YOGYAKARTA, Sindonews.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta Muhadjir mengatakan, pengemis di ruas jalanan Kota Yogyakarta digerakan oleh mafia.
“Meski belum ada penelitian khusus yang serius, tapi fenomena semacam mafia pengemis mungkin saja ada di Yogya,” katanya saat dimintai rekomendasi kalangan legislator terkait pengawasan Perda DIY No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di DPRD DIY, Selasa (18/10/2016).
Indikasi pengemis datang ke Yogya, tentunya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
YOGYAKARTA, Okezone.com – Lebih dari dua juta penduduk Indonesia memilih bermigrasi keluar negeri, dibanding mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah.
“Ada gap atau jarak angka penempatan yang jauh.
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan mengantisipasi praktik kriminalisasi politisi dengan menggunakan kedok agama.
“Presiden atau negara, kami minta turun tangan mengatasi hal ini, secara keseluruhan harus mencegah hal ini terjadi.
Yogyakarta, PSKK UGM – Transmigrasi bukanlah soal isu ekonomi semata. Transmigrasi berkaitan pula dengan isu-isu lainnya, seperti sosial, politik, budaya, dan pertahanan keamanan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Beberapa penelitian yang terkait dengan kehidupan remaja di Indonesia pada umumnya menyimpulkan bahwa ada perubahan dalam nilai-nilai hidup yang dianut oleh para remaja.
Yogyakarta, Media Indonesia – INDEKS potensi konflik yang bersumber dari premanisme di Yogyakarta pada 2016 meningkat dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Agus Heruanto Hadna, Minggu (9/10), menjelaskan salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu penyebab dari tingginya indeks potensi konflik dari premanisme diduga juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi,” kata Hadna.
Ia mengatakan aksi-aksi kekerasan yang muncul dari konflik akibat premanisme tersebut tidak bisa dianggap sepele karena bisa berpotensi memunculkan konflik sosial yang lebih destruktif.
Meski Yogyakarta belum memiliki sejarah konflik yang mengkhawatirkan, ujar Hadna, namun hal itu tidak berarti terbebas dari potensi konflik.
“Perlu disadari betul bahwa masyarakat Yogyakarta sudah cukup resah terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi,” ucap dia.
Ia menjelaskan studi perubahan sosial dan potensi konflik yang dilakukan PSKK UGM pada 2013 dan 2016 menunjukkan sebagian besar masyarakat menilai aksi-aksi kekerasan oleh kelompok atau premanisme di Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan.
Ia menuturkan dari total jumlah responden 7.752 orang, sebanyak 50,48% memiliki persepsi bahwa aksi-aksi premanisme meningkat semenjak 2013 hingga 2016.
“Peningkatan tersebut terutama dirasakan masyarakat di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
tirto.id – Hasil studi perubahan sosial dan potensi konflik yang dilakukan pada tahun 2013 dan 2016 di Yogyakarta oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM) menemukan fakta yang cukup mengkhawatirkan.
STUDI POTENSI KONFLIK 2016:
Masyarakat Yogyakarta Menilai Aksi Premanisme dalam Dua Tahun Terakhir Meningkat
Yogyakarta, PSKK UGM – Aksi kekerasan di jalan atau klitih yang marak belakangan terang membuat masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta khawatir.
Yogyakarta, PSKK UGM – UNICEF dalam Annual Report Indonesia 2014 menyatakan satu dari enam anak perempuan di Indonesia telah menikah pada usia di bawah 18 tahun.
PONTIANAK, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan bahwa jajaran pemerintahannya siap memberantas dan memutus jaringan sindikat tenaga kerja ilegal dari Indonesia yang selama ini bekerja di Malaysia maupun negara lain. Komitmen itu tertuang dalam dukungan program dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian atau lembaga terkait.
Cornelis mengatakan, pemerintah di daerahnya akan membenahi tata kelola layanan TKI melalui Program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKl Daerah Perbatasan.
“Sebagai langkah awal, Pemprov Kalbar akan melakukan revisi terhadap peraturan Gubernur terkait penanganan TKI sehingga sesuai dengan konsep program yang mendekatkan pelayanan ke kabupaten,” ujar Cornelis, Selasa (27/9/2016).
Lima kabupaten yang dekat dengan perbatasan Malaysia akan menjadi titik Iokasi pelaksanaan program poros perbatasan tersebut.
Wakil Ketua Bidang Penindakan KPK Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitanmengatakan, program poros ini telah dimatangkan dalam rapat koordinasi sekaligus pembahasan rencana aksi program di kantor Gubernur Kalbar pada 26 September 2016.