NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Muhadjir Darwin mengatakan bahwa fenomena pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua merupakan wujud memburuknya demokrasi di Indonesia.

Jokowi kembali mengincar Palangkaraya sebagai pengganti Jakarta. Pemerintah menyebut biayanya mencapai Rp100 triliun. Pakar Kependudukan meyakini ongkosnya jauh lebih besar lagi. Vice Indonesia – Jakarta seakan-akan tidak pernah dicintai pemerintah sebagai ibu kota.

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Masalah mengenai KTP elektronik atau e-KTP belum saja tuntas, seperti ketersediaan blangko yang tidak mencukupi. Di luar kasus hukum e-KTP yang saat ini juga masih berjalan di pengadilan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Tingginya harga cabai menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Ya bagaimana tidak? Kenaikan harga cabai sejak awal tahun 2017 menjadi rekor tertinggi harga cabai di sejarah, yaitu Rp 150 ribu per kilogram.

Pengarusutamaan Jender Belum Memberikan Hasil Optimal JAKARTA, KOMPAS – SEPARUH penduduk Indonesia adalah perempuan, tetapi belum banyak merasakan hasil pembangunan manusia, alias masih tertinggal. Hal ini tidak hanya menghambat percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia, tetapi […].

Presiden inginkan percepatan pembangunan desa dengan mengoptimalkan dana desa. Pendekatan pengembangan ekonomi desa harus integratif dari hulu sampai hilir. JAKARTA, Koran Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan ketimpangan kesejahteraan antara desa dan kota penting […].

Yogyakarta, Humas UGM – Program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan para ibu dan anak atau menekan pertambahan jumlah penduduk. Namun, program KB ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penduduk lewat penyiapan keluarga […].

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Mangkraknya puluhan unit rumah di huntap “Desaku Menanti” di Gunungkidul tak lepas dari belum siapnya pihak terkait melaksanakan program pengentasan untuk kaum Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

Jakarta, Berita Satu – Jumlah anak telantar masih sangat banyak. Kementerian Sosial (Kemsos) menyebut, jumlahnya mencapai 4,1 juta anak, dan jumlah itu bertambah. Kondisi tersebut mencerminkan amanat Konstitusi agar fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara […].