|
Call for Paper “Population and Policy Perspectives in COVID-19 Handling” |
|
| The Editorial Board invites researchers and authors to submit their manuscripts to be published in Populasi, December 2020 (Volume 28 No. 2, 2020).
Some related themes are listed as follows:
Authors who have articles outside the above given themes could still submit their manuscripts to us. |
POPULASI https://jurnal.ugm.ac.id/populasi
Here is the link for the Poster.
Yogyakarta – Center for Population and Policy Studies (CPPS) UGM held a web seminar (webinar) “Those who are Forgotten: Elderly and COVID-19” on Friday, 5 June 2020 at 9 -11 a.m.
The elderly population in Indonesia in 2019 reached 9.60 percent or around 25.66 million people. This condition shows that Indonesia is transitioning to aging population because the percentage of population of people aged 60 years and over reaches more than 7 percent of the total population (Indonesian Central Bureau of Statistics, 2019).
It was also recorded in 2019 that the dependency ratio of the Indonesian elderly was 15.01 percent. It means that every 100 people of productive age population (aged 15-59 years) must bear 15 elderly. If this is balanced with the ability of elderly that are independent, have good quality, and not a burden on society, then the aging population will have a positive effect on national development.
In the era of COVID-19, the elderly population (aged 60 years and over) are more vulnerable to be transmitted by the virus. Johns Hopkins Medicine data shows that the mortality rate of the elderly due to COVID-19 is the highest in the world at 4.47 percent. 40 percent of the deaths due to COVID-19 in Indonesia happens in elderly.
Lecturer of Social Development and Welfare of Faculty of Social and Political Sciences UGM and researcher at CPPS UGM, Dr. Mulyadi Sumarto as a speaker in the seminar emphasized that an increase in social protection schemes for the Indonesian elderly is highly needed. He explained that only about 13.4 percent of the elderly received social protection. In detail, 11.13 percent are civil servant retirees, 1.5 percent are military retirees, 0.01 percent receiving benefits for old age, 0.13 percent receiving PKH, and 0.64 percent are from the ASLUT program (Indonesian Central Bureau of Statistics, 2019).
Meanwhile, according to the status of the elderly, Indonesian Central Bureau of Statistics 2019 data noted that 41 percent of the elderly lived with three generations, 27 percent with their families, 20 percent with spouses, another 3 percent, and 9 percent lived alone. “Most of the elderly live together with three generations (the elderly themselves, their children, and grandchildren). We can imagine how come they live together in one house. There are three generations. This is a problem we can see on how uncomfortable their life is (elderly),” he said.
Regarding social protection of the elderly during COVID-19, the government initiated some Social Security Network programs for COVID-19 handling, such as pre-employment cards (kartu prakerja), social assistance cash (bansos), direct cash assistance (BLT) for village funds, family expectation program (PKH), basic food programs, Jabodetabek basic food aid (presidential assistance), and electricity assistance. “There is a social security network created by the government in the COVID-19 era, but from those assistance, where are the social rights of the elderly? There is a tendency that our country ‘somewhat’ pays less attention to the interests of the elderly in the midst of COVID-19. There is one program (including the elderly), that is, the family expectation program. Yet there is no special program for the elderly in the era of COVID-19,” he concluded.
The Role of Women in Elderly Care
Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, a fellow at school of demography, Australian National University as another speaker in this webinar highlighted other matters relating to care for the elderly. Through a research conducted in 10 villages in Indonesia, she and her research team found that women have the greatest role in caring for the elderly. “Men also play a role in elderly care, but women have a greater one,” she said.
She then explained that there are three types of elderly care; traditional female care, traditional male care, and gender-neutral care. In traditional female care, she explained how women play a key role in doing household works and care for the elderly. Traditional male care is an elderly care done by men by providing financial and managerial assistance for the elderly, while gender neutral care is done in the form of general assistance, such as transportation facilities and assistance for elderly’s shopping.
Based on data from her research, she emphasized, “The point is that if the elderly is healthy, then more than 30 percent can do their own activities, but the first to help is a husband or wife, then a daughter. Girls have a big role to play, except in financial matters. When elderly becomes ill, then the husband or wife no longer gives care, but it should be taken over by the daughter,” she said.
This is a challenge, because as we all know, girls play the most key role in elderly care. This is a problem when girls want to work. It would be a better way if the government could increase the budget for the elderly,” she concluded.
Author: Nuraini Ika | Language Editor: Rinta Alvionita | Photo: Alex (pixabay.com)
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (webinar) bertajuk Mereka yang Terlupakan: Lansia dan COVID-19 pada Jum’at, 5 Juni 2020 pukul 09.00-11.00 WIB.
Penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada 2019 mencapai 9,60 persen atau sekitar 25,66 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransisi menuju penuaan penduduk (ageing population) karena persentase penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai lebih dari 7 persen dari keseluruhan penduduk (BPS 2019).
Pada 2019 juga tercatat bahwa rasio ketergantungan lansia di Indoneisa sebesar 15,01 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung 15 orang penduduk lansia. Jika diimbangi dengan kemampuan kelompok lansia yang mandiri, berkualitas, dan tidak menjadi beban masyarakat, maka ageing population akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan nasional.
Di era COVID-19, penduduk lansia (berusia 60 tahun ke atas) merupakan kelompok yang lebih rentan tertular virus tersebut. Data Johns Hopkins Medicine menunjukkan, tingkat kematian lansia akibat COVID-19 tertinggi di dunia sebesar 4,47 persen. 40 persen kematian akibat COVID-19 di Indonesia terjadi pada penduduk berusia 60 tahun ke atas (lansia).
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM, Dr. Mulyadi Sumarto selaku pembicara dalam seminar daring PSKK UGM menegaskan bahwa diperlukan peningkatan skema perlindungan sosial untuk lansia di Indonesia. Ia memaparkan bahwa hanya sekitar 13,4 persen lansia yang menerima perlindungan sosial. Secara rinci, 11,13 persen adalah pensiunan ASN, 1,5 persen pensiunan militer, 0,01 persen jaminan hari tua, 0,13 persen PKH, dan 0,64 persen dari program ASLUT (BPS 2019).
Sementara menurut status tempat tinggal lansia, data BPS 2019 mencatat sebanyak 41 persen lansia tinggal bersama tiga generasi, 27 persen bersama keluarga, 20 persen bersama pasangan, 3 persen lainnya, dan 9 persen tinggal sendiri. “Sebagaian besar lansia hidup bersama dengan tiga generasi (lansia itu sendiri, anak, dan cucu). Kita bisa bayangkan bagaimana dalam satu rumah ada tiga generasi. Ini cukup masalah bila kita lihat kenyamanan hidup (lansia),” ujar peneliti PSKK ini.
Kemudian terkait perlindungan sosial lansia selama COVID-19, pemerintah menggagas beberapa program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) COVID-19, seperti kartu prakerja, bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, program keluarga harapan (PKH), program sembako, bantuan presiden (banpres) sembako Jabodetabek, dan bantuan listrik. “Ada jaringan pengamanan sosial yang dibuat pemerintah di era COVID-19, tetapi di antara bantuan itu, di mana hak sosial lansia? Ada kecenderungan negara ‘agak’ kurang memperhatikan kepentingan lansia di tengah COVID-19. Ada satu program (yang menyertakan lansia), yaitu program keluarga harapan. Tetapi tetap saja tidak ada program khusus untuk lanjut usia di era covid-19,” ujar Mulyadi.
Peran Perempuan dalam Perawatan Lansia
Dr. Iwu Dwisetyani Utomo, fellow, school of demography, Australian National University selaku narasumber lain dalam webinar PSKK menyoroti hal lain terkait perawatan lansia. Melalui penelitiannya di 10 desa di Indonesia, Iwu bersama tim peneliti menemukan bahwa perempuan memiliki peran paling besar dalam perawatan lansia. “Pria juga berperan dalam perawatan lansia, namun perempuan memiliki peran lebih besar,” ujarnya.
Iwu memaparkan, ada tiga tipe perawatan lansia, yakni traditional female care, traditional male care, dan gender neutral care. Pada traditional female care, Iwu menjelaskan bagaimana perempuan berperan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan perawatan lansia. Traditional male care merupakan perawatan lansia yang dilakukan oleh pria dengan memberikan bantuan finansial dan manajerial untuk lansia. Sedangkan gender neutral care dilakukan dalam bentuk bantuan umum, seperti fasilitas transportasi dan bantuan saat berbelanja.
Berdasarkan data hasil penelitiannya, Iwu menegaskan, “Intinya adalah bila lansia sehat, maka lebih dari 30 persen dapat melakukan aktivitasnya sendiri, tetapi pertama yang membantu adalah suami atau istri, kemudian anak perempuan. Anak perempuan memiliki peran besar, kecuali dalam hal finansial. Bila lansia jadi sakit, maka bukan lagi suami atau istri yang memberi perawatan, tetapi jatuh pada anak perempuannya,” tuturnya.
“Ini merupakan suatu tantangan, karena seperti yang kita ketahui, anak perempuan paling berperan dalam perawatan lansia. Ini menjadi masalah bila anak perempuan ingin bekerja. Alangkah baiknya bila pemerintah bisa meningkatkan anggaran untuk lansia,” ujar Iwu.
Penulis: Nuraini Ika | Editor Bahasa: Rinta Alvionita | Foto: Alex (pixabay.com)
Yogyakarta – Center for Population and Policy Studies (CPPS) UGM held a web seminar (webinar) titled “Scrutinizing Physical Distancing Policy on COVID-19” on Thursday, May 14, 2020 at 10.00-12.00 a.m.
The transmission pattern of COVID-19 following the exponential rate forces the public to implement physical distancing and even many countries then issued full lockdown or partial lockdown policy to reduce the trend of pandemic transmission. Indonesia started implementing large-scale social restriction (Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB) policy from April 7, 2020.
Dr. Hakimul Ikwan, a lecturer at Faculty of Social and Political Sciences UGM and researcher at CPPS UGM said that all countries are currently affected by COVID-19, including the so-called most modern and ‘superior’ countries, such as America, but not all countries have experienced the downturn, e.g. Taiwan and Vietnam.
Even though the current situation (physical distancing) forces the community to be physically distant, the community should also not be emotionally distant because everyone is facing the same problem called COVID-19. However, according to him, there is a strong indication that there will be a growing division of emotional closeness in Indonesia.
Hakim highlighted that the downturn in America occurred, one of them is because of a loss of public trust (distrust) to the leaders of the country, e.g. there was an extraordinary political divide between supporters of the republic and democrats. Meanwhile, the opposite condition happened in Taiwan and Vietnam, which carried out a “remote smart” system. Taiwan did not even hesitate to cut its relationship with China despite their strong ties. The two countries had successfully learned from Hong Kong that did not open the data when the corona virus began to spread.
“Indonesia is currently standing on the brink of distrust because, in one hand, it has a pre-condition of America (disintegration), but on the other hand it does not have Taiwanese and Vietnamese anti-bodies (smartly distant). The government should learn from Taiwan and Vietnam and build public trust,” he said.
Based on the three main pillars of social and social welfare, such as state responsibility, mandatory contributions, and voluntary or voluntarism, Hakim marked that the remaining pillar that provides a ray of hope to prevent emotional divisions in society is the third pillar, voluntary (voluntarism) or social solidarity.
The results of the CPPS UGM survey (2020) conducted online showed that 80 percent of the community is willing to make donations in the form of basic necessities and 76.2 percent said they would donate in the form of money. 34.2 percent are willing to directly give the donation to recipients, 24.7 percent through institutions or third parties, 22.2 percent through online donations, 18.9 percent do not apply, and 22.2 percent said they would do online donation.Chairperson of MUI DIY at department of HR, culture, and art as well as lecturer at UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa explained that Islam is also taught to teach the importance of cultivating an attitude of solidarity in the face of a pandemic. “First of all, building solidarity is very important because whatever we design, as a people or nation, is difficult to achieve if the people or nation are not solid. An outbreak is not only seen as a disaster, but also the opportunity for charity to help others, as well as a part to keep the disaster away,” he said.
Policy Communications in the Era of COVID-19
A lecturer at Faculty of Social Sciences and Politics UGM and Head of Center for Southeast Asian Social Studies, Prof. Hermin Indah Wahyu explained that the novelty character of the corona virus makes the information environment uncertain, therefore the communication strategy must be very precise and intended to the right people as well.
“In the case of a pandemic, preventing the spread of escalation of transmission is an important keyword, so the choice of which method will be the success or failure of a country to get out of the struggle against the COVID-19,” she said.
The quality of public communication (in Indonesia) in the face of a pandemic, according to her, at least experiences several problems, such as, the exposure of strategies by relevant parties with no evidence-based policy, the interpenetration communication failure, and the absence of communication in a large scenario that become the basic strategy of the war against COVID-19.
Regarding the choice of intervention efforts to reduce the spread of the virus, the community needs to be invited to understand what is being faced as well as how the choice of strategies will contribute to reducing escalation. The role of epidemic experts is very important to provide a database that guides the government’s actions.
“However, what happened in Indonesia is we are shocked because of the unclear choice of policy directions. The epidemic experts should have a strong stage because they are experts. However, Indonesian epidemic experts do not even have a stage at all,” she added.
Meanwhile, the interpenetration communication failure is marked by the dominance of certain internal systems in responding to crises, such as COVID-19. “For example, corona in the transportation system filter, corona in the economic system filter, corona in the legal system filter,” she emphasized.
In addition, according to her, there is too much resonance or too many branches of issues that had been echoed by the stakeholders and all the systems expressed their views in accordance with the character of their internal system functions, so they were far from the main problem of the corona pandemic, i.e. health.
“Public discourse about PSBB is filtered by many systems, so it is difficult to avoid discourse conflicts that are very potential to occur,” she explained. Also, there is no communication in a large scenario that is the basic strategy against the corona virus, so it is difficult for the public to imagine what phase Indonesia is currently in (normal, critical, or sloping)?
“The latest data are updated by the Ministry of Health spokesperson every day, but what is meant by such information cannot be captured in the framework of macro strategies. Coordination by the president and staff, and the task force handling COVID-19 by BNPB has more or less the same color of information. Ideally, the president gives a more macro-substantive view of driving the coordination of various elements,” she said.
“A very fragmented portrait of policy communication is difficult to be able to imagine the big depiction like what is currently in the minds of the public: uncertain, equivocality,” she concluded.
Here is the link for the seminar material: download
Author: Nuraini Ika dan Nurul Widia | Language Editor: Rinta Alvionita | Photo: Ramlon (pixabay.com)
Yogyakarta – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM mengadakan Web Seminar (Webinar) bertajuk Meneropong Kebijakan Physical Distancing pada Kamis, 14 Mei 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.
Pola penularan COVID-19 yang mengikuti laju eksponensial memaksa masyarakat untuk menerapkan physical distancing, bahkan banyak negara kemudian mengeluarkan kebijakan full lockdown atau partial lockdown untuk memperlambat atau menurunkan tren penularan pandemi tersebut. Indonesia mulai memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 7 April 2020 khususnya untuk daerah episentrum COVID-19 seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Dr. Hakimul Ikwan selaku dosen FISIPOL UGM dan peneliti PSKK UGM berpendapat bahwa semua negara saat ini terdampak COVID-19, tidak terkecuali negara yang disebut paling modern dan ‘superior’, seperti Amerika. Namun tidak semua negara mengalami keterpurukan, misalnya Taiwan dan Vietnam.
Meski situasi saat ini (physical distancing) memaksa masyarakat berjarak secara fisik, masyarakat seharusnya juga tidak berjarak secara emosional karena senyatanya semua orang sedang menghadapi ‘keadaan’ yang sama. Namun, menurut Hakim, saat ini terdapat indikasi yang cukup kuat terhadap tumbuhnya perpecahan kedekatan emosional di Indonesia.
Hakim menyoroti bahwa keterpurukan di Amerika terjadi salah satunya karena hilangnya kepercayaan masyarakat (distrust) kepada para pemimpin negara, contohnya keterpecahan politik yang luar biasa antara pendukung republik dan demokrat. Sementara itu, hal sebaliknya terjadi di Taiwan dan Vietnam yang melakukan sistem “cerdas berjarak”. Taiwan bahkan tidak ragu memutus hubungan dengan China meski ikatan keduanya sangat kuat. Kedua negara tersebut berhasil belajar dari Hongkong yang tidak melakukan keterbukaan data saat awal virus corona mulai merebak.
Dari tiga pilar kesejahteraan sosial, yaitu tanggung jawab negara, kontribusi wajib, dan sukarela atau voluntarisme, Hakim menilai, pilar yang tersisa saat ini dan memberi sesercah harapan untuk mencegah terjadinya perpecahan emosional masyarakat adalah pilar ketiga, yaitu sukarela atau voluntarisme atau solidaritas sosial.
Hasil survey PSKK UGM (2020) yang dilakukan secara daring menunjukkan, 80 persen masyarakat bersedia memberi donasi dalam bentuk sembako dan 76,2 persen menyatakan akan berdonasi dalam bentuk uang. 34,2 persen bersedia mengantarkan langsung bantuan ke penerima, 24,7 persen melalui lembaga atau pihak ketiga, 22,2 persen melalui donasi secara daring, 18,9 persen tidak berlaku, dan 22,2 persen mengatakan akan berdonasi secara daring.
“Indonesia (saat ini) ada di jurang distrust karena di satu sisi memiliki prakondisi Amerika (keterpecahan), namun di sisi lain tidak memiliki anti body Taiwan dan Vietnam (cerdas berjarak). Pemerintah seharusnya belajar dari Taiwan dan Vietnam dan pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik,” tegas Hakim.
Ketua MUI DIY bidang SDM, budaya, dan seni sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. Tulus Mustofa menjelaskan bahwa islam juga mengajarkan pentingnya memupuk sikap solidaritas dalam menghadapi pandemi. “Pertama-tama untuk membangun solidaritas itu sangat penting karena apa pun yang kita rancang sebagai umat atau bangsa itu sulit tercapai jika umat atau bangsa tidak solid. Suatu wabah tidak hanya dilihat sebagai musibah tapi juga peluang beramal membantu orang lain, sekaligus bagian menjauhkan musibah tersebut,” ujar Tulus.
Komunikasi Kebijakan di Era COVID-19
Dosen FISIPOL UGM sekaligus Ketua Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Prof. Hermin Indah Wahyu memaparkan bahwa karakter kebaruan dari virus corona menjadikan lingkungan informasi uncertain (tidak menentu), oleh sebab itu strategi komunikasi yang diambil harus sangat tepat dan sampai pada orang yang tepat pula.
“Dalam persoalan pandemi, pencegahan meluasnya eskalasi penularan menjadi kata kunci penting, sehingga cara apa yang dipilih akan menjadi sukses atau tidaknya sebuah negara untuk keluar dari perjuangan melawan corona,” ujar Hermin.
Kualitas komunikasi publik (di Indonesia) dalam menghadapi pandemi, menurut Hermin, setidaknya mengalami beberapa masalah, seperti pemaparan strategi oleh pihak-pihak yang relevan tanpa basis data yang kuat (No evidence Based Policy), kegagalan komunikasi interpenetrasi, dan tidak adanya komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan COVID-19.
Sehubungan dengan pilihan upaya intervensi untuk reduksi penyebaran virus, masyarakat perlu diajak untuk memahami apa yang sedang dihadapi serta bagaimana pilihan-pilihan strategi akan berkontribusi pada pengurangan eskalasi. Peran para ahli epidemi sangat penting untuk memberikan basis data yang menjadi panduan gerak langkah pemerintah.
“Namun, yang terjadi di Indonesia kita terkaget-kaget karena pilihan-pilihan arah kebijakan yang tidak atau kurang jelas dasar pemikirannya. Para ahli epidemi harusnya dapat panggung yang kuat karena mereka ahlinya. Tetapi, di Indonesia ahli epidemi malah tidak ada panggung sama sekali,” ungkapnya.
Sementara dalam kegagalan komunikasi interpenetrasi ditandai oleh dominasi sistem internal tertentu dalam merespons krisis seperti COVID-19. “Contohnya, corona dalam filter sistem perhubungan, corona dalam filter sistem ekonomi, corona dalam filter sistem hukum,” papar dosen Komunikasi UGM tersebut.
Selain itu, menurutnya terjadi too much resonance atau terlalu banyak cabang isu yang digaungkan para pemangku kebijakan dan semua sistem itu mengutarakan pandangannya masing-masing sesuai dengan karakter fungsi sistem internalnya, sehingga semakin jauh dari persoalan utama pandemi corona, yaitu kesehatan.
“Wacana publik mengenai PSBB difilter oleh banyak sistem sehingga sulit menghindarkan konflik wacana yang sangat potensial terjadi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada komunikasi dalam skenario besar yang menjadi strategi dasar melawan virus corona, sehingga masyarakat sulit membayangkan sedang dalam fase apakah Indonesia saat ini (normal, kritis, atau landai?).
“Dikemukakan angka-angka update oleh juru bicara kemenkes setiap harinya untuk update data terakhir, namun apa makna informasi tersebut dalam bingkai strategi makro kurang dapat ditangkap. Koordinasi oleh presiden dan staf, dan gugus tugas penanganan COVID-19 oleh BNPB memiliki warna informasi yang kurang lebih sama. Idealnya, presiden memberi pandangan yang lebih makro substantif menggerakkan koordinasi berbagai elemen,” tegas Hermin.
“Potret komunikasi kebijakan yang sangat terfragmentasi sulit untuk dapat membayangkan gambar besar seperti apa yang ada saat ini di benak publik: uncertain (tak pasti), semuanya sama dan sejajar,” pungkasnya.
Materi seminar Meneropong Kebijakan Physical Distancing bisa diunduh di sini: tautan materi
Penulis: Nuraini Ika dan Nurul Widia | Editor Bahasa: Rinta Alvionita | Foto: Ramlon (pixabay.com)
JAKARTA – Realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 sebaiknya diarahkan untuk sektor strategis dan kunci, terutama bagi rakyat yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, perlu ada program bantuan khusus untuk penduduk yang pendapatannya berkurang karena kegiatannya terhenti.
Peneliti Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) UGM, Sukamdi, mengatakan dana khusus penangangan Covid-19 ini prioritas karena untuk menghentikan penyebaran mata rantai virus korona jenis baru. Karena mata rantai dihentikan, banyak kegiatan usaha berhenti, otomatis ekonomi jadi terpengaruh.
“Di sinilah peran pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi usaha-usaha yang terdampak dari penghentian ekonomi sementara ini. Untuk itu, Instruksi Presiden tentang realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mesti benar-benar bisa menyentuh kepentingan strategis dan kunci rakyat yang terdampak Covid-19,” kata Sukamdi saat dihubungi, Minggu (22/3).
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Inpres tersebut meminta kementerian/ lembaga (K/L) mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol yang telah ditentukan.
Selain itu, inpres tersebut juga mengatur agar K/L mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana dan aturan turunannya.
Menurut Sukamdi, bentuk bantuan bagi pekerja harian bisa berupa beras, minyak goreng, dan pangan pokok yang dibutuhkan untuk keluarga. “Intinya, kalau mereka bisa disediakan makanan, mereka bisa tenang di rumah walau dua minggu ke depan kegiatan berhenti,” ujarnya.
Sukamdi mencontohkan pengemudi ojek online (ojol), pedagang kaki lima, buruh harian yang tidak akan membawa uang jika tidak ada pekerjan harian. “Ojol kalau tidak ada pesanan, tidak dapat uang. Pedagang kaki lima pendapatannya berkurang karena tidak ada yang membeli, dan buruh harian berhenti kerja karena proyeknya ditutup,” paparnya.
Terkait dengan isolasi diri, Sukamdi mengatakan agar masyarakat menaati arahan pemerintah dengan berada di rumah dan jangan keluar untuk berinteraksi. “Kita harus mampu memutuskan mata rantai virus Covid-19 dengan masing-masing taat selama 14 hari ke depan sampai petunjuk selanjutnya,” katanya.
Menurutnya, kalau semua taat maka semakin cepat menghentikan penyebaran Covid-19 dan semakin cepat pulih. “Disiplin isolasi diri mesti menjadi gerakan nasional,” katanya.
Hari ini, Senin (23/3), perusahaan teknologi Gojek dan Halodoc bersama Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine Check Covid-19 guna membantu penanganan virus korona di Indonesia. Layanan berupa konsultasi online tersebut didukung lebih dari 20 ribu dokter berlisensi dan berpengalaman di dalam ekosistem Halodoc.
“Solusi telemedicine yang ditawarkan sangat membantu sistem kesehatan Indonesia dalam menyaring pasien dengan risiko Covid-19. Gojek dan Halodoc juga memiliki akses untuk menyebarkan informasi dan edukasi pencegahan Covid-19 kepada puluhan juta masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.
Layanan telemedik itu akan tersedia dalam bentuk shuffle card di aplikasi Gojek. Apabila memilih shuffle card di tampilan aplikasi, pengguna akan langsung diarahkan ke layanan Check Covid-19 di aplikasi Halodoc.
Desa Penopang Nasional
Dikatakan, dalam kondisi seperti sekarang ini, di saat ekonomi di kota berhenti, ekonomi perdesaan tetap berjalan seperti biasa. “Di sinilah, rakyat perdesaan menjadi kunci penopang ekonomi nasional. Sebab, para petani dan peternakan masih tetap menanam dan berternak. Seharusnya pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi perdesaan menjadi maju,” katanya.
Sukamdi menegaskan ekonomi perdesaaan penting sekali. Apalagi pada krisis 1998 dan 2008 membuktikan ekonomi desa menopang ekonomi nasional, demikian juga sekarang. “Setiap krisis terjadi yang menopang ekonomi adalah ekonomi desa dan pertanian. Inilah pentingnya kebijakan yang tegas ke arah perekonomian desa. Intinya, apabila rakyat bisa makan baik dan bergizi maka seluruh rakyat bisa tenang,” ujarnya.
Sumber: koranjakarta.com | Photo: ilustrasi coronavirus COVID-19 (pixabay)
Yogyakarta – Pakar dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) mengusulkan agar negara memberi jaminan sosial bila ratas di tingkat pusat berujung pada pembatasan pemudik untuk kembali ke kampung halamannya, di tengah masa social distancing yang berlaku di Indonesia. Utamanya para pekerja minim upah dan UMKM.
Ketua PSKK UGM Joko Pitoyo menjelaskan, setidaknya ada dua alasan yang membuat pekerja informal memilih pulang kampung. Pertama, karakteristik masyarakat Indonesia yang terikat dengan tanah tumpah darah, yakni kampung halamannya. Sebab, di tempat itu mereka merasa aman dan ada ikatan emosi.
Kedua, adanya jaring pengaman ekonomi, yaitu mereka bekerja di perantauan dan mendapatkan penghasilan, sehingga mereka memiliki uang untuk ditabung atau dikirim ke sanak saudara di kampung halamannya.
“Namun, ketika terjadi seperti ini [pandemi COVID-19], mereka kehilangan mata pencahariannya. Pekerja informal tidak punya ruang melakukan ekonomi produktif, bahkan ada yang digusur,” ungkapnya, Senin (30/3/2020).
Menurut Joko, dalam kondisi sekarang ini, posisi mereka serba sulit. Pasalnya, di perantauan kondisi ekonomi mereka serba terbatas dan tidak dapat diharapkan. Di sisi lain, ketika pulang ke kampung halaman, mereka dianggap membawa bibit virus. Bahkan, sudah banyak tempat-tempat yang melakukan lockdown dan karantina wilayah secara swadaya.
“Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah mereka pulang dan mencegah penyebaran virus yaitu memberikan pekerjaan atau sebuah jaminan sosial [jamsos],” tuturnya.
Ia menambahkan, masyarakat di kampung halaman seharusnya tidak boleh melarang perantau untuk pulang. Hanya saja, yang harus benar-benar dilakukan bagi para perantau adalah mengikuti prosedur dengan cara isolasi diri selama 14 hari. Baru setelahnya, mereka bisa kembali beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya.
Sumber: suarajogja.id | Photo: flickr.com (mudik/istimewa)
Yogyakarta – In addition to causing problems in global health and economic crisis, the World Food and Agriculture Organization (FAO) recalled that the COVID-19 pandemic can also cause a world food crisis. According to the FAO, the food crisis is predicted to begin in May-June 2020, and is even likely to continue for the next two years before the global situation returns to normal.
To support food self-sufficiency in the midst of COVID-19 pandemic, urban communities can utilize urban farming models, such as optimizing land or open space by creating community garden, roof garden or vertical garden. Also, developing urban farming model on limited land can also be done, such as vertical, hydroponic, and aquaponic gardens.
As one of referenced institutions for research in population and policy, Center for Population and Policy Studies (CPPS) UGM always seeks to ground the discourse it builds into the most practical and strategic actions needed in dealing with a crisis situation.
In facing the food crisis in the midst of COVID-19 pandemic, CPPS UGM initiate home gardening movement. For example, a researcher and CPPS UGM manager of media and publication, Hakimul Ikwan, made a home garden using urban farming systems (vertical, hydroponic, and aquaponic garden) in his yard.
Hakim said that he has planted many kinds of vegetables so far, such as spinach, kale, and mustard greens. Also, to support food self-sufficiency, he has made a simple fish pond for the cultivation of freshwater fish, such as tilapia, catfish, and carp.
Freshwater fish farming is also carried out by the Head of CPPS UGM, Agus Joko Pitoyo, by making a fish pond behind his house. He has also planted cassava as the way to support food security.
The same thing is done by Citra Sekarjati (a research assistant at CPPS UGM) who has made a vertical garden on her house wall. In addition to growing vegetables, she said that she likes to plant mint leaves because it benefits human health.
Besides, Sri Purwaningsih (a researcher at CPPS UGM) has also planted chili using pot on the porch in her house terrace, as well as Setiadi (a researcher at CPPS UGM) who has planted spinach using polybags as the planting media.
To support food security in urban areas, we can try to plant lowland vegetables, such as kale and spinach. The care for these vegetables is not too difficult and relatively quick to be harvested. Spinach and spinach are usually ready to be harvested at the age of 21-25 days.
In addition to the two vegetables, as reported by tirto.id, other food security groups that can independently be planted are tomatoes with a harvest period of 60 days, chili peppers in 70 days, tubers in 80 days, cucumber in 75 days, eggplant in 90 days, then mustard greens and caisim which are ready to harvest after 40 days of planting. Also, gardening for personal consumption can save the costs of vegetable purchasing and transportation by up to 50-60 percent.
Writer: Nuraini Ika | Language Editor: Rinta Alvionita
