YOGYAKARTA – Pemerintah kurang memperhatikan hak-hak reproduksi penyandang difabel, khususnya perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya kebijakan yang mendukung akses informasi serta pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang difabel.

YOGYAKARTA – Di awal 2013, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada menggelar seminar bersama Nara Women’s University, Jepang. Seminar bertema Reproduction in Asia: Impacts of Modernization on Local Culture and Women’s Health ini […].

YOGYA (KR) – Pemerintah optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2014 mendatang. Berbagai program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang digulirkan pemerintah sejak tahun 1998, dinilai cukup efektif memberikan perlindungan […].