YOGYAKARTA, Humas UGM – Sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) harus dimodifikasi disesuaikan dengan perkembangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Badan Pembangunan PBB menyatakan kalau Jalur Gaza, yang satu dekade dilanda perang serta blokade Israel, tidak akan bisa dihunilagi dalam waktu lima tahun ke depan.

"Konsekuensi sosial, kesehatan, dan keamanan terkait kepadatan penduduk yang tinggi, merupakan salah satu faktor yang membuat Gaza tidak layak huni pada tahun 2020," tulis laporan tahunan dari Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), dilansir dari Reuters, Rabu (2/9).

Gaza, daerah kecil sekitar 362 kilometer persegi yang terjepit di antara Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, yang merupakan rumah bagi sekitar 1,8 juta warga Palestina, menjadi salah satu penduduk terpadat di dunia.

"Gaza tidak akan bisa dihuni lagi pada tahun 2020 jika kecenderungan ekonomi saat ini bertahan," kata laporan itu.

Sementara itu, kepadatan tinggi bukanlah hal yang baru, situasi telah diperburuk oleh tiga operasi militer Israel di enam tahun terakhir dan blokade ekonomi selama satu dekade.

Laporan itu juga menyebut jika blokade merusak infrastruktur dari Gaza, menghancurkan basis produktif, rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan penduduk Palestina di Gaza yang miskin.

Kondisi sosial ekonomi di Gaza saat ini berada pada titik terendah mereka sejak tahun 1967, ketika Israel merebut wilayah dari Mesir dalam Perang Enam Hari.

Laporan tersebut memperkirakan kalau tiga operasi militer, termasuk perang tahun lalu yang menghancurkan dan menewaskan sekitar 2.200 warga Palestina dan membuat setengah juta lebih mengungsi, telah menyebabkan kerugian ekonomi hampir tiga kali ukuran produk domestik bruto lokal Gaza.

Perang 2014, juga menewaskan 73 warga Israel, menghancurkan lebihdari 20.000 rumah warga Palestina, 148 sekolah, 15 rumah sakit dan 45 pusat kesehatan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia diyakini mampu keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah (middle income trap) jika berhasil memanfaatkan bonus demografi secara maksimal.

JAKARTA, KOMPAS — Kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi di Indonesia masih rendah.

Devex — The architecture of the development agenda and how it will be financed has changed, but the U.N.

Yogyakarta, PSKK UGM — Migrasi internasional merupakan fenomena yang tidak bisa dibendung.

Yogyakarta, PSKK UGM — Mulai April 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tidak lagi mengenakan retribusi atau biaya terhadap masyarakat yang mengakses pelayanannya.

Solopos.com, SOLO – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan kartu anak indonesia (KAI) sebagai kartu tanda penduduk (KTP) anak.

TEMPO.CO, Yogyakarta – Pakar demografi sosial Universitas Gadjah Mada, Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan posisi ibu kota negara di Jakarta tidak perlu dipindah meskipun tingkat kepadatannya semakin tinggi.