Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan riset terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah sub urban, Kabupaten Kampar, Riau.
Dalam pemaparan hasil riset bertajuk “Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan Ekstream daerah Sub Urban di Kabupaten Kampar”, tim peneliti PSKK UGM, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A.
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK – UGM) mengadakan riset pengentasan kemiskinan pada kawasan berkebutuhan khusus di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang merupakan daerah yang masuk dalam wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia.
Berdasarkan Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI), tercatat data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kampar sebanyak 14.153 KK dan 73.432 jiwa.
PSKK UGM – Peneliti senior PSKK UGM, Dr. Sukamdi, Dr. Pande Made Kutanegara, dan Dr. Hakimul Ikhwan melakukan audiensi ke Hongkong dan Taiwan (HKUST Business School Central, Hongkong; Tamkang University, Taiwan; National Cengchi University, Taiwan) guna menjalin kolaborasi internasional. Dalam pertemuan ini kami memiliki semangat sama untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berkesinambungan dengan Pekerja Migran Indonesia dan anak-anak migran. Hal ini selaras dengan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 poin ke-3 terkait kehidupan sehat dan sejahtera dan poin ke-8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth).
PSKK UGM – Perkembangan internet dan teknologi digital telah membawa perubahan besar di bidang kependudukan dan kebijakan. Untuk merespon hal ini, CPPS UGM, sebagai lembaga penelitian yang menaruh perhatian besar terhadap isu kependudukan dan kebijakan, secara rutin PSKK UGM telah menyelenggarakan PodCast PopCorn (Population Corner), sebuah acara bincang-bincang yang disiarkan langsung di YouTube @CPPSUGM.
PSKK UGM – Isu-isu sosial menjadi perbincangan hangat saat ini. Mulai dari stunting, pernikahan dini, hingga urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Maka dari itu Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM) menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) untuk mengatasi isu sosial tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Subdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Destriana Faried, mengajak masyarakat untuk bisa mengurangi isu kependudukan.
“Jangan sampai angka kematian, stunting, dan pernikahan dini semakin tahun semakin tinggi dan mempengaruhi pembangunan daerah,” ujarnya dalam Seminar Nasional GPDK di Hall Room University Club Hotel, UGM pada Jumat (16/9/2022).
Perubahan penduduk merupakan hal penting dalam pembangunan. Maka, kesejahteraan penduduk harus terintegrasi dengan baik. “Namun, realitanya belum semua daerah fokus pada isu kependudukan. Dari tahun ke tahun isu kependudukan semakin meningkat karena kurangnya perhatian,” ungkap Peneliti PSKK UGM, Sukamdi .
Masih banyak problematika dalam penyusunan GPDK. Salah satunya perspektif pemahaman antar stakeholder berbeda. Sehingga belum menjadi isu strategis.
Menurut Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) Sekolah Pasca Sarjana UGM, Agus Heruanto, penyusunan GPDK akan semakin cepat jika didukung oleh Collaborative Governance (CG) demi meningkatkan kualitas penduduk.
“CG merupakan kebijakan publik yang dikelola dengan melibatkan kelembagaan, sumber daya, dan aset publik,” katanya.
Kendala dalam penyusunan GPDK, kata dia, dapat teratasi melalui pembuatan forum stakeholder oleh CG. Tujuannya adalah membangun kepercayaan serta penyamaan perspektif antar stakeholder, membangun dukungan politik dan kepemimpinan lain, serta menyepakati konsep dan strategi penyusunan GPDK.
Penyusunan GDPK di tiap daerah telah memiliki landasan hukum. Tujuannya sebagai rujukan pencapaian visi misi pembangunan daerah.
***
PSKK UGM – Pendidikan merupakan variabel penting dalam pembangunan kependudukan dan sebagai salah satu faktor utama untuk melihat kualitas penduduk suatu bangsa. PSKK UGM telah melakukan sejumlah penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Pada 2022, ada dua riset PSKK UGM yang berfokus pada isu pendidikan; yang didanai oleh PT Palladium International Indonesia di bawah payung Program Kemitraan Australia-Indonesia Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).
Studi pertama berfokus pada kemampuan literasi anak, yang secara khusus melihat dampak kebijakan pembelian buku bacaan anak terhadap peningkatan keterampilan literasi siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara).
Lebih detail, studi ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pembelian buku bacaan menggunakan anggaran BOSDA di Kabupaten Bulungan; dan (2) menganalisis pengaruh praktik implementasi kebijakan pembelian buku bacaan terhadap peningkatan kemampuan literasi siswa.
PSKK UGM – Bekerja sama dengan Cardno Emerging Market-Mahkota dan TNP2K, PSKK UGM melakukan studi yang mengkaji kebijakan afirmatif untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk percepatan pengentasan daerah tertinggal, namun hingga akhir 2019, ada beberapa kabupaten yang masih terkategori kabupaten tertinggal.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan 62 kabupaten sebagai daerah tertinggal, yang tersebar di wilayah Sumatera (7 kabupaten), Nusa Tenggara (14 kabupaten), Sulawesi (3 kabupaten), Maluku (8 kabupaten), dan Papua (30 kabupaten). Untuk menangani hal tersebut secara cepat, maka pada 2021, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Studi PSKK UGM dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah di kabupaten tertinggal ini bertujuan untuk (1) menggali konsep dan pembelajaran berbasis bukti terkait dengan pembangunan ekonomi lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan; (2) melakukan analisis kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam implementasi sinergi (kabupaten dan desa) pada kabupaten tertinggal; (3) mengembangkan strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang ada di kabupaten tertinggal.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui pendekatan kuantitatif, studi PSKK UGM ini menganalisis sejumlah data di 59 kabupaten, yaitu data fiskal daerah, data kemiskinan, data ekonomi makro, data program pembangunan Kawasan perdesaan, dan data kemajuan wilayah. Metode kualitatif dilakukan dengan pendekatan studi kasus di 12 kabupaten. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan FGD (focus group discussion), yang dilakukan secara daring. Desk riview dilakukan untuk menggali lebih dalam teori dan informasi tentang pembangunan daerah, khususnya pembangunan daerah tertinggal.
Studi ini menghasilkan sejumlah temuan. Pertama, kebijakan afirmatif yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dinilai sudah memadai, yang tampak dari sejumlah kebijakan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Kedua, kebijakan afirmatif di beberapa daerah melalui pemberian status Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) memiliki dampak cukup signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus menaikkan status Indeks Desa Membangun (IDM). Ketiga, meskipun terdapat praktik baik di sejumlah wilayah, tapi masih ditemukan adanya praktik buruk dalam upaya pengentasan kemiskinan di beberapa wilayah sehingga tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Tujuan utama kebijakan afirmatif khusus daerah tertinggal adalah keluarga miskin bisa mandiri dan berdaya secara sosial-ekonomi (well-being). Dalam konteks ini, studi PSKK UGM menolak pengentasan kemiskinan hanya dalam makna penurunan angka kemiskinan karena strategi ini hanya jangka pendek dan tidak menjamin keberlanjutannya. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka terdapat tiga strategi yang ditawarkan studi ini; yaitu (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi; (2) memperkuat distribusi potensi sosial-ekonomi; (3) menjamin terpenuhi kawasan hunian yang aman, nyaman, dan stabil secara politik.***
Yogyakarta – PSKK UGM bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Fakfak, Papua Barat menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan tahun 2022-2027. Kabupaten Fakfak termasuk salah satu kabupaten yang tergolong dalam wilayah yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim.
Sementara itu, berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk pengentasan kemiskinan di wilayah Papua dan Papua Barat.
Penyumbang terbesar kondisi kemiskinan penduduk Fakfak ternyata tidak terkait dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan makan dan sandang, tetapi keterbatasan akses menjadi faktor utama penyebab kemiskinan.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah ini bermaksud untuk menjabarkan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Fakfak sesuai dengan karakteristik dan sumberdaya yang tersedia.***
.
PSKK UGM – Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
Dalam hal ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara komprehensif dan holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Secara lebih khusus, melalui program ini, mahasiswa diharapkan mendapat pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, termasuk juga untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Salah satunya adalah melalui kegiatan penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi. Kegiatan penelitian di lembaga riset disediakan bagi mahasiswa yang tertarik atau memiliki passion menjadi peneliti. Tujuannya adalah untuk membangun pola berpikir kritis serta mahasiswa dapat memahami dan melakukan metode riset secara lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi (Prodi) D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi – Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan penelitian/riset bagi mahasiswa aktif pada semester genap tahun 2022 melalui program Hibah MBKM.
UNS bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) untuk melakukan kegiatan riset ini. Tema besar kegiatan penelitian adalah “Tata Kelola Kebijakan Kependudukan sebagai Indikator Keberhasilan Sustainable Development Goals (SDG’s)”, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi tata kelola kebijakan pemerintah terkait kependudukan.
Kegiatan ini berlangsung selama satu semester, yaitu bulan Februari-Juli 2022. Secara kolaboratif, dosen dan peneliti PSKK melakukan beberapa kegiatan, yaitu (a) penyusunan pedoman teknis kegiatan, (b) pelaksanaan kegiatan penelitian, (c) pembimbingan, (d) diskusi, (e) penyusunan laporan penelitian; dan (f) penilaian. Hasil akhir kegiatan berupa laporan penelitian yang disusun oleh mahasiswa.***
PSKK UGM – Dalam lima tahun terakhir, Indonesia memasuki momentum kebijakan penting terkait perubahan iklim, penanganan bencana, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan kerangka SGDs, terutama point ke 8 (mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan) dan point ke 13 (memerangi perubahan iklim dan dampaknya).
Pemerintah Indonesia mengembangkan suatu pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana dengan menggunakan skema perlindungan sosial yang disebut kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA).
Untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan kebijakan PSA di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan lokakarya pada Kamis, 9 Juni 2022.
Lokakarya PSKK UGM mengusung tema, “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” dengan mengundang sejumlah ahli terkait kebijakan PSA.
PSKK UGM membentuk lokakarya ini untuk memfasilitasi pertemuan akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional untuk merumuskan strategi yang akurat guna mewujudkan kebijakan PSA di Indonesia.
Pada kesempatan ini, PSKK UGM mengundang sejumlah ahli, seperti Dinar D. Kharisma, Ph.D (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas), Dr. Annisa G. Srikandini (Social Policy, Specialist, UNICEF), dan Ir. Cut Sri Rozanna, MA (Program Director, Social Protection Program, GIZ).
PSKK UGM juga menghadirkan Prof. Dr. Ahmad Maryudi (Ahli Perubahan Iklim UGM), Dr. Dyah R. Hizbaron (Ahli Studi Bencana UGM), dan Dr. Mulyadi Sumarto (Ahli Perlindungan Sosial UGM).
Pada 2018 dan 2019, Pemerintah Indonesia mengawali distribusi PSA melalui pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada rumah tangga miskin korban bencana erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan gempa bumi di Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Ide pengembangan kebijakan PSA ini dianggap relevan bagi masyarakat Indonesia karena sejumlah wilayah di Indonesia rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
Perubahan iklim dan bencana telah mengakibatkan kematian dan kesulitan sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga kebijakan PSA dianggap mampu menjadi salah satu media untuk mereduksi kompleksitas dampak perubahan iklim dan bencana.
Saat ini, kebijakan PSA di Indonesia lebih berfokus pada upaya penyelesaian masalah sosial- ekonomi akibat bencana dan belum merespons masalah perubahan iklim, misalnya respons atas masalah konservasi lingkungan.
Hal ini berbeda dari kebijakan PSA negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang sebagian dari kebijakan tersebut telah dijalankan sejak awal dekade 2000.
Pemerintah di beberapa negara di kawasan tersebut telah menggunakan PSA bukan hanya untuk merespons kesulitan sosial-ekonomi akibat bencana alam, tetapi juga untuk menangani masalah perubahan iklim, termasuk konservasi hutan.
PSA di Brazil termasuk salah satu kebijakan PSA yang cukup komprehensif. PSA di negara ini telah diimplementasikan sebagai upaya untuk mereduksi risiko sosial-ekonomi korban bencana alam. Pada saat yang sama, Brazil juga telah mengembangkan jenis PSA yang secara khusus meminimalisasi deforestasi dan mendukung konservasi alam.
Pemerintah Indonesia secara resmi mencanangkan implementasi kebijakan PSA pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam RPJMN tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan ingin mengembangkan sistem PSA melalui pengembangan sistem kelembagaan dan sistem pembiayaan kebijakan PSA.
Selain itu, pemerintah telah membuat beberapa target yang ingin dicapai, sehingga pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.
Salah satu target penting yang ingin dicapai pada 2024 adalah 30 persen dari lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengadopsi sistem kebijakan PSA.
(Pembicara sesi 2 seminar online PSKK UGM/doc.PSKK UGM)
Saat menjadi pembicara di seminar PSKK UGM, Dinar D. Kharisma, Ph.D, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima langkah yang diperlukan untuk memperkuat PSA di Indonesia, yaitu penyusunan regulasi dan agenda pengembangan ASP, ownership pengembangan koordinasi antarpemangku kepentingan, analisis risiko dan kerentanan berdasarkan data yang valid dan pemetaan risiko, adaptasi program perlindungan sosial sesuai risiko dan kerentanan serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk pelaksanaan program.
Pada kesempatan yang sama, Mulyadi Sumarto, PhD., peneliti PSKK UGM menyampaikan konsep PSA dan bagaimana program PSA dijalankan di sejumlah negara, seperti Afrika, Brazil, dan Filipina.
Mulyadi juga memaparkan bagaimana konsep PSA dan perkembangan kebijakan PSA di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa bila belajar di Filipina, kebijakan PSA telah dilakukan sejak pertangahan 1990-an.
“Jika kita (Indonesia) baru akan memulai tahun ini, Bapak dan Ibu bisa hitung. Dibandingkan Filipina, kita (Indonesia) bukan ketinggalan ya, tapi istilahnya ada gap waktu 25 tahun lebih,” ujar Mulyadi.
Saat ini aturan hukum di Indonesia terkait PSA masih belum ada, namun pelaksanaan PSA mengacu pada RPJMN, dan sejumlah praktik PSA juga sudah dijalankan. “Ini unik ini,” kata Mulyadi Sumarto.
Selengkapnya mengenai Seminar PSKK UGM “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” bisa Anda simak di YouTube CPPS UGM atau klik link berikut:
Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 1: YouTube CPPS UGM
Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 2: YouTube CPPS UGM
————————————————————–
Penulis: Nuraini Ika
Editor Bahasa: Rinta Alvionita
