Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah menargetkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022.
Media Wednesday, 20 January 2016
Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah menargetkan Indonesia bebas pekerja anak pada 2022.
Media Thursday, 17 December 2015
KORAN JAKARTA – Pemerintah diminta menyusun kebijakan yang komprehensif untuk menyelesaikan akar masalah struktural perekonomian terutama ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
Media Tuesday, 15 December 2015
Indikator Pembangunan – Lapangan Kerja Sempit, Bonus Demografi akan Mubazir
KORAN JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai ketimpangan pendapatan yang masih relatif tinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, terutama dipicu oleh disparitas atau kesenjangan kesempatan yang diperoleh masyarakat di kota besar maupun di daerah.
Media Friday, 11 December 2015
Yogyakarta, PSKK UGM – Pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan merupakan fakta sosial yang menjadi persoalan di Indonesia.
Media Wednesday, 2 December 2015
Yogyakarta, PSKK UGM – Ada pendekatan alternatif untuk mendefinisikan kemiskinan, yaitu dengan mengukur secara langsung hilangnya hak penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (deprivation).
Media Thursday, 26 November 2015
Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan kajian dalam rangka penyusunan grand design Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK).
Media Tuesday, 24 November 2015
Media Indonesia – PENELITI Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah perlu melakukan empat hal untuk mencapai target angka kemiskinan 7%-8% pada 2019. Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan. Namun, setelah itu penurunan kemiskinan melambat.
Laporan Badan Pusat Statistik pada Maret lalu menunjukkan angka kemiskinan justru naik, yakni 28,59 juta orang, atau 11,22%. Artinya, angka kemiskinan bertambah 860 ribu orang jika dibandingkan dengan laporan September 2014, 27,73 juta orang, atau 10,96%.
"Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2019 turun 8% sampai 7%, ada empat hal yang perlu dilakukan," ujar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Agus Heruanto Hadna di Yogyakarta, kemarin.
Empat hal itu ialah mendefinisi ulang tentang kemiskinan, parameter kemiskinan, membuat program kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah, dan pembenahan tata kelola.
Menurutnya, definisi serta parameter kemiskinan yang selama ini digunakan pemerintah sangatlah lemah, dan itu menyebabkan angka kemiskinan terlihat positif dibandingkan dengan kenyataan. Hal itu juga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
"Definisi kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi."
Padahal, menurut Agus, persoalan kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, melainkan juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
MediaPress Release Sunday, 22 November 2015
Yogyakarta, PSKK UGM – Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan.
Media Monday, 9 November 2015
Antisipasi Krisis – Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi Menelurkan Wirausahawan
KORAN JAKARTA – Bertambahnya jumlah pengangguran terbuka dalam setahun, sebanyak 320 ribu orang (per Agustus 2015), dinilai bukan isu utama ketenagakerjaan di Indonesia.
Media Tuesday, 29 September 2015
YOGYAKARTA, KOMPAS – Angka harapan hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.