JAKARTA, KOMPAS – Indonesia diproyeksikan menikmati bonus demografi selama minimal 24 tahun, yakni tahun 2012-2035. Namun, sejauh ini, optimalisasinya minim. Jika isu kependudukan tak segera menjadi arus utama kebijakan, bukan tidak mungkin tren itu berlanjut […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Program Raskin sebagai salah satu upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan, pada prakteknya ternyata banyak diselewengkan. Di beberapa daerah, sebagian rumah tangga sasaran yang menerima raskin, tidak sepenuhnya menggunakan raskin untuk kebutuhan hidup […].

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup bukanlah kabar yang mengejutkan. Dalam realitas sosial, masyarakat kita memang tidak begitu peduli dengan lingkungan tempatnya hidup. Banyak prilaku dan aktivtas masyarakat yang tidak hanya menunjukkan ketidakpedulian mereka […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Hubungan antara Indonesia dan Australia kembali memanas. November lalu, kasus penyadapan terhadap sejumlah nomor ponsel pejabat publik di Indonesia terjadi. Belakangan, aktivitas penyadapan oleh intelijen Australia kembali dilakukan.

Hubungan Indonesia-Australia yang kembali memanas karena kasus penyadapan telepon oleh pihak Australia, menghambat penyelesaian bersama masalah pencari suaka politik. YOGYAKARTA — Associate Professor Alexander Rielly, pakar hukum Migrasi dan Pengungsi dari Universitas Adelaide, Australia Selatan […].

Siang di pengujung Januari. Banjir belum surut dari pesisir Karawang, Jawa Barat, menyusul hujan sepekan berturut-turut. Sawah dan tambak menjadi lautan. Rumah- rumah pun kebanjiran.

Marni (33) dan Tauhid (36) adalah pasangan pengungsi erupsi Gunung Kelud asal Desa Jombok Krajan, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tiga hari terakhir, keduanya tinggal di Gedung Ganesha di Kota Batu, sekitar 15 kilometer […].

Yogyakarta, (Antara Jogja) – Indonesia harus segera mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata pakar kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tajuddin Noor Effendi.

Meski tinggal di daerah rawan bencana, menghadapi ancaman bencana yang sama setiap tahun, dan muncul korban jiwa ataupun materi, tak banyak perubahan sikap masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana.

  Artikel penulis, “Godot dan Reformasi Birokrasi” di Kompas edisi 13 Mei 2013 sedikit banyak berhasil mendorong kelahiran UU Aparatur Sipil Negara. UU ini memang sangat diperlukan untuk mengubah kultur birokrasi Indonesia, membersihkannya dari korupsi, […].