UGM: Ketimpangan Ekonomi DI Yogyakarta Terus Meningkat | GATRA

18 Mei 2017 | admin
Arsip Media, Main Slide, Media

Yogyakarta, GATRAnews – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) menyatakan ketimpangan ekonomi antarwarga di DI Yogyakarta meningkat setiap tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pembangunan yang terus berjalan di DI Yogyakarta.

Kepala PSKK UGM Agus Heruanto Hadna memaparkan pada akhir 2016 jumlah penduduk miskin DI Yogyakarta mencapai 488.830 jiwa dari populasi 3,7 juta. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan angka tahun sebelumnya yang menembus angka 485.560 jiwa.

Rasio Gini yang menunjukkan kesenjangan ekonomi juga naik 0,005%, yakni dari 0,42% menjadi 0,425%. “Angka ini menggambarkan jumlah penduduk miskin dan ketimpangan ekonomi DI Yogyakarta masih tinggi di Pulau Jawa,” jelas Agus dalam sambutannya di seminar “Ayo Mbangun Jogja” di kantor PSKK UGM, Selasa (16/5).

Kondisi itu berbanding terbalik dengan perkembangan pembangunan DI Yogyakarta yang terus berjalan, terutama dengan kehadiran perumahan dan apartemen mewah. Bukan hanya itu, kehadiran 150 perguruan tinggi di DI Yogyakarta ternyata tidak memberi dampak signifikan untuk menanggulangi kemiskinan.

Agus berharap seminar yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-44 PSKK UGM ini mampu melahirkan rencana sinergi perguruan tinggi, swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan gerakan “Ayo Mbangun Jogja” demi menyejahterakan rakyat.

“Terlebih lagi saat ini kondisi masyarakat DI Yogyakarta sedang mencari jati diri di tengah laju perubahan sosial, ekonomi, teknologi, komunikasi, dan budaya. Ini menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan,” tutur Agus.
Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Bawono X melihat tingginya angka kemiskinan ini tidak bisa dilihat secara makro dari proses pembangunan yang sedang berlangsung.

“Penyebab utama kemiskinan di DI Yogyakarta karena keterbatasan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pendidikan dan kemampuan individual di tengah persaingan yang semakin ketat. Pemerintah Daerah saat ini terus menggalakkan program pengentasan kemiskinan dengan mengajak masyarakat mampu membantu warga miskin,” kata Sultan.

Menurut dia, berbagai pembangunan yang sekarang ini berjalan seperti bandara baru, jembatan penghubung di Pathuk, Gunungkidul, dan rumah sakit di Prambanan, Sleman, dan Kulon Progo diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Sultan juga berharap, laju pertumbuhan hotel yang cenderung tinggi, terutama di tingkat kabupaten, turut diperhatikan. Sebab kehadiran hotel di wilayah pinggiran belum tentu akan memberikan akses luas pada masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.

“Jadi, saya minta kepada pimpinan daerah untuk membatasi pembangunan hotel. Selama ini yang terjadi adalah hotel dibangun dulu baru perijinan diurus,” kata Sultan.

Adapun Wakil Ketua DPRD DI Yogyakarta Arif Noor Hartanto menyatakan tingginya laju pertumbuhan penduduk karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi sosial-ekonomi saat ini.

“Tingginya pertumbuhan penduduk, selain kemiskinan, juga memunculkan persoalan lain seperti penyediaan permukiman serta pangan. Saya berpikir, untuk menahan laju penduduk maka perlu diberlakukan program pemberian subsidi bagi keluarga yang mampu menahan angka kelahiran. Sehingga kondisi ini akan meningkatkan taraf hidup keluarga kecil itu,” pungkasnya.

Bersamaan dengan seminar ini, PSKK UGM meluncurkan videotron penghitung populasi yang menampilkan jumlah penduduk dunia, Indonesia, dan DI Yogyakarta. Bekerja sama dengan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dan Badan Pusat Statistik (BPS), data alat ini selalu diperbarui setiap detik. [] Reporter: Arif Koes Hernawan | Editor: Rosyid

*Sumber: GATRA