JAKARTA, KOMPAS — Transmigrasi yang populer pada 1970-1980-an tetap dibutuhkan Indonesia. Karena itu, pemerintahan mendatang diminta untuk menggalakkan lagi program transmigrasi, tetapi dengan cara yang berbeda.
Transmigrasi bisa mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan lebih luas. Meski demikian, transmigrasi sangat dibutuhkan untuk Indonesia.
”Jika dulu transmigrasi dilakukan dengan cara bedol desa, sekarang tidak lagi bisa begitu. Kita harus menyiapkan orang-orang yang dikirim dan orang-orang di daerah tujuan. Harus tercipta keharmonisan di daerah transmigrasi. Jangan sampai ada kecemburuan,” kata wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, dalam Rembug Nasional Transmigrasi Untuk Mempercepat Pemerataan Kesejahteraan di Jakarta, Senin (8/9).
Menurut Kalla, walaupun tidak lagi bedol desa, sampai sekarang transmigrasi tetap terjadi. Hal ini karena banyak perkebunan, pertambangan, dan industri dibuka di luar Jawa.
”Kalau dulu pemerintah yang menyelenggarakan, kini swadaya masyarakat,” ujarnya.
Membangun kawasan
Dalam acara tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, walaupun mendapat banyak kendala seperti infrastruktur yang minim, transmigran telah berhasil membangun kawasan. Saat ini ada dua wilayah transmigrasi yang menjadi ibu kota provinsi, yakni Mamuju (Sulawesi Barat) dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).
”Ada 104 wilayah transmigrasi menjadi ibu kota kabupaten, 382 kawasan menjadi ibu kota kecamatan, 183 menjadi desa definitif, dan 3.082 menjadi desa baru,” kata Muhaimin.
Bahkan, ujar dia, 11 persen gabah kering giling nasional dihasilkan dari kawasan transmigrasi. Hal ini dinilai membanggakan.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso mengatakan, transmigrasi membutuhkan kelembagaan yang lebih kuat. Selain itu, untuk mempercepat pertumbuhan, perlu dilihat kebutuhan wilayah transmigrasi. ”Jangan kirim orang susah di kawasan transmigrasi, tetapi kirim SDM yang sesuai kebutuhan,” ujarnya. (ARN)
*Sumber: Harian KOMPAS, 9 September 2014 | Foto: Republika