Yogyakarta – Pakar dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) mengusulkan agar negara memberi jaminan sosial bila ratas di tingkat pusat berujung pada pembatasan pemudik untuk kembali ke kampung halamannya, di tengah masa social distancing yang berlaku di Indonesia. Utamanya para pekerja minim upah dan UMKM.

Ketua PSKK UGM Joko Pitoyo menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang membuat pekerja informal memilih pulang kampung. Pertama, karakteristik masyarakat Indonesia yang terikat dengan tanah tumpah darah, yakni kampung halamannya. Sebab, di tempat itu mereka merasa aman dan ada ikatan emosi.

Kedua, adanya jaring pengaman ekonomi, yaitu mereka bekerja di perantauan dan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka memiliki uang untuk ditabung atau dikirim ke sanak saudara di kampung halamannya.

“Namun, ketika terjadi seperti ini [pandemi COVID-19], mereka kehilangan mata pencahariannya. Pekerja informal tidak punya ruang melakukan ekonomi produktif, bahkan ada yang digusur,” ungkapnya, Senin (30/3/2020).

Menurut Joko, dalam kondisi sekarang ini, posisi mereka serba sulit. Pasalnya, di perantauan kondisi ekonomi mereka serba terbatas dan tidak dapat diharapkan. Di sisi lain, ketika pulang ke kampung halaman, mereka dianggap membawa bibit virus. Bahkan, sudah banyak tempat-tempat yang melakukan lockdown dan karantina wilayah secara swadaya.

“Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah mereka pulang dan mencegah penyebaran virus yaitu memberikan pekerjaan atau sebuah jaminan sosial [jamsos],” tuturnya.

Ia menambahkan, masyarakat di kampung halaman seharusnya tidak boleh melarang perantau untuk pulang. Hanya saja, yang harus benar-benar dilakukan bagi para perantau adalah mengikuti prosedur dengan cara isolasi diri selama 14 hari. Baru setelahnya, mereka bisa kembali beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya.

Sumber: suarajogja.id  | Photo: flickr.com (mudik/istimewa) 

WONOSOBO, suaramerdeka.com – Sejumlah mahasiswa asal sejumlah negara mengikuti kursus musim panas (Summer Course) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Wonosobo, Senin (13/8). Kegiatan yang digelar Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogjakarta itu dilakukan dengan fokus penelitian tentang tata kelola eks buruh migran atau mantan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pendamping peserta, Fadlan Habib menyebutkan Summer Course digelar UGM bekerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto. Kegiatan diikuti para mahasiswa dari Thailand, Myanmar, Taiwan dan Singapura, hingga Selandia Baru yang sebagian tengah menempuh pendidikan pascasarjana. “Kami mencoba menggali sejauh mana proses terbitnya Perda tentang Perlindungan TKI di Wonosobo,” beber dia.

Selain menggali Perda tentang Perlindungan TKI di Wonosobo, pihaknya juga menggali mengenai Peraturan Desa (Perdes) Lipursari tentang Buruh Migran. Tak hanya itu pihaknya juga menyasar dua desa migran produktif lain, yaitu Desa Kuripan Kecamatan Watumalang, dan Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo. “Kami lakukan selama tiga hari. Peserta Summer Course akan berinteraksi dengan warga masyarakat setempat,” akunya.

Namun, interaksi akan lebih dikhususkan bagi para eks buruh migran untuk mendapat informasi dan data-data yang mereka perlukan untuk mendukung studi. Dari forum group discussion (FGD) yang digelar di Balai Desa Lipursari, terlihat sebagian besar peserta penasaran pada keberhasilan perjuangan eks buruh migran untuk melindungi hak-hak mereka melalui regulasi permanen oleh pemkab hingga mendapat dukungan pemdes.

Eks buruh migran yang kini menjadi aktivis pembela nasib para TKI, Siti Maryam alias Maria Bo Niok mengungkapkan, proses panjang ditempuh demi terbitnya Perda tentang Perlindungan TKI di Wonosobo. “Bahkan, proses bisa dibilang cukup berdarah-darah, karena memang tidak mudah dan banyak yang menentang juga, ketika kami berupaya mendorong terbitnya Perda Perlindungan TKI ini,” tutur dia.

Dijelaskan, para eks buruh migran Wonosobo, butuh waktu lebih dari dua tahun untuk memperjuangkan terbitnya Perda No 8/2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. “Pada regulasi ini salah satunya mengatur agar setiap calon TKI perempuan yang memiliki kewajiban menyusui, wajib menunggu hingga anaknya berusia dua tahun apabila berkeinginan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai buruh,” terangnya.

Hal itu, kata Maria sempat menjadi polemik dan bahkan sebagian pihak menuduhnya melanggar hak asasi manusia (HAM). “Kami bergeming dan tetap pada pendirian bahwa anak lebih berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) dan pengasuhan seorang ibu sampai ia berumur dua tahun, dan akhirnya usulan itu disetujui dan diakomodasi dalam Perda,” beber wanita berhijab itu.

Senada, Kepala Desa Lipursari, Wagiman mengakui, adanya Perda Perlindungan TKI akhirnya menginspirasi pemerintah desa untuk membuat turunan berupa perdes. Dengan terbitnya perdes, kini para calon TKI tidak lagi bisa sembunyi-sembunyi apabila ingin berangkat ke luar negeri. “Dulu sering sekali kami kecolongan, karena para TKI tidak mengurus perizinan ke pemerintah desa,” ujar dia.

Namun demikian, setelah setahun lebih merantau ke luar negeri, pihaknya baru mengetahui mereka saat sudah pulang. Dengan sudah tertibnya administrasi setelah terbitnya perdes, kini ia mengaku tidak ada lagi warga yang pergi tanpa pamit. Imbas positif lainnya, warga Lipursari terhindar dari praktek human trafficking (perdagangan manusia), karena kini tidak sembarang PJTKI mencari tenaga kerja tanpa mendapat izin dari pihak pemdes. []

*Sumber: Suara Merdeka | Photo: Sejumlah mahasiswa asal sejumlah negara melakukan FGD dengan eks buruh migran saat kegiatan kursus musim panas (Summer Course) di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Wonosobo, Senin (13/8). (Foto suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

DETIK – Pengangguran terbuka menjadi problem serius di negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun tidak populer, namun pemerintah diharapkan melakukan intervensi di pasar tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Hal tersebut disampaikan Ben White, guru besar dari Erasmus University Rotterdam the Netherland, dalam konferensi pers ‘Population and Social Policy in a Disrupted World’ dan Series of Summer Course ‘International Labour Migration in the Shifting Word: New Insight and Policy Challenge’, di University Club UGM Yogyakarta, Senin (6/8/2018.

Selain itu kini juga dihadapkan revolusi teknologi. Banyak sektor pekerjaan yang semula dikerjakan tenaga manusia kini beralih ke mesin-mesin produksi. Karenanya seharusnya pemerintah turun tangan dengan berbagai intervensi di pasar tenaga negara.

“Itu memang sesuatu yang tidak populer, karena pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan pasar. Tapi menurut saya urusan seperti pengangguran terbuka, dan masalah sosial lain (harus dicarikan solusi oleh pemerintah),” ucapnya.

Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Dr Agus Heruanto Hadna, pihaknya sengaja menggelar konferensi yang dihadiri 200 pakar dari 16 negara. Harapannya ingin mengetahui sebenarnya isu-isu kependudukan mutakhir.

“Kedua adalah kita bisa menghasilkan semacam rekomendasi-rekomendasi kebijakan setelah kita memahami isu-isu (kependudukan) yang berkembang pada saat ini,” lanjutnya.

Dia mencontohkan, di Indonesia banyak lulusan akademi keperawatan yang pulang kampung karena tidak mendapatkan pekerjaan. “Atau yang bertahun-tahun (bekerja) di rumah sakit atau institusi dengan gaji yang tidak menentu, tanpa kontrak kerja dan sebagainya. Harapannya mungkin bisa diangkat menjadi pegawai tetap,” ucapnya. [] Photo: Angka Pengangguran Menurun/Tirto.id

*Sumber: Detik.com

Kumparan.com – Pengangguran terbuka terus tumbuh di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbeda dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bisa ditekan, membengkaknya jumlah pengangguran terbuka belum bisa diatasi hingga saat ini.

Profesor dari Erasmus University Rotterdam the Netherland, Ben White menjelaskan, banyak pemuda desa enggan kembali bekerja ke desa dengan berbagai macam alasan, salah satunya desa kurang menjanjikan dari sisi ekonomi.

“Contoh pertanian. Kenapa anak (petani) tidak mau menjadi petani? Padahal pertanian adalah sumber yang paling besar. Pertanian harus bisa menguntungkan dan bisa dikombinasikan dengan penghasilan lain,” jelasnya dalam konferensi pers di University Club UGM Yogyakarta, Senin (6/8).

Ben menambahkan, baik Indonesia maupun negara yang mengalami problem serupa harus lebih aktif mengintervensi pasar tenaga kerja. Terlebih banyak orang yang bekerja namun tetap berada di garis kemiskinan.

Ben memberikan gambaran, misalnya seperti sarjana keguruan yang tidak mendapat gaji layak, tapi tetap harus bekerja dengan harapan bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Hal serupa juga banyak ditemukan pada lulusan keperawatan.

Sementara itu, peneliti dari Center Population and Policy Studies UGM, Muhadjir Darwin menjelaskan, banyak pemuda desa enggan menjadi petani lantaran pekerjaan tersebut dianggap bukan sebuah prestasi.

“Anak-anak muda di pedesaan banyak anak petani tidak mau jadi petani karena sudah berpendidikan tinggi. Dan jadi petani dianggap bukan prestasi menurut mereka,” ujarnya.

Muhadjir pun membeberkan strategi Jepang dalam memperkuat sektor SDM di sektor pertanian. Jika seorang keluarga memiliki tiga orang anak, maka dua anaknya akan ke kota, sementara satu anaknya akan tetap menjadi petani di desa.

“Di jepang orang tua punya anak tiga maka hanya satu tinggal di desa lainnya migrasi ke kota. Dan yang di kota men-support yang di desa sehingga luas lahan tidak menjadi penciutan,” kata Muhadjir. [] Photo: Ben White/pskk doc.

*Sumber: Kumparan

Harianjogja.com, JOGJA – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada (UGM) ingin merambah dunia internasional sekaligus membawa nama kampus biru tersebut.

Upaya itu dilakukan dengan mengadakan dua kegiatan bertaraf internasional yakni International Conference dan Summer Course 2018.

Ketua Acara, Pande Made Kutanegara menjelaskan PSKK selama ini dikenal sebagai lembaga riset. “Padahal peran kami bukan hanya itu, kami punya staf terdiri dosen-dosen dengan multidisiplin ilmu,” katanya, saat berkunjung ke Harian Jogja, Senin (30/7/2018).

Karenanya, Made yang merupakan Sekretaris PSKK itu mengungkapkan perlunya lembaga ini melakukan kegiatan yang menggaungkan nama sekaligus memberikan kontribusi pada bidang yang mereka tekuni.

International Conference akan digelar pada Senin (6/8/2018) mengambil tema Population and Social Policy in a Disrupted World. Ada empat narasumber yang dihadirkan, mereka adalah ahli di bidangnya masing-masing, terdiri Prof. Ben White dari Belanda membahas tentang krisis pekerja muda.

Lothar Smith dari Belanda yang akan membahas migrasi buruh, Prof. Maria Fasli membahas big data dan kebijakan sosial serta Prof. Rebecca Surender tentang kebijakan perlindungan sosial. Adapun keynote speaker yakni Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro.

Summer Course 2018 akan mengambil tema International Labour Migration in the Shifting World : New Insights and Policy Challenges. Kegiatan yang digelar 7-17 Agustus 2018 ini akan mengambil lokasi di Jogja dan Wonosobo. Sebanyak 30 peserta telah terdaftar, dari Indonesia dan mancanegara.

“Di Wonosobo, peserta akan mengikuti live in di desa Peduli Buruh Migran, hasilnya nanti dirumuskan dan dipresentasikan sekembalinya ke Jogja,” tambah Administrasi & Sekretariat Acara, Dyah Kartika. []

*Sumber: Harian Jogja | Photo: Kunjungan ke kantor redaksi Harian Jogja dalam rangka publikasi rangkaian kegiatan ICSC UGM 2018/pskk.doc

Jatengpos.com, JOGJA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edi Heri Suasana menyatakan, kekurangan guru sekolah negeri di Jogja sudah terjadi sejak 2014 lalu. Pihaknya setiap tahun selalu mengusulkan penambahan guru aparatur sipil negara (ASN) ke Pemerintah Pusat.

Edi mengatakan, perekrutan guru ASN merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Hal itu diungkapkan untuk menanggapi hasil survei Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada terkait kekurangan guru yang banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa. “Kami hanya bisa mengusulkan, dan usulan sudah kami lakukan setiap tahun,” kata Edi, Kamis (8/3/2018).

PSKK mencatat kekurangan guru, ketersediaan fasilitas, dan kurikulum yang paling banyak dikeluhkan siswa dan orang tua siswa dalam survei yang dilakukan pada 2017 lalu itu. Ketiga kategori yang dikeluhkan itu pun mendapat nilai C. Survei selama sebulan itu melibatkan 364 siswa kelas VIII dan IX serta 364 orang tua siswa, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5%.

Edi mengatakan, kekurangan guru diusulkan melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Tahun lalu, BKPP mengajukan formasi kepegawaian ke Menpan RB sebanyak 326 orang yang dinilai prioritas. 137 di antaranya adalah untuk formasi guru. Tahun ini BKPP juga melaporkan kembali kebutuhan pegawai dengan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada informasi kuota penerimaan CPNS untuk Jogja.

Menurut Edi kekurangan guru di 16 sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 84 orang dan kekurangan guru SD sebanyak 163 orang di 106 SD (bukan kekurangan 63 guru SMP dan 136 guru SD, seperti tertulis di media ini sebelumnya). Kekurangan tersebut selama ini, kata dia, ditutupi dengan guru yang mengajar lebih dari 24 jam dalam sepekan. Selain itu juga sekolah dibebaskan untuk merekrut guru honorer yang dibiayai melalui biaya operasional sekolah (BOS).

Kekurangan guru SMP diakuinya sebagian besar adalah guru bahasa Inggris dan guru bimbingan konseling (BK). “Jadi seolah-olah kekurangan guru terpenuhi padahal memang karena ada guru yang mengajar lebih dari 24 jam dan ada guru honorer padahal dana Bosda [jika guru tercukupi] bisa untuk kegiatan sekolah,” papar Edi.

Kemudian terkait kinerja guru, Edi menambahkan selama ini pihaknya sudah menggelar berbagai pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik. Misalnya, dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) ini, kata dia, guru sudah dilatih cara membedah kisi-kisi soal UN dan materi yang harus ditekankan pada siswa.

Kemudian ada pelatihan guru yang berkelanjutan serta pelatihan pengajaran berbasis informasi dan teknologi (IT). Tidak hanya itu, pengembangan pembelajaran terkoneksi dengan internet atau e-learning juga sudah dilakukan di banyak sekolah yang sudah terkoneksi internet.

Edi menyatakan, apa yang direkomendasikan PSKK UGM untuk Dinas Pendidikan Kota Jogja sudah dilakukan semuanya, kecuali soal kekurangan guru ASN karena bukan kewenangannya untuk menambah guru ASN. Namun, pihaknya sudah berupaya mengajukan ke Pemerintah Pusat. Namun, Edi menerima rekomendasi PSKK sebagai masukan agar pelayanan pendidikan sekolah negeri lebih baik lagi.[]

*Sumber: Jatengpos.com | Ilustrasi guru/batasnegeri.com

tirto.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah empat staf khusus dianggap tidak tepat. Kebijakan itu disebut menambah beban anggaran negara.

“Tentunya ini semakin pelik mengingat banyaknya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur,” kata pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Satria Aji Imawan, Rabu (16/5/2018).

Keempat staf khusus yang baru diangkat Presiden Jokowi adalah Abdul Ghofarrozin, Siti Ruhaini Dhzuhayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani Yustika.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, penambahan staf sesuai keperluan Jokowi.

Yogyakarta, PSKK UGM – Kemiskinan adalah isu yang sangat dinamis, bergantung pada tantangan jaman yang terjadi di saat itu.

YOGYAKARTA, Koran Jakarta – Pemerin­tah selalu mengatakan bahwa daya saing di tahun 2017/ 2018 naik dari ranking 41 naik ranking 36. Namun, kenaikan itu sebenarnya hanya didu­kung oleh kenaikan indeks daya saing infrastruktur, mar­ket size, bussiness sophistica­tion, innovation, dan market economic environment.

“Tetapi dari aspek sum­ber daya manusia, ternyata di Indonesia masih lemah sekali, masih ranking 94. Ini mestinya yang menjadi poin pemerintah untuk memacu sumber daya manusia,” kata peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Uni­versitas Gadjah Mada (UGM), Novi Widyaningrum, pada Seminar Kontribusi Akademisi dalam Pembangunan Ber­wawasan Kependudukan di UGM, Kamis (26/4).

Kapasitas sumber daya manusia Indonesia, menurut Novi, masih sangat lemah karena rendahnya kualitas aspek pendidikan dan kesehatan.

Menurut Novi, mengintervensi aspek-aspek ekonomi seperti infrastruktur memang lebih mudah ketimbang me­ningkatkan infrastruktur intelektualitas SDM sehingga bisa menyerap literatur yang kompleks dengan pikiran rasional yang terbuka dengan perbedaan. “Makanya, pendidik­an dan kesehatan kita kalah 100 tahun dari negara-negara maju,” katanya. [] YK/E-3

*Sumber: Koran Jakarta

Media Indonesia – Politik tak mesti jadi pemicu alergi. Michael Victor Sianipar kini sibuk mendorong orang-orang yang punya integritas dan kepedulian terhadap Indonesia jangan hanya berbicara, tetapi berkontribusi dengan masuk ke sistem.