Yogyakarta, TRIBUN – Masih terjadinya praktek calo TKI dan kasus TKI nonprosedural atau ilegal menunjukkan bahwa belum semua masyarakat mengetahui prosedur yang ada. Diberitakan Tribun Jogja sebelumnya, terjadi kasus penipuan oleh calo terhadap 11 calon […].

JOGJA, Harian Jogja – Peminat transmigrasi di DIY cukup tinggi. Banyaknya orang yang ingin mencari penghidupan lebih baik di luar Jawa ditengarai akibat makin sempitnya lahan di DIY.

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM membutuhkan petugas cleaning data pada SURVEI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN (SPKP) 2016, yaitu sebanyak + 30 orang dengan ketentuan sebagai berikut: Persyaratan Petugas Cleaning Data (KODE: PIP), antara lain: Lulus […].

Harian Jogja, JOGJA – Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yamah Tsalatsa meminta pemerintah untuk konsisten mengendalikan laju penduduk Indonesia dengan penggunaan alat kontrasepsi.

Yogyakarta (ANTARA News) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Joko Pitoyo menyatakan kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) merugikan Indonesia dalam tiga hal besar.

Yogyakarta, PSKK UGM – Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran. Di Indonesia, penggunaan kontrasepsi mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 1991-1997, yakni sebesar 7,7 persen.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus giat mendorong inovasi pelayanan publik secara nasional. Sebuah kompetisi bahkan diselenggarakan guna mendukung gerakan one agency one innovation.

Harianjogja.com, JOGJA – Mayoritas pekerja migran asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 46,2%, berpendidikan maksimal sekolah dasar (SD), kata Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Joko Pitoyo.

Mimpi politisi dan Sulastomo akan kehadiran negara kesejahteraan merupakan refleksi keinginan banyak pihak untuk mendirikan negara kesejahteraan. Namun, cukupkan membangun negara kesejahteraan hanya dengan membangun negara dari pinggiran dan dengan cara menjalankan SJSN? Seberapa jauh komitmen pemerintah dari zaman Presiden Soekarno sampai Joko Widodo pada upaya mewujudkan mimpi tersebut?

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Satu dari tiga anak Indonesia tergolong kekurangan gizi dan mengalami malnutrisi, sehingga perlu perhatian serius dari pihak terkait. Artinya, ada satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun tergolong stunting dan […].