Perluas lapangan kerja di desa untuk mengurangi dorongan urbanisasi.
Urbanisasi identik dengan usaha mencari kesempatan untuk lebih produktif.

JAKARTA, Koran Jakarta – Pemerintah mesti memacu pembangunan perekonomian di perdesaan untuk menekan tingkat kemiskinan di desa guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan penduduk desa dan kota yang selama ini menjadi pemicu urbanisasi.

Sebab, apabila laju perpindahan penduduk dari desa ke kota itu tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketimpangan dan permasalahan di perkotaan meskipun di sisi lain juga berpeluang mendorong perekonomian.

Guru Besar bidang Sosiologi Ekonomi Unair Surabaya, Bagong Suyanto, mengemukakan pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial di desa dan kota melalui pembangunan perdesaan yang tepat sasaran untuk mengurangi dorongan penduduk desa melakukan urbanisasi.

“Tidak bisa dengan pendekatan pintu tertutup di kota, harus ditangani di hulunya, yakni membangun desa dan kota kecil agar tidak mendorong mereka urbanisasi,” kata dia, ketika dihubungi, Selasa (19/12).

Untuk itu, lanjut Bagong, kebijakan pemerintah harus lebih berpihak ke desa sehingga perlu dikembangkan kebijakan pembangunan wilayah inti berganda dan mendorong efektivitas pemanfaatan dana desa.

Menurut dia, pembangunan perdesaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan sektor pertanian yang merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar.

Vemale.com – Keluarga Berencana (KB) sangat berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Tetapi saat ini rata-rata cakupan KB nasional masih di angka 60 persen.

Yogyakarta, PSKK UGM – Implementasi dana desa yang berjalan selama tiga tahun terakhir, dinilai memunculkan dinamika baru di desa yang mengarah pada perubahan positif.

Yogyakarta, PSKK UGM – Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (ICT; information and communications technology) telah membawa dunia pada wajah yang teramat berbeda.

Yogyakarta, PSKK UGM – Daya saing Indonesia di tingkat global, menurut The Global Competitiveness Report 2017-2018 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, berada pada peringkat 36 dari 137 negara.

Yogyakarta, PSKK UGM – Jumat (24/11), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada melakukan pelatihan bagi para asisten lapangan guna Studi Kesejahteraan Rumah Tangga di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Studi ini merupakan lanjutan dari survei-survei sosial ekonomi dan kesejahteraan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh PSKK UGM sejak 2003.

Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dr. Setiadi, M.Si. yang juga merupakan penanggung jawab penelitian (principal investigator) menyampaikan, studi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan parameter sosial terbaru dari rumah tangga yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, juga untuk memahami tren aktivitas ekonomi utama, pola bertahan hidup, dan status kesejahteraan rumah tangga di sana.

Setiadi menambahkan, studi-studi untuk mengukur kesejahteraan sebenarnya sudah lama berkembang, yaitu sejak abad ke-17 atau sejak konsep tentang negara kesejahteraan—welfare state; negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat—digulirkan.

Berbagai organisasi dunia maupun akademisi mengembangkan sejumlah indikator dan parameter kesejahteraan yang semula dari paradigma pembangunan ekonomi dengan pemenuhan kebutuhan (basic needs), kini bergeser ke pembangunan sumber daya manusia (people centered development). Pengembangan studi dilakukan guna memudahkan pihak-pihak lain dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Contohnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, produk nasional bruto per kapita, dan angka harapan hidup. Indeks yang dikembangkan oleh Amartya Sen pada 1990 tersebut kini dipakai oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk mengukur apakah suatu negara tergolong negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Di Indonesia, selain IPM, ada juga metode pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Statistik (BPS). BKKBN misalnya, memiliki Indikator Keluarga Sejahtera untuk membedakan keluarga pra sejahtera dengan keluarga sejahtera, sedangkan BPS memiliki Indikator Kesejahteraan Rakyat. Meski beragam, studi-studi pengukuran tersebut sangatlah bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama para pengambil kebijakan, di dalam merumuskan dan menjalankan program kebijakan.

Dalam studi kali ini, imbuh Setiadi, ada tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Bintuni, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga dimensi tersebut adalah dasar bagi perwujudan penduduk yang berkualitas. Pendidikan misalnya, merupakan modal awal untuk mengembangkan keterampilan. Mereka yang terampil akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dengan upah yang layak. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi rumah tangga berkaitan pula dengan kemampuan untuk menjaga kesehatan agar tidak jatuh sakit.

“Hanya mereka yang sehat dan didukung oleh pendidikan maupun keterampilan memadai, yang akan mempunyai pendapatan cukup,” kata Setiadi lagi. [] Media Center PSKK UGM

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Peringatan dini akan dampak kependudukan (bonus demografi) memang sangat penting. Pasalnya, dengan adanya peringatan dini, pemerintah dapat mengantisipasi dan meyusun solusi strategis dalam menghadapi dampak kependudukan.

DANUREJAN, HARJO—Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendesak Pemerintah Daerah DIY segera melakukan kajian dan penetapan wilayah yang bisa dijadikan pemukiman khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota Komisi C DPRD DIY, Suharwanta mengatakan, selama ini Pemda DIY terkesan masih belum berpihak kepada MBR.

Yogyakarta, PSKK UGM – Fenomena kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar terjadi di wilayah bagian selatan.

Investasi Pembangunan Pemuda Tidak Efektif

JAKARTA, KOMPAS – Lemahnya peran pemerintah membuat pemuda Indonesia harus sendirian menghadapi globalisasi.