PSKK UGM – Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Dalam hal ini, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara komprehensif dan holistik, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Secara lebih khusus, melalui program ini, mahasiswa diharapkan mendapat pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, termasuk juga untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Salah satunya adalah melalui kegiatan penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi. Kegiatan penelitian di lembaga riset disediakan bagi mahasiswa yang tertarik atau memiliki passion menjadi peneliti. Tujuannya adalah untuk membangun pola berpikir kritis serta mahasiswa dapat memahami dan melakukan metode riset secara lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi (Prodi) D-4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Sekolah Vokasi – Universitas Sebelas Maret (UNS) menyelenggarakan kegiatan penelitian/riset bagi mahasiswa aktif pada semester genap tahun 2022 melalui program Hibah MBKM.

UNS bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) untuk melakukan kegiatan riset ini. Tema besar kegiatan penelitian adalah “Tata Kelola Kebijakan Kependudukan sebagai Indikator Keberhasilan Sustainable Development Goals (SDG’s)”, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi tata kelola kebijakan pemerintah terkait kependudukan.

Kegiatan ini berlangsung selama satu semester, yaitu bulan Februari-Juli 2022. Secara kolaboratif, dosen dan peneliti PSKK melakukan beberapa kegiatan, yaitu (a) penyusunan pedoman teknis kegiatan, (b) pelaksanaan kegiatan penelitian, (c) pembimbingan, (d) diskusi, (e) penyusunan laporan penelitian; dan (f) penilaian. Hasil akhir kegiatan berupa laporan penelitian yang disusun oleh mahasiswa.***

PSKK UGM – Dalam lima tahun terakhir, Indonesia memasuki momentum kebijakan penting terkait perubahan iklim, penanganan bencana, dan perlindungan sosial. Kebijakan ini sejalan dengan kerangka SGDs, terutama point ke 8 (mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan) dan point ke 13 (memerangi perubahan iklim dan dampaknya).

Pemerintah Indonesia mengembangkan suatu pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah sosial-ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana dengan menggunakan skema perlindungan sosial yang disebut kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif (PSA).

Untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan kebijakan PSA di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengadakan lokakarya pada Kamis, 9 Juni 2022.

Lokakarya PSKK UGM mengusung tema, “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” dengan mengundang sejumlah ahli terkait kebijakan PSA.

PSKK UGM membentuk lokakarya ini untuk memfasilitasi pertemuan akademisi, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional untuk merumuskan strategi yang akurat guna mewujudkan kebijakan PSA di Indonesia.

Pada kesempatan ini, PSKK UGM mengundang sejumlah ahli, seperti Dinar D. Kharisma, Ph.D (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas), Dr. Annisa G. Srikandini (Social Policy, Specialist, UNICEF), dan Ir. Cut Sri Rozanna, MA (Program Director, Social Protection Program, GIZ).

PSKK UGM juga menghadirkan Prof. Dr. Ahmad Maryudi (Ahli Perubahan Iklim UGM), Dr. Dyah R. Hizbaron (Ahli Studi Bencana UGM), dan Dr. Mulyadi Sumarto (Ahli Perlindungan Sosial UGM).

Perubahan Iklim dan Pentingnya Memperkuat Kebijakan PSA di Indonesia

Pada 2018 dan 2019, Pemerintah Indonesia mengawali distribusi PSA melalui pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada rumah tangga miskin korban bencana erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan gempa bumi di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Ide pengembangan kebijakan PSA ini dianggap relevan bagi masyarakat Indonesia karena sejumlah wilayah di Indonesia rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Perubahan iklim dan bencana telah mengakibatkan kematian dan kesulitan sosial-ekonomi yang kompleks, sehingga kebijakan PSA dianggap mampu menjadi salah satu media untuk mereduksi kompleksitas dampak perubahan iklim dan bencana.

Saat ini, kebijakan PSA di Indonesia lebih berfokus pada upaya penyelesaian masalah sosial- ekonomi akibat bencana dan belum merespons masalah perubahan iklim, misalnya respons atas masalah konservasi lingkungan.

Hal ini berbeda dari kebijakan PSA negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin yang sebagian dari kebijakan tersebut telah dijalankan sejak awal dekade 2000.

Pemerintah di beberapa negara di kawasan tersebut telah menggunakan PSA bukan hanya untuk merespons kesulitan sosial-ekonomi akibat bencana alam, tetapi juga untuk menangani masalah perubahan iklim, termasuk konservasi hutan.

PSA di Brazil termasuk salah satu kebijakan PSA yang cukup komprehensif. PSA di negara ini telah diimplementasikan sebagai upaya untuk mereduksi risiko sosial-ekonomi korban bencana alam. Pada saat yang sama, Brazil juga telah mengembangkan jenis PSA yang secara khusus meminimalisasi deforestasi dan mendukung konservasi alam.

Pemerintah Indonesia secara resmi mencanangkan implementasi kebijakan PSA pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan ingin mengembangkan sistem PSA melalui pengembangan sistem kelembagaan dan sistem pembiayaan kebijakan PSA.

Selain itu, pemerintah telah membuat beberapa target yang ingin dicapai, sehingga pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.

Salah satu target penting yang ingin dicapai pada 2024 adalah 30 persen dari lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengadopsi sistem kebijakan PSA.

(Pembicara sesi 2 seminar online PSKK UGM/doc.PSKK UGM)

Menyatukan Misi Membentuk Kebijakan PSA Ideal di Indonesia

Saat menjadi pembicara di seminar PSKK UGM, Dinar D. Kharisma, Ph.D, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas, menyampaikan bahwa setidaknya ada lima langkah yang diperlukan untuk memperkuat PSA di Indonesia, yaitu penyusunan regulasi dan agenda pengembangan ASP, ownership pengembangan koordinasi antarpemangku kepentingan, analisis risiko dan kerentanan berdasarkan data yang valid dan pemetaan risiko, adaptasi program perlindungan sosial sesuai risiko dan kerentanan serta pengembangan pembiayaan berkelanjutan untuk pelaksanaan program.

Pada kesempatan yang sama, Mulyadi Sumarto, PhD., peneliti PSKK UGM menyampaikan konsep PSA dan bagaimana program PSA dijalankan di sejumlah negara, seperti Afrika, Brazil, dan Filipina.

Mulyadi juga memaparkan bagaimana konsep PSA dan perkembangan kebijakan PSA di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa bila belajar di Filipina, kebijakan PSA telah dilakukan sejak pertangahan 1990-an.

“Jika kita (Indonesia) baru akan memulai tahun ini, Bapak dan Ibu bisa hitung. Dibandingkan Filipina, kita (Indonesia) bukan ketinggalan ya, tapi istilahnya ada gap waktu 25 tahun lebih,” ujar Mulyadi.

Saat ini aturan hukum di Indonesia terkait PSA masih belum ada, namun pelaksanaan PSA mengacu pada RPJMN, dan sejumlah praktik PSA juga sudah dijalankan. “Ini unik ini,” kata Mulyadi Sumarto.

Selengkapnya mengenai Seminar PSKK UGM “Sinergi Kebijakan Perlindungan Sosial, Perubahan Iklim, dan Bencana – Rancangan, Tantangan, dan Implementasi Kebijakannya” bisa Anda simak di YouTube CPPS UGM atau klik link berikut:

Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 1: YouTube CPPS UGM 

Link seminar PSA PSKK UGM Sesi 2: YouTube CPPS UGM

————————————————————–

Penulis: Nuraini Ika
Editor Bahasa: Rinta Alvionita

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM memberikan bantuan berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada para karyawan dan staff keluarga besar PSKK UGM selama pandemi Covid-19.

Selain untuk mendukung kesejahteraan dan kesetabilan sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19, program PSKK UGM ini juga menyelaraskan dengan tujuan SDGs poin ke 2 terkait mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Indonesia, per Kamis, 15 Juni 2022 secara total tercatat ada 6.810.778 masyakarat yang pernah/sedang positif Covid-19, 6.638.968 sembuh, dan 61.836 meninggal dunia.

Tingginya angka kematian disebabkan virus corona menyebabkan pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek mencakup ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya.

PSKK UGM sebagai lembaga penelitian yang aktif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di Indonesia tentu tidak hanya berdiam diri, di tengah pandemi PSKK UGM tetap aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Selain aktif melakukan riset untuk mendukung Indonesia yang lebih baik, PSKK UGM juga selalu melakukan yang terbaik untuk menjamin kesejahteraan para karyawan dan staff lembaga.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan bedah buku berjudul “From Colonization to Nation State – The Political Demography of Indonesia” karya Dr. Riwanto Tirtosudarmo.

Berlangsung secara daring dengan protokol kesehatan di Auditorium PSKK UGM dan luring melalui live streaming di YouTube CPPS UGM, bedah buku ini disaksikan lebih dari 70 orang peserta.

Pada kesempatan ini, DR. Riwanto Tirtosudarmo memaparkan pandangannya terkait perkembangan political demography di Indonesia.
Dr. Sukamdi (peneliti senior PSKK) selaku reviewer pada kesempatan ini menyampaikan bahwa Dr. Riwanto sejak awal telah di dalam bukunya telah menekankan buku tersebut berfokus pada salah satu isu demografi yakni migrasi.

“Jadi bagi Anda yang nanti membaca buku ini, jangan berpikir menemukan pembahasan secara terperinci di luar isu migrasi,” ujar Sukamdi sembari tersenyum.

Pada penghujung acara, Basilica Dyah Putranti (peneliti PSKK UGM), sebagai moderator acara memaparkan sejumlah catatan yang disimpulkan dari diskusi bedah buku siang itu.

Beberapa catatan yang Basilica sampaikan yakni: Penulis political demography selanjutnya mungkin bisa menilik lebih jauh terkait kaitannya demografi politik dengan struktur komposisi penduduk”.

“Fertilitas dan motralitas juga belum banyak dibahas ya, Pak?” tanya Basilica kepada Pak Riwanto yang dibalas anggukan kepala oleh Dr. Riwanato.

Basilica melanjutkan bahwa dinamika lokal global sudah banyak disinggung dalam buku pak riwanto, “Tapi karena ini belum selesai mungkin jadi PR juga untuk kita semua,” ujar Basilica.

Simak selengkapnya diskusi bedah buku PSKK UGM di saluran YouTube CPPS UGM.
Link diskusi bedah buku.

PSKK UGM – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Training Studi Akselerasi Kawasan Tertinggal (KT) pada 3-5 Maret 2022 di Auditorium Dr. Agus Dwiyanto, M.P.A. Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM. Pelatihan ini mengawali studi PSKK UGM tentang pembangunan Kabupaten Tertinggal (KT) dalam kaitannya dengan pembangunan desa-desa tertinggal sangat penting untuk dibahas dari perspektif kebijakan publik.

Kabupaten Tertinggal di Indonesia merupakan cerminan dari berbagai persoalan geografis, infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan politik yang sampai saat ini masih menjadi persoalan serius. Desentralisasi sebagai pilihan politik tampaknya kurang mampu mempercepat kemajuan ekonomi di bagian timur Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Robinson (2007) di Amerika Latin, Afrika dan Asia menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki dampak negatif pada kabupaten yang kurang beruntung. Faktor kesiapan terutama pada kapasitas fiskal dan kesiapan sumber daya manusia menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Indonesia (Nasution, 2016).

Persiapan otonomi daerah yang kurang baik mengakibatkan berbagai kesenjangan antar wilayah yang disebabkan karena perbedaan karakteristik sosial budaya, ekonomi dan geografis masing-masing. Kajian yang dilakukan oleh Snyder (2001) dan Schneider (2003) menunjukkan bahwa perlu adanya pendekatan yang berbeda antara daerah maju dan tertinggal. Cara pendekatan tersebut merupakan langkah afirmatif yang diharapkan mempu mendorong percepatan daerah tertinggal agar setara dengan daerah maju lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep, praktik berbasis bukti, pelajaran yang dipetik, dan untuk menganalisis opsi/ instrumen kebijakan afirmatif (fiskal dan non fiskal) untuk mempercepat implementasi sinergi (antara Kabupaten dan Desa) di daerah tertinggal. Selain itu, kajian juga dimaksudkan untuk mengembangkan pengaturan/strategi/mekanisme pelaksanaan serta memperkuat kapasitas kabupaten dalam pelaksanaan sinergi untuk memastikan dampak terhadap pembangunan ekonomi pedesaan/lokal dan masyarakat desa yang berkelanjutan di daerah tertinggal.

Kajian ini dilakukan di 55 dari 63 kabupaten tertinggal di Indonesia beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sorong, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Nias.

Kajian ini merupakan kerjasama antara PSKK UGM dengan TNP2K yang dibiayai oleh Mahkota. Penelitian dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi Covid-19.

CPPS UGM – The 5th Asian Population Association (APA) Conference tahun ini diadakan secara virtual pada 3-5 Agustus 2021 di Indonesia dengan menggandeng BKKBN, UNFPA, dan PSKK UGM. Union Formation merupakan salah satu topik menarik yang dibahas dalam kelas paralel hari kedua, Rabu, 4 Agustus 2021. Diikuti lebih dari 80 peserta, sesi ini menghadirkan tiga  pembicara, yaitu Yothin Sawangde, Ph.D, seorang Associate Professor di Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand, Fatemeh Torabi Ph,D., Research Officer and Data Analyst di Swansea University, Iran, dan Prof. Hiroshi Kojima, Profesor Departemen Ilmu Sosial  di Waseda University, Jepang.

Peran Keluarga dalam Perkembangan IQ Anak

“Rasa gembira yang dirasakan anak dapat memengaruhi perkembangan IQ anak”, demikian kesimpulan studi Yothun Sawagde yang bertajuk “Family Context, Sufficient Physical Activity, and Game Consequences on Primary School Age Childrens Jovial Habit and IQ in Thailand”. Studi ini menyasar 2.306 responden yang merupakan anak bungsu dalam keluarga, biasanya anak kedua atau ketiga. Menggunakan metode Path Analysis, hasil studi ini menunjukkan bahwa dukungan orang tua, baik dalam keluarga inti maupun keluarga besar, memiliki pengaruh terhadap perilaku gembira anak dan berdampak pada skor IQ anak.

“Selain ayah dan ibu dalam keluarga inti, keluarga besar seperti kakek dan nenek, ternyata juga berperan penting dalam meningkatkan maupun menurunkan perilaku gembira anak yang kemudian berdampak pada skor IQ,” lanjut Yothin Sawangde.

Maka menurutnya, lingkungan dan suasana merupakan hal yang paling penting dalam membentuk kondisi psikologi dan intelijensi anak.

Preferensi Perkawinan di Iran dan Jepang

Pembicara lainnya, Prof. Hiroshi Kojima, menyampaikan materi hubungan pengalaman kohabitasi (tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan) sebelum pernikahan pada pasangan menikah di Jepang.  Hiroshi menjelaskan bahwa hasil studinya yang bertajuk “Correlates of Premarital Cohabition Experience of Married Adults in Japan” menunjukkan adanya perbedaan strategi kohabitasi berdasarkan gender.

Selain itu, perempuan yang berpendidikan rendah cenderung ingin lebih cepat menikah. Apalagi jika terjadi kohabitasi pranikah (Cohabitation First Before Marriage), maka pernikahan pun lebih cepat terjadi. Sebaliknya, perempuan berpendidikan tinggi cenderung melakukan pertunangan terlebih dahulu dan meminta ijin orang tua untuk tinggal satu atap.

Perempuan yang berpendidikan tinggi biasanya juga menunda pernikahan untuk meningkatkan karir profesional sembari menjaga hubungan dengan pasangan dan mengupayakan hubungan yang setara.

Pada kesempatan yang sama, Fatemeh Torabi melalui studinya yang berjudul “Temporal Changes in Ideal Age at Marriage in Iran” memaparkan bahwa terjadi kenaikan usia ideal pernikahan,  baik  bagi laki-laki maupun perempuan di Iran, meskipun koefisien usia pernikahan ideal pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki. “Ada perbedaan variabel yang mendorong usia ideal untuk menikah bagi perempuan, yaitu variabel pentingnya status perkawinan pada 2004 dan variabel agama pada 2015”, jelas Fatemeh.

Penulis: Igih Adisa/Media CPPS UGM  | Editor bahasa: Basilica Dyah – Rinta Alvionita |

Foto: Tangkapan layar zoom APA Conference (4/8)

CPPS UGM – Aktivitas fisik masih menjadi isu yang harus diperhatikan di Indonesia. Ketidakaktifan gerak fisik menjadi salah satu penyebab berbagai penyakit hingga dapat mengakibatkan kematian.

Data WHO 2018 menunjukkan, 73 persen kematian di dunia disebabkan Penyakit Tidak Menular (PTM), yaitu 35 persen akibat penyakit kardiovaskular, 21 persen akibat penyakit menular, maternal, perinatal, dan nutrisi, sementara 12 persen akibat kanker, 6 persen akibat diabetes mellitus, dan 15 persen akibat PTM lainnya.

Di Indonesia, prevalensi PTM masih tinggi karena gaya hidup yang tidak sehat. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa 95,5 persen masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Kemudian 33,5 persen masyarakat kurang beraktivitas fisik, 29,3 persen masyarakat usia produktif merokok setiap hari, 31 persen mengalami obesitas sentral serta 21,8 persen mengalami obesitas pada usia dewasa.

Dyah Anantalia Widyastari, Peneliti Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Thailand, memaparkan hasil penelitian bertajuk “Sociodemographic Differentials of Physical Activity of Indonesia: An analysis of the 5^th Wave of Indonesia Family Life Survey (IFLS5)” dalam acara Asian Population Association (APA) Conference pada Selasa, 3 Agustus 2021.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki aktivitas fisik lebih sedikit karena cenderung duduk lebih lama di kantor atau melakukan aktivitas di depan laptop dengan durasi lama.

“Mereka yang berpendidikan tinggi tidak berarti mereka tidak mengetahui hal ini, namun mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Mereka biasanya akan melakukan aktivitas fisik menggunakan properti di sekitarnya, seperti kursi dan sebagainya,” ujar Dyah.

Selain itu, perbedaan jenis kelamin juga memengaruhi aktivitas fisik masyarakat Indonesia, yaitu 51 persen laki-laki dan 48 persen perempuan. Perbedaan usia dan jenis kelamin dalam aktivitas fisik juga menunjukkan bahwa laki-laki, orang dewasa, dan orang tua lebih mungkin untuk memenuhi tingkat aktivitas fisik sedang hingga kuat (MVPA) dari perempuan dan remaja.

“Perempuan cenderung kurang aktif dibandingkan laki-laki. Meskipun mereka memiliki harapan hidup lebih lama, mereka bisa hidup di bawah ketidaksetaraan. Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan harapan hidup yang lebih panjang,” jelas Dyah.

Dyah menambahkan, jika dilihat dari wilayah tempat tinggal, penduduk perdesaan 1,3 kali lebih aktif dari penduduk perkotaan. Sementara itu, dari segi sosial ekonomi, seseorang yang berasal dari keluarga kaya 12 kali lebih mungkin untuk memenuhi tingkat aktivitas fisik.

Dyah menegaskan bahwa aktivitas fisik ini tidak hanya ditentukan oleh faktor individu, tetapi juga strategi promosi kesehatan yang harus ditujukan kepada masyarakat serta pada tingkat makro (kebijakan) untuk menjembatani ketimpangan akibat hambatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Penulis: Nuraini Ika & Rinta Alvionita / Media CPPS UGM  | Editor bahasa: Rinta Alvionita | Foto: Tangkapan layar zoom APA Conference (4/8)

CPPS UGM – Permasalahan stunting masih menyelimuti Indonesia. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Selain dapat mengganggu pertumbuhan fisik, stunting juga berpotensi memperlambat perkembangan otak dalam jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Di Indonesia, berdasarkan data Riskesdas, angka stunting memang telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 37,2 persen (2013) menjadi 30,8 persen (2018) dan berada di angka 27,7 persen (2019). Namun angka ini masih jauh dari total presentase standar World Health Organization (WHO), yaitu maksimal 20 persen.

Menurut data BPS Kemenkes (2019), hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Bali, Kepulaun Riau, Bangka Belitung, dan Jakarta, memiliki persentase stunting di atas batas rekomendasi WHO. Adapun provinsi dengan angka stunting tertinggi berturut-turut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) di angka 43,82 persen, Sulawesi Barat 40,38 persen, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 37,85 persen.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN BKKBN, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting Indonesia turun hingga 14 persen pada 2024. Untuk memenuhi target ini, maka angka stunting Indonesia harus turun 2,7 persen setiap tahunnya.

“Memang target ini sangat sulit, namun bukan berarti tidak mungkin tercapai selama semua pihak yang terlibat memiliki komitmen tinggi dan koordinasi yang baik serta mengambil tindakan nyata untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia,” ungkap Muhammad Rizal Martua Damanik dalam pembukaan Konferensi Asian Population Associatuon (APA), Selasa 3 Agustus 2021.

Sebagai informasi, Konferensi APA merupakan konferensi internasional yang berfokus membahas isu kependudukan di negara-negara Asia. Pada tahun ini, Konferensi APA diadakan secara virtual selama tiga hari pada 3-5 Agustus 2021 di Indonesia dengan menggandeng BKKBN, UNFPA, dan PSKK UGM.

Rizal menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki segudang tantangan yang harus diselesaikan agar bisa menurunkan angka stunting, seperti masih tingginya anemia pada ibu hamil, pernikahan usia dini, bayi lahir prematur, dan jarak kehamilan kurang dari 24 bulan.

Dalam data Riskesdas 2018 tercatat 593 ribu ibu hamil mengalami anemia, 663 ribu kehamilan dengan jarak kurang dari 24 bulan (SDKI 2017), dan 675 ribu bayi lahir prematur (SP, 2010).

Menurutnya, pemerintah terus berupaya maksimal untuk menekan angka stunting, salah satunya dengan memperkuat pendampingan pada pasangan sebelum menikah dan sebelum hamil, pendampingan selama kehamilan, dan pendampingan pascapersalinan, seperti menyusi, KB, pascapersalinan hingga merawat anak di bawah lima tahun dan dua tahun.

“Kami (BKKBN) berfokus pada kejadian anemia dan defisiensi mikronutrien sebelum menikah dan sebelum hamil, pemantauan ibu hamil dengan anemia dan ibu hamil risiko tinggi untuk mengurangi jumlah bayi prematur atau Intrauterine Growth Restriction (IUGR). Untuk menekan angka stunting, maka kita harus menekan masalah yang bisa meningkatkan risiko stunting,” ujar Rizal.

Sementara dilansir dari kemkopmk.go.id (4/8), pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri untuk mempercepat penurunan stunting. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Suprapto, mengatakan bahwa pandemi yang melanda dikhawatirkan dapat meningkatkan angka stunting. Menurutnya, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan berpotensi meningkatkan angka stunting di Indonesia.

Penulis: Nuraini Ika/Media CPPS UGM  | Editor bahasa: Rinta Alvionita | Foto: Tangkapan layar zoom APA Conference (3/8)

CPPS UGM – Kesehatan merupakan salah satu dimensi utama untuk membangun sumber daya manusia (SDM) bersama dua dimensi lainnya, yaitu ekonomi dan pendidikan. Teori klasik H. L. Bloom menyatakan bahwa ada empat faktor yang memengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu gaya hidup (lifestyle), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, dan budaya), pelayanan kesehatan, dan faktor genetik (keturunan). Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi status kesehatan seseorang.

Dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap 17 April, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan acara Live PopCorn (Population Corner) bertajuk “Tantangan Peningkatan Derajat Kesehatan di Indonesia” dengan menghadirkan Dr. Umi Listyaningsih, M.Si. (Peneliti PSKK UGM) sebagai pembicara serta Citra Sekarjati, M.P.A. (Asisten Peneliti PSKK UGM) sebagai pembawa acara.

Umi menjelaskan bahwa Indonesia ditargetkan bisa menekan MMR hingga 70 persen pada 2024, namun hal ini akan sulit tercapai karena penyebab kematian ibu pascapersalinan masih banyak diakibatkan oleh gangguan hipertensi dan pendarahan.

“Banyak ibu yang datang ke fasilitas kesehatan, namun kebanyakan tidak melakukan antenatal care (pemeriksaan kehamilan). Meskipun di data Riskesdas itu sebetulnya jumlah ibu yang sudah melakukan pemeriksaan cukup banyak, tetapi kita masih punya tugas sekitar 15 persen ibu hamil yang tidak melakukan antenatal care. Itulah sebabnya angka kematian ibu itu masih menjadi tugas bersama,” ujar Umi.

Ia berpendapat bahwa pemerintah telah berupaya untuk menekan angka kematian ibu melahirkan, salah satunya dengan membuat program Rumah Singgah untuk ibu hamil yang rumahnya jauh dari fasilitas kesehatan. Rumah Singgah ini dapat menjadi tempat sementara bagi ibu yang telah masuk masa kehamilan tua. Permasalahannya, menurut Umi, sejauh ini Rumah Singgah bukan hanya ditempati oleh ibu yang akan melahirkan, tetapi juga ada yang membawa sanak saudara. Kemudian hal ini menjadi tantangan lain bagi pemerintah.

Selain itu, Selain itu, ada program Generasi Berencana (GenRe) yang dilaksanakan BKKBN dengan slogan “Katakan tidak untuk pernikahan usia dini, seks pra nikah, dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya)”.  Menurut Umi, program ini cukup membanggakan, mengingat salah satu target SDGs pada poin keempat adalah mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Umi memaparkan bahwa setidaknya ada lima strategi jitu, yaitu meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); meningkatkan penganekaragaman dan keamanan pangan (termasuk olahan); meningkatkan pelayanan medis, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial; dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa; serta meningkatkan aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: PSKK UGM/Affen Irhandi

 

Yogyakarta, PSKK UGM – Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di Indonesia. Belakangan ini masyarakat digemparkan dengan berita kasus pelecehan seksual yang dilakukan AT (21), anak anggota DPRD Bekasi terhadap anak di bawah umur, PU (15). Setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, AT justru menyampaikan bahwa dirinya akan menikahi korban atas alasan dirinya mencintai korban. Wacana untuk menikahi korban ini ditolak mentah-mentah oleh D, ayah korban.

Novi Widyaningrum, peneliti dan pemerhati gender Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, mengkritik keras wacana pelaku untuk menikahi korban. Menurutnya, wacana menikahi korban merupakan wujud arogansi berdasarkan kelas sosial dan kuatnya budaya patriarki di Indonesia.

“Saya sangat menentang hal tersebut. Korban baru 15 tahun, ini artinya masih anak-anak dan melanggar Undang-Undang Perkawinan,” ujar Novi.

Berdasarkan Undang-Undang No.16/2019 tentang Perkawinan, usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Menikahkan korban yang masih berusia 15 tahun berarti melakukan forced marriage atau pernikahan paksa. Selain melanggar UU Perkawinan, hal ini juga melanggar UU Perlindungan Anak, Konveksi Hak Asasi Manusia, dan Konveksi Hak Anak.

Novi menilai, menikahkan korban dengan pelaku berarti menjebak korban dalam lingkaran kekerasan seumur hidup. Setelah menikah, korban berpotensi mengalami multiple forms of violence, seperti kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan tidak menutup kemungkinan juga akan mengalami kekerasan verbal, fisik, dan ekonomi.

Menikahkan korban dengan pelaku juga berarti bahwa kekerasan tersebut tidak dihentikan, tetapi justru dilegalkan dalam ikatan pernikahan. Menurutnya, wacana menikahkan korban dengan pelaku karena pelaku merupakan orang dekat juga hanyalah pencitraan semata, dan upaya untuk menghindari sanksi hukum bagi para pelaku.

“Ini sih namanya membunuh korban secara perlahan. Syukurlah, orang tua korban menyadari ini dan menolak tawaran ‘damai’ tersebut. Pengacara menyatakan itu adalah kasus perzinaan. Ini mirip contoh kuat dari rape culture ditambah permisivitas yang tinggi terhadap rape yang dilakukan oleh pasangan, ujung-ujungnya solusinya adalah damai dan nikah,” ungkap Novi.

Menurut Novi, upaya ‘mediasi’ dan ‘perdamaian’ yang diciptakan masyarakat, institusi pemerintah, bahkan pihak kepolisian merupakan bukti bahwa kasus pelecehan seksual masih dilihat bukan sebagai sebuah kejahatan. Terlebih dalam kasus PU, pelaku AT merupakan kekasih korban, sehingga kejadian seperti ini kerap dianggap sebagai hal lumrah. Pola pemikiran seperti ini berpotensi membuat perempuan semakin masuk dalam lingkungan kekerasan.

Perlindungan Maksimal terhadap Korban & Urgensi Pengesahan RUU PKS

Kasus pelecehan seksual yang dialami PU tentu bukanlah satu-satunya yang ada di tengah masyarakat, tetapi fenomena gunung es maupun hal yang hanya tampak di permukaan pasti juga terjadi pada kasus seperti ini.

Untuk melindungi korban kasus pelecehan seksual, Novi memaparkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, memberikan upaya perlindungan dan trauma healing kepada korban serta mengupayakan agar korban mendapat lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga bisa membangkitkan rasa percaya diri dan menjalani hidup selanjutnya tanpa rasa ketakutan.

“Jangan memasukkan korban dalam lingkaran kekerasan selanjutnya termasuk perundungan, karena korban juga sangat rentan mendapatkan ini. Masyarakat masih belum banyak memiliki kesadaran atas kasus seperti ini dan bisa melakukan blaming the victim,” ujarnya.

Kedua, pelaku harus mendapat hukuman sesuai hukum yang berlaku. Pelaku telah melakukan kejahatan berlapis. Setidaknya ada pemerkosaan, human trafficking (perdagangan orang), dan kekerasan terhadap anak. Memberikan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku akan menjadi contoh baik bagi masyarakat luas dan penegakan hukum di Indonesia.

Novi juga menekankan bahwa para pemangku kebijakan harus menguatkan penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia. Hukum yang dibentuk harus dijalankan secara adil dan dapat diakses oleh siapa pun. “Jangan karena pelaku adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekuatan politis, sehingga ada upaya-upaya untuk mengaburkan kejahatan dan mereduksi hukuman,” tegas Novi.

Novi juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang nantinya akan menjadi pijakan hukum yang kuat untuk melindungi korban dalam kasus seperti ini.  Dalam RUU PSK juga ditegaskan bahwa, pemaksaan perkawinan dilarang dan dijadikan tindak pidana.

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat luas mengenai kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah menguatkan kurikulum pendidikan sejak dini di sekolah terkait pencegahan kekerasan dan perlindungan perempuan. Penghormatan terhadap perempuan dan kesetaraan gender harus benar-benar ditekankan dalam dunia pendidikan.

Langkah penting lainnya adalah menciptakan dan menyosialisasikan sistem jalur pengaduan yang terjangkau bagi perempuan korban kekerasan. Konteks bahwa korban selalu dalam posisi traumatis dan lemah (secara psikologis, sosial, dan mungkin fisik) merupakan pertimbangan utama untuk menciptakan sebuah alur pengaduan yang dapat dijangkau secara cepat dan tepat.

Penulis: Nuraini Ika |  Editor Bahasa: Rinta Alvionita  |  Foto: Ilustrasi Kekerasan Seksual Anak (istockphoto)