Pers Rilis: Seminar Nasional MDGs 2015 PSKK UGM

18 Juni 2013 | admin
Media, Siaran Pers

Yogyakarta, PSKK UGM – Selasa, 18 Juni 2013, pukul 08.00 WIB, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengadakan Seminar Nasional “Pergeseran dari MDGs ke SDGs: Tantangan dan Masalah yang Dihadapi”. Seminar yang berlangsung di Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo ini dihadiri oleh lebih kurang 250 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, LSM/NGO, serta institusi pendidikan.

“Seminar ini diselenggarakan juga sebagai puncak acara untuk menyambut lima windu PSKK UGM yang jatuh pada 1 April 2013 lalu. Menginjak usia 40 tahun ini, PSKK UGM sepakat untuk mengejar mimpi atau visi, “Menjadi Sumber Referensi Kebijakan Kependudukan Pada Tingkat Nasional”, ujar Dr. Agus Heruanto Hadna, Kepala PSKK UGM saat menyampaikan pidato sambutannya.

Menurut Hadna, isu MDGs menjadi sangat relevan untuk menjadi topik diskusi dalam kesempatan seminar kali ini. Pertama, mandat MDGs bagi negara-negara di dunia untuk mencapai delapan tujuan hampir berakhir, yakni pada 2015 yang akan datang. Beberapa target sudah ada yang bisa dicapai namun ada pula yang pesimis bahwa target-target tersebut bisa dicapai pada 2015 khususnya oleh negara-negara berkembang.

“Indonesia sendiri masih memiliki raport merah, antara lain masih tingginya angka kematian ibu, yakni 108 dari 102 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian penyebaran HIV/AIDS, dan malaria yang belum terbendung, serta persoalan lingkungan hidup yang berkaitan dengan efek rumah kaca,” ujar Hadna lagi.

Kedua, dinamika perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya telah mendorong munculnya isu-isu baru yang seharusnya direspon oleh semua bangsa di dunia karena dampaknya bersifat global. Sayangnya, isu-isu seperti human right, human trafficking, illegal logging, energy, kedaulatan pangan, isu pemerataan dan keadilan antar kelompok, lansia, dan sebagainya, belum direspon oleh MDGs. Isu baru inilah yang akan menjadi tantangan berikutnya dari MDGs. Oleh karena itu, sangat penting dalam seminar ini untuk memperbincangkan konsep pasca MDGs.

Ketiga, tugas mewujudkan MDGs merupakan tugas bersama dari semua komponen bangsa dan negara. Ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Kerjasama di antara semua komponen baik pemerintah maupun non pemerintah, khususnya sektor privat dan civil society akan menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Seminar yang didukung sepenuhnya oleh BKKBN DIY, Koalisi Kependudukan DIY, dan IPADI DIY ini dibagi ke dalam tiga sesi diskusi. Sesi pertama membahas tentang berbagai program pemerintah, dan capaian yang telah dicapai semenjak MDGs ditetapkan. Sesi kedua membahas tentang pengembangan konsep dan kerangka kerja dari SDGs sebagai sebuah kemungkinan pengembangan lanjut tujuan pembangunan pasca MDGs 2013. Sementara pada sesi ketiga, pembahasan tentang bagaimana berbagai komponen non pemerintah harus berperan dalam SDGs sehingga terwujud tanggung jawab bersama.

1371544534_foto-3-sesi-1-seminar_dr-tubagus-staf-ahli-menkokesra-saat-menyampaikan-materi

Pada sesi pertama, hadir para pembicara, antara lain Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., Kepala BAPPEDA Provinsi DIY selaku perwakilan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, lalu Dr. dr. Tubagus Rahmat Sentika, Sp.A., Staf Ahli Bidang Pencapaian Tujuan Millenium, KEMENKOKESRA, serta Prof. Dr. Fasli Djalal, PhD, Sp.GK., Kepala BKKBN Nasional. Sesi yang berlangsung selama 1,5 jam ini dimoderatori oleh Dr. Sukamdi, M.Sc., Peneliti Senior PSKK UGM.Tubagus dalam sesi diskusi ini menyampaikan, waktu pencapaian target MDGs sangatlah singkat. Waktunya tinggal 1 tahun, 6 bulan jelang 1 Januari 2015. Padahal, masih ada empat target MDGs yang sulit tercapai, antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka fertilitas total (FTR), serta air bersih dan sanitasi.

“Delapan tujuan dari MDGs seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sosial ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia sebagai human capital untuk kesejahteraan. Maka, perlu adanya koordinasi untuk mempercepat target-target yang sulit dicapai melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dunia usaha, CSR/PKBL, akademisi, tokoh agama, profesional dan akademisi seperti PSKK UGM, dan pemerintah di pusat dan daerah menuju penguatan modal sosial untuk MDGs,” jelas Tubagus.

Sementara itu, masih dalam sesi yang sama, Fasli Djalal juga memaparkan tentang kebijakan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, program KB dinilai stagnan. Hal ini terlihat dari melemahnya komitmen pemerintah pusat, dan daerah, lemahnya struktur kelembagaan dan kualitas SDM pengelolaan program KB, keterpaduan layanan KB dengan sektor lainnya termasuk dengan swasta mengalami penurunan.

1371544959_foto-1-seminar-nasional-mdgs-pskk-ugm

“Selain itu, jumlah dan kualitas petugas lini lapangan mengalami penurunan besar, yakni hampir 50 persen dibandingkan akhir tahun 1990-an. Lalu infrastruktur program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang sebelumnya pernah berkembang, kini tidak terpelihara dengan baik,” jelas Fasli.Pembahasan menyeluruh mengenai masalah dan tantangan realisasi MDGs dalam seminar nasional ini diharapkan akan memberikan peta atau gambaran yang bisa dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. Referensi ini kemudian untuk mengembangkan strategi praktis mencapai tujuan MDGs dalam waktu yang terbatas. Di saat yang sama, kajian SDGs juga diharapkan dapat memberi gambaran umum tentang berbagai langkah strategis untuk menyiapkan realisasi konsep SDGs di Indonesia.

“Jika ini adalah sebuah paradigma baru tujuan pembangunan yang akan dikenalkan pada dunia, maka sudah seharusnya paradigma ini mampu merespon berbagai perkembangan terbaru dalam tatanan dunia yang mulai berubah dengan cepat. Paradigma ini setidaknya harus memiliki syarat mudah diukur, mampu mencerminkan outcome, memperhitungkan isu keadilan dan pemerataan, dan menjadi tanggung jawab bersama dari semua negara dunia baik negara maju, negara berkembang maupun negara yang masih terbelakang,” ujar Hadna. []

 

——–

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi:

Dr. Agus Heruanto Hadna
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
Gedung Masri Singarimbun, Jalan Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta
Hp: 0811253099