RMOL. Ada beberapa pemikiran mendasar yang perlu dimiliki oleh Jokowi dan Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019, serta Tim Transisi dalam menyusun struktur kabinetnya.
Pertama, melihat isu pembangunan apa yang akan mengemuka baik pada level nasional maupun level global dalam tahun-tahun mendatang. Dinamika pembangunan di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang sesungguhnya membutuhkan strategi multisektor. Karena itu, dasar pemikiran kedua adalah pemerintahan baru perlu menyusun model kelembagaan yang mampu mengakomodasi strategi dan kerja multisektor.
Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, mengatakan, ada enam isu utama yang menjadi tantangan pembangunan bagi pemerintahan baru Jokowi-JK, yakni isu sumber daya manusia (kualitas, kuantitas, pergerakan atau mobilitas), isu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, isu infrastruktur, isu pangan dan energi, isu daya dukung dan pelestarian lingkungan, isu demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM.
Isu-isu ini seharusnya menjadi "payung" bagi setiap kementerian dalam menyusun, menjalankan, hingga mengevaluasi kebijakan serta strateginya.
"Setiap isu besar memiliki beberapa dimensi yang bisa menjadi dasar dalam penyusunan kabinet, termasuk kementerian. Isu SDM misalnya, ada dimensi pendidikan, kesehatan, kependudukan, agama, dan ketenagakerjaan. Untuk keempat dimensi SDM tersebut, kecuali kependudukan, sudah ada kementerian khusus yang menanganinya. Lalu bagaimana dengan dimensi kependudukan?" ujar Hadna dalam rilis yang dikirim Media Center PSKK UGM.
Dimensi kependudukan merupakan isu besar SDM. Hampir semua masalah pembangunan berpusat pada manusia (people centered development), selalu bermula dari persoalan kependudukan, seperti kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas atau pergerakan penduduk, dan keluarga.
Persoalan kuantitas penduduk terkait dengan pengendalian jumlah penduduk. Sementara persoalan kualitas penduduk terkait dengan persoalan lain seperti pendidikan, kesehatan, mental, dan kultural. Untuk persoalan mobilitas penduduk atau migrasi berkaitan dengan pergerakan penduduk antarwilayah, termasuk masalah ketenagakerjaan. Kemudian untuk persoalan keluarga terkait dengan kualitas, dan perlindungan anggota keluarga, terutama bagi mereka yang rentan seperti anak-anak, perempuan, difabel, dan sebagainya.
"Jika telah memahami betapa pentingnya masalah kependudukan, maka sudah selayaknya persoalan kependudukan kembali menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya di masa kepemimpinan Jokowi-JK nanti. Saya pikir, persoalan kependudukan perlu ditangani oleh sebuah kementerian tersendiri," ujar Hadna. [] Aldi Gultom
*Sumber: Rakyat Merdeka | Foto: cpps
