• Tentang UGM
  • Portal Akademik
  • Portal IT
  • Perpustakaan
  • Penelitian
  • Surel
Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
Universitas Gadjah Mada
  • Profil
    • Tentang PSKK
    • Peneliti
  • Penelitian
    • Penelitian
    • Database
  • Publikasi
    • Jurnal Populasi
    • Publikasi
  • Kegiatan
  • Media
  • Home
  • Media

EDITORIAL NERACA: Kemandirian Pangan Nasional?

  • Media, Siaran Pers
  • 25 Maret 2014, 06.51
  • Oleh : admin

JAKARTA, NERACA – Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama ini kebijakan pertanian kita terlalu berorientasi pada peningkatan produksi padi/beras. Akibatnya, Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini sebagai bahan pokok pangan utama. Padahal, potensi komoditas pangan lain seperti jagung dan umbi-umbian sebagai alternatif pengganti beras sangat besar untuk dikembangkan. Ini merupakan wujud orientasi yang keliru warisan Orde Baru, namun tetap dipertahankan hingga saat ini.

Produk dari kebijakan pertanian yang bias selama ini tercermin dari statistik produksi tanaman pangan (padi dan palawija) yang dirilis BPS (3/3), bahwa produksi padi pada 2013 mencapai 71,3 juta ton gabah kering giling atau naik  2,24 juta ton (3,2%) dibanding tahun 2012. Sayangnya, di tengah mengkilapnya kinerja produksi padi pada tahun lalu, produksi komoditas palawija seperti jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar justru mengalami penurunan yang cukup tajam. Produksi jagung dan kedelai masing-masing turun sebesar 0,88 juta (4,5%) dan 63 ribu ton (7,4%). Konsekuensinya, swasembada kedua komoditas ini, yang ditargetkan bakal tercapai pada tahun ini, ternyata masih jauh panggang dari api. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, impor jagung dan kedelai kemungkinan besar diprediksi akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Terlihat sepintas data statistik produksi tanaman pangan itu mengkonfirmasi bahwa pada 2013, energi pemerintah habis tersedot untuk menggenjot produksi padi. Patut disadari, pada tahun ini, salah satu target ambisius pemerintah di bidang pangan, yakni surplus beras 10 juta ton apakah dapat dibuktikan tercapai atau tidak.

Jika dikaitkan dengan isi buku “Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035” yang diluncurkan oleh Presiden SBY di Istana Negara (29/1), diprediksi jumlah penduduk Indonesia pada 2035 bakal mencapai 305,6 juta jiwa. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk sebanyak itu?

Melihat konteks Indonesia bahwa beras adalah komoditas pangan utama. Konsumsi beras nasional saat ini mencapai 139 kg per kapita per tahun. Itu artinya, bila angka konsumsi beras tidak bisa ditekan, kebutuhan beras nasional pada 2035 akan mencapai 43 juta ton atau setara dengan 76 juta ton gabah dalam kualitas gabah kering giling (GKG). Sehingga tak berlebihan jika kalangan pengamat mempertanyakan, mampukah kita menyediakan beras sebanyak itu tanpa harus mengimpor dari luar negeri, di tengah daya dukung sektor pertanian yang terlihat kian menurun dari waktu ke waktu?

Menurut data statistik, produksi padi nasional dalam 20 tahun terakhir hanya meningkat sebesar 23 juta ton atau tumbuh tak lebih 2% per tahun. Sementara jumlah penduduk telah bertambah nyaris 70 juta jiwa. Jadi, tidak mengherankan bila dalam 20 tahun terakhir Indonesia lebih sering menjadi net importer beras ketimbang net exporter karena kebutuhan beras yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Jelas, kinerja produksi pada prinsipnya sangat ditentukan oleh dua hal yaitu produktivitas dan luas lahan. Meski menunjukkan tren peningkatan dalam 20 tahun terakhir, produktivitas padi cenderung melandai. Sementara itu, perkembangan luas lahan sawah sedikit mengkhawatirkan. Dampaknya tentu luas lahan sawah telah berkurang sekitar dua juta ha. Karena itu, derasnya laju konversi lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian pemerintah, jika Indonesia mau menjadi “tuan di negeri sendiri” dalam produksi pangan nasional. Semoga! []

*Sumber artikel: Editorial NERACA, 12 Maret 2014 | Sumber foto: Istimewa

Tags: Indonesia Kebijakan komoditas pangan pangan penduduk pertanian produksi beras surplus beras

Related Posts

Jurnal Peneliti PSKK UGM

Village-Owned Enterprise Strategy in Improving the Economic Welfare of Sustainable Farmers

Karya Peneliti Senin, 17 November 2025

This research analyzis the role of BUMDes and other multi-stakeholders in efforts to improve the welfare of farmers in rural areas. The research uses qualitative methods with explanation analysis techniques.
Jurnal PSKK UGM

Village-Owned Enterprise Strategy in Improving the Economic Welfare of Sustainable Farmers

Karya Peneliti Senin, 17 November 2025

This research analyzis the role of BUMDes and other multi-stakeholders in efforts to improve the welfare of farmers in rural areas. The research uses qualitative methods with explanation analysis techniques.

Polemik Miras DI Yogyakarta: Perbedaan Persepsi dan Regulasi Usang di Era Digital

Berita PSKKInformasiMain SlideMediaSiaran Pers Selasa, 29 Juli 2025

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan audiensi hasil riset terkait polemik miras – minuman keras – di Yogyakarta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DI Yogyakarta pada Senin, 28 Juli […].

Menggaungkan Kembali Gerakan PHBS di Tengah Pandemi COVID-19 | Oleh: Sri Purwatiningsih

ArtikelEsai & OpiniMain SlideMedia Senin, 31 Agustus 2020

Saat ini Gerakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) kembali digalakkan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Lebih dari setengah tahun, dunia telah bergulat untuk mengatasi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan sejak 11 Maret 2020, WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran virus corona bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global. Selama vaksin belum ditemukan, maka upaya untuk menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19 adalah dengan menerapkan PHBS.
Universitas Gadjah Mada

PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN KEBIJAKAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jl. Tevesia, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta

 secretary_cpps@ugm.ac.id
 +62 (274) 547867
 +62 (274) 556563

Survey Layanan Digital Aplikasi JMO BPJSTK PSKK UGM

 

 

Asosiasi dan Kemitraan

Asosiasi

Mitra

  • Perguruan Tinggi
  • Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
  • Perusahaan Swasta
  • Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)
  • Lembaga Donor dan UN Organizations

© 2017 Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada