PSKK UGM – Kabupaten Ponorogo memiliki sejarah panjang dalam menjelajah dunia bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Ketika banyak orang berpikir berulang kali untuk ke luar negeri, masyarakat Ponorogo telah terbiasa berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain.
Menurut data BP2MI pada semester 1 tahun 2022, Ponorogo merupakan kabupaten pengirim migran tertinggi di Jawa Timur dengan total 3.039 orang.
Yogyakarta – Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada akan menyelenggarakan Bupati Talks Seri 3 bertema “Kepemimpinan Berbasis Local Wisdom dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia”.
Dalam seminar ini PSKK UGM mengundang Drs. Perdie M.
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) bekerja sama dengan MDKIK SPs UGM menggelar Leader Talks Seri 1 bertajuk “Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Spasial”.
Acara ini mengundnag Kepala Badan Informasi Geospasial Indonesi, Prof. Dr.
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM membahas tuntas isu eksistensi pengobatan tradisional di era modern melalui seminar bertajuk “Supranatural Healing in Post-Pandemic Times: Javanese Praktitioners’ Repositioning” pada Kamis (9/3).
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) bekerja sama dengan MDKIK UGM menggelar seminar bulanan bertajuk “Supranatural Healing in Post-Pandemic Times: Javanese Practitioners Repositionings”.
Seminar ini mengundang pembicara: Prof. em.
PSKK UGM – Peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Prof. Dr. Setiadi, M.Si. dikukuhkan menjadi guru besar bidang Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM pada Kamis, 2 Maret 2023 di Balai Senat, Rektorat UGM.
PSKK UGM – Perkembangan internet dan teknologi digital telah membawa perubahan besar di bidang kependudukan dan kebijakan. Untuk merespon hal ini, CPPS UGM, sebagai lembaga penelitian yang menaruh perhatian besar terhadap isu kependudukan dan kebijakan, secara rutin PSKK UGM telah menyelenggarakan PodCast PopCorn (Population Corner), sebuah acara bincang-bincang yang disiarkan langsung di YouTube @CPPSUGM.
PSKK UGM – Isu-isu sosial menjadi perbincangan hangat saat ini. Mulai dari stunting, pernikahan dini, hingga urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Maka dari itu Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM) menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) untuk mengatasi isu sosial tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Subdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Destriana Faried, mengajak masyarakat untuk bisa mengurangi isu kependudukan.
“Jangan sampai angka kematian, stunting, dan pernikahan dini semakin tahun semakin tinggi dan mempengaruhi pembangunan daerah,” ujarnya dalam Seminar Nasional GPDK di Hall Room University Club Hotel, UGM pada Jumat (16/9/2022).
Perubahan penduduk merupakan hal penting dalam pembangunan. Maka, kesejahteraan penduduk harus terintegrasi dengan baik. “Namun, realitanya belum semua daerah fokus pada isu kependudukan. Dari tahun ke tahun isu kependudukan semakin meningkat karena kurangnya perhatian,” ungkap Peneliti PSKK UGM, Sukamdi .
Masih banyak problematika dalam penyusunan GPDK. Salah satunya perspektif pemahaman antar stakeholder berbeda. Sehingga belum menjadi isu strategis.
Menurut Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) Sekolah Pasca Sarjana UGM, Agus Heruanto, penyusunan GPDK akan semakin cepat jika didukung oleh Collaborative Governance (CG) demi meningkatkan kualitas penduduk.
“CG merupakan kebijakan publik yang dikelola dengan melibatkan kelembagaan, sumber daya, dan aset publik,” katanya.
Kendala dalam penyusunan GPDK, kata dia, dapat teratasi melalui pembuatan forum stakeholder oleh CG. Tujuannya adalah membangun kepercayaan serta penyamaan perspektif antar stakeholder, membangun dukungan politik dan kepemimpinan lain, serta menyepakati konsep dan strategi penyusunan GPDK.
Penyusunan GDPK di tiap daerah telah memiliki landasan hukum. Tujuannya sebagai rujukan pencapaian visi misi pembangunan daerah.
***
PSKK UGM – Pendidikan merupakan variabel penting dalam pembangunan kependudukan dan sebagai salah satu faktor utama untuk melihat kualitas penduduk suatu bangsa. PSKK UGM telah melakukan sejumlah penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pada 2022, ada dua riset PSKK UGM yang berfokus pada isu pendidikan; yang didanai oleh PT Palladium International Indonesia di bawah payung Program Kemitraan Australia-Indonesia Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).
Studi pertama berfokus pada kemampuan literasi anak, yang secara khusus melihat dampak kebijakan pembelian buku bacaan anak terhadap peningkatan keterampilan literasi siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara).
Lebih detail, studi ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pembelian buku bacaan menggunakan anggaran BOSDA di Kabupaten Bulungan; dan (2) menganalisis pengaruh praktik implementasi kebijakan pembelian buku bacaan terhadap peningkatan kemampuan literasi siswa.
PSKK UGM – Bekerja sama dengan Cardno Emerging Market-Mahkota dan TNP2K, PSKK UGM melakukan studi yang mengkaji kebijakan afirmatif untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk percepatan pengentasan daerah tertinggal, namun hingga akhir 2019, ada beberapa kabupaten yang masih terkategori kabupaten tertinggal.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, yang tersebar di wilayah Sumatera (7 kabupaten), Nusa Tenggara (14 kabupaten), Sulawesi (3 kabupaten), Maluku (8 kabupaten), dan Papua (30 kabupaten). Untuk menangani hal tersebut secara cepat, maka pada 2021, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Studi PSKK UGM dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal ini bertujuan untuk (1) menggali konsep dan pembelajaran berbasis bukti terkait dengan pembangunan ekonomi lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan; (2) melakukan analisis kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam implementasi sinergi (kabupaten dan desa) pada kabupaten tertinggal; (3) mengembangkan strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ada di kabupaten tertinggal.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui pendekatan kuantitatif, studi PSKK UGM ini menganalisis sejumlah data di 59 kabupaten, yaitu data fiskal daerah, data kemiskinan, data ekonomi makro, data program pembangunan Kawasan perdesaan, dan data kemajuan wilayah. Metode kualitatif dilakukan dengan pendekatan studi kasus di 12 kabupaten. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan FGD (focus group discussion), yang dilakukan secara daring. Desk riview dilakukan untuk menggali lebih dalam teori dan informasi tentang pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah tertinggal.
Studi ini menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, kebijakan afirmatif yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dinilai sudah memadai, yang tampak dari sejumlah kebijakan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Kedua, kebijakan afirmatif di beberapa daerah melalui pemberian status Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) memiliki dampak cukup signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menaikkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Ketiga, meskipun terdapat praktik baik di sejumlah wilayah, tapi masih ditemukan adanya praktik buruk dalam upaya pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah sehingga tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Tujuan utama kebijakan afirmatif khusus daerah tertinggal adalah keluarga miskin bisa mandiri dan berdaya secara sosial-ekonomi (well-being). Dalam konteks ini, studi PSKK UGM menolak pengentasan kemiskinan hanya dalam makna penurunan angka kemiskinan karena strategi ini hanya jangka pendek dan tidak menjamin keberlanjutannya. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka terdapat tiga strategi yang ditawarkan studi ini; yaitu (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi; (2) memperkuat distribusi potensi sosial-ekonomi; (3) menjamin terpenuhi kawasan hunian yang aman, nyaman, dan stabil secara politik.***
