Yogyakarta, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada telah selesai melakukan perhitungan proyeksi penduduk Indonesia untuk kurun waktu 2010 sampai 2035.
Yogyakarta, PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada telah selesai melakukan perhitungan proyeksi penduduk Indonesia untuk kurun waktu 2010 sampai 2035.
DUA pekan sebelum menghadiri KTT Ke-24 ASEAN di Myanmar, 11-13 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
Salah satu jantung perekonomian negara ini, yakni pertanian, turut diatur di dalamnya.
BETUN, KOMPAS — Meski sudah setahun menjadi daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, belum mempunyai perkantoran yang memadai.
Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, Jr.
Sebuah laporan baru ILO menemukan bahwa sebagian besar buruh perempuan, yaitu lebih dari 830 juta orang, tidak mempunyai tunjangan kehamilan dan menghadapi diskriminasi di pasar tenaga kerja.
JENEWA, SWISS — Organisasi Buruh International atau ILO mengatakan, telah dicapai kemajuan dalam bidang tunjangan kehamilan, tetapi peran sebagai ibu tetap merupakan hambatan bagi banyak perempuan di pekerjaan.
Kepala urusan Kesetaraan Gender, Shauna Olney mengatakan, hampir 80 persen dari 830 juta perempuan yang tidak memiliki perlindungan dan tunjangan kehamilan ada di wilayah Afrika Sub Sahara dan Asia.
”Laporan itu menunjukkan bahwa sebagian pekerja, seringkali perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum dan pekerjaan.
The International Day of Families is celebrated on 15 May.
Twenty years ago, at the Cairo International Conference on Population and Development, the world community recognized that families, in their various forms, should be strengthened and enjoy comprehensive protection and support.
Jakarta (ANTARA News) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2014 adalah momentum untuk memerangi kasus kekerasan terhadap anak.
"Jadikan peringatan Harganas sebagai momentum memerangi kekerasan terhadap anak baik kekerasan seksual atau berbagai jenis kekerasan lainnya," kata Deputi Avokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Abidinsyah Siregar usai rapat koordinasi di Lemhanas terkait kependudukan, Jumat.
Dia menjelaskan, peringatan Harganas 2014 berlangsung diantara maraknya kasus kekerasan terhadap anak.
Selain itu, Harganas 2014 juga diwarnai masih adanya angka kematian ibu yang tinggi, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.
Karena itu, hari keluarga diharapkan mendorong masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mengembalikan fungsi-fungsi keluarga.
"Berbagai persoalan tersebut bisa diatasi dengan menciptakan keluarga yang sehat yang sesuai dengan fungsi-fungsi keluarga," katanya.
Sementara itu, Harganas XXI tahun 2014 menurut rencana akan diselenggarakan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada 14 Juni mendatang.
Dia mengatakan, BKKBN berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono dapat hadir pada acara puncak peringatan Harganas 2014.
Berbagai kegiatan akan diselenggarakan menjelang hari puncak peringatan Harganas.
TOKYO, KOMPAS.com — Suku Baduy Dalam yang hidup mengisolasi diri di daerah pelosok Provinsi Banten ternyata mengenal mekanisme sensus penduduk layaknya Pemerintah Indonesia.
Bedanya, kalau Biro Pusat Statistik (BPS) menggelar sensus sekali dalam lima tahun, Suku Baduy Dalam melakukan sensus dua kali dalam setahun.
Hal tersebut diungkapkan fotografer senior yang 39 tahun beraktivitas di lingkungan Suku Baduy Dalam, Don Hasman (74), saat pembukaan acara pameran Baduy di ASEAN Japan Center, Tokyo, Jumat (16/5/2014).
"Mereka mengadakan sensus dua kali dalam setahun.
Tokyo worries about population decline, but has yet to admit the problem requires drastic change.
The Diplomat – To address Japan’s spiraling problem with population decline, a government-appointed panel stated that Japan needs to stabilize its population over the next 50 years at 100 million people.