Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah memiliki banyak program guna mengentaskan kemiskinan, namun belum cukup berhasil mendorong rumah tangga miskin untuk lebih sejahtera.
Yogyakarta, PSKK UGM – Setelah beberapa waktu sempat tertunda, Badan Pusat Statistik akhirnya merilis angka kemiskinan Indonesia periode September 2014 sampai Maret 2015.
Metrotvnews.com, Denpasar — Ketimpangan pertumbuhan konsumsi antara kelompok penduduk 20 persen terbawah dengan 20 persen penduduk teratas di Bali menjadi salah satu faktor meningkatnya penduduk miskin selama enam bulan periode Maret-September 2014.
"Konsumsi dari 20 persen penduduk terbawah di perkotaan mengalami pertumbuhan negatif yakni -0,91 persen dan 20 persen penduduk teratas mengalami kenaikan konsumsi jauh lebih tinggi yakni 19,35 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panasunan Siregar di Denpasar, Minggu (11/1/2015).
Panasunan mengatakan, kondisi serupa juga terjadi di daerah perdesaan yakni konsumsi penduduk 20 persen terbawah hanya tumbuh sebesar 0,20 persen dan kelompok 20 persen teratas mengalami pertumbuhan 14,59 persen.
Metrotvnews.com, Denpasar — Ketimpangan pertumbuhan konsumsi antara kelompok penduduk 20 persen terbawah dengan 20 persen penduduk teratas di Bali menjadi salah satu faktor meningkatnya penduduk miskin selama enam bulan periode Maret-September 2014.
"Konsumsi dari 20 persen penduduk terbawah di perkotaan mengalami pertumbuhan negatif yakni -0,91 persen dan 20 persen penduduk teratas mengalami kenaikan konsumsi jauh lebih tinggi yakni 19,35 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Panasunan Siregar di Denpasar, Minggu (11/1/2015).
Panasunan mengatakan, kondisi serupa juga terjadi di daerah perdesaan yakni konsumsi penduduk 20 persen terbawah hanya tumbuh sebesar 0,20 persen dan kelompok 20 persen teratas mengalami pertumbuhan 14,59 persen.
DALAM dua dekade terakhir, masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengalami fase perkembangan penting dalam mewujudkan kesejahteraannya.
Berbagai studi (Barrientos 2004; Gough 2004; Wood 2004) menunjukkan, negara berkembang sedang menghadapi tantangan transformasi rezim kesejahteraan.
DALAM dua dekade terakhir, masyarakat di negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengalami fase perkembangan penting dalam mewujudkan kesejahteraannya.
Berbagai studi (Barrientos 2004; Gough 2004; Wood 2004) menunjukkan, negara berkembang sedang menghadapi tantangan transformasi rezim kesejahteraan.
JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dilansir dari laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Dia menyebutkan, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” papar Bambang.
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
JAKARTA, Okezone – Selama lima tahun terakhir sejak 2009, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 4,25 juta, dari 32,53 juta atau 14,15 persen penduduk menjadi 28,28 juta penduduk atau 11,25 persen.
“Keberhasilan ini merupakan hasil komitmen politik dari kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta TNP2K dalam pelaksanaan tugasnya,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dilansir dari laman Setkab, Rabu (13/8/2014).
Dia menyebutkan, dalam pencapaian tujuan lain yang juga penting adalah menjangkau masyarakat miskin dan rentan, serta mengurangi kesenjangan.
Bambang juga menjelaskan beberapa pencapaian kerja yang telah berhasil dilakukan sesuai dengan mandat utama TNP2K, di antaranya adalah perbaikan sasaran dari hampir seluruh program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan Basis Data Terpadu (BDT).
“BDT memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 25 juta rumah tangga (96 juta individu) dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia,” papar Bambang.
Selain itu, TNP2K juga berhasil melakukan perbaikan mekanisme pelaksanaan program, termasuk penyaluran bantuan, dengan merumuskan terobosan kebijakan yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) serta terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
TNP2K didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
TNP2K bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Wakil Presiden, yang beranggotakan para Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait bidang Kesejahteraan Rakyat.
Yogyakarta, PSKK UGM – Program Raskin sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan, pada prakteknya ternyata banyak diselewengkan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Program Raskin sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan, pada prakteknya ternyata banyak diselewengkan.