TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Untuk menekan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Yogyakarta (TKPK) kembali menggandeng perusahaan-perusahaan untuk ikut serta mendukung program penanggulangan kemiskinan. Nantinya, perusahaan-perusahaan tersebut akan ikut membantu melalui program corporate social responsibility atau CSR.
“Model ini sudah lama dilakukan sejak lama, tetapi kita tumbuhkan kembali,” kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta, Imam Priyono dalam jumpa pers yang digelar Jumat, (13/6).
Dari data TKPK, jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 37.600 jiwa, jumlah tersebut sekitar 9,3 persen dari jumlah total penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah sekitar 488.000 jiwa. Data penduduk miskin tersebut merupakan data yang berdasarkan data KMS dan bukan data dari BPS, karena parameter yang digunakan apabila mengunakan data BPS, jumlah penduduk miskin akan lebih sedikit.
Menurut Ketua Sekretariat TKPK, Pande Made Kertanegara menyebutkan dengan data KMS maka jumlah penduduk yang akan tercover lebih luas. Terkait dengan pelibatan perusahaan, Made menjelaskan bahwa dalam upaya pelibatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung dari birokrasi pemerintah saja namun juga dengan stake holder terkait.
“Dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya tergantung dengan birokrasi namun juga dengan stakeholder terkait. Sehingga akan bersama-sama dalam menyelesaikan kemiskinan,” kata Made.
Direncanakan akan ada beberapa program yang akan dilakukan dalam upaya pengetasan kemiskinan. Seperti perbaikan infastruktur, penyediaan permodalan dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan menyasar beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
Adapun daerah yang sudah direncanakan akan menerima adalah Terban, Gedongkiwo, Pringgokusuman, Prenggan, Pandeyan dan Prawirodirjan. Daerah-daerah tersebut akan menrima bantuan program yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah.
Menurut Made, jumlah penduduk miskin yang ada saat ini di Kota Yogyakarta adalah yang paling rendah jumlahnya di DIY, yakni dibawah dua digit persentasenya. Dimana dengan jumlah tersebut, penanggulangan kemiskinan akan lebih sulit untuk dilakukan, namun pihaknya optimis jika program dan agenda yang sudah dijalankan maka jumlah penduduk miskin bisa ditekan jumlahnya dan bisa melebihi jumlah penurunan tiap tahun, dimana pertahun penurunanya hanya 0,3 persen per tahun.
“Harapannya pada 2016 mendatang jumlah penduduk miskin bisa turun menjadi 7,3 persen,” katanya.
Nantinya CSR akan berasal dari beragam perusahaan, baik itu BUMN, BUMD atau pihak swasta lain. Terkait dengan jumlah, TKPK belum bisa memastikan data yang valid dan rinci. Namun transparansi akan terus dilakukan dengan memberikan laporan mengenai pengunaan dana. Salah satu bentuk upaya transparansi adalah dengan melakukan gathering dengan perusahaan-perusahaan tersebut. [] Dwi Nourma Handito (dnh).
*Sumber: Tribun Jogja | Foto: Istimewa
