![](https://cpps.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/47/2016/09/content_kesehatan-1398137192.jpg)
Washington, Berita Satu – Indonesia yang diwakili oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk MDGs Prof Nila Moeloek hari ini memaparkan pandangan tentang pentingnya kesehatan Ibu dan anak sebagai esensi bagi pembangunan yang berkelanjutan di forum “The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) Roundtable: Women and Children at the Centre of the Post-2015 Development Agenda”. Forum ini diselenggarakan oleh World Health Organization (WHO) dan merupakan bagian dari agenda besar pertemuan Global Donors Forum, yaitu Celebrating Philanthropy in Emerging Countries.
Pertemuan yang diadakan dua tahun sekali ini mengundang partisipasi dari para filantropis yang berasal dari negara-negara berpenduduk muslim.
“Pembangunan milenium pada dasarnya berpusat pada pembangunan manusia, dimana kesehatan menjadi intinya. Lebih jauh, kesehatan Ibu dan anak menjadi daya ungkit dasar yang akan menentukan keberhasilan pencapaian target MDGs lainnya. Negara yang berhasil meningkatkan kualitas kesehatan Ibu dan anak terbukti berhasil pula meningkatkan pencapaian di butir-butir MDGs lainnya,” papar Nila.
Health and Population Dynamics ditekankan Nila sebagai salah satu faktor kunci penentu keberhasilan pembangunan. Bila jumlah populasi terus bertambah tanpa perencanaan, maka dampaknya akan tampak langsung pada menurunnya kualitas kesehatan penduduk. Kondisi kesehatan populasi yang buruk tentu akan mempengaruhi tingkat keunggulannya atau yang disebut Human Development Index. Oleh sebab itu berinvestasi pada kesehatan ibu dan anak akan menghasilkan manfaat yang luar biasa signifikan di bidang ekonomi dan sosial bangsa.
Melalui forum ini, Indonesia juga mengemukakan narasi bahwa pengendalian laju populasi dan kepastian perlindungan kesehatan, nutrisi, pendidikan dan hak ibu dan anak sebagai kelompok yang paling rawan, hanya dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik secara top down maupun bottom up.
“Kami menyerukan pentingnya kemitraan yang berkelanjutan, lintas sektor dan lintas aktor, sebagai konduit dari operasionalisasi kerangka pembangunan global di tingkat nasional hingga ke tingkat komunitas,” lanjut Nila.
Pada kesempatan ini Indonesia mengedepankan program Pencerah Nusantara, sebuah gerakan pengabdian pemuda di wilayah-wilayah terluar Indonesia, yang merupakan contoh praktik cerdas dan inovatif dalam membumikan kerangka pembangunan global ke tingkat akar rumput. “Pencerah Nusantara menjadikan kesehatan sebagai sentral peningkatan kesejahteraan di semua aspek kehidupan melalui kolaborasi multi pihak, multi profesi dan multi tingkat. Kesehatan menjadi titik awal atau pintu masuk program ini bagi pembangunan yang adil, berkelanjutan dan spektrumnya begitu luas,” bebernya.
“Kami memandang pentingnya menjaga relevansi MDGs dengan kerangka pembangunan pasca 2015, serta keselarasan antara konsep global dengan situasi masing-masing negara, termasuk soal kesehatan Ibu dan anak. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang berjalan di tingkat nasional pun harus mampu menerapkan asas transparansi, akuntabilitas dan integritas melalui jaminan tata kelola yang baik,” jelasnya lebih lanjut.
Ia juga berharap Partnership Maternal Newborn and Child Health (PMNCH) dapat terus menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan dan lebih dari 600 anggotanya untuk mengemukakan pandangannya, karena Indonesia percaya kolaborasi pemikiran, upaya, dan sumber daya akan menghasilkan dampak yang lebih besar daripada bekerja sendiri.
Menuju akhir periode MDGs, Indonesia mengambil peran aktif dan terdepan dalam merumuskan kerangka pembangunan pasca 2015 dengan terlibatnya Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Co-Chair High Level Panel of Eminent Persons.
Setelah selesainya jalur perundingan melalui High Level Panel of Eminent Persons, Indonesia melanjutkan upaya membentuk tujuan pembangunan dunia pasca 2015 melalui jalur perundingan Open Working Group on Sustainable Development Goals.
Bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs terlibat aktif dalam perundingan yang saat ini telah memasuki sesi ke-10. Hasil dari Open Working Group on Sustainable Development Goals akan diserahkan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada bulan September yang akan datang untuk kemudian didiskusikan kembali di antara negara-negara anggota PBB hingga setahun mendatang.
Menggarisbawahi pentingnya proses menuju akhir MDGs dan awal dari tujuan pembangunan dunia yang baru, Nila mengingatkan, “Kita harus bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan. Pembangunan haruslah memanusiakan manusia. Untuk itulah Indonesia aktif dalam berbagai perundingan di tingkat dunia demi terbangunnya tujuan pembangunan dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan.” []
*Sumber artikel: Berita Satu, 16 April 2014 | Sumber foto: Antara