mudah. Studi Sinaga, et al (2005) yang dimuat dalam Jurnal JMPK Vol. 08:02 yang terbit pada Juni 2005 mengungkapkan bahwa untuk membiasakan masyarakat mempraktikkan PHBS, dibutuhkan peran tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Padahal CTPS adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang sederhana, yaitu intervensi kesehatan yang paling hemat biaya karena tidak membutuhkan peralatan yang canggih dan dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Dengan menerapkan CTPS, kita dapat mencegah penularan penyakit saluran pencernaan dan pernafasan. Namun, membiasakan masyarakat untuk mencuci tangan merupakan sesuatu yang cukup sulit. Kurangnya fasilitas yang memadai dan sabun di wilayah-wilayah penduduk miskin menjadi salah satu sebab kebiasaan ini sulit diterapkan. Di negara-negara berkembang, hanya 27 persen dari populasi yang memiliki akses pada fasilitas ini. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF memperkirakan bahwa sekitar tiga miliar orang di dunia tidak memilikinya di rumah (BBC News 27 April 2020).

Perubahan perilaku sangat diperlukan untuk intervensi kesehatan masyarakat. Namun dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal BMC Public Health (2020) 20:154, Czerniewska and White (2020) menjelaskan bahwa intervensi kesehatan masyarakat sempat mengalami status quo karena cukup sulit mendidik masyarakat untuk memahami risiko kesehatan dan manfaat dari perubahan perilaku. Momentum COVID-19 memberikan kesempatan yang baik untuk menggalakkan perilaku hidup bersih dalam program nasional terkait PHBS. Pandemi COVID-19 telah memaksa masyarakat untuk cepat berubah. Pandemi ini merupakan faktor pendorong yang kuat bagi masyarakat untuk meningkatkan kebersihan pribadi.

Saat ini, kebiasaan CTPS telah menjadi budaya baru yang masif bagi masyarakat. Hampir semua fasilitas umum menyediakan fasilitas CPTS, bahkan beberapa fasilitas umum mewajibkan pengunjung untuk CTPS terlebih dahulu sebelum memasuki fasilitas tersebut. Dalam situasi pandemi ini, CTPS akhirnya menjadi rutinitas bahkan keharusan. Ancaman penyebaran virus yang meluas dan mudah menempel pada berbagai jenis benda menjadikan aktivitas CTPS sebagai solusi untuk membunuh virus.

Kebiasaan CTPS perlu diterapkan dalam lingkungan keluarga sejak dini. Keluarga merupakan kunci mengubah perilaku. Tumbuhnya kesadaran terhadap CTPS sebagai budaya baru juga perlu dipelihara. Perubahan perilaku pada anak untuk membiasakan melakukan CTPS dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga. Perilaku anak dapat dibentuk sejak dini agar kebiasaan ini dapat mereka bawa hingga dewasa. Pengalaman selama pandemi ini akan membuat mereka terbiasa melakukan CTPS di kemudian hari. Setelah pandemi berakhir, CTPS diharapkan akan tetap dilakukan jika kebiasaan ini telah menjadi budaya masyarakat.[]

*Sri Purwatiningsih, S.Si.,M.Kes | Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada | Ilustrasi: M. Affen Irhandi/PSKK UGM