Yogyakarta, PSKK UGM – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sudah diserukan secara global.
Arsip:
Berita PSKK
Yogyakarta, PSKK UGM – Persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia, tidaklah lepas dari persoalan kependudukan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan seruan global guna mewujudkan masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh bagi manusia serta planet.
Yogyakarta, Koran Jakarta – Kesenjangan angka kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan cukup tinggi. Rendahnya penguasaan lahan di sektor pertanian dan tingginya biaya sosial menjadi faktor utama penghambat penurunan angka kemiskinan di perdesaan.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sekitar 15,72 persen measyarakat perdesaan tinggal di bawah garis kemiskinan.
Yogyakarta, PSKK UGM – Tingkat kemiskinan di Indonesia paling tinggi masih terjadi di perdesaan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia menyebutkan, kemiskinan di perdesaan mencapai 15,72 persen.
Yogyakarta, TRIBUN – Masih terjadinya praktek calo TKI dan kasus TKI nonprosedural atau ilegal menunjukkan bahwa belum semua masyarakat mengetahui prosedur yang ada.
JOGJA, Harian Jogja – Peminat transmigrasi di DIY cukup tinggi. Banyaknya orang yang ingin mencari penghidupan lebih baik di luar Jawa ditengarai akibat makin sempitnya lahan di DIY.
Mahalnya harga tanah menjadi salah satu alasan warga untuk menjadi seorang transmigran.
Harian Jogja, JOGJA – Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yamah Tsalatsa meminta pemerintah untuk konsisten mengendalikan laju penduduk Indonesia dengan penggunaan alat kontrasepsi.
“Penggunaan alat kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mengendalikan angka kelahiran, karena itu kami meminta pemerintah untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada setiap rumah tangga di Indonesia,” ujarnya Rabu (16/11/2016).
Ia mengatakan di Indonesia penggunaan kontrasepsi tidak terlepas dari perubahan kebijakan pemerintah.
Yogyakarta (ANTARA News) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Joko Pitoyo menyatakan kebijakan moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) merugikan Indonesia dalam tiga hal besar.
“Ada kerugian besar yang dialami pemerintah secara langsung, paling tidak ada tiga hal besar,” kata dia saat ditemui di Kampus Program Doktor Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Rabu.
Pertama, katanya, kerugian pemerintah jika moratorium tetap dipaksakan adalah semakin meningkat angka pekerja ilegal yang bekerja di luar negeri.
Pasalnya, pekerja migran yang tercipta di Indonesia mayoritas terjadi karena faktor pekerja migran turunan.
