PSKK UGM – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM memaparkan potret kemiskinan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dalam forum ‘Penyususunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Murung Raya 2025-2029’ pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Peneliti PSKK UGM yakni Dr. Pande Made Kutanegara, Triyastuti Setianingrum, SIP., M.Sc., dan Sri Purwatiningsih, S.Si., M.Kes., menekankan bahwa identifikasi kemiskinan ini sangat lah diperlukan untuk mengetahui profil program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Murung Raya yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN. Selain itu, hal ini juga untuk memperoleh masukan dan bahan pertimbangan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan selama 5 tahun ke depan, serta menjadi bahan evaluasi kinerja Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Murung Raya.
Dilaksanakan secara daring, pada kesempatan ini, peneliti PSKK UGM memaparkan bahwa berdasarkan data 2014-2023, presentase penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara bila diurutkan per kabupaten, Murung Raya ada di tangga ke-8 dari 13 kebupaten lain di Kalteng. Selain itu, pada 2021 hingga 2023, presentase penduduk miskin di Kabupaten Murung Raya mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah ini belum optimal.
Teori Chambers menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan konsep terpadu yang memiliki lima dimensi yakni ketidakberdayaan, isolasi, kerentanan, kemiskinan, dan kelemahan fisik. Sementara berdasarkan analisis deprivasi dimensi kemiskinan, ada tiga dimensi pengukuran kemiskinan yaitu kesehatan, pendidikan, dan standart hidup. Di Murung Raya, hasil riset awal PSKK UGM menunjukkan bahwa ada empat faktor spesifik yang mempengaruhi kemiskinan mikro di kebupaten ini mencakup: ketergantungan pada sumber daya alam; infrastruktur terbatas; pendidikan dan keterampilan; kesehatan dan akses layanan sosial.
Terkait kesehatan, diketahui bahwa angka balita stunting di Murung Raya pada 2023 berada di angka 21 persen, hal ini turun dari tahun lalu yang ada di angka 40,9 persen. Meski demikian, angka balita stunting ini masih cukup tinggi dari target nasional yakni 14 persen. Sementara pada tingkat pendidikan penduduk miskin, ada 62,05 persen penduduk tamat SD/SMP; 20,57 persen tamat SLTA; sementara ada 30,92 persen tidak tamat SD.
Pada kesempatan ini, selain memaparkan dinamika kemiskinan di Murung Raya, peneliti PSKK UGM juga memberikan analisis komprehensif dan strategi jitu yang bisa diterapkan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Murung Raya pada lima tahun ke depan baik di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, penyediaan air bersih, dan kesehatan. Berjalannya hal ini diharapkan dapat menjawab tantangan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam memenuhi capaian indikator kemiskinan baik di tingkat lokal maupun global.
