YOGYAKARTA, Okezone.com – Pemerintah diminta untuk mewaspadai peningkatan jumlah pekerja terselubung di Indonesia, karena pada jangka menengah dan panjang akan membebani keuangan negara. “Dalam perhitungan angka pengangguran Badan Pusat Statistik (BPS), para pekerja terselubung itu tidak […].

YOGYAKARTA, Kontan – Pengamat Kependudukan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sukamdi menilai, perhitungan angka pengangguran yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) keliru karena lebih mengutamakan pemberian informasi tentang angka pengangguran semu.

Policy Note Tahun 2002, secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam regulasi ini, perguruan tinggi merupakan salah satu unsur kelembagaan […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Pembangunan hotel yang marak di Yogyakarta terus menjadi perhatian publik. Ketatnya persaingan bisnis penginapan tak ayal ikut mendorong pelanggaran administratif. Beberapa hotel dibangun tanpa dilengkapi syarat-syarat administratif seperti izin gangguan atau […].

Yogyakarta, PSKK UGM – Akan selalu ada multiinterpretasi terhadap suatu isu dan arah kebijakan. Isu kebijakan yang sama akan dipahami serta direspon secara berbeda oleh setiap aktor kebijakan.

  Yogyakarta, PSKK UGM – Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ mendorong percepatan penerbitan KTP elektronik atau e-KTP serta akta kelahiran. Khusus e-KTP, cakupan perekamannya baru mencapai 86 persen.

  Yogyakarta (Antara) – Pengamat kebijakan dan manajemen publik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Agus Heruanto Hadna mendukung langkah pembenahan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan tiga lembaga di lingkungan Istana Negara. “Saat ini menjadi momentum tepat […].

  Yogyakarta (Antara) – Pemerintah diminta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki sumber daya manusia Indonesia, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Hal itu disampaikan Ketua Program Doktoral Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada (UGM) […].

  YOGYAKARTA, KOMPAS – Selama beberapa tahun terakhir, Daerah Istimewa Yogyakarta menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi yang serius. Bahkan pada Maret 2016, DIY menjadi provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia.