PSKK UGM – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A., menegaskan bahwa kelimpahan penduduk usia produktif Indonesia tidak otomatis menghasilkan bonus demografi tanpa penyediaan pekerjaan yang layak dan berkualitas di seluruh wilayah.
“Saat ini Indonesia tengah menghadapi bonus demografi karena sekitar 70 persen penduduk berada pada usia produktif (15–64 tahun). Hal ini menjadi tantangan besar karena mereka semua membutuhkan lapangan kerja yang layak dan berkualitas,” ujar Agus Joko Pitoyo saat menjadi panelist dalam forum Studium Generale UGM-UNFPA bertajuk, “Hopes, Choices, and the Future: Young People in Indonesia’s Population Dynamics” di Auditorium PSKK UGM pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Bonus demografi menurutnya tentu menjadi peluang, namun juga dihadapkan pada tantangan seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan lapangan kerja layak. Terkait SDM, ia menyoroti rata-rata lama sekolah nasional Indonesia kini masih berada pada kisaran 9 tahun. Menandakan mayoritas penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA).
Pada acara studium generale di PSKK UGM, Agus juga menyoroti maraknya tagar #KaburAjaDulu. Ia menilai fenomena tersebut merupakan bentuk strategi bertahan hidup (survival strategy) generasi muda untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, tingkat pendapatan kompetitif, serta peluang pengembangan karier di luar daerah maupun luar negeri.
“Keterbatasan lapangan kerja berkualitas di daerah asal kemudian memicu timbulnya fenomena dan tagar “Kabur Aja Dulu” di kalangan anak muda. Banyak dari mereka ingin pergi keluar negeri untuk mencari pekerjaan yang lebih baik,” ujar Agus pada acara Stadium Generale UGM-UNFPA kolaborasi United Nations Population Fund (UNFPA), PSKK UGM, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, dan Program Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) Universitas Gadjah Mada.
Fenomena keinginan anak muda untuk keluar dari daerah asalnya, menurut Agus, berpotensi menyebabkan kebocoran talenta (internal brain drain) di daerah asal. Sementara daerah tujuan menghadapi tekanan infrastruktur dan layanan publik.
“Apabila mobilitas tenaga terampil ini menumpuk di wilayah tertentu tanpa diimbangi pembangunan di daerah asal, akan timbul risiko kebocoran talenta (internal brain drain) di daerah asal, sementara daerah tujuan menghadapi tekanan infrastruktur dan layanan publik,” jelasnya.
Meskipun demikian, Agus berpendapat bahwa migrasi talenta akan tetap berdampak positif jika dikelola melalui pendekatan sirkulasi talenta (brain circulation), yakni di mana tenaga kerja terampil yang berpindah tetap dapat berkontribusi bagi pembangunan daerah asal melalui transfer pengetahuan, jejaring profesional, investasi, hingga kolaborasi kerja jarak jauh (remote work).
Menutup presentasinya, Peneliti senior PSKK UGM, Agus merekomendasikan tiga prioritas kebijakan untuk ketahanan demografi (demographic resilience). Pertama, membangun peluang ekonomi yang kuat di daerah asal dengan menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja nyata dan jalur karier yang jelas.
Kedua, memfasilitasi sirkulasi talenta melalui proyek bersama, pertukaran profesional, kerja jarak jauh, serta dukungan bagi wirausahawan yang kembali ke daerah. Ketiga, melakukan evaluasi ketahanan demografi secara berkala dalam perencanaan pembangunan daerah guna memantau mobilitas tenaga terampil, kualitas pekerjaan, penuaan penduduk, serta kesiapan layanan publik.
“Pemanfaatan bonus demografi akan menjadi bermakna ketika generasi muda memiliki kesempatan dan kebebasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tanggung jawab kita adalah menciptakan peluang tersebut di mana pun mereka berada,” tutup Agus Joko Pitoyo.
Menciptakan lapangan kerja yang inklusif, produktif, dan adil sangatlah krusial mengingat juga selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8 terkait Decent Work and Economic Growth yang merupakan seruan aksi universal untuk menghapus kemiskinan, melindungi planet bumi, dan memastikan semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 2030.
Penulis: Andre Azahria Setiawan
Editor: Nuraini Ika
Foto: Dok.PSKK UGM/Rafael Jatmiko
