Global AgeWatch rankings omit 98 countries due to failure of governments to keep track of wellbeing and poverty rates among elderly people

the Guardian – Elderly people are “invisible” in many countries because of poor monitoring of their wellbeing, according to an index that ranks countries based on the ability of senior citizens to access pensions, healthcare, employment and further education.

A total of 98 countries were excluded from the 2015 Global AgeWatch index, which was released by HelpAge International on Wednesday, because governments did not collect enough data on the quality of life of older people, defined by the study as those over 60.

“Millions of older people are invisible, living their lives in countries where information on the quality of older age is missing from international data sets,” said Toby Porter, chief executive of HelpAge International, an NGO that promotes the wellbeing of elderly people.

“Countries that do well in the index … have data on older men and women and consult them on targeted approaches to meet their needs and build on their experience and skills,” he added.

Switzerland, Norway and Sweden (pdf) came top of the index, reflecting strong social and economic provisions for elderly citizens.

Afghanistan ranked at the bottom of the index for the third year in a row, followed by Malawi and Mozambique.

Where is it best to be old?

2015 Global AgeWatch Index ranks quality of life for elderly people based on access to pensions, healthcare, employment and further education – Click here for see the data

Elderly people living in the 10 countries at the top of the index live an average of 7.3 years longer than those living in the 10 nations ranked at the bottom, HelpAge International said.

This gap in life expectancy has deepened since 1990, when older people in countries with good social and economic provisions for the elderly lived 5.7 years longer than those with poorer safeguards.

Porter warned that this trend could worsen due to a lack of information about older people in many countries, particularly those with inadequate provisions.

“Poverty rates in old age are missing from international data sets in at least 93 countries.

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan kajian dalam rangka penyusunan grand design Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK).

Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan kajian dalam rangka penyusunan grand design Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK).

Media Indonesia – PENELITI Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah perlu melakukan empat hal untuk mencapai target angka kemiskinan 7%-8% pada 2019. Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan. Namun, setelah itu penurunan kemiskinan melambat.

Laporan Badan Pusat Statistik pada Maret lalu menunjukkan angka kemiskinan justru naik, yakni 28,59 juta orang, atau 11,22%. Artinya, angka kemiskinan bertambah 860 ribu orang jika dibandingkan dengan laporan September 2014, 27,73 juta orang, atau 10,96%.

"Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2019 turun 8% sampai 7%, ada empat hal yang perlu dilakukan," ujar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Agus Heruanto Hadna di Yogyakarta, kemarin.

Empat hal itu ialah mendefinisi ulang tentang kemiskinan, parameter kemiskinan, membuat program kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah, dan pembenahan tata kelola.

Menurutnya, definisi serta parameter kemiskinan yang selama ini digunakan pemerintah sangatlah lemah, dan itu menyebabkan angka kemiskinan terlihat positif dibandingkan dengan kenyataan. Hal itu juga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

"Definisi kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi."

Padahal, menurut Agus, persoalan kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, melainkan juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Media Indonesia – PENELITI Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah perlu melakukan empat hal untuk mencapai target angka kemiskinan 7%-8% pada 2019. Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan. Namun, setelah itu penurunan kemiskinan melambat.

Laporan Badan Pusat Statistik pada Maret lalu menunjukkan angka kemiskinan justru naik, yakni 28,59 juta orang, atau 11,22%. Artinya, angka kemiskinan bertambah 860 ribu orang jika dibandingkan dengan laporan September 2014, 27,73 juta orang, atau 10,96%.

"Jika pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada 2019 turun 8% sampai 7%, ada empat hal yang perlu dilakukan," ujar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Agus Heruanto Hadna di Yogyakarta, kemarin.

Empat hal itu ialah mendefinisi ulang tentang kemiskinan, parameter kemiskinan, membuat program kemiskinan yang lebih kontekstual dengan kondisi tiap daerah, dan pembenahan tata kelola.

Menurutnya, definisi serta parameter kemiskinan yang selama ini digunakan pemerintah sangatlah lemah, dan itu menyebabkan angka kemiskinan terlihat positif dibandingkan dengan kenyataan. Hal itu juga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

"Definisi kemiskinan hanya dari perspektif ekonomi."

Padahal, menurut Agus, persoalan kemiskinan bukan hanya soal penghasilan yang rendah, melainkan juga ada persoalan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan.

Yogyakarta, PSKK UGM – Angka kemiskinan di Indonesia sejak 2006 memperlihatkan penurunan yang signifikan.

KOMPAS.com – Menurut data Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perkotaan menguasai 54 persen populasi dunia pada 2014 lalu.

KOMPAS.com – Menurut data Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perkotaan menguasai 54 persen populasi dunia pada 2014 lalu.

155 Calon Pekerja Migran Datang ke Batam Tanpa Identitas

BATAM, KOMPAS – Sindikat pengiriman pekerja migran secara ilegal terus beraksi di Batam, Kepulauan Riau.