Mimpi politisi dan Sulastomo akan kehadiran negara kesejahteraan merupakan refleksi keinginan banyak pihak untuk mendirikan negara kesejahteraan. Namun, cukupkan membangun negara kesejahteraan hanya dengan membangun negara dari pinggiran dan dengan cara menjalankan SJSN? Seberapa jauh komitmen pemerintah dari zaman Presiden Soekarno sampai Joko Widodo pada upaya mewujudkan mimpi tersebut?

Policy Note Tahun 2002, secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam regulasi ini, perguruan tinggi merupakan salah satu unsur kelembagaan […].

Harian Kedaulatan Rakyat – Menurut konstitusi/UUD 1945, negara mempunyai mandat untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), di antaranya mengakhiri […].

Harian Jogja – Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencanangkan target bahwa pada 2019 angka kemiskinan di Indonesia berada pada kisaran 7 hingga 8 persen. Sedangkan angka gini rasio diproyeksikan akan turun […].

KOMPAS – Kemiskinan sulit dipisahkan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Orang miskin bisa dijumpai di mana saja, termasuk di negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa, tetapi kemiskinan kronis yang bersifat multidimensional sebagaimana yang […].

In many provincial towns in Indonesia with relatively low industry and a high reliance on the state in providing job opportunities, educated young people often dream of becoming a civil servant.

Program Keluarga Berencana atau KB yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak Pelita I, yang kemudian berubah menjadi Gerakan KB Nasional pada Pelita V adalah upaya serius pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Refleksi atas paradigma pembangunan dimulai dari isu dominan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator dasar keberhasilan pembangunan hingga dasawarsa 1970an, kemudian bergeser kepada paradigma pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup layak.

Beberapa tahun lalu di kapal terbang saya duduk bersebelahan dengan seorang ibu yang berdomisili di Jakarta. Katanya, anaknya (perempuan) bermaksud melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tapi dia tidak dapat menyetujuinya.

Tulisan Sulastomo, Ketua Tim SJSN 2001-2004, ”Kartu Indonesia Sehat dan SJSN”, yang dimuat Kompas (4/9/2014), menceritakan ihwal gagasan pemerintahan Jokowi-JK melaksanakan program Kartu Indonesia Sehat dan keterkaitannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional.