Yogyakarta, PSKK UGM – Kembali, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dr. Surya Chandra Surapatty, MPH, Ph.D. menyampaikan pentingnya penduduk ditempatkan sebagai titik sentral di dalam pembangunan.
Arsip:
Berita PSKK
Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah Republik Indonesia sepakat bahwa sunat perempuan adalah bentuk praktik yang berbahaya dan berdampak panjang terhadap kesehatan serta hak reproduksi dan seksual perempuan dan remaja putri.
Seluruh Keluarga Besar Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Guru Besar Kebijakan Publik UGM yang juga pernah menjabat sebagai Kepala PSKK UGM […].
MATA JIWA: Sebuah Memoar di Tenganan Pagringsingan (Into the Eye of Life: a Memoir of Tenganan Pagringsingan) oleh Dini Andarnuswari (Editor teks “Mata Jiwa” versi Bahasa Indonesia) Sesungguhnya, masyarakat nusantara memiliki bekal tradisi untuk bertahan […].
Yogyakarta, PSKK UGM – Menjalankan perintah agama adalah salah satu alasan mengapa praktik sunat perempuan masih dilakukan oleh sebagian orang. Meski tidak bermanfaat bahkan cenderung berdampak buruk pada kesehatan fisik dan psikis perempuan, praktik sunat […].
Yogyakarta, PSKK UGM – Banyak orang mempersepsikan Jakarta adalah kota para pendatang. Posisinya yang strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis adalah magnet bagi banyak orang dari berbagai wilayah untuk masuk ke Jakarta.
Singapore, PSKK UGM – Terhitung empat hari, yakni mulai tanggal 11 hingga 14 Januari 2017, tim peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada mengikuti Workshop CHAMPSEA (Children Health and Migrant Parents in Southeast […].
Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah tidak bisa serta-merta menyebut cuaca sebagai faktor utama dari kenaikan harga cabai belakangan ini. Intensitas curah hujan yang tinggi disebut menahan petani untuk melakukan panen.
Yogyakarta, PSKK UGM – Kepentingan masyarakat adalah yang utama di dalam pelayanan publik. Berbicara pelayanan publik, maka pemerintah dituntut untuk memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Tak terkecuali dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.
