DETIK – Pengangguran terbuka menjadi problem serius di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun tidak populer, namun pemerintah diharapkan melakukan intervensi di pasar tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Hal tersebut disampaikan Ben White, guru besar dari Erasmus University Rotterdam the Netherland, dalam konferensi pers ‘Population and Social Policy in a Disrupted World’ dan Series of Summer Course ‘International Labour Migration in the Shifting Word: New Insight and Policy Challenge’, di University Club UGM Yogyakarta, Senin (6/8/2018.

Selain itu kini juga dihadapkan revolusi teknologi. Banyak sektor pekerjaan yang semula dikerjakan tenaga manusia kini beralih ke mesin-mesin produksi. Karenanya seharusnya pemerintah turun tangan dengan berbagai intervensi di pasar tenaga negara.

“Itu memang sesuatu yang tidak populer, karena pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan pasar. Tapi menurut saya urusan seperti pengangguran terbuka, dan masalah sosial lain (harus dicarikan solusi oleh pemerintah),” ucapnya.

Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Dr Agus Heruanto Hadna, pihaknya sengaja menggelar konferensi yang dihadiri 200 pakar dari 16 negara. Harapannya ingin mengetahui sebenarnya isu-isu kependudukan mutakhir.

“Kedua adalah kita bisa menghasilkan semacam rekomendasi-rekomendasi kebijakan setelah kita memahami isu-isu (kependudukan) yang berkembang pada saat ini,” lanjutnya.

Dia mencontohkan, di Indonesia banyak lulusan akademi keperawatan yang pulang kampung karena tidak mendapatkan pekerjaan. “Atau yang bertahun-tahun (bekerja) di rumah sakit atau institusi dengan gaji yang tidak menentu, tanpa kontrak kerja dan sebagainya. Harapannya mungkin bisa diangkat menjadi pegawai tetap,” ucapnya. [] Photo: Angka Pengangguran Menurun/Tirto.id

*Sumber: Detik.com

Kumparan.com – Pengangguran terbuka terus tumbuh di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbeda dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bisa ditekan, membengkaknya jumlah pengangguran terbuka belum bisa diatasi hingga saat ini.

Profesor dari Erasmus University Rotterdam the Netherland, Ben White menjelaskan, banyak pemuda desa enggan kembali bekerja ke desa dengan berbagai macam alasan, salah satunya desa kurang menjanjikan dari sisi ekonomi.

“Contoh pertanian. Kenapa anak (petani) tidak mau menjadi petani? Padahal pertanian adalah sumber yang paling besar. Pertanian harus bisa menguntungkan dan bisa dikombinasikan dengan penghasilan lain,” jelasnya dalam konferensi pers di University Club UGM Yogyakarta, Senin (6/8).

Ben menambahkan, baik Indonesia maupun negara yang mengalami problem serupa harus lebih aktif mengintervensi pasar tenaga kerja. Terlebih banyak orang yang bekerja namun tetap berada di garis kemiskinan.

Ben memberikan gambaran, misalnya seperti sarjana keguruan yang tidak mendapat gaji layak, tapi tetap harus bekerja dengan harapan bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Hal serupa juga banyak ditemukan pada lulusan keperawatan.

Sementara itu, peneliti dari Center Population and Policy Studies UGM, Muhadjir Darwin menjelaskan, banyak pemuda desa enggan menjadi petani lantaran pekerjaan tersebut dianggap bukan sebuah prestasi.

“Anak-anak muda di pedesaan banyak anak petani tidak mau jadi petani karena sudah berpendidikan tinggi. Dan jadi petani dianggap bukan prestasi menurut mereka,” ujarnya.

Muhadjir pun membeberkan strategi Jepang dalam memperkuat sektor SDM di sektor pertanian. Jika seorang keluarga memiliki tiga orang anak, maka dua anaknya akan ke kota, sementara satu anaknya akan tetap menjadi petani di desa.

“Di jepang orang tua punya anak tiga maka hanya satu tinggal di desa lainnya migrasi ke kota. Dan yang di kota men-support yang di desa sehingga luas lahan tidak menjadi penciutan,” kata Muhadjir. [] Photo: Ben White/pskk doc.

*Sumber: Kumparan

Harianjogja.com, JOGJA – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM) ingin merambah dunia internasional sekaligus membawa nama kampus biru tersebut.

Upaya itu dilakukan dengan mengadakan dua kegiatan bertaraf internasional yakni International Conference dan Summer Course 2018.

Ketua Acara, Pande Made Kutanegara menjelaskan PSKK selama ini dikenal sebagai lembaga riset. “Padahal peran kami bukan hanya itu, kami punya staf terdiri dosen-dosen dengan multidisiplin ilmu,” katanya, saat berkunjung ke Harian Jogja, Senin (30/7/2018).

Karenanya, Made yang merupakan Sekretaris PSKK itu mengungkapkan perlunya lembaga ini melakukan kegiatan yang menggaungkan nama sekaligus memberikan kontribusi pada bidang yang mereka tekuni.

International Conference akan digelar pada Senin (6/8/2018) mengambil tema Population and Social Policy in a Disrupted World. Ada empat narasumber yang dihadirkan, mereka adalah ahli di bidangnya masing-masing, terdiri Prof. Ben White dari Belanda membahas tentang krisis pekerja muda.

Lothar Smith dari Belanda yang akan membahas migrasi buruh, Prof. Maria Fasli membahas big data dan kebijakan sosial serta Prof. Rebecca Surender tentang kebijakan perlindungan sosial. Adapun keynote speaker yakni Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro.

Summer Course 2018 akan mengambil tema International Labour Migration in the Shifting World : New Insights and Policy Challenges. Kegiatan yang digelar 7-17 Agustus 2018 ini akan mengambil lokasi di Jogja dan Wonosobo. Sebanyak 30 peserta telah terdaftar, dari Indonesia dan mancanegara.

“Di Wonosobo, peserta akan mengikuti live in di desa Peduli Buruh Migran, hasilnya nanti dirumuskan dan dipresentasikan sekembalinya ke Jogja,” tambah Administrasi & Sekretariat Acara, Dyah Kartika. []

*Sumber: Harian Jogja | Photo: Kunjungan ke kantor redaksi Harian Jogja dalam rangka publikasi rangkaian kegiatan ICSC UGM 2018/pskk.doc

INTERNATIONAL CONFERENCE & SUMMER COURSE 2018

“POPULATION AND SOCIAL POLICY IN A DISRUPTED WORLD”

Cooperation with Center for Population and Policy Studies (CPPS) Universitas Gadjah Mada, Master and Doctoral Program of Policy Study (MDSK) Universitas Gadjah Mada, and PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Yogyakarta, PSKK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) proudly holds International Conference “Population and Social Policy in a Disrupted World” and series of Summer Course “International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges” activity.

The implementation of the activity departs from three problematic matters accompanying world change. First, the incompleteness of epidemiological transition in rapidly developing countries such as countries in Asia, Africa, and Latin America. The epidemiological transition begins from complex changing in health status and the main pattern of disease causing death, where there is a decrease in the prevalence of communicable diseases, while degenerative diseases tend to be catastrophic, such as heart disease, stroke, high blood pressure, cancer, diabetes, are increasing.

Changing of lifestyle, increasing of consumption of fast food highly containing cholesterol, salt, sugar, but low in fiber; and low physical activity such as exercise cause people vulnerable to degenerative diseases. Lately, many teenagers suffer from degenerative diseases. If it is not well handled, it will affect the quality of the young population. Handling such problem draws most of the financial and technical resources belong to the government.

Second, issues and problems of complex voluntary and forced international labor migration. Voluntary or forced international migrant workers become a group which is vulnerable to human right violation and they become a trading “commodity”. This has been going on for a long time and demanding a commensurate policy to avoid hardship suffered by international migrant workers. In general context of international migration, trends in some countries implementing “anti-migrant” policy also emerge a separated problem. This mainly refers to migration policies applied by the United States and some countries in Europe. An important question in this context is; where is the role of the states, in both sending and receiving countries? Addition to that, technological progress should provide opportunities for the government to develop protection policies for international migrant workers.

Third, the lack of social protection aimed to minimise population problems previously explained. The increasing number of elderly people, for example, needs to be accompanied by adequate health services for the elderly and a better and comprehensive policy scheme. All formal and informal workers, local or international migrants, should also have a social protection scheme which protects them from illnesses and accidents at work. Moreover, the problem of poverty as an unfinished agenda demands rethinking of all applied policies.

The three issues above are getting complex after major changes occur, those are marked by developments of information and globalization technology, which cause a very fast change or “disrupted world”. Almost every line of our lives, both in private and public spheres, changes to be digital, online, connected to each other. Not only is it without problems, in industrial relations for example, the existence of an all-digital system actually also contributes serious employment issues.

The conference taking place at University Club Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta is able to generate various critical questions on the issues. The conference presents resource persons whose reputations in their fields, they are Dr. Lothar Smith (Human Geography, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Prof. Dr. Ben White (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands), Prof. Maria Fasli, Ph.D., NTF, FHEA (UNESCO Chair of Analytics and Data Science), and Prof. Rebecca Surender, Ph.D., (Department of Social Policy, Oxford University, the United Kingdom). Minister of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS), Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro is scheduled to attend, at last he will be represented by Director for Planning, Population and Social Security of BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., to deliver keynote speech.

Summer Course

The activity series of Summer Course activities taking the title: “International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges” will be carried out for ten days, from 7 to 17 August 2018. This activity combines discussion activities in class, study field, report writing, and presentation sessions.

The Summer Course will be participated by 35 participants from Indonesia and overseas. Foreign participants are coming from Thailand, Singapore, Malaysia, India, New Zealand, Australia, Taiwan, Syria and the Philippines. In the field activities, participants of the summer course will make visits to three Villages of Migrant Workers (Desbumi) in Wonosobo District, those are Kuripan Village, Rogojati Village, and Lipursari Village. The only goal is the participants of the summer course will be able to recognize one of local initiatives with all problems and challenges. []

*Open this link to download the press release (pdf version):

Siaran Pers ICSC UGM 2018 (Ind)

Press Release ICSC UGM 2018 (Eng)

INTERNATIONAL CONFERENCE & SUMMER COURSE 2018

“KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL DI TENGAH KEKACAUAN DUNIA”

Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Program Magister dan Doktor Studi Kebijakan (MDSK) Universitas Gadjah Mada, dan PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Yogyakarta, PSKK UGM – Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan bangga menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kebijakan Sosial di tengah Kekacauan Dunia” serta rangkaian kegiatan Summer Course “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan”.

Terselenggaranya kegiatan ini berangkat dari tiga hal problematis yang menyertai perubahan dunia. Pertama, ketidaklengkapan transisi epidemiologi di negara-negara yang sedang mengalami perkembangan pesat seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Transisi epidemiologi berawal dari perubahan kompleks dalam status kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian, dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit degeneratif yang cenderung berbiaya tinggi (katastropik), seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, kanker, diabetes, meningkat.

Perubahan gaya hidup, meningkatnya konsumsi makanan cepat saji yang tinggi akan kolesterol, garam, gula, dan rendah serat, serta rendahnya aktivitas fisik seperti olahraga, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap penyakit degeneratif. Belakangan, banyak remaja yang menderita penyakit degeneratif. Jika tidak tertangani, maka akan memengaruhi kualitas penduduk usia muda. Penanganan persoalan ini menyedot sebagian besar sumber daya keuangan dan teknis yang dimiliki oleh pemerintah.

Kedua, isu dan persoalan migrasi tenaga kerja internasional sukarela dan terpaksa yang kompleks. Pekerja migran internasional sukarela maupun terpaksa merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan telah menjadi “komoditas” yang diperjualbelikan. Hal tersebut telah berlangsung lama dan menuntut kebijakan yang sepadan untuk menghindarkan penderitaan yang dialami oleh pekerja migran internasional. Dalam konteks migrasi internasional pada umumnya, kecenderungan beberapa negara yang menerapkan kebijakan “anti migran” juga memunculkan persoalan tersendiri. Hal ini terutama merujuk kebijakan migrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Eropa. Pertanyaan penting dalam konteks ini adalah dimana peran negara, baik negara pengirim maupun negara penerima? Selain itu, kemajuan teknologi sepatutnya memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan perlindungan pekerja migran internasional.

Ketiga, kurangnya perlindungan sosial yang ditujukan untuk meminimalisasi masalah-masalah kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk lansia misalnya, perlu dibarengi dengan pelayanan kesehatan terhadap lansia yang memadai serta skema kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Semua pekerja, formal maupun informal, migran lokal maupun internasional, seharusnya juga mempunyai skema perlindungan sosial yang melindungi mereka dari penyakit dan kecelakaan saat kerja. Lebih dari itu, persoalan kemiskinan sebagai agenda yang belum tuntas (unfinished agenda) menuntut pemikiran ulang terhadap semua kebijakan yang selama ini telah diterapkan.

Ketiga isu di atas semakin kompleks terlebih setelah terjadinya perubahan besar yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat cepat atau “disrupted world”. Hampir setiap lini kehidupan kita, baik di ranah privat maupun publik, berubah menjadi serba digital, online, saling terhubung satu sama lain. Bukan tanpa persoalan, dalam relasi industrial misalnya, keberadaan sistem yang serba digital sebetulnya turut menyebabkan persoalan ketenagakerjaan yang serius.

Konferensi yang berlangsung di University Club Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini mampu memantik berbagai pertanyaan kritis mengenai isu-isu tersebut. Konferensi ini menghadirkan narasumber yang memiliki reputasi di bidangnya, antara lain Dr. Lothar Smith (Human Geography, Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands), Prof. Dr. Ben White (International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands), Prof. Maria Fasli, Ph.D., NTF, FHEA (UNESCO Chair of Analytics and Data Science), dan Prof. Rebecca Surender, Ph.D., (Department of Social Policy, Oxford University, the United Kingdom). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro yang dijadwalkan hadir, akhirnya diwakilkan oleh Direktur Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial BAPPENAS, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., untuk menyampaikan keynote speech.

Summer Course

Rangkaian kegiatan Summer Course yang mengambil tajuk “Migrasi Tenaga Kerja Internasional dalam Pergeseran Dunia: Perspektif Baru dan Tantangan Kebijakan” akan dilaksanakan selama sepuluh hari, mulai 7 Agustus sampai 17 Agustus 2018. Kegiatan ini mengkombinasikan aktivitas diskusi di dalam kelas, studi lapangan, penyusunan laporan, hingga sesi presentasi.

Summer Course diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta yang berasal dari luar negeri, antara lain dari Thailand, Singapura, Malaysia, India, New Zealand, Australia, Taiwan, Syria, dan Filipina. Dalam agenda studi lapangan, para peserta summer course akan melakukan kunjungan ke tiga Desa Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Wonosobo, antara lain di Desa Kuripan, Desa Rogojati, dan Desa Lipursari. Tujuannya tak lain agar para peserta summer course dapat mengenali salah satu bentuk inisiatif lokal dengan segala permasalahan dan tantangannya. [] Photo: Pembicara Sesi Plenary dalam ICSC UGM 2018/pskk.doc

*Klik tautan berikut untuk mengunduh siaran pers versi pdf:

Siaran Pers ICSC UGM 2018 (Ind)

Press Release ICSC UGM 2018 (Eng)

Jatengpos.com, JOGJA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edi Heri Suasana menyatakan, kekurangan guru sekolah negeri di Jogja sudah terjadi sejak 2014 lalu. Pihaknya setiap tahun selalu mengusulkan penambahan guru aparatur sipil negara (ASN) ke Pemerintah Pusat.

Edi mengatakan, perekrutan guru ASN merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Hal itu diungkapkan untuk menanggapi hasil survei Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada terkait kekurangan guru yang banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa. “Kami hanya bisa mengusulkan, dan usulan sudah kami lakukan setiap tahun,” kata Edi, Kamis (8/3/2018).

PSKK mencatat kekurangan guru, ketersediaan fasilitas, dan kurikulum yang paling banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa dalam survei yang dilakukan pada 2017 lalu itu. Ketiga kategori yang dikeluhkan itu pun mendapat nilai C. Survei selama sebulan itu melibatkan 364 siswa kelas VIII dan IX serta 364 orang tua siswa, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%.

Edi mengatakan, kekurangan guru diusulkan melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Tahun lalu, BKPP mengajukan formasi kepegawaian ke Menpan RB sebanyak 326 orang yang dinilai prioritas. 137 di antaranya adalah untuk formasi guru. Tahun ini BKPP juga melaporkan kembali kebutuhan pegawai dengan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada informasi kuota penerimaan CPNS untuk Jogja.

Menurut Edi kekurangan guru di 16 sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 84 orang dan kekurangan guru SD sebanyak 163 orang di 106 SD (bukan kekurangan 63 guru SMP dan 136 guru SD, seperti tertulis di media ini sebelumnya). Kekurangan tersebut selama ini, kata dia, ditutupi dengan guru yang mengajar lebih dari 24 jam dalam sepekan. Selain itu juga sekolah dibebaskan untuk merekrut guru honorer yang dibiayai melalui biaya operasional sekolah (BOS).

Kekurangan guru SMP diakuinya sebagian besar adalah guru bahasa Inggris dan guru bimbingan konseling (BK). “Jadi seolah-olah kekurangan guru terpenuhi padahal memang karena ada guru yang mengajar lebih dari 24 jam dan ada guru honorer padahal dana Bosda [jika guru tercukupi] bisa untuk kegiatan sekolah,” papar Edi.

Kemudian terkait kinerja guru, Edi menambahkan selama ini pihaknya sudah menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik. Misalnya, dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) ini, kata dia, guru sudah dilatih cara membedah kisi-kisi soal UN dan materi yang harus ditekankan pada siswa.

Kemudian ada pelatihan guru yang berkelanjutan serta pelatihan pengajaran berbasis informasi dan teknologi (IT). Tidak hanya itu, pengembangan pembelajaran terkoneksi dengan internet atau e-learning juga sudah dilakukan di banyak sekolah yang sudah terkoneksi internet.

Edi menyatakan, apa yang direkomendasikan PSKK UGM untuk Dinas Pendidikan Kota Jogja sudah dilakukan semuanya, kecuali soal kekurangan guru ASN karena bukan kewenangannya untuk menambah guru ASN. Namun, pihaknya sudah berupaya mengajukan ke Pemerintah Pusat. Namun, Edi menerima rekomendasi PSKK sebagai masukan agar pelayanan pendidikan sekolah negeri lebih baik lagi.[]

*Sumber: Jatengpos.com | Ilustrasi guru/batasnegeri.com

tirto.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah empat staf khusus dianggap tidak tepat. Kebijakan itu disebut menambah beban anggaran negara.

“Tentunya ini semakin pelik mengingat banyaknya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur,” kata pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Satria Aji Imawan, Rabu (16/5/2018).

Keempat staf khusus yang baru diangkat Presiden Jokowi adalah Abdul Ghofarrozin, Siti Ruhaini Dhzuhayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani Yustika.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, penambahan staf sesuai keperluan Jokowi.

Berikut ini hasil seleksi administrasi yang berhak untuk mengikuti kegiatan seleksi wawancara tenaga lapangan Survei Desa Migran Produktif (SDMP) 2018.

HARAP MEMPERHATIKAN JADWAL TES dan NO.TES!

LOKASI TES SEMUA WILAYAH: YOGYAKARTA (PSKK UGM, Gedung Masri Singarimbun, Jl. Waspadai Berita Hoax!!! Main Slide Saturday, 14 July 2018 Para peneliti (secara personal) maupun PSKK UGM (secara kelembagaan) tidak pernah memberi gambaran terkait gaji/honor/fee proyek penelitian apapun, termasuk SDMP. Jika ada informasi terkait jumlah gaji/honor/fee yang beredar di grup WhatsApp atau medsos lainnya, HARAP DIABAIKAN. Poverty Alleviation from Time to Time CPPS' NewsEventsMain SlideMediaMedia ArchivesSeminar Friday, 8 June 2018 Yogyakarta, PSKK UGM – Poverty is a very dynamic issue, depending on the challenges at the time. Each period of Indonesian government has its own focus and character in poverty alleviation efforts. In the early independence, the government faced challenges of military aggression that the colonial nation intensified again so that the state political and security situation was not yet stable. 1…56789…163 Latest Tweets Tweets by PSKKUGM