YOGYA (KR) – Pemerintah optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2014 mendatang. Berbagai program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 1998, dinilai cukup efektif memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dari dampak negatif krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Pernyataan tersebut dikemukakan Elan Satriawan Ph.D., M.A pada Seminar Kependudukan bertajuk “Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Mencapai MDG’s 2015” di Ruang Smeinar Magister Studi Kebijakan (MSK) Gedung Masri Singarimbun UGM, Selasa (16/10).

YOGYAKARTA – Rabu (27/2), pukul 09.00 WIB, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Heruanto Hadna M.Si.

YOGYAKARTA – Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB, Drs. Mohammad Uswanas, M.S.i., Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat datang berkunjung ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

YOGYAKARTA – Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB, Drs. Mohammad Uswanas, M.S.i., Bupati Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat datang berkunjung ke Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.

Forum dialog dihadiri oleh Prof. Dr. H. Haryono Suyono, mantan Kepala BKKBN di masa era kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada 1983.

Forum dialog dihadiri oleh Prof. Dr. H. Haryono Suyono, mantan Kepala BKKBN di masa era kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada 1983.

Laju pertumbuhan penduduk di atas satu persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir, misalnya, berdampak signifikan pada laju pembangunan wilayah dan kerusakan alam yang semakin sulit dikendalikan.

Pertambahan penduduk berarti peningkatan kebutuhan akan ruang hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.

Laju pertumbuhan penduduk di atas satu persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir, misalnya, berdampak signifikan pada laju pembangunan wilayah dan kerusakan alam yang semakin sulit dikendalikan.

Pertambahan penduduk berarti peningkatan kebutuhan akan ruang hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.

YOGYAKARTA – Pada 4 April 2012 Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang program CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan.