Yogyakarta (Antara) – Pengamat kebijakan dan manajemen publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna mendukung langkah pembenahan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tiga lembaga di lingkungan Istana Negara. "Saat ini menjadi momentum tepat bagi pemerintah untuk membenahi tiga lembaga negara, khususnya di lingkungan Istana," kata dia, di Yogyakarta, Jumat.

Ia menyebutkan ketiga lembaga negara tersebut adalah Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Negara (Setneg), dan Sekretariat Kabinet (Setkab).

Menurut dia, pembenahan ketiga lembaga tersebut akan berimplikasi pada terciptanya keharmonisan kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah.

"Harapan dari pembenahan tiga lembaga negara tersebut terciptanya harmonisasi birokrasi, khususnya lembaga yang berada di lingkungan Istana," ungkap Hadna.

Ia menilai masyarakat perlu mengetahui tupoksi dari ketiga lembaga negara tersebut, khususnya dalam mendukung visi dan misi presiden Sehingga pemerintah bisa mencapai target-target pembangunan yang direncanakan.

"Ketiga lembaga tersebut menjadi bagian terdekat dari pengambil kebijakan tertinggi di negara kita, yaitu Presiden Sehingga peran masing-masing sangat penting bagi terwujudnya rencana pemerintah.

Yogyakarta (Antara) – Pemerintah diminta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Program Doktoral Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Muhadjir Darwin, di Yogyakarta, Jumat.

"Kami meminta pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki warga negara Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri," ujarnya.

Salah satu upaya optimalisasi tersebut, kata dia, dengan membuka ruang kebijakan yang fleksibel terkait dwi kewarganegaraan ("double citizenship") yang dimiliki warga Indonesia sehingga warga negara Indonesia dapat berkontribusi aktif bagi pembangunan nasional.

Muhadjir mengatakan argumentasi membuka kebijakan fleksibel itu didasarkan pada persaingan global yang saat ini tengah dihadapi seluruh negara di dunia. 

Dimana negara lain, kata dia, sedang membuka diri untuk menerima banyak warga negara asing potensial yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan negaranya.

Intinya, kata dia, pada era globalisasi saat ini dimana perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain terjadi dengan sangat cepat, maka sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan potensi warganya yang berada di luar negeri.

"Kalau kita tidak mengakomodasi dengan merevisi Undang-Undang yang terkait, maka kita akan kedodoran.

Yogyakarta (Antara) – Pemerintah diminta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Hal itu disampaikan Ketua Program Doktoral Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Muhadjir Darwin, di Yogyakarta, Jumat.

“Kami meminta pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki warga negara Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Salah satu upaya optimalisasi tersebut, kata dia, dengan membuka ruang kebijakan yang fleksibel terkait dwi kewarganegaraan (“double citizenship”) yang dimiliki warga Indonesia sehingga warga negara Indonesia dapat berkontribusi aktif bagi pembangunan nasional.

Muhadjir mengatakan argumentasi membuka kebijakan fleksibel itu didasarkan pada persaingan global yang saat ini tengah dihadapi seluruh negara di dunia. 

Dimana negara lain, kata dia, sedang membuka diri untuk menerima banyak warga negara asing potensial yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan negaranya.

Intinya, kata dia, pada era globalisasi saat ini dimana perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain terjadi dengan sangat cepat, maka sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan potensi warganya yang berada di luar negeri.

“Kalau kita tidak mengakomodasi dengan merevisi Undang-Undang yang terkait, maka kita akan kedodoran.

YOGYAKARTA, KOMPAS – Selama beberapa tahun terakhir, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi yang serius.

YOGYAKARTA, KOMPAS – Selama beberapa tahun terakhir, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi yang serius.

NEWS ANALYSIS
Dr.