Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga pilihan cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan Corona. Indonesia (saat ini) ada dijurang distrust karena di satu sisi memiliki pra kondisi Amerika (keterpecahan) namun di satu sisi tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak).

Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukam­di, mengatakan dana khusus penan­gangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.

Ketua PSKK UGM Joko Pitoyo menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang membuat pekerja informal memilih pulang kampung di tengah pandemi COVID-19. Pertama, karakteristik masyarakat Indonesia yang terikat dengan tanah tumpah darah, yakni kampung halamannya. Sebab, di tempat itu mereka merasa aman dan ada ikatan emosi. Kedua, adanya jaring pengaman ekonomi, yaitu mereka bekerja di perantauan dan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka memiliki uang untuk ditabung atau dikirim ke sanak saudara di kampung halamannya.

Menghadapi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19, keluarga besar PSKK UGM membuat gerakan berkebun mandiri dengan menerapkan sistem urban farming.

Kebijakan PSBB bersama keputusan-keputusan yang diambil pada tingkat perusahan atau individu untuk tinggal di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah akan berdampak pada penurunan aktivitas dan volume ekonomi secara signifikan. 

PSKK UGM turut bergerak, bersama-sama, bahu membahu, melawan COVID-19 dengan cara berdonasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak sehingga dapat membantu mereka yang membutuhkan.

Berikut tautan materi seminar daring COVID-19 dari Perspektif Kependudukan dan Kebijakan

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM bekerja sama dengan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) menggelar kegiatan bertajuk “Program Pendampingan bagi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Desa Berwawasan Kependudukan”.  Program peningkatan tata kelola pemerintahan ini merupakan salah satu bentuk perhatian besar PSKK UGM terhadap pembangunan masyarakat berwawasan kependudukan, khususnya di tingkat desa. Program ini juga merupakan program lanjutan periode 2015-2017. Hal ini sejalan dengan komitmen dunia melalui protokol Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik.

Hasil survei PSKK UGM menunjukkan, sebagian besar P2GP dilakukan oleh dukun bayi (45 persen), bidan/perawat/mantri (38 persen), dukun sunat perempuan (10 persen), dan dokter (1 persen). Hasil survei PSKK juga menyebutkan, 84,6 persen dukun bayi melakukan sunat perempuan menggunakan pisau, kater, atau silet; 3,9 persen menggunakan gunting; dan 7,7 persen menggunakan jarum.