Yogyakarta – PSKK UGM bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Fakfak, Papua Barat menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan tahun 2022-2027. Kabupaten Fakfak termasuk salah satu kabupaten yang tergolong dalam wilayah yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk pengentasan kemiskinan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Penyumbang terbesar kondisi kemiskinan penduduk Fakfak ternyata tidak terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan makan dan sandang, tetapi keterbatasan akses menjadi faktor utama penyebab kemiskinan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah ini bermaksud untuk menjabarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Fakfak sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia.***

.

Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan MDKIK SPs UGM, BKKBN, dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan Seminar Nasional bertajuk “Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK): Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan”.

Seminar Nasional ini menghadirkan pembicara, keynote speaker, dan moderator ahli di bidang kependudukan dan kebijakan.

Keynote Speaker:
Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si., M.Eng.
(Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Pembicara:

• Destriana Farried, S.E., M.MPD.
  (Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Subdit Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana, Kementerian Dalam Negeri)
• Dr. Sukamdi, M.Sc.
  (Peneliti PSKK UGM)
• Dr. sc.pol. Agus Heruanto Hadna, M.Si
  (Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) Sekolah Pascasarjana UGM)

Moderator:
Dr. Umi Listyaningsih, M.Si
(Peneliti PSKK UGM)

Kenapa GDPK?

Penduduk adalah elemen penting dalam pembangunan Perubahan penduduk menentukan arah pembangunan. Maka, semua kebijakan perlu diarahkan pada proses integrasi penduduk menuju kesejahteraan sosial. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan langkah pengintegrasian penduduk dalam pembangunan, yaitu dengan cara mensinegrikan, menyinkronkan dan mengharmonisasikan upaya-upaya pengendalian keluarga, penataan dan pengarahan mobilitas, serta pengelolaan administrasi kependudukan.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait GDPK, berikut tautan materi dan YouTube seminar nasional “GDPK – Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan” yang dilaksanakan pada Jumat, 16 September 2022 pukul 07.45 – 11.30 WIB WIB secara daring dan luring.

Link materi, YouTube, dan jadwal acara seminar nasional GDPK PSKK UGM 2022.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM audiensi dengan Bupati Ponorogo membicarakan kerja sama antara UGM dengan Kabupaten Ponorogo, Jumat (19/08/2022).

Pihak rektorat UGM telah menyambut baik kerja sama ini untuk mewujudkan satu payung Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan melibatkan pusat studi, fakultas, dan mahasiswa UGM.

Hadir dalam audiensi ini perwakilan PSKK UGM, Bupati Ponorogo Bpk. H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., Prof. Dr. Jian-bang Deng [Professor of Sociology at the Graduate Institute of Futures Studies (GIFS) of Tamkang University in Taiwan], Dinas Tata Pemerintah Ponorogo, dan Dinas Pertanian Ponorogo.

Bersama Prof. Dr. Jian-bang Deng dari Taiwan, salah satu kerja sama yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah rencana Pemerintah Ponorogo membangun Kampung Taiwan di Ponorogo.

Kampung Taiwan ini bertujuan untuk melatih calon-calon pekerja migran yang akan bekerja di Taiwan. Sistem pengajaran akan disajikan lebih mudah, lengkap, dan menyenangkan sehingga diharapkan bisa membuat para calon pekerja migran semakin siap berangkat ke negara tujuan.

Selain itu, hadirnya Kampung Taiwan ini yang juga akan berlokasi di tempat wisata Ponorogo diharapkan juga mampu membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Selain bertemu Bupati Ponorogo, PSKK UGM juga berkunjung ke kantor Kepala Desa Gupolo, Ponorogo pada Sabtu (20/08/2022) untuk mengetahui lebih dalam terkait dinamika pengiriman migran di Desa Gupolo dan dampak sosial ekonomi pengiriman pekerja migran terhadap rumah tangga dan desa.***

PSKK UGM – Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Dalam hal ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara komprehensif dan holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Secara lebih khusus, melalui program ini, mahasiswa diharapkan mendapat pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, termasuk juga untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satunya adalah melalui kegiatan penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi. Kegiatan penelitian di lembaga riset disediakan bagi mahasiswa yang tertarik atau memiliki passion menjadi peneliti. Tujuannya adalah untuk membangun pola berpikir kritis serta mahasiswa dapat memahami dan melakukan metode riset secara lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi (Prodi) D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi – Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan penelitian/riset bagi mahasiswa aktif pada semester genap tahun 2022 melalui program Hibah MBKM.

UNS bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) untuk melakukan kegiatan riset ini. Tema besar kegiatan penelitian adalah “Tata Kelola Kebijakan Kependudukan sebagai Indikator Keberhasilan Sustainable Development Goals (SDG’s)”, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi tata kelola kebijakan pemerintah terkait kependudukan.

Kegiatan ini berlangsung selama satu semester, yaitu bulan Februari-Juli 2022. Secara kolaboratif, dosen dan peneliti PSKK melakukan beberapa kegiatan, yaitu (a) penyusunan pedoman teknis kegiatan, (b) pelaksanaan kegiatan penelitian, (c) pembimbingan, (d) diskusi, (e) penyusunan laporan penelitian; dan (f) penilaian. Hasil akhir kegiatan berupa laporan penelitian yang disusun oleh mahasiswa.***

PSKK UGM – Dalam lima tahun terakhir, Indonesia memasuki momentum kebijakan penting terkait perubahan iklim, penanganan bencana, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan kerangka SGDs, terutama point ke 8 (mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan) dan point ke 13 (memerangi perubahan iklim dan dampaknya).

Pemerintah Indonesia mengembangkan suatu pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana dengan menggunakan skema perlindungan sosial yang disebut kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA).

Untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan kebijakan PSA di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan lokakarya pada Kamis, 9 Juni 2022.

Lokakarya PSKK UGM mengusung tema, “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” dengan mengundang sejumlah ahli terkait kebijakan PSA.

PSKK UGM membentuk lokakarya ini untuk memfasilitasi pertemuan akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional untuk merumuskan strategi yang akurat guna mewujudkan kebijakan PSA di Indonesia.

Pada kesempatan ini, PSKK UGM mengundang sejumlah ahli, seperti Dinar D. Kharisma, Ph.D (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas), Dr. Annisa G. Srikandini (Social Policy, Specialist, UNICEF), dan Ir. Cut Sri Rozanna, MA (Program Director, Social Protection Program, GIZ).

PSKK UGM juga menghadirkan Prof. Dr. Ahmad Maryudi (Ahli Perubahan Iklim UGM), Dr. Dyah R. Hizbaron (Ahli Studi Bencana UGM), dan Dr. Mulyadi Sumarto (Ahli Perlindungan Sosial UGM).

Perubahan Iklim dan Pentingnya Memperkuat Kebijakan PSA di Indonesia

Pada 2018 dan 2019, Pemerintah Indonesia mengawali distribusi PSA melalui pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada rumah tangga miskin korban bencana erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan gempa bumi di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Ide pengembangan kebijakan PSA ini dianggap relevan bagi masyarakat Indonesia karena sejumlah wilayah di Indonesia rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Perubahan iklim dan bencana telah mengakibatkan kematian dan kesulitan sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga kebijakan PSA dianggap mampu menjadi salah satu media untuk mereduksi kompleksitas dampak perubahan iklim dan bencana.

Saat ini, kebijakan PSA di Indonesia lebih berfokus pada upaya penyelesaian masalah sosial- ekonomi akibat bencana dan belum merespons masalah perubahan iklim, misalnya respons atas masalah konservasi lingkungan.

Hal ini berbeda dari kebijakan PSA negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang sebagian dari kebijakan tersebut telah dijalankan sejak awal dekade 2000.

Pemerintah di beberapa negara di kawasan tersebut telah menggunakan PSA bukan hanya untuk merespons kesulitan sosial-ekonomi akibat bencana alam, tetapi juga untuk menangani masalah perubahan iklim, termasuk konservasi hutan.

PSA di Brazil termasuk salah satu kebijakan PSA yang cukup komprehensif. PSA di negara ini telah diimplementasikan sebagai upaya untuk mereduksi risiko sosial-ekonomi korban bencana alam. Pada saat yang sama, Brazil juga telah mengembangkan jenis PSA yang secara khusus meminimalisasi deforestasi dan mendukung konservasi alam.

Pemerintah Indonesia secara resmi mencanangkan implementasi kebijakan PSA pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan ingin mengembangkan sistem PSA melalui pengembangan sistem kelembagaan dan sistem pembiayaan kebijakan PSA.

Selain itu, pemerintah telah membuat beberapa target yang ingin dicapai, sehingga pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.

Salah satu target penting yang ingin dicapai pada 2024 adalah 30 persen dari lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengadopsi sistem kebijakan PSA.

(Pembicara sesi 2 seminar online PSKK UGM/doc.PSKK UGM)

Menyatukan Misi Membentuk Kebijakan PSA Ideal di Indonesia

Saat menjadi pembicara di seminar PSKK UGM, Dinar D. Kharisma, Ph.D, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima langkah yang diperlukan untuk memperkuat PSA di Indonesia, yaitu penyusunan regulasi dan agenda pengembangan ASP, ownership pengembangan koordinasi antarpemangku kepentingan, analisis risiko dan kerentanan berdasarkan data yang valid dan pemetaan risiko, adaptasi program perlindungan sosial sesuai risiko dan kerentanan serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk pelaksanaan program.

Pada kesempatan yang sama, Mulyadi Sumarto, PhD., peneliti PSKK UGM menyampaikan konsep PSA dan bagaimana program PSA dijalankan di sejumlah negara, seperti Afrika, Brazil, dan Filipina.

Mulyadi juga memaparkan bagaimana konsep PSA dan perkembangan kebijakan PSA di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa bila belajar di Filipina, kebijakan PSA telah dilakukan sejak pertangahan 1990-an.

“Jika kita (Indonesia) baru akan memulai tahun ini, Bapak dan Ibu bisa hitung. Dibandingkan Filipina, kita (Indonesia) bukan ketinggalan ya, tapi istilahnya ada gap waktu 25 tahun lebih,” ujar Mulyadi.

Saat ini aturan hukum di Indonesia terkait PSA masih belum ada, namun pelaksanaan PSA mengacu pada RPJMN, dan sejumlah praktik PSA juga sudah dijalankan. “Ini unik ini,” kata Mulyadi Sumarto.

Selengkapnya mengenai Seminar PSKK UGM “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” bisa Anda simak di YouTube CPPS UGM atau klik link berikut:

Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 1: YouTube CPPS UGM 

Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 2: YouTube CPPS UGM

————————————————————–

Penulis: Nuraini Ika
Editor Bahasa: Rinta Alvionita

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada para karyawan dan staff keluarga besar PSKK UGM selama pandemi Covid-19.

Selain untuk mendukung kesejahteraan dan kesetabilan sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19, program PSKK UGM ini juga menyelaraskan dengan tujuan SDGs poin ke 2 terkait mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Indonesia, per Kamis, 15 Juni 2022 secara total tercatat ada 6.810.778 masyakarat yang pernah/sedang positif Covid-19, 6.638.968 sembuh, dan 61.836 meninggal dunia.

Tingginya angka kematian disebabkan virus corona menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek mencakup ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya.

PSKK UGM sebagai lembaga penelitian yang aktif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia tentu tidak hanya berdiam diri, di tengah pandemi PSKK UGM tetap aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selain aktif melakukan riset untuk mendukung Indonesia yang lebih baik, PSKK UGM juga selalu melakukan yang terbaik untuk menjamin kesejahteraan para karyawan dan staff lembaga.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Training Studi Akselerasi Kawasan Tertinggal (KT) pada 3-5 Maret 2022 di Auditorium Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A. Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM. Pelatihan ini mengawali studi PSKK UGM tentang pembangunan Kabupaten Tertinggal (KT) dalam kaitannya dengan pembangunan desa-desa tertinggal sangat penting untuk dibahas dari perspektif kebijakan publik.

Kabupaten Tertinggal di Indonesia merupakan cerminan dari berbagai persoalan geografis, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan politik yang sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Desentralisasi sebagai pilihan politik tampaknya kurang mampu mempercepat kemajuan ekonomi di bagian timur Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robinson (2007) di Amerika Latin, Afrika dan Asia menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak negatif pada kabupaten yang kurang beruntung. Faktor kesiapan terutama pada kapasitas fiskal dan kesiapan sumber daya manusia menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia (Nasution, 2016).

Persiapan otonomi daerah yang kurang baik mengakibatkan berbagai kesenjangan antar wilayah yang disebabkan karena perbedaan karakteristik sosial budaya, ekonomi dan geografis masing-masing. Kajian yang dilakukan oleh Snyder (2001) dan Schneider (2003) menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang berbeda antara daerah maju dan tertinggal. Cara pendekatan tersebut merupakan langkah afirmatif yang diharapkan mempu mendorong percepatan daerah tertinggal agar setara dengan daerah maju lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep, praktik berbasis bukti, pelajaran yang dipetik, dan untuk menganalisis opsi/ instrumen kebijakan afirmatif (fiskal dan non fiskal) untuk mempercepat implementasi sinergi (antara Kabupaten dan Desa) di daerah tertinggal. Selain itu, kajian juga dimaksudkan untuk mengembangkan pengaturan/strategi/mekanisme pelaksanaan serta memperkuat kapasitas kabupaten dalam pelaksanaan sinergi untuk memastikan dampak terhadap pembangunan ekonomi pedesaan/lokal dan masyarakat desa yang berkelanjutan di daerah tertinggal.

Kajian ini dilakukan di 55 dari 63 kabupaten tertinggal di Indonesia beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sorong, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Nias.

Kajian ini merupakan kerjasama antara PSKK UGM dengan TNP2K yang dibiayai oleh Mahkota. Penelitian dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi Covid-19.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM menggelar seminar online internasional bertajuk “The Dynamics of International Migration during Covid-19 Pandemic: Multiple Perspective”.  Pada seminar ini, PSKK mengundang tiga pembicara ahli yaitu Prof Aris Ananta (president of Asian Population Assosiation), Salman Al Farisi (Ambassador of the Republic of Indonesia to South Africa), dan Anis Hidayah (Head of Center for Research and Migration Studies Migrant CARE).

CPPS UGM – Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara maupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana.

Untuk menyoal lebih jauh fertilitas di Indonesia, Puslitbang Kependudukan BKKBN Pusat, Rina Herarti memaparkan hasil penelitian BKKN yang berjudul “Comparing Fertility Patterns of Migrant and Non-Migrant Women in Indonesia”.

“Ini penting untuk dilihat lebih lanjut karena di Indonesia, migrasi internal memainkan peran penting dalam membentuk struktur demografis dan sosial-ekonomi,” ujar Herarti saat menjadi pembicara dalam konferensi The 5^th Asian Population Association (APA), Selasa (3/8/2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi di kalangan perempuan migran sedikit lebih rendah dari kalangan nonmigran, yaitu masing-masing 54 dan 59 persen. Namun, jumlah anak yang lahir untuk semua kelompok umur di kalangan perempuan migran lebih rendah dari kalangan nonmigran.

Pada kelompok perempuan usia 45-49 tahun, jumlah anak yang pernah dilahirkan perempuan migran dan nonmigran masing-masing adalah 2,9 dan 3,1 anak per perempuan. Analisis multivariat menunjukkan hasil yang sama untuk kedua kelompok.

Herarti menambahkan bahwa ada hubungan signifikan antara status ekonomi, umur pertama kawin, umur pertama melahirkan, dan fertilitas. Sebaliknya, tidak ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan, tempat tinggal (desa atau perkotaan), dan fertilitas.

Pada kesempatan yang sama, Ritam Dubey, ICMR-NICPR, Noida, India memaparkan hasil penelitiannya berjudul “Is the whole greater than the sum of its parts? Assessing the quality of care across the continuum of reproductive and newborn health in India using the latest nationally representative data.”

Dubey mengatakan bahwa evaluasi terhadap akses kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di India cenderung menggunakan pendekatan yang terfragmentasi. “Hal ini memberikan gambaran yang tidak lengkap dan bahkan menyesatkan tentang layanan kesehatan reproduksi yang tersedia di India,” jelasnya.

Kondisi tersebut membuat Dubey memutuskan untuk melakukan penelitian dengan cara menganalisis data dari NFHS-4 untuk memetakan penggunaan layanan kesehatan reproduksi sejak rangkaian perawatan kehamilan hingga perawatan pascapersalinan yang tersedia untuk bayi baru lahir di India.

Hasil penelitian Dubey menunjukkan bahwa pemanfaatan perawatan kehamilan dan pascapersalinanbayi baru lahir di negara-negara bagian prioritas dan distrik-distrik yang ada di negara bagian tersebut merupakan pemanfaatan perawatan yang terendah di India.

Penulis: Citra Sekarjati/Media CPPS UGM  | Editor bahasa: Basilica Dyah – Rinta Alvionita |

Foto: Tangkapan layar zoom APA Conference (3/8)

CPPS UGM – Kesehatan merupakan salah satu dimensi utama untuk membangun sumber daya manusia (SDM) bersama dua dimensi lainnya, yaitu ekonomi dan pendidikan. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu gaya hidup (lifestyle), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), pelayanan kesehatan, dan faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi status kesehatan seseorang.

Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap 17 April, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan acara Live PopCorn (Population Corner) bertajuk “Tantangan Peningkatan Derajat Kesehatan di Indonesia” dengan menghadirkan Dr. Umi Listyaningsih, M.Si. (Peneliti PSKK UGM) sebagai pembicara serta Citra Sekarjati, M.P.A. (Asisten Peneliti PSKK UGM) sebagai pembawa acara.

Umi menjelaskan bahwa Indonesia ditargetkan bisa menekan MMR hingga 70 persen pada 2024, namun hal ini akan sulit tercapai karena penyebab kematian ibu pascapersalinan masih banyak diakibatkan oleh gangguan hipertensi dan pendarahan.

“Banyak ibu yang datang ke fasilitas kesehatan, namun kebanyakan tidak melakukan antenatal care (pemeriksaan kehamilan). Meskipun di data Riskesdas itu sebetulnya jumlah ibu yang sudah melakukan pemeriksaan cukup banyak, tetapi kita masih punya tugas sekitar 15 persen ibu hamil yang tidak melakukan antenatal care. Itulah sebabnya angka kematian ibu itu masih menjadi tugas bersama,” ujar Umi.

Ia berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan membuat program Rumah Singgah untuk ibu hamil yang rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Rumah Singgah ini dapat menjadi tempat sementara bagi ibu yang telah masuk masa kehamilan tua. Permasalahannya, menurut Umi, sejauh ini Rumah Singgah bukan hanya ditempati oleh ibu yang akan melahirkan, tetapi juga ada yang membawa sanak saudara. Kemudian hal ini menjadi tantangan lain bagi pemerintah.

Selain itu, Selain itu, ada program Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan BKKBN dengan slogan “Katakan tidak untuk pernikahan usia dini, seks pra nikah, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)”.  Menurut Umi, program ini cukup membanggakan, mengingat salah satu target SDGs pada poin keempat adalah mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Umi memaparkan bahwa setidaknya ada lima strategi jitu, yaitu meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan); meningkatkan pelayanan medis, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial; dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa; serta meningkatkan aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: PSKK UGM/Affen Irhandi