Yogyakarta, PSKK UGM – Isu kependudukan akan kembali menjadi sentra dalam penyusunan rencana serta program-program pembangunan nasional.
Media Thursday, 17 April 2014
Yogyakarta, PSKK UGM – Isu kependudukan akan kembali menjadi sentra dalam penyusunan rencana serta program-program pembangunan nasional.
Media Thursday, 17 April 2014
Yogyakarta, PSKK UGM – Isu kependudukan akan kembali menjadi sentra dalam penyusunan rencana serta program-program pembangunan nasional.
Media Wednesday, 2 April 2014
Bogor (ANTARA News) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyatakan pembangunan di Tanah Air harus berwawasan kependudukan yang disesuaikan dengan dinamika yang ada di masing-masing daerah.
"Karena itu, kami membutuhkan indeks pembangunan kependudukan untuk menilai apakah proses pembangunan di suatu daerah kabupaten/kota telah memasukan kependudukan sebagai bagian penting pembangunan," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal di Hotel Salak Bogor, Selasa.
Dia mengatakan hal tersebut dalam acara Workshop Pengembangan Forum Kerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan UGM.
Dia menambahkan ada lima dimensi yang digunakan untuk menilai indeks pembangunan berwawasan kependudukan.
Pertama adalah tingkat partisipasi masyarakat, kedua adalah tingkat pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pemihakan terhadap rakyat miskin.
Keempat adalah kesetaraan gender, yang kelima adalah integrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan.
"BKKBN dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tengah mengembangkan kerjasama untuk mengukur indeks pembangunan berwawasan kependudukan untuk seluruh kabupaten/kota," katanya.
Hasil kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu indikator penilaian proses pembangunan berwawasan kependudukan di daerah.
Fasli menambahkan pusat studi kependudukan berperan penting dalam melakukan kajian atau analisis kependudukan, advokasi dan komunikasi informasi serta edukasi.
Media Wednesday, 2 April 2014
Bogor (ANTARA News) – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal menyatakan pembangunan di Tanah Air harus berwawasan kependudukan yang disesuaikan dengan dinamika yang ada di masing-masing daerah.
"Karena itu, kami membutuhkan indeks pembangunan kependudukan untuk menilai apakah proses pembangunan di suatu daerah kabupaten/kota telah memasukan kependudukan sebagai bagian penting pembangunan," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal di Hotel Salak Bogor, Selasa.
Dia mengatakan hal tersebut dalam acara Workshop Pengembangan Forum Kerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan UGM.
Dia menambahkan ada lima dimensi yang digunakan untuk menilai indeks pembangunan berwawasan kependudukan.
Pertama adalah tingkat partisipasi masyarakat, kedua adalah tingkat pembangunan yang berkelanjutan, ketiga pemihakan terhadap rakyat miskin.
Keempat adalah kesetaraan gender, yang kelima adalah integrasi kependudukan dalam perencanaan pembangunan.
"BKKBN dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM tengah mengembangkan kerjasama untuk mengukur indeks pembangunan berwawasan kependudukan untuk seluruh kabupaten/kota," katanya.
Hasil kerja sama tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu indikator penilaian proses pembangunan berwawasan kependudukan di daerah.
Fasli menambahkan pusat studi kependudukan berperan penting dalam melakukan kajian atau analisis kependudukan, advokasi dan komunikasi informasi serta edukasi.
Berita PSKKKegiatanMediaSeminar Wednesday, 26 March 2014
JAKARTA, Okezone – Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) penting sebagai alat ukur jalannya pembangunan propeople dan human oriented.
Media Monday, 24 March 2014
PROYEKSI penduduk Indonesia terbaru yang dibuat oleh pemerintah merupakan pengakuan optimisme dinamika kependudukan masa lampau yang tidak terealisasi.
Sejak desentralisasi dan otonomi daerah, pengendalian kelahiran mengalami hambatan.
Media Monday, 24 March 2014
PROYEKSI penduduk Indonesia terbaru yang dibuat oleh pemerintah merupakan pengakuan optimisme dinamika kependudukan masa lampau yang tidak terealisasi.
Sejak desentralisasi dan otonomi daerah, pengendalian kelahiran mengalami hambatan.
Media Tuesday, 4 March 2014
Palembang, KOMPAS – Pemerintah berjanji akan menjadikan masalah kependudukan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Media Tuesday, 4 March 2014
Palembang, KOMPAS – Pemeirntah berjanji akan menjadikan masalah kependudukan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Berita PSKKKegiatanMediaSeminar Monday, 30 December 2013
Yogyakarta, PSKK UGM – Tidak hanya laju pertumbuhan penduduk, Presiden Soeharto sebenarnya juga fokus terhadap isu perpindahan penduduk.