Pemkab Sleman Mulai Susun Grand Design Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan kajian dalam rangka penyusunan grand design Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK). Grand design PBK disusun untuk perencanaan selama 20 tahun ke depan dengan visi untuk meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Sleman hingga tahun 2035.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman, drg. Intriati Yudatiningsih, M.Kes. saat talkshow “Teras Jogja” di Stasiun Jogja TV, Senin (23/11) lalu. Intriati menjelaskan, ada beberapa poin yang akan dibahas dalam grand design PBK Kabupaten Sleman.

Pertama, bahasan mengenai pengendalian jumlah penduduk. Berdasarkan kajian, laju pertumbuhan penduduk di Sleman sempat menjadi yang paling tinggi di DIY pada 2010, namun kini berangsur turun. Kedua, bahasan tentang migrasi penduduk. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman menunjukkan, sejak Januari hingga Juni 2015, jumlah penduduk yang masuk ke Sleman mencapai 1.147 orang, sementara yang keluar 652 orang.

“Kabupaten Sleman merupakan destinasi untuk melanjutkan sekolah, selain sebagai destinasi wisata. Banyak sekolah dan kampus yang berada di Sleman. Maka, tak heran angka migrasi masuk ke Sleman cukup tinggi,” kata Intriati.

Bahasan ketiga tentang pembinaan keluarga, yakni bagaimana mewujudkan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang aman, nyaman, dan berkarakter. Di sisi lain, Intriati menambahkan, adanya grand design PBK juga sebagai pendukung untuk membenahi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kependudukan. SIM Kependudukan akan berjalan dengan baik apabila data-data di dalamnya akurat.

Intriati mengakui, selama persiapan penyusunan grand design PBK, ada beberapa tantangan bagi Kabupaten Sleman yang perlu diperhatikan secara serius. Misalnya, penyebaran penduduk yang sampai saat ini masih banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan, terutama di Kecamatan Depok. Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan potensi dan daya tarik wilayah perdesaan, misalnya melalui program pembinaan UMKM, pengembangan potensi desa wisata, dan lain-lain. Tujuanya, memunculkan keinginan penduduk, utamanya orang muda untuk tetap tinggal membangun desanya, tanpa harus pindah dan bekerja di kota.

Tantangan lainnya, yakni mengurangi angka kemiskinan secara efektif. Data kemiskinan lalu menjadi persoalan yang mendasar. Di banyak wilayah lain di Indonesia, tak hanya Sleman, belum ada satu data kemiskinan yang bisa menjadi pegangan bagi semua pihak. Masing-masing lembaga dan kementerian memiliki data kemiskinan masing-masing.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr.soc.pol. Agus Heruanto Hadna dalam kesempatan yang sama menyampaikan, ada tiga persoalan besar dalam penerapan kebijakan kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah soal indikator kemiskinan yang akan berdampak pada data kemiskinan. Kedua adalah kualitas program, dan yang ketiga adalah tata kelola.

“Saya termasuk yang kecewa karena hingga kini sinergi baik antarpemerintah, pemerintah dengan swasta, bahkan dengan masyarakat belum terjadi dengan baik. Nampaknya kita masih harus belajar bagaimana cara bersinergi dengan benar,” kata Hadna.

Hadna menambahkan, upaya untuk membangun indikator-indikator kemiskinan berbasis lokalitas penting dilakukan. Hal ini karena masing-masing wilayah baik provinsi, kabupaten maupun kota memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, inisiatif Kabupaten Sleman untuk mengembangkan data kemiskinan by name by address dan pemutakhiran setiap tahun sebenarnya patut untuk diapresiasi.

“Tapi, jangan lupa tata kelolanya bagaimana. Jangan sampai SKPD di Kabupaten Sleman punya program pengentasan kemiskinan masing-masing tanpa saling bersinergi. Program pengentasan kemiskinan bisa dikerjakan bersama-sama namun terarah. Di situlah peran dari grand design, yakni untuk mengarahkan,” jelas Hadna. [] Media Center PSKK UGM | Photo Hari Jadi Kabupaten Sleman/koranyogya.com