Yogyakarta – Kehadiran Mal Pelayanan Publik menjadi satu bukti atas reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang mana pola pelayanan publik menjadi terpadu serta berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Hal itu dikatakan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto dalam Seminar HUT ke-2 Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Selasa (8/10/2024) di 101 Style.
PSKK UGM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menyusun Kajian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Daerah Berkebutuhan Khusus dan Daerah Sub Urban di Kabupaten Kampar.
Salah satu tahapan dalam penyusunan kajian ini adalah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang di gelar selama dua hari, 20-21 Mei 2024 di Aula Muara Takus Bappeda Kabupaten Kampar.
PSKK UGM – Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan mengirim tim untuk belajar teknik Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan PSKK Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Yogyakarta.
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM membahas tuntas isu eksistensi pengobatan tradisional di era modern melalui seminar bertajuk “Supranatural Healing in Post-Pandemic Times: Javanese Praktitioners’ Repositioning” pada Kamis (9/3).
PSKK UGM – Isu-isu sosial menjadi perbincangan hangat saat ini. Mulai dari stunting, pernikahan dini, hingga urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Maka dari itu Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM) menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) untuk mengatasi isu sosial tersebut.
Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah I Subdit Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Destriana Faried, mengajak masyarakat untuk bisa mengurangi isu kependudukan.
“Jangan sampai angka kematian, stunting, dan pernikahan dini semakin tahun semakin tinggi dan mempengaruhi pembangunan daerah,” ujarnya dalam Seminar Nasional GPDK di Hall Room University Club Hotel, UGM pada Jumat (16/9/2022).
Perubahan penduduk merupakan hal penting dalam pembangunan. Maka, kesejahteraan penduduk harus terintegrasi dengan baik. “Namun, realitanya belum semua daerah fokus pada isu kependudukan. Dari tahun ke tahun isu kependudukan semakin meningkat karena kurangnya perhatian,” ungkap Peneliti PSKK UGM, Sukamdi .
Masih banyak problematika dalam penyusunan GPDK. Salah satunya perspektif pemahaman antar stakeholder berbeda. Sehingga belum menjadi isu strategis.
Menurut Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (DKIK) Sekolah Pasca Sarjana UGM, Agus Heruanto, penyusunan GPDK akan semakin cepat jika didukung oleh Collaborative Governance (CG) demi meningkatkan kualitas penduduk.
“CG merupakan kebijakan publik yang dikelola dengan melibatkan kelembagaan, sumber daya, dan aset publik,” katanya.
Kendala dalam penyusunan GPDK, kata dia, dapat teratasi melalui pembuatan forum stakeholder oleh CG. Tujuannya adalah membangun kepercayaan serta penyamaan perspektif antar stakeholder, membangun dukungan politik dan kepemimpinan lain, serta menyepakati konsep dan strategi penyusunan GPDK.
Penyusunan GDPK di tiap daerah telah memiliki landasan hukum. Tujuannya sebagai rujukan pencapaian visi misi pembangunan daerah.
***
PSKK UGM, Antv –Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan perlunya Gaya Kepemimpinan Strategis Green Human Resource Management (GHRM) untuk menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA).
Hal ini disampaikan Kasad saat menjadi narasumber dalam acara Executive Lectures Series kelima yang digelar Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) Sekolah Pascasarjana UGM dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin, (24/10/2022).
Dikatakan Kasad, dalam menghadapi era VUCA dibutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan berani mengambil keputusan beresiko untuk mengantisipasi perubahan demi masa depan yang lebih baik.
“Agar gaya kepemimpinan ini dapat dilaksanakan dengan optimal, diperlukan Green Human Resource Management (GHRM) yaitu kemampuan menciptakan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman, serta lingkungan yang mampu menciptakan energi bagi rekan dalam mencapai tujuan,” ujarnya.
Untuk mewujudkan GHRM ini, lanjut Jenderal Dudung, maka pemimpin harus membangun kapasitas dirinya sebagai pemimpin yang dihormati, diidolakan, dikagumi, dicintai, diidamkan dan diharapkan.
Diakhir pemaparannya, Jenderal Dudung mengajak para mahasiswa untuk dapat menyiapkan diri menghadapi era VUCA, dengan menjadi pemimpin yang berani mengambil keputusan serta mampu melibatkan dan memimpin seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.
“Kalian (mahasiswa) harus yakin kepada diri sendiri. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang ada di diri kalian, mari bersama kita membangun Indonesia menjadi lebih maju,” ucapnya.
***
Yogyakarta – Banyaknya angka pernikahan usia anak akhir-akhir ini di DIY menjadi isu yang harus segera ditangani. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, khususnya Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menekankan pentingnya program pendewasaan perkawinan. Dengan program pendewasaan pernikahan dalam bentuk yang lebih riil di lapangan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pernikahan usia anak. Isu inilah yang melatarbelakangi penelitian Kajian Studi Pernikahan Usia Anak oleh DP3AP2 DIY.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Zuli Marpuji Astuti, S.S, M.Si saat memberikan sambutan. Adapun hasil penelitian terhadap kajian tersebut, telah dipaparkan di hadapan rekan-rekan media, pada Jumat (16/09) di Ruang Nyi Ageng Serang, Kantor DP3AP2 DIY, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Yogyakarta. Paparan hasil penilitian ini dipresentasikan oleh Tenaga Ahli Madya Kesehatan Kajian Studi Pernikahan Usia Anak, Dr. dr. Warih Andan Puspitasari, M.Sc., SpKj(K).
Dalam pemaparan ini hadir pula Dr. Umi Listyaningsih, M.Si., peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK UGM), dan Dwi Endah Kurniasih, SKM, MPH, Tenaga Ahli Muda Kespro.
Warih Andan menjelaskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan terjadinya pernikahan usia anak di DIY dan merumuskan implikasi kebijakan, strategi, serta program yang dapat dilakukan dari hasil penelitian ini. Disampaikan oleh dr. Warih, pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Pernikahan usia anak menimbulkan dampak, baik dalam masalah kesehatan fisik maupun mental.
Ia menyebutkan, regulasi atau perundangan yang mengatur pernikahan usia anak sudah ada yakni UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Adapun pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.
Di DIY, terdapat 394 angka pernikahan anak selama tahun 2019. Angka tersebut naik pada tahun 2020 dengan angka 948, dan pada tahun 2021 turun dengan angka 757. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pendapat responden dan pelaku tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak adalah 90,1% karena ketidaktahuan mereka tentang adanya peraturan atau UU No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1). Selain itu, faktor lainnya adalah faktor ekonomi, budaya/agama, kurangnya pemahaman di bidang kesehatan, faktor sosial atau pergaulan bebas, dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi.
Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia anak di antaranya; dampak psikologis, fisik, ekonomi, dan sosial. Pernikahan usia anak rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat. Ketidaksiapan finansial rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin.
Belum banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami tentang undang-undang atau kebijakan pemerintah tentang Batas Usia Perkawinan seperti yang tercantum dalam UU No 16 tahun 2019. Namun bagi masyarakat yang sudah mengetahui kebijakan tersebut, banyak kasus tetap melakukan pernikahan usia anak karena alasan kondisi sosial maupun ekonomi.
Lebih lanjut, dr. Warih menjelaskan, harapan responden tentang program untuk mencegah pernikahan dini oleh aparat keamanan atau kepolisian antara lain patroli kegiatan remaja di waktu malam, razia jam malam bagi anak, program edukasi dan pencegahan perbuatan maksiat, serta pemberikan sanksi supaya tidak terjadi pernikahan dini. “Selama ini, alasan pengajuan dispensasi, mayoritas alasannya adalah KTD (Kehamilan Tidak Dikehendaki),” ungkap dr. Warih.
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada atau PSKK UGM merupakan lembaga penelitian yang mendedikasikan diri kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
Lembaga riset yang berdiri sejak April 1973 ini telah banyak melakukan penelitian kependudukan dan kebijakan.
Riset yang dilakukan dengan mengaitkan berbagai dimensi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kesehatan.
PSKK UGM sudah mengalami tiga kali pergantian nama. Pergantian tersebut tak lain merupakan respon lembaga terhadap perubahan dan perkembangan studi kependudukan.
Menurut catatan arsip tekstual UGM yang berjudul Pembentukan Lembaga Kependudukan UGM, awalnya, lembaga riset ini bernama Lembaga Kependudukan (LK-UGM).
Selanjutnya arsip UGM berjudul Rencana Kegiatan Pusat Studi Kependudukan menulis pada 1981, LK-UGM berganti nama menjadi Pusat Studi Kependudukan (PSK-UGM).
Perubahan nama “lembaga” menjadi “pusat studi” dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Keudayaan dan Ristek). Pada 1983, nama lembaga berubah menjadi Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan (PPSK–UGM).
Dilansir dari web cpss.ugm.ac.id, pergantian nama dilakukan karena alasan praktis. Kata “penelitian” dan “studi” mempunyai makna sama, maka pada 1991 perubahan nama kembali dilakukan menjadi Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-UGM).
Pada 2001, nama lembaga berubah menjadi Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK-UGM). Hingga kini Keberadaan lembaga riset ini tidak bisa dipisahkan dari sosok kepemimpinan Prof. Masri Singarimbun.
Pak Masri, begitu sapaan akrabnya, dikenal sebagai sosok yang tegas serta disiplin. Dosen Antropologi Budaya UGM ini merupakan pendiri PSKK UGM.
Di awal pendiriaanya, Pak Masri bersama PSKK—di era Masri masih bernama Lembaga Kependudukan—banyak menaruh fokus pada perkara fertilitas, mortalitas, mobility pattern, serta value of children.
Maklum, kala itu, pemerintah sedang giat-giatnya mempromosikan program Keluarga Besar untuk mengontrol jumlah penduduk.
Pak Masri dikenal sangat fokus terhadap masalah-masalah kependudukan, terutama tentang Keluarga Berencana (KB).
Menurutnya, peran pemerintah di negara-negara berkembang sangatlah penting dalam menjalankan program KB.
Tidak seperti di negara industri maju, program KB di negara-negara berkembang belum menjadi pilihan bagi setiap keluarga.
Sementara itu, para peneliti yang aktif di era awal PSKK berdiri berasal dari beragam disipilin. Pun, tak hanya dosen atau ilmuwan senior yang diikutsertakan.
Djamaluddin Ancok, dosen Fakultas Psikologi, yang di era awal berdirinya PSKK masih dosen muda mengenang PSKK sebagai salah satu tempatnya belajar menjadi akademisi pemula.
“Tiap saya down, Pak Masri selalu memberi semangat,” ujar Ancok kepada KAGAMA.
Produksi pengetahuan seputar dunia reproduksi yang dikeluarkan oleh PSKK tak berhenti pada tataran wacana. Peneliti PSKK di era itu, juga menerapkan praktik reproduksi sehat dan aman dalam hidup sehari-hari.
Prof. Muhadjir Darwin, Staf Peneliti Senior PSKK UGM bilang, Pak Masri mempunyai orientasi yang luar biasa bahkan kerap berbeda, dan kontroversial.
“Pak Masri sering disebut sebagai ‘bapak kondom’ karena ke mana-mana selalu membawa kondom.”
“Beliau merasa itu bukan hal yang buruk melainkan positif agar orang semakin akrab dengan kondom. Kondom adalah salah satu teknologi. Tidak ada soal halal dan haram di situ.”
“Kondom untuk kontrasepsi, dan kondom untuk mencegah penularan penyakit seksual. Sejauh untuk tujuan yang baik maka perlu untuk digunakan. Nah, Pak Masri konsisten di situ sejak awal sampai akhir,” jelas Muhadjir, dalam ulang tahun ke-41 PSKK.
Tindakan Masri dilakukan karena ia melihat banyak orang sesungguhnya membutuhkan kondom, namun masih merasa malu.
Masri lalu memikirkan untuk mengampanyekan kondom secara terbuka. Hadir kemudian kondom melalui pos.
“Itu jelas kontroversial. Banyak yang menentang beliau terutama dari kaum ulama. Namun, dia tetap melakukan itu karena tujuannya positif.”
“Saat ini relatif sudah tidak masalah lagi, kondom atau penggunaan kondom untuk tujuan KB. Itulah Pak Masri,” pungkas Muhadjir dalam acara yang sama.***
VOA — Pakar kependudukan sekaligus Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Agus Joko Pitoyo mengatakan pengenduran program KB saat ini bukan tanpa alasan. Pengenduran terjadi lantaran program KB di Indonesia sejak tahun 1970 sempat dinilai sudah berhasil karena total fertility rate atau tingkat kelahiran rata-rata pada waktu itu turun dari 5,6 persen menjadi 2,6 persen.
Hal tersebut juga didorong oleh perspektif masyarakat yang pada zaman dahulu berpandangan anak sebagai rezeki. Sementara saat ini generasi sekarang berspespektif anak merupakan beban.
“Walaupun (Program KB) cenderung dilemahkan, sedikit mengendur, tapi generasi sekarang sudah tidak ingin punya anak banyak. Setelah 50 tahun program KB di Indonesia ini sudah bisa mengubah opini masyarakat yang dulu ukuran keluarga besar itu baik. Sekarang keluarga kecil itu yang baik sehingga generasi saat ini ketika punya anak lebih dari dua mereka sudah malu. Bahkan di antaranya ingin punya anak satu,” kata Agus kepada VOA, Sabtu (9/5).
Walaupun saat ini program KB cenderung dikendurkan tapi nilai di dalam masyarakat terkait dengan keluarga inti yaitu dua anak cukup sudah mengakar luar biasa. Tanpa harus dikatakan untuk ikut program KB, masyarakat sudah melek terkait dengan keluarga berencana.
“Misalnya melalui pendidikan, jalurnya sekarang diganti tidak family planning dalam perspektif keluarga. Tapi family planning dalam perspektif kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga generasi sekarang itu sudah mulai berpikir. Tanpa sentuhan program KB, masyarakat melihat kondisi ekonomi, beban hidup, pendidikan, dan tuntutan masa depan otomatis mereka sudah tidak ingin punya anak banyak,” ujar Agus.
KB Penting, Kelanjutan Demografi juga Penting
Masih kata Agus, di Indonesia telah terjadi transformasi, yang pada Orde Baru berspektif keluarga luas, maka kini menjadi keluarga inti. Hal itu berpengaruh terhadap total fertility rate di Indonesia yang telah mencapai angka 2,6 persen, bahkan di beberapa provinsi berada pada replacement rate 2,1 persen, contohnya di Yogyakarta.
“Artinya kalau ini berlarut-larut dan ditekan terus nanti regenerasi penduduknya tidak ada. Kita harus hati-hati jangan sampai terjebak sangat getol terus ingin family planning sampai di bawah 2,1 persen itu berbahaya karena tidak terjadi keberlanjutan demografi. Padahal yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang,” ungkapnya.
“Pemerintah saat ini agak mengendurkan biar kemudian tidak kebablasan ini menurut perspektif saya. Tapi memang harus tetap dijaga jangan sampai TFT (total fertility rate-nya) naik dan turun terlalu tinggi,” tambah Agus.
Kendati cenderung mengendur, namun pemerintah masih memprioritaskan program KB hingga saat ini. Hanya saja pada saat ini komitmen politik pemerintah tidak seperti zaman orde baru.
“Sekarang ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih eksis tapi dukungan segala aspek tidak sekuat di zaman orde baru. Walaupun demikian Indonesia tetap itu jadi prioritas sampai sekarang gencar dilakukan,” tutur Agus.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan pemerintah tetap memprioritaskan program KB karena Indonesia telah memasuki tahapan transisi demografi di mana total fertility rate pada wanita subur itu di Tanah Air masih di angka 2,3 sampai 2,4 persen.
“Sehingga kami harus berusaha keras untuk menuju angka fertility rate ke 2,1 persen. Di samping itu di Indonesia belum merata jadi antar wilayah provinsi kesenjangannya masih tinggi. Oleh karena itu kesenjangan fertility rate yang masih tinggi ini penting untuk diatasi karena sesuai demografi semua provinsi harus merasakan. Atas dasar alasan itu maka kontrasepsi itu masih penting sekali,” kata Hasto saat dihubungi VOA, Jumat (8/5) malam.
Menurut Hasto, pemerintah tetap berupaya mengatasi lonjakan tersebut, karena peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai sistem layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai bakal memicu masalah besar di kemudian hari. Salah satunya, pemerintah melakukan pendekatan melalui kampanye dengan alat kontrasepsi.
“Di Indonesia yang memiliki anak banyak itu berciri khas tiga yaitu pendidikan rendah, hidup di desa, dan pendapatan rendah. Sebenarnya secara jangka panjang itu pendidikan ditingkatkan kemudian pendapatan per kapita naik lalu akses-akses bertambah bagus. Ketika hal ini dilakukan maka otomatis dia akan menurun jumlah anaknya. Orang yang berkecukupan, hidup di kota, dan berpendidikan tinggi cenderung anaknya sedikit. Inilah upaya secara sosiologis bagaimana menurunkan jumlah anak. Tapi kalau secara biologis, ya kami memang pendekatannya bagaimana kampanye dengan alat kontrasepsi,” jelasnya. [aa/em]
*Sumber: VOA Indonesia | Foto: Proses pemasangan susuk KB pada masa pandemi corona (Humas BKKBN).
JAKARTA – Realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sebaiknya diarahkan untuk sektor strategis dan kunci, terutama bagi rakyat yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, perlu ada program bantuan khusus untuk penduduk yang pendapatannya berkurang karena kegiatannya terhenti.
Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukamdi, mengatakan dana khusus penangangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.
“Di sinilah peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi usaha-usaha yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, Instruksi Presiden tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti benar-benar bisa menyentuh kepentingan strategis dan kunci rakyat yang terdampak Covid-19,” kata Sukamdi saat dihubungi, Minggu (22/3).
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Inpres tersebut meminta kementerian/ lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.
Selain itu, inpres tersebut juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.
Menurut Sukamdi, bentuk bantuan bagi pekerja harian bisa berupa beras, minyak goreng, dan pangan pokok yang dibutuhkan untuk keluarga. “Intinya, kalau mereka bisa disediakan makanan, mereka bisa tenang di rumah walau dua minggu ke depan kegiatan berhenti,” ujarnya.
Sukamdi mencontohkan pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima, buruh harian yang tidak akan membawa uang jika tidak ada pekerjan harian. “Ojol kalau tidak ada pesanan, tidak dapat uang. Pedagang kaki lima pendapatannya berkurang karena tidak ada yang membeli, dan buruh harian berhenti kerja karena proyeknya ditutup,” paparnya.
Terkait dengan isolasi diri, Sukamdi mengatakan agar masyarakat menaati arahan pemerintah dengan berada di rumah dan jangan keluar untuk berinteraksi. “Kita harus mampu memutuskan mata rantai virus Covid-19 dengan masing-masing taat selama 14 hari ke depan sampai petunjuk selanjutnya,” katanya.
Menurutnya, kalau semua taat maka semakin cepat menghentikan penyebaran Covid-19 dan semakin cepat pulih. “Disiplin isolasi diri mesti menjadi gerakan nasional,” katanya.
Hari ini, Senin (23/3), perusahaan teknologi Gojek dan Halodoc bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine Check Covid-19 guna membantu penanganan virus korona di Indonesia. Layanan berupa konsultasi online tersebut didukung lebih dari 20 ribu dokter berlisensi dan berpengalaman di dalam ekosistem Halodoc.
“Solusi telemedicine yang ditawarkan sangat membantu sistem kesehatan Indonesia dalam menyaring pasien dengan risiko Covid-19. Gojek dan Halodoc juga memiliki akses untuk menyebarkan informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 kepada puluhan juta masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.
Layanan telemedik itu akan tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Gojek. Apabila memilih shuffle card di tampilan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check Covid-19 di aplikasi Halodoc.
Desa Penopang Nasional
Dikatakan, dalam kondisi seperti sekarang ini, di saat ekonomi di kota berhenti, ekonomi perdesaan tetap berjalan seperti biasa. “Di sinilah, rakyat perdesaan menjadi kunci penopang ekonomi nasional. Sebab, para petani dan peternakan masih tetap menanam dan berternak. Seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi perdesaan menjadi maju,” katanya.
Sukamdi menegaskan ekonomi perdesaaan penting sekali. Apalagi pada krisis 1998 dan 2008 membuktikan ekonomi desa menopang ekonomi nasional, demikian juga sekarang. “Setiap krisis terjadi yang menopang ekonomi adalah ekonomi desa dan pertanian. Inilah pentingnya kebijakan yang tegas ke arah perekonomian desa. Intinya, apabila rakyat bisa makan baik dan bergizi maka seluruh rakyat bisa tenang,” ujarnya.
Sumber: koranjakarta.com | Photo: ilustrasi coronavirus COVID-19 (pixabay)
