Yogyakarta, Beritasatu.com – Luas lahan kawasan permukiman kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2016 mencapai 264,9 hektare yang meliputi 229 rukun warga (RW).
Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Triyastuti Setianingrum saat ditemui di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta, Minggu (22/10) menyebutkan kampung-kampung kumuh tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan, seperti Gedongkiwo, Sorosutan, Suryatmajan, Prawirodirjan, Pringgokusuman, Kricak, Karangwaru, Ngupasan, dan lainnya.
Sementara, kata dia, wilayah dengan kawasan permukiman kumuh paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo seluas 75,2 ha, Kecamatan Tegalrejo 35,18 ha, dan Kecamatan Mantrijeron 20,65 ha.
Ia mengatakan permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.
Pasalnya, permukiman di kawasan tersebut identik dengan hunian yang padat, sarana sanitasi dan sumber air bersih yang terbatas, akses dan sarana jalan yang tidak memadai, hingga status tanah yang bermasalah, kata dia.
“Beragam kompleksitas persoalan tersebut menjadikannya kawasan yang kumuh.
Yogyakarta, PSKK UGM – Permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.
Yogyakarta, PSKK UGM – Permukiman di kawasan tepi sungai, terutama yang berada di perkotaan masih memerlukan perhatian yang lebih serius.
Yogyakarta (Antara) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Mulyadi Sumarto mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memerhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
“Ukuran kesejahteraan petani Indonesia menjadi tolak ukur, apakah bangsa ini sudah menuju sejahtera atau belum,” katanya dalam `Policy Corner` bertema `Evaluasi 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK` di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan poin kelima dari Nawacita pemerintahan Jokowi-JK mengusung semangat dan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Kualitas hidup tersebut, kata dia, harus menjangkau mayoritas penduduk Indonesia, yang notabene berprofesi sebagai petani.
“Pada poin kelima Nawacita seharusnya kesejahteraan petani menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Yogyakarta (Antara) – Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Mulyadi Sumarto mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memerhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
“Ukuran kesejahteraan petani Indonesia menjadi tolak ukur, apakah bangsa ini sudah menuju sejahtera atau belum,” katanya dalam `Policy Corner` bertema `Evaluasi 2 Tahun Kinerja Jokowi-JK` di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan poin kelima dari Nawacita pemerintahan Jokowi-JK mengusung semangat dan tekad untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Kualitas hidup tersebut, kata dia, harus menjangkau mayoritas penduduk Indonesia, yang notabene berprofesi sebagai petani.
“Pada poin kelima Nawacita seharusnya kesejahteraan petani menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
YOGYAKARTA, Sindonews.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta Muhadjir mengatakan, pengemis di ruas jalanan Kota Yogyakarta digerakan oleh mafia.
“Meski belum ada penelitian khusus yang serius, tapi fenomena semacam mafia pengemis mungkin saja ada di Yogya,” katanya saat dimintai rekomendasi kalangan legislator terkait pengawasan Perda DIY No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di DPRD DIY, Selasa (18/10/2016).
Indikasi pengemis datang ke Yogya, tentunya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
YOGYAKARTA, Sindonews.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM Yogyakarta Muhadjir mengatakan, pengemis di ruas jalanan Kota Yogyakarta digerakan oleh mafia.
“Meski belum ada penelitian khusus yang serius, tapi fenomena semacam mafia pengemis mungkin saja ada di Yogya,” katanya saat dimintai rekomendasi kalangan legislator terkait pengawasan Perda DIY No 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, di DPRD DIY, Selasa (18/10/2016).
Indikasi pengemis datang ke Yogya, tentunya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
YOGYAKARTA, Okezone.com – Lebih dari dua juta penduduk Indonesia memilih bermigrasi keluar negeri, dibanding mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah.
“Ada gap atau jarak angka penempatan yang jauh.
YOGYAKARTA, Okezone.com – Lebih dari dua juta penduduk Indonesia memilih bermigrasi keluar negeri, dibanding mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah.
“Ada gap atau jarak angka penempatan yang jauh.
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhadjir Darwin meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan mengantisipasi praktik kriminalisasi politisi dengan menggunakan kedok agama.
“Presiden atau negara, kami minta turun tangan mengatasi hal ini, secara keseluruhan harus mencegah hal ini terjadi.