Post by :

admin

Rekrutmen Asisten Peneliti Pusat Informasi Penelitian (PIP) SPKP-5 2016

Announcement Friday, 18 November 2016

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM membutuhkan petugas cleaning data pada SURVEI PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN (SPKP) 2016, yaitu sebanyak + 30 orang dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Petugas Cleaning Data (KODE: PIP), antara lain:

  1. Lulus D3/S-1 atau mahasiswa S-1 tingkat akhir, usia maksimal 30 tahun
  2. Memiliki pengalaman melakukan survei rumah tangga dalam 1 tahun terakhir (baik enumerator atau data entry)
  3. Diutamakan pernah menjadi pengentri data
  4. Familiar dengan Windows Office terutama Word dan Excel
  5. Bersedia lembur pada saat dibutuhkan
  6. Bersedia kerja full time selama 2-3 bulan (dalam kurun waktu November 2016 sampai Februari 2017)
  7. Berdomisili di DIY.

Petugas PIP akan ditempatkan di kantor dengan beberapa aktivitas seperti: 1) memeriksa atau checking kuesioner, 2) memeriksa atau checking Elektronik Data File (EDF), 3) melakukan scan kuesioner, dan 4) cleaning data.

Bagi yang berminat serta memenuhi kualifikasi yang kami cari, silakan untuk mendaftar secara online melalui tautan berikut ini: Form Aplikasi PIP SPKP 2016. Adapun pengisian aplikasi secara online ini akan ditutup pada SENIN, 21 November 2016, pukul 17.00 WIB.

JADWAL (tentantif):
Pengumuman hasil administrasi: 22 November 2016 (by phone/sms)
Tes wawancara: 23-24 November 2016 di PSKK UGM
Pengumuman hasil wawancara: 25 November 2016 (by phone/sms)
Daftar ulang: 25-26 November 2016
Mulai PIP: 1 Desember 2016

SEKRETARIAT SPKP 2016
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM
d.a.

[Media Archives] Laju Penduduk Mesti Dikendalikan

Berita PSKKMain SlideMedia Thursday, 17 November 2016

Harian Jogja, JOGJA – Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yamah Tsalatsa meminta pemerintah untuk konsisten mengendalikan laju penduduk Indonesia dengan penggunaan alat kontrasepsi.

“Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran, karena itu kami meminta pemerintah untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada setiap rumah tangga di Indonesia,” ujarnya Rabu (16/11/2016).

Ia mengatakan di Indonesia penggunaan kontrasepsi tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah.

[Media Archives] Laju Penduduk Mesti Dikendalikan

CPPS' NewsMain SlideMedia Thursday, 17 November 2016

Harian Jogja, JOGJA – Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yamah Tsalatsa meminta pemerintah untuk konsisten mengendalikan laju penduduk Indonesia dengan penggunaan alat kontrasepsi.

“Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran, karena itu kami meminta pemerintah untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada setiap rumah tangga di Indonesia,” ujarnya Rabu (16/11/2016).

Ia mengatakan di Indonesia penggunaan kontrasepsi tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah.

[Media Archives] Akademisi: Moratorium TKI Merugikan Tiga Hal Besar

CPPS' NewsMain SlideMedia Wednesday, 16 November 2016

Yogyakarta (ANTARA News) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Joko Pitoyo menyatakan kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) merugikan Indonesia dalam tiga hal besar.

“Ada kerugian besar yang dialami pemerintah secara langsung, paling tidak ada tiga hal besar,” kata dia saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Rabu.

Pertama, katanya, kerugian pemerintah jika moratorium tetap dipaksakan adalah semakin meningkat angka pekerja ilegal yang bekerja di luar negeri.

Pasalnya, pekerja migran yang tercipta di Indonesia mayoritas terjadi karena faktor pekerja migran turunan.

[Media Archives] Akademisi: Moratorium TKI Merugikan Tiga Hal Besar

Berita PSKKMain SlideMedia Wednesday, 16 November 2016

Yogyakarta (ANTARA News) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Joko Pitoyo menyatakan kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) merugikan Indonesia dalam tiga hal besar.

“Ada kerugian besar yang dialami pemerintah secara langsung, paling tidak ada tiga hal besar,” kata dia saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Rabu.

Pertama, katanya, kerugian pemerintah jika moratorium tetap dipaksakan adalah semakin meningkat angka pekerja ilegal yang bekerja di luar negeri.

Pasalnya, pekerja migran yang tercipta di Indonesia mayoritas terjadi karena faktor pekerja migran turunan.

[Media Archives] KEPENDUDUKAN DIY: 46,2 Persen Pekerja Migran DIY Berpendidikan SD

CPPS' NewsMedia Thursday, 10 November 2016

Harianjogja.com, JOGJA – Mayoritas pekerja migran asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 46,2%, berpendidikan maksimal sekolah dasar (SD), kata Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Joko Pitoyo.

“Jika digabung dengan pekerja migran yang berpendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) maka jumlahnya menjadi 77,6 persen,” kata Agus saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, seperti dikutip Antara, Rabu (9/11/2016).

Sementara itu, pekerja migran yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 20%, dan yang berpendidikan di atas SMA sebanyak 2,4%.

Mayoritas pekerja migran berusia 20-40 tahun, yakni sebanyak 75,8 persen.