Yogyakarta, PSKK UGM – Politik dan komedi memiliki sejarah panjang dan bertingkat. Dalam beberapa dekade terakhir, komedi dan politik telah berubah dari teman canggung menjadi aliansi yang tak terpisahkan.

Beberapa waktu lalu terjadi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia. Pengunjuk rasa turun ke jalan menggelar demonstrasi penolakan UU PKS, UU KPK dan UU RKUHP.

Salah satu sisi menarik selama protes tersebut dapat dilihat dari poster-poster “lucu” bertebaran yang dibawa para demonstran ke jalan. Para generasi Z ini berusaha menyampaikan aspirasi politik mereka dengan cara baru, yakni menggunakan poster atau spanduk demo yang dikemas dalam gaya humor.

Terkait hal tersebut, Sakdiyah Ma’ruf saat menjadi pembicara seminar di PSKK UGM bertajuk “Melawan dengan Gembira: Humor dalam Komunikasi Politik Kebangsaan,” Senin (21/10), menyampaikan bahwa humor saat ini sedang mendapatkan momentumnya.

Berbeda dari pemuda tahun 1998, menurut Sakdiyah, Generasi Z yang berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam demokrasi (yaitu memberikan suara pada pemilihan) dan menjaga demokrasi (protes dan demonstrasi) tampak tidak hanya fokus pada masalah yang mereka perjuangkan, tetapi juga membawa isu bereferensi acak maupun pribadi.

“Kalimat seperti, ‘perawatan kulit saya mahal, jika saya sampai turun ke jalan pasti ada masalah serius’, itu mewarnai demonstrasi di seluruh Indonesia dan membuat rangkaian protes tahun ini bersemangat dan hal yang terpenting adalah viral,” jelas Sakdiyah.

Sakdiyah memaparkan empat karakter generasi Z: Mereka berkelompok tetapi ekspresinya sangat individual karena bagi mereka bertindak itu sangat penting, bukan partisan, dialog untuk menyelesaikan konflik dan membuat keputusan secara pragmatis.

Poster-poster yang Gen Z bawa turun ke jalan mencuri perhatian masyarakat dengan humor unik dan pesan-pesan perayaan dan partisipasi mereka. Namun poster-poster tersebut juga mungkin tidak meningkatkan kesadaran publik terkait isu-isu utama protes.

“Namun, mereka (domonstran) mengirim pesan keras dan jelas bahwa generasi baru hidup dan sehat, serta siap untuk bertarung dengan cara apapun yang mereka inginkan,” ujarnya.

Pada Seminar yang dihadiri mahasiswa dan peneliti berbagai bidang ini, Sakdiyah juga memaparkan, tulisan pada poster demo itu memiliki empat kategori; Fokus Isu, Budaya Pop, Referensi Kehidupan Pribadi dan Acak.

Poster Fokus Isu memiliki referen terhadap kondisi politik yang mereka alami, seperti kalimat, “Pak Polisi Jangan Persekusi saya! Saya Ponakan Pak Tito”. Kemudian terdapat Budaya Pop dimana apresiasi disampaikan dengan menyertakan tren terkini seperti kalimat, ”Drama Korea Tak Seasik Drama DPR”.

Sementara kategori Referensi Kehidupan Pribadi, yakni ketika poster memiliki referen terhadap masalah pribadi seperti, “Cukup Cintaku yang Kandas, KPK Jangan!”. Kemudian kategori Acak memiliki referen acak yang tidak berkaitan langsung dengan konteks demonstrasi, misalnya, “Ibuk, Anakmu Pengen Rabi”.

Humor bukan sekedar guyon belaka, tetapi sebuah entitas yang berarti, terutama dalam kontestasi politik untuk menyuarakan dan mendapat perhatian dari penguasa.

Humor juga dapat membantu orang mendapatkan perspektif, mencerna masalah, dan melepaskan ketegangan dalam situasi kecemasan, kebingungan dan keputusasaan.

Saling mengakui diri lemah melalui humor adalah senjata paling ampuh menunjukkan kemanusiaan, kedewasaan berpolitik dan juga penghargaan terhadap kecerdasan rakyat. “Kita mengerti kok, Bahasa-bahasa satir dan metafor, yang tidak kita ngerti itu adalah bahasa kebencian,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan seminar internal pada tanggal 17 September 2019 yang berjudul “Decision making and behaviours for sustainable spatial development process” dengan pembicara Datuk Ary A. Samsura yang merupakan pengajar dari Radboud University, Belanda.

Perencanaan tata kota saat ini menghadapi banyak persoalan. Pertama, proses pengkotakan, seperti urbanisasi. Dahulu kita menganggap Indonesia adalah negara agraris. Namun, saat ini sejak tahun 2015, lebih dari 51% penduduk Indonesia tinggal di kota. Bahkan, angka penduduk yang tinggal di daeraah perkotaan mencapai 56%. Proses pengkotakan (urbanisasi) ini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga dimaknai sebagai pergeseran ciri-ciri fisik desa. Kedua, terjadi disparitas kelas sosial dan ekonomi yang semakin tajam. Ketiga, saat ini social movement menjadi lebih tinggi seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial sebagai sumber informasi. Ketiga hal ini tidak hanya memengaruhi adanya pergeseran aktivitas manusia, tetapi juga morfologi kota. Ruang publik yang tadinya tertutup menjadi semakin terbuka.

Tantangan-tantangan tersebut berimplikasi kepada kompleksitas dinamika kota yang menjadi tinggi karena semakin banyak pemangku kepentingan dan juga preferensi masing-masing pemangku kepentingan yang semakin beragam. Menurut Datuk Ary, tidak hanya dari segi kuantitas dan juga preferensi masing-masing pemangku kepentingan yang meningkat, tetapi juga meningkatnya hubungan saling ketergantungan antara masing-masing pemangku kepentingan. Datuk Ary mencontohkan, ketika seseorang ingin menyampaikan opini, opini itu akan menjadi sebuah discourse (perbincangan public) jika opini tersebut diterima oleh masyarakat banyak.

Karena kompleksitas dinamika kota yang semakin tajam dan tinggi, serta banyak tantangan yang bermunculan dalam proses perencanaan pembangunan tata kota, maka terjadi perubahan paradigma terkait perencanaan ruang. Dahulu perencanaan dianggap sebagai perencanaan yang sifatnya rasional. Para akademisi yang mempelajari ilmu spatial planning dididik menjadi ahli yang dapat mengatasi permasalahan kota dengan segala pemikiran rasional mereka. Sehinggga, mereka membuat aturan yang detail tentang bagaimana harus membangun sebuah kota se-efisien mungkin. Perencanaan akhirnya menjadi sebuah kontrol dan upaya intervensi untuk mengubah ruang.

Sementara, saat ini tidak mungkin para ahli perencana spatial planning atau perencana tata kota mampu mengetahui apa yang paling rasional dan baik di masa depan. Hal ini karena apa yang kita inginkan di masa depan itu sifatnya subyektif. Terlebih, rasional setiap individu berbeda-beda.

Datuk Ary menekankan, preferensi setiap individu itu tidak ada ukurannya. Akhirnya, yang dapat dilakukan oleh para ahli spatial planning atau perencana tata kota adalah bagaimana mereka bisa mengakomodasi berbagai macam keinginan masyarakat. Para perencana tata kota dididik tidak menjadi ahli, melainkan fasilitator yang mengakomodasi berbagai macam keinginan dan preferensi masing-masing individu yang berbeda-beda, sehingga dirumuskan sebuah keputusan bersama.

Hasil keputusan bersama ini nantinya tidak hanya bisa menjadi sesuatu yang dapat menyenangkan banyak pihak, tetapi juga dapat memunculkan adanya “tragedy of the common”. Tragedy of the common dimaknai sebagai hubungan saling kebergantungan antarpara aktor di dalam proses pengambilan keputusan yang menyebabkan para pengambil keputusan ini merugi. Namun, hal ini dapat dihindari dengan ketersediaan sumber informasi yang memadai.

 

Pada Senin, 19 Agustus 2019 telah berlangsung Workshop Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Workshop ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang bertempat di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, PSKK UGM.

Salah satu pemateri pada workshop ini adalah Kepala PS
KK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A. Salah satu poin penting yang dibahas pada workshop ini adalah keberhasilan pembangunan nasional bidang ketenagakerjaan akan terwujud apabila seluruh stakeholder penting berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem pengembangan sumber daya manusia yang adaptif.

 

INTERNATIONAL CONFERENCE & SUMMER COURSE 2018

“KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL DI TENGAH KEKACAUAN DUNIA”

Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan (MDSK) Universitas Gadjah Mada, dan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan bangga menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kebijakan Sosial di tengah Kekacauan Dunia” serta rangkaian kegiatan Summer Course “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan”.

Terselenggaranya kegiatan ini berangkat dari tiga hal problematis yang menyertai perubahan dunia. Pertama, ketidaklengkapan transisi epidemiologi di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan pesat seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Transisi epidemiologi berawal dari perubahan kompleks dalam status kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian, dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit degeneratif yang cenderung berbiaya tinggi (katastropik), seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, diabetes, meningkat.

Perubahan gaya hidup, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan kolesterol, garam, gula, dan rendah serat, serta rendahnya aktivitas fisik seperti olahraga, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit degeneratif. Belakangan, banyak remaja yang menderita penyakit degeneratif. Jika tidak tertangani, maka akan memengaruhi kualitas penduduk usia muda. Penanganan persoalan ini menyedot sebagian besar sumber daya keuangan dan teknis yang dimiliki oleh pemerintah.

Kedua, isu dan persoalan migrasi tenaga kerja internasional sukarela dan terpaksa yang kompleks. Pekerja migran internasional sukarela maupun terpaksa merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah menjadi “komoditas” yang diperjualbelikan. Hal tersebut telah berlangsung lama dan menuntut kebijakan yang sepadan untuk menghindarkan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran internasional. Dalam konteks migrasi internasional pada umumnya, kecenderungan beberapa negara yang menerapkan kebijakan “anti migran” juga memunculkan persoalan tersendiri. Hal ini terutama merujuk kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Eropa. Pertanyaan penting dalam konteks ini adalah dimana peran negara, baik negara pengirim maupun negara penerima? Selain itu, kemajuan teknologi sepatutnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan pekerja migran internasional.

Ketiga, kurangnya perlindungan sosial yang ditujukan untuk meminimalisasi masalah-masalah kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk lansia misalnya, perlu dibarengi dengan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang memadai serta skema kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Semua pekerja, formal maupun informal, migran lokal maupun internasional, seharusnya juga mempunyai skema perlindungan sosial yang melindungi mereka dari penyakit dan kecelakaan saat kerja. Lebih dari itu, persoalan kemiskinan sebagai agenda yang belum tuntas (unfinished agenda) menuntut pemikiran ulang terhadap semua kebijakan yang selama ini telah diterapkan.

Ketiga isu di atas semakin kompleks terlebih setelah terjadinya perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat atau “disrupted world”. Hampir setiap lini kehidupan kita, baik di ranah privat maupun publik, berubah menjadi serba digital, online, saling terhubung satu sama lain. Bukan tanpa persoalan, dalam relasi industrial misalnya, keberadaan sistem yang serba digital sebetulnya turut menyebabkan persoalan ketenagakerjaan yang serius.

Konferensi yang berlangsung di University Club Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini mampu memantik berbagai pertanyaan kritis mengenai isu-isu tersebut. Konferensi ini menghadirkan narasumber yang memiliki reputasi di bidangnya, antara lain Dr. Lothar Smith (Human Geography, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Prof. Dr. Ben White (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands), Prof. Maria Fasli, Ph.D., NTF, FHEA (UNESCO Chair of Analytics and Data Science), dan Prof. Rebecca Surender, Ph.D., (Department of Social Policy, Oxford University, the United Kingdom). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro yang dijadwalkan hadir, akhirnya diwakilkan oleh Direktur Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., untuk menyampaikan keynote speech.

Summer Course

Rangkaian kegiatan Summer Course yang mengambil tajuk “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan” akan dilaksanakan selama sepuluh hari, mulai 7 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Kegiatan ini mengkombinasikan aktivitas diskusi di dalam kelas, studi lapangan, penyusunan laporan, hingga sesi presentasi.

Summer Course diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Thailand, Singapura, Malaysia, India, New Zealand, Australia, Taiwan, Syria, dan Filipina. Dalam agenda studi lapangan, para peserta summer course akan melakukan kunjungan ke tiga Desa Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Wonosobo, antara lain di Desa Kuripan, Desa Rogojati, dan Desa Lipursari. Tujuannya tak lain agar para peserta summer course dapat mengenali salah satu bentuk inisiatif lokal dengan segala permasalahan dan tantangannya. [] Photo: Pembicara Sesi Plenary dalam ICSC UGM 2018/pskk.doc

*Klik tautan berikut untuk mengunduh siaran pers versi pdf:

Siaran Pers ICSC UGM 2018 (Ind)

Press Release ICSC UGM 2018 (Eng)

Yogyakarta, UGM – Tahir Foundation (TF) bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Muhammadiyah mengembangkan program filantropi untuk pemberdayaan umat.

Yogyakarta, PSKK UGM – Menanggapi berita the Jakarta Post, Rabu (12/7/2017) tentang keinginan pemerintah untuk mendorong angka kelahiran yang lebih tinggi demi peningkatan produktivitas penduduk, tim peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada yang terdiri atas Dr. Sukamdi, M.Sc., Dr. Agus Hadna, M.Si., dan Dr. Pande Made Kutanegara, M.Si. atas nama lembaga memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana (KB) seringkali hanya dikaitan dengan isu pengendalian jumlah atau kuantitas penduduk. Padahal, konsep ini dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian yang seringkali mengedepankan isu HAM dan demokrasi. Pada kondisi demikian program KB seharusnya dimaknai dalam konteks upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk yang berbasis pada hak (right-based approach) serta bersifat sukarela (voluntary).
2. Cakupan KB sebetulnya jauh lebih kompleks dan luas dari sekedar pengendalian pertumbuhan penduduk. KB memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai indikator kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Sebagai contoh, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, yakni 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran (Survei Penduduk Antar Sensus, 2015) sebagian besar disebabkan faktor perdarahan akibat usia ibu yang masih terlalu tua, terlalu tua, jarak kehamilan yang terlalu rapat, atau karena terlalu banyak anak. Di sinilah kemudian arti pentingnya program KB. Atas dasar ini PSKK UGM menekankan bahwa pemahaman tentang konsep keluarga berencana bukan hanya soal kuantitas penduduk, tetapi isu kualitas penduduk harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusunan kebijakan kependudukan di Indonesia.
3. Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa saat ini angka fertilitas kita sudah terlalu rendah sehingga membutuhkan redesain program KB dengan menambah jumlah anak. Ada kekhawatiran sementara pihak bahwa program KB yang sudah berlangsung sejak akhir 1970-an dinilai sudah tidak lagi tepat karena menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk usia produktif di saat negara justru memerlukannya guna mencapai bonus demografi secara maksimal. Muncul kekhawatiran bahwa Indonesia akan seperti Jepang dengan jumlah penduduk lansia sangat tinggi, sedangkan jumlah penduduk usia produktifnya rendah.
4. PSKK UGM tidak sejalan dengan pendapat itu. PSKK UGM menilai bahwa secara alamiah sebetulnya jumlah penduduk lansia memang akan meningkat, mengingat semakin baiknya tingkat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ada peningkatan angka harapan hidup. Namun begitu, angka kelahiran harus tetap dikendalikan agar jumlahnya tidak meningkat lebih tinggi lagi. Melonggarkan kebijakan pengendalian jumlah penduduk hanya akan menjauhkan Indonesia dari kesempatan untuk dapat menikmati bonus demografi lebih lama.
5. Pemerintah sebetulnya dapat melakukan diversifikasi kebijakan (assymetric policy) kependudukan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Tidak lagi dengan menerapkan kebijakan tunggal yang berlaku sama mulai dari pusat hingga daerah seperti saat ini. Kondisi TFR Indonesia dapat dibagi ke empat kelompok, yaitu provinsi dengan TFR sangat rendah, provinsi dengan TFR rendah di bawah 2,1, provinsi dengan TFR sudah 2,1 serta provinsi dengan TFR masih tinggi. Data Bank Dunia menunjukkan, angka kelahiran total Indonesia (TFR) pada 2014 adalah 2,46, sedangkan target untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang adalah TFR 2,1 pada 2025. Angka kelahiran ini diprediksi akan terus mengalami penurunan dan masing-masing provinsi akan sangat bervariasi kondisinya. Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya, pada 2035 diproyeksikan masih memiliki angka kelahiran paling tinggi (3,1) diikuti oleh Maluku (2,8) dan Sulawesi Barat (2,7), sedangkan terendah akan terjadi di DKI Jakarta (1,6) dan DI Yogyakarta (1,7). Dengan demikian, jika kita mau mengatur angka kelahiran dalam rangka menurunkan TFR, maka konsentrasilah pada provinsi-provinsi dengan TFR masih tinggi, sedangkan provinsi yang sudah mempunyai TFR rendah, kebijakan yang diterapkan di sana tentu harus berbeda. Bukan dengan melonggarkan program KB, melainkan dengan program peningkatan kualitas penduduk.
6. TFR perlu dipertahankan di angka 2,1. Jika dilonggarkan, bisa jadi proyeksi bahwa Indonesia akan tampil sebagai salah satu negara maju seperti yang pernah diprediksi oleh beberapa lembaga internasional tidak akan pernah terjadi akibat beban jumlah penduduk serta ketidakmampuan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Negara bisa mempertahankan TFR 2,1 dengan harapan bonus demograsi bisa diperpanjang karena dalam proyeksi PSKK di satu sisi suplai usia produktif tetap akan terjamin dan di sisi lain tetap akan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk (penduduk tumbuh seimbang).
7. Kekhawatiran pemerintah akan tren penduduk yang menginginkan sedikit atau tidak menginginkan anak seperti yang terjadi di negara-negara maju sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kultur Indonesia berbeda karena keluarga di Indonesia berbasis komunal dan bukan individualisme sebagaimana di negara-negara maju dan di Barat. Pada kultur demikian tidak perlu dikhawatirkan bahwa keluarga akan memiliki sedikit anak atau bahkan tidak berniat memiliki anak karena pengasuhan anak dalam keluarga tidak hanya akan ditopang oleh keluarga inti tetapi juga oleh extended family.
8. Konsistensi TFR pada angka 2,1 bisa tercapai jika strategi pengendalian penduduk selalu ditempatkan dalam konteks membangun keluarga yang berkualitas sesuai konteks daerah masing-masing dengan tujuan memaksimalkan hasil bonus demografi.

Ilustrasi keluarga berencana/getty images

Yogyakarta, PSKK UGM – Program Keluarga Berencana (family planning) bukanlah semata-mata tanggung jawab perempuan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa, meski trennya cenderung menurun dan lamban.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah tidak bisa serta-merta menyebut cuaca sebagai faktor utama dari kenaikan harga cabai belakangan ini.